----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------
PRESIDEN GUS DUR COPOT GUBERNUR ACEH
BANDA ACEH, Radio Nikoya-FM (Rabu, 24/05/2000).
Isu tentang pencopotan Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud oleh Presiden RI
melalui Keppres No.74 Tahun 2000, semakin santer dibicarakan masyarakat
Kotamadya Banda Aceh. Syamsuddin Mahmud yang memegang jabatan sebagai orang
nomor satu di Aceh sejak rezim Orde Baru Soeharto, Rezim Transisi Habibie
dan pemerintahan baru Gus Dur, akhirnya harus rela untuk turun demi
terwujudnya demokrasi di Serambi Mekkah. Pro dan kontra atas pencopotan
Gubernur Aceh itu semakin memanas dikalangan anggota DPRD Tk-I Aceh dan
kroni-nya yang selama ini sangat menikmati berbagai kemudahan-kemudahan
dengan mengabaikan kepentingan rakyat Aceh yang semakin menderita.
Kabarnya dalam Keppres No.74 Tahun 2000 itu, disebutkan Presiden Gus Dur
menunjuk Menteri Dalam Negeri, Surjadi Sudirja sebagai caretaker dan diduga
mantan Bupati Aceh Utara semasa rezim orde baru bernama, Ramli Ridwan akan
ditunjuk sebagai pelaksana harian. Isu tentang akan di tunjuknya Ramli
Ridwan sebagai pelaksana harian pemerintahan di Aceh ternyata ditentang oleh
kalangan mahasiswa Aceh pro demokrasi. Robert, staff Forum Komunikasi
Gabungan Mahasiswa Pidie (FOKUSGAMPI) kepada Radio Nikoya-FM, menuturkan,
"kenapa bukan orang-orang yang reformis yang ditempatkan disitu, Ramli
Ridwan itukan bekas Bupati Aceh Utara yang banyak masalah juga dimasa lalu,
kalau Ramli Ridwan yang diinginkan Gus Dur, demokrasi di Aceh hanya tinggal
mimpi, rakyat Aceh sudah tidak suka dengan orang-orang yang dekat dengan
orde baru yang telah menyebabkan rakyat Aceh sangat menderita hingga hari
ini", katanya tegas.
Sementara itu, sebuah sumber di kalangan DPRD Tk-I Aceh membenarkan telah
terbitnya Keppres pencopotan Gubernur Aceh Syamsuddin Mahmud itu, bahkan
disebutkan anggota dewan sudah menerimanya sejak Jumat pekan lalu,
disinyalir turunnya Keppres No 74 Tahun 2000 tertanggal 8 Mei itu merupakan
hasil kerja sebuah tim khusus, di mana mereka telah menemui Presiden Gus Dur
dan meminta agar Gubernur Aceh segera diganti demi terciptanya perdamaian
dan pengembalian kepercayaan rakyat kepada pemerintah daerah, ungkap sumber
dari kalangan DPRD Aceh yang tidak ingin disebut namanya itu.
Salah seorang anggota dewan yang lain menyatakan, "seharusnya Presiden tidak
berhak mencopot begitu saja seorang Gubernur, karena sesuai UU Otonomi
Daerah, gubernur baru bisa dicopot oleh DPRD. Walaupun begitu, terserah DPRD
Aceh, apakah akan menerima Keppres itu atau menolaknya, karena Syamsuddin
Mahmud sepertinya masih layak dipertahankan sebagai Gubernur Aceh, sayang
kalau dia dicopot sebelum masa jabatannya berakhir tiga tahun lagi",
katanya.
Dengan dicopotnya Syamsuddin Mahmud sebagai Gubernur Aceh ditengah jalan
oleh Presiden Gus Dur, akan membuka peluang bagi beberapa nama calon
penggantinya, seperti, pengusaha Aceh, Abdullah Puteh dan mantan Bupati Aceh
Utara Ramli Ridwan yang kemungkinan besar akan di calonkan oleh fraksi
Golkar, nama lainnya juga muncul seperti, pengusaha muda Aceh korban rezim
orde baru kelahiran Sabang bernama Teuku Syauki Markam, yang juga di isukan
akan didukung oleh fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN, fraksi Aliansi dan
fraksi TNI, selain muncul nama-nama lain seperti Ketua DPRD Aceh, Muhammad
Yus dan Muhammad Kaoy yang akan didukung oleh fraksi PPP dan juga Iskandar
Husaini mantan Kakanwil Transmigrasi Aceh.
Pada kesempatan lainnya, Teuku Syauki Markam kepada Radio Nikoya-FM melalui
telepon menuturkan, "sebagai korban rezim Soeharto, rezim orde baru, saya
sangat berkeinginan untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat Aceh sebagai
pemimpin mereka, target pertama saya jika dipercaya menjadi Gubernur Aceh
adalah, membersihkan semua sisa pejabat-pejabat Orde Baru di Aceh sampai ke
camat-camatnya yang selama ini telah banyak menikmati hasil diatas
penderitaan dan gelinangan darah rakyat Aceh semasa DOM maupun pasca DOM,
kemudian penegakan hukum di Aceh akan menjadi agenda penting saya serta
menata kembali perekonomian rakyat, khususnya pada sektor agri industri,
karena sektor ini akan menjadi handalan peningkatan perekonomian rakyat
Aceh, disamping migas", katanya. (tim).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 13 Jun 2000 jam 17:05:02 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
