----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/
Please Visit Our Sponsor
http://www.indo-news.com/cgi-bin/ads1
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 17/III/22-28 Mei 2000
================================================

KORUPTOR BARU BERMUNCULAN

(POLITIK): Korupsi tidak surut kendati rezim korup Orde Baru sudah
bangkrut. Tradisi ini malah diteruskan orang-orang di sekitar
kekuasaan baru.

Kwik Kian Gie, Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri
(Ekuin) tampaknya sudah putus asa. Kepada sebuah media asing ia
bilang, "Kalau saya investor asing, saya tiadak akan menanam uang saya
ke Indonesia, karena di negeri ini tidak ada kepastian." Pernyataan
Kwik ini mengejutkan, apalagi disusul pernyataannya kepada media asing
lain bahwa ia akan mengundurkan diri dari kabinet pimpinan Presiden KH
Abdurahman Wahid.

Kalau seorang Menko Ekuin sudah berkata begitu, pasti problem di
negeri ini sudah amat berat. Pernyataan Kwik mungkin saja bias,
mengingat kawan karibnya, Laksamana Sukardi, baru saja dipecat Gus
Dur, dan yang terakhir, kewenangannya sebagai Menko Ekuin dipereteli
dengan ditempatkannya dua ekonom kawan dekat Gus Dur, Dipo Alam dan
Rizal Ramli untuk mengawasi kinerja Kwik.

Kwik mungkin kecewa dengan perlakuan Gus Dur, namun pendapatnya
tentang ketidakstabilan di Indonesia merupakan pendapat yang obyektif.
 Ketidakstabilan, korupsi dan lain-lain menyangkut penyalahgunaan
kekuasaan memang tengah terjadi, kendati dalam skala yang tak
sedahsyat di zaman Orde Baru.

Taruhlah misalnya kasus-kasus memanfaatkan kesempatan yang dilakukan
orang-orang dekat Gus Dur, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama,
ormas-ormas payungnya seperti Gerakan Pemuda Anshor, maupun
orang-orang yang merasa dekat dengan Gus Dur. Yang tengah jadi
pembicaraan misalnya: penempatan Gus Im di BPPN, bisnis KH Nur
Iskandar SQ, kiai yang amat dekat dengan Gus Dur dengan para kroni
Soeharto dan bisnis-bisnis Saifulah Yusuf, sepupu Gus Dur. Kasus lain
misalnya, pengangkatan Rozy Munir sebagai Menteri Penanaman Modal dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rozy adalah salah satu
ketua PBNU. Ia memulai karier sebagai pengajar di Universitas
Indonesia. Di kalangan kampus UI, Rozy dikenal orang yang doyan proyek
dan menggunakan kapasitasnya sebagai pengajar UI untuk mencari posisi
birokrasi dan proyek besar pemerintah. Ini terutama dilakukan Rozy
ketika ia menjabat sebagai Ketua Pranata Pembangunan UI selama sebelas
tahun. "Kalau orang-orang seperti Rozy ini menguasai banyak departemen
basah, negeri ini akan makin bobrok," ujar seorang pengajar senior
FE-UI yang enggan disebutkan namanya.

Itu semua kini menjadi buah bibir, dan dalam jangka panjang mungkin
akan menjatuhkan posisi politik Gus Dur yang dibangunnya selama
puluhan tahun.

Upaya mencari kesempatan untuk memperkaya diri tak hanya dilakukan
oleh orang-orang di seputar NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Aksi ambil untung ini juga dilakukan oleh orang-orang di seputar Wakil
Presiden, Megawati Soekarnoputri. Ini misalnya "pemerasan" yang
dilakukan Taufik Kiemas, suami Megawati dan Roy BB Janis, Ketua Dewan
Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta, terhadap Gubernur DKI
Jakarta, Letjen TNI (Purn) Soetiyoso.

Mula-mula, Soetiyoso ingin meminta tolong Taufik dan Janis, agar
diloloskan dari tuduhan terlibat dalam penyerbuan Kantor DPP PDI di
Jakarta, 27 Juli 1996. Ketika peristiwa itu terjadi, Soetiyoso adalah
Pangdam Jaya. Taufik setuju akan membantu, namun sebagai imbalannya ia
meminta imbalan uang dalam jumlah yang besar. Menurut sebuah sumber
mencapai lebih dari Rp15 miliar. Janis pun mendapat imbalan besar,
lebih dari Rp10 miliar.

Masuk dalam jeratan Taufik, Sutiyoso pun memberi lahan basah kepada
Taufik dan Janis, yakni ijin pengelolaan tempat perjudian di Pulau
Ayer, Kepulauan Seribu. Tempat ini sudah dikelola Roy Janis sejak Mei
2000. Gus Dur pernah menuduh Tomy Winata, pengusaha Orde Baru yang
dekat dengan Golkar dan TNI Angkatan Darat, yang mengelola tempat judi
di Pulau Ayer ini. Namun, Tomy bukan satu-satunya, karena di tempat
itu ada tempat judi milik Taufik yang dikelola Janis. Tempat perjudian
yang dikelolanya maju pesat, hingga harus menyetor Rp200 juta sebulan
kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen (Pol) Nurfaizi, sebagai uang
keamanan. Setoran macam ini memang hal yang biasa, praktek warisan
Orde Baru yang terus berlangsung.

Sehari-hari tempat perjudian itu dikelola oleh Onny Harjanto, orang
kepercayaan Janis. Onny adalah pengusaha sukses yang mulai dekat
dengan PDI-P setelah Soeharto jatuh. Ia memiliki rumah mentereng di Jl
Tulodong, kawasan elit Kebayoran Baru.

Dengan bantuan Sutiyoso juga, Taufik memproyeksikan Janis jadi
Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan gubernur 2002 nanti. Tampaknya,
ambisi merebut jabatan itu bukan hal sulit. Kursi PDI-P di DPRD
Jakarta merupakan kursi mayoritas. Dengan bantuan Sutiyoso, Fraksi
TNI/Polri yang dipimpin Edy Waluyo, orang dekat Sutiyoso dan Fraksi
Partai Golkar akan mendukung Janis. Apalagi, Taufik dekat dengan para
tokoh kunci Partai Golkar, termasuk Akbar Tanjung.

Nah, untuk mempersiapakan mengeruk "pendapatan" dari upeti-upeti di
lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Taufik-Janis merekrut Fauzi
Bowo, Sekwilda Pemda DKI Jaya sebagai bagian dari kliknya. Fauzi Bowo
kini diwajibkan mengumpulkan dan memasok informasi tentang sumber
penerimaan keuangan non budgeter Pemda DKI kepada Janis. Dalam hal
sumber non budgeter, Jakarta memang tambang emas. Bayangkan, hampir
70% uang yang dicetak, beredar di Jakarta. Selama ini saja, dana yang
dikumpulkan dari sumber ini yang bocor, artinya yang masuk ke kantong
para pejabat Pemda DKI Jakarta mencapai Rp1,6 trilyun sebulan. Sebuah
angka yang fantastik di tengah kesulitan Pemerintah Pusat cari sumber
pendanaan APBN. Dana sebesar itu diperoleh dari pajak hiburan, para
bandar judi, pungutan di tempat hiburan, parkir dan papan reklame. (*)

=========================================================
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]

- ----------------------
SiaR WEBSITE:
http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 23 May 2000 jam 09:38:27 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke