---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Perlu Segera RUU Otonomi Khusus Papua. Sejumlah Negara Tolak Hasil KRP Media Indonesia - Umum (6/9/00) TOKYO (Media): Pemerintah Australia, Jepang, Filipina, dan Malaysia mendukung keutuhan wilayah RI dan menolak upaya pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan itu keluar dari empat kepala negara, masing-masing dari Perdana Menteri Australia Jhon Howard, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Jepang Yoshiro Mori, dan Presiden Filipina Yoseph Estrada setelah secara terpisah bertemu Presiden Abdurrahman Wahid di Imperial Guest House Tokyo, kemarin. Pertemuan Gus Dur-Howard, seperti dilaporkan wartawan Media Imam Anshori Saleh dari Tokyo, tadi malam berlangsung sekitar 45 menit. "Pertemuan itu bisa dikatakan sebagai mencairkan kebekuan yang ada selama ini antarkedua negara," kata Menlu Alwi Shihab yang mendampingi pertemuan Gus Dur dengan Howard. PM Howard sendiri dalam jumpa persnya tadi malam menyatakan mendukung pemerintah Indonesia yang menolak hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) yang menyatakan merdeka. "Kami mendukung integritas teritorial negara RI sepenuhnya," kata Howard. Dia juga menolak adanya anggapan bahwa negerinya ada di belakang gerakan separatisme Papua. Dalam pertemuan itu, PM Australia kembali mengharapkan agar Presiden RI dapat segera berkunjung ke negerinya, seperti dinyatakan Gus Dur sebelumnya. Namun kepada Howard, Gus Dur belum dapat memastikan kapan ke Canberra dengan alasan kunjungannya ke Negeri Kanguru itu belum dapat persetujuan dari DPR dan masyarakat Indonesia. Masalah Papua selain menjadi fokus pembicaraan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Howard siang kemarin juga menjadi pembahasan dengan Perdana Menteri Yoshiro Mori beberapa saat setelah Kepala Negara yang didampingi Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta rombongan tiba di Bandara Haneda, Tokyo. Dalam pertemuan dengan PM Mori yang berlangsung sekitar 10 menit itu Gus Dur didampingi oleh Menlu Alwi Shihab, Mendiknas Yahya A Muhaimin, Menhutbun Nurmahmudi Ismail, Ketua DPUN Sofjan Wanandi, dan Duta Besar RI di Tokyo Soemardi Brotodiningrat. Yoshiro Mori dalam pembicaraan itu menyatakan tetap menghormati kesatuan teritorial RI. "Pemerintah Jepang tidak mengakui pemisahan Papua atas wilayah RI," kata Mori sebagaimana dikutip Menlu Alwi Shihab. Pemerintah Jepang, lanjut Mori, tidak akan goyah dalam memberikan pengakuan terhadap Negara Kesatuan RI, walaupun ada upaya memisahkan diri seperti yang terjadi di daerah Aceh, Papua, dan sebagainya. Presiden Filipina Joseph Estrada juga tetap mengakui keutuhan wilayah RI. Demikian juga Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad tadi malam menyatakan dukungannya terhadap usaha pemerintah RI untuk mencegah gerakan separatisme termasuk di Papua. RUU Papua Di Jakarta, DPR minta pemerintah untuk segera mengajukan RUU tentang Otonomi Khusus Irian Jaya yang secara konkret menggambarkan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih adil. Dalam hal ini porsi Irian Jaya harus lebih besar sebagai kompensasi ketidakadilan yang diperlakukan terhadap Irian selama beberapa puluh tahun. Anggota Komisi VIII DPR-RI Samson S mengemukakan itu seusai komisinya mengadakan raker dengan tiga menteri terkait dengan otonomi daerah yakni Mendagri, Menteri Otonomi Daerah, dan Menteri Pertambangan. Ramson mengatakan, gejolak yang muncul di wilayah itu akibat ketidakadilan yang diperoleh di masa lalu. Karena itu, solusi yang diberikan haruslah tindakan konkret dan bukan janji yang tidak jelas. Karena itu, tambahnya, RUU tentang Otonomi Khusus Papua yang diamanatkan GBHN 1999, haruslah memuat tindakan konkret termasuk besarnya subsidi individu yang bisa diperoleh rakyat Papua. Hanya dengan cara itu mereka bisa tahu, dalam kurun waktu tertentu dan pasti mereka mencapai sesuatu tahap tertentu dalam tingkatan kesejahteraan. Sedangkan parpol internasional Syabab Hizbut Tahrir Indonesia menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah politik dan mengutuk segala bentuk campur tangan asing yang memprovokasi rakyat Irian Jaya untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia. "Bila perlu dengan langkah-langkah militer," kata Wakil Ketua Syabab Hizbut Tahrir M Al Khaththath.(Win/Ant/P-5) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Jun 2000 jam 08:33:48 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
