----------------------------------------------------------
Visit Indonesia Daily News Online HomePage:
http://www.indo-news.com/

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Kamis, 8 Juni 2000

Herlina Papare:
Elite Politik Papua Khianati Generasi Muda 28

"BEBERAPA elite politik Papua yang saat ini menjadi lokomotif
gerakan kemerdekaan Papua, telah mengkhianati generasi muda. Di
Jakarta mereka menandatangani tanda kesetian kepada Negara
Kesatuan RI (NKRI) dan berjanji tidak memperjuangkan Papua
merdeka. Di Papua, mereka menggerakkan massa menuntut
kemerdekaan. Mengapa perjuangan itu tidak dilakukan saat Papua
masuk dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?" demikian
ditegaskan Ketua Yayasan Pengabdi Pancasila (Yapencas) Ny
Herlina Papare di Jayapura, Sabtu (3/6).

Sebagai tokoh kepercayaan generasi muda, elite politik
seharusnya menyatakan sikap tegas. Sikap mereka jangan berbeda
ketika berada di Jakarta dengan ketika berada di Papua. Sikap
seperti ini dinilai Herlina sebagai upaya mengejar kepentingan
pribadi dengan mengorbankan rakyat kecil.

"Di Jakarta, awal 1999, pada masa pemerintahan Presiden BJ
Habibie, beberapa elite politik yang saat ini sangat vokal
bicara mengenai kemerdekaan Papua, telah menandatangani
pernyataan kesetiaan kepada NKRI, bahwa mereka tidak akan pernah
mengkhianati RI. Dan, jika pemerintah bertindak tegas
berdasarkan hal ini, siapa yang salah?" kata ibu lima putra ini.

Dari awal, ketika status politik Papua diperbincangkan antara
Belanda, Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB, elite politik itu
tidak pernah menunjukkan kegigihan memerdekakan Papua. Mereka
justru tergiur pada tawaran harta serta janji jabatan.

Keponakan dari pejuang ulung penyatuan Papua ke dalam NKRI Silas
Papare ini mengatakan, pada masa pemerintahan Belanda dibentuk
satu partai politik disebut Partai Nasional (Parna) oleh para
elite politik. Parna mempersiapkan warga Papua menentukan nasib
sendiri yakni kemerdekaan bersama Indonesia. Yang mengherankan,
kini elite politik menggiring generasi muda untuk menuntut
kemerdekaan.
***

TUNTUTAN kemerdekaan bergulir setelah reformasi. Pemerintah
memberi berbagai peluang kepada para elite politik Papua dan
rakyat Papua untuk meluruskan sejarah dalam wadah persatuan dan
kesatuan nasional. Sikap pemerintah dinilai terlalu jauh memberi
kesempatan berdemokrasi. Sikap ini dibarengi dengan membiayai
Kongres Papua. Padahal, biaya seperti itu dapat dimanfaatkan
untuk mensosialisasikan persatuan dan kesatuan Papua ke dalam
NKRI melalui LSM yang ada.

Karena itu menurut ibu pemain sepak bola kesebelasan Semen
Padang, Erol FX Iba, perilaku elite politik Papua saat ini hanya
untuk mengejar kepentingan pribadi. Tetapi satu saat, yang paling
menderita adalah rakyat kecil.

Walau demikian, kemerdekaan Papua seperti dituntut para peserta
kongres, tidak mudah dicapai. Jika tuntutan itu dibahas secara
luas di dunia internasional, maka PBB, Amerika Serikat dan
Belanda harus merombak kembali seluruh proses sejarah
penggabungan Papua ke dalam negara RI. Siapa yang akan lebih
berperan dalam proses itu bisa menentukan suara yang dihasilkan.
***

HERLINA lahir di Serui, Kabupaten Yapen Waropen, 19 Oktober 1952,
dari pasangan Paulus Papare dan Yuliana Bonay. Kedua orangtuanya
mempunyai andil besar bagi proses penggabungan Papua ke dalam
NKRI. Mereka berasal dari keluarga pejuang penyatuan Papua Barat
ke dalam NKRI.

Namun, menurut aktivis pejuang Pancasila dan Ketua Kesatuan
Penerus Pejuang RI ini, para pahlawan pejuang kemerdekaan Papua
ke dalam NKRI tidak pernah diperhatikan sampai hari ini.
Pemerintah hanya memberikan penghargaan demi penghargaan tetapi
tidak ada upaya membangun kesejahteraan mereka.

Tentang yayasan yang dipimpinnya, Herlina mengatakan ia dibantu
25 orang pekerja di yayasan itu. Mereka setiap hari bekerja
mempersatukan masyarakat ke dalam NKRI sebagaimana diamanatkan
para pejuang terdahulu. Mereka berjalan kaki dari rumah ke rumah
di Jayapura dan ke daerah-daerah.

"Kami kerja cuma-cuma. Kami sama sekali tidak punya dana. Kami
berbakti hanya untuk meneruskan perjuangan almarhum Papare. Ke-
25 anak buah saya tidak diberi upah apa pun. Semangat perjuangan
kami hanya karena ingin mengabdi kepada bangsa ini," katanya.

Menurut Herlina, kharisma para pejuang itu masih sangat besar
hingga kini dan dapat dimanfaatkan pemerintah pusat sebagai
kekuatan oposisi terhadap para elite politik Papua. Ketika elite
politik menggerakkan massa untuk meminta kemerdekaan Papua Barat,
kekuatan oposisi itu masih menunggu sikap pemerintah pusat.

"Kita semua tahu, tuntutan kemerdekaan itu sudah sangat deras.
Pemerintah harus berkorban luar biasa menggiring generasi muda
masuk ke bingkai NKRI kembali. Jangan gunakan kekerasan, tetapi
bagaimana pemerintah mendekati para pejuang termasuk anggota
veteran yang masih hidup," tutur perempuan yang selalu mengenakan
pakaian berwarna biru tua ini. Hasil kongres harus didengar
pemerintah karena merupakan kemauan seluruh lapisan masyarakat
Papua. Bendera Bintang Kejora sudah dikibarkan, semangat
patriotisme sedang berkobar-kobar.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah jangan mengandalkan
pemerintah daerah, Kaditsospol dan aparat keamanan setempat.
Mereka-mereka itu justru yang membuat tumbuhnya benih-benih
kemerdekaan di hati rakyat Papua karena sikap dan perilaku
mereka yang kurang simpatik selama ini. Pemerintah juga tidak
boleh berupaya membujuk elite politik dengan berbagai upaya
seperti dilakukan selama ini.

Ketika elite politik berhasil dipegang, tuntutan arus bawah
masih tetap kuat. "Kekuatan aspirasi merdeka tidak terletak pada
elite politik. Apa pun yang mereka lakukan tidak akan mampu
membendung tuntutan merdeka yang begitu kuat, kecuali
dipaksakan. Tetapi, konsekuensinya akan jatuh korban di pihak
rakyat," katanya.

Yang paling dekat dan paling disegani kelompok arus bawah adalah
para pejuang yang membawa Papua masuk ke dalam NKRI. Pada para
pejuang itulah harapan rakyat kebanyakan bisa dipenuhi.

Menurut Herlina, pemerintah pusat harus mulai mendata tokoh
berkharisma di Papua yang pernah berjasa bagi penyatuan Papua ke
dalam NKRI. Para tokoh itu sampai kini masih memiliki kekuatan
luar biasa. Massa yang mereka miliki pun sangat luas, tetapi
mereka masih menunggu pemerintah dan sejauh ini mereka memilih
diam. Jika massa dari kelompok oposisi ini tidak dipegang dan
diarahkan, semua komponen masyarakat Papua akan digiring ke
dalam aspirasi kemerdekaan. Ini, perlahan-lahan sudah mulai
tampak dan makin meluas.
***

HERLINA sangat mengagumi perjuangan almarhum Silas Papare.
Ketika memasukkan Papua Barat ke dalam NKRI, secara luar biasa
telah menghubungkan Papua Barat dengan Pulau Jawa, dengan
menggunakan tongkat. Tongkat itu dikuasai orang yang ditunjuk
Silas menjelang kematiannya. Namun, orang itu selama ini
diabaikan pemerintah.

"Tokoh kharismatik itu bisa membawa Papua ke dalam suatu
kemerdekaan baru tanpa pertempuran seperti ketika Papua
bergabung dengan NKRI. Saya adalah pejuang penegak Pancasila dan
kedaulatan RI, saya tahu adat dan kekuatan mistik tersebut,"
kata Herlina, tanpa mau merinci kepercayaan tentang kekuatan
itu. Alur berpikir generasi muda seakan-akan telah diarahkan
para elite politik bahwa seluruh sejarah penyatuan Papua ke
dalam negara RI seakan-akan tidak melibatkan satu orang Papua
pun.

"Saya yakin, jika tokoh masyarakat yang berkharisma ini
bertindak, tidak akan terjadi bentrokan atau benturan antara
massa pendukung kemerdekaan dan massa pejuang penyatuan ke dalam
NKRI. Kharisma para tokoh pejuang penyatuan, jauh lebih kuat
daripada kekuatan elite politik," kata Papare. (Kornelis Kewa Ama)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 14 Jun 2000 jam 08:34:06 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke