----------------------------------------------------------
FREE Subscribe/UNsubscribe Indonesia Daily News Online
go to: http://www.indo-news.com/subscribe.html
- FREE - FREE - FREE - FREE - FREE - FREE -

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Free Email @KotakPos.com
visit: http://my.kotakpos.com/
----------------------------------------------------------

Warga Muslim Lindungi Para Tokoh Kristen di Galela,
Amien Setujui Darurat Sipil di Ambon

Senin, 26 Juni 2000
TERNATE -- Republika

Sekitar 30 tokoh agama dan masyarakat Kristen berada di bawah lindungan
warga Muslim dan TNI, menyusul pertikaian di Desa Duma, Kecamatan Galela,
Pulau Halmahera (Maluku Utara) beberapa hari lalu. Bersama mereka, juga
dilindungi sekitar 80 warga Kristen lainnya -- terdiri atas anak-anak, orang
tua, dan perempuan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara, Syarif Syahfin,
menjelaskan hal itu di sela-sela rapat koordinasi antara Bupati Maluku
Utara, Gahral Syah, dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat di Ternate,
kemarin. ''Jadi tidak benar warga Kristen di Galela disandera seperti yang
dilansir media massa nasional maupun asing itu,'' ujar Syarif.

Mengenai Perlindungan terhadap para tokoh Kristen itu, menurut Syarif
Syahfin, perlu ia kemukakan berkaitan munculnya pemberitaan media massa yang
menyebutkan ada penyanderaan setelah peristiwa Desa Duma. Ia menegaskan
berita tersebut sangat sepihak dan menyudutkan umat Islam, khususnya di
Maluku Utara.

''Sesuai laporan yang diperoleh MUI Maluku Utara dari Galela bahwa warga
Desa Duma bersama tokohnya saat ini hidup berdampingan dengan
saudara-saudaranya yang Muslim di Soasio, ibu kota Kecamatan Galela,'' ujar
Syarif.

Ia menambahkan para tokoh agama dan masyarakat Kristen itu merasa tertipu
oleh provokasi yang dilakukan oknum tertentu di Tobelo, sehingga ditawari
oleh aparat keamanan untuk dievakuasi ke Tobelo, namun puluhan warga desa
itu tidak mau. Mereka tetap bertahan di Galela, apalagi puluhan anak-anak,
orang tua, dan perempuan dilindungi.

''Yang disandera justru 66 anak usia 5-12 tahun asal Desa Sukamaju di
Tobelo, sejak 29 Desember 1999. Dari 66 anak-anak Muslim dari eks Unit
Pemukiman Transmigran (UPT) Piduwang itu, 22 anak di antaranya diketahui
masih hidup,'' ungkap Syarif.

Ia mempertanyakan mengapa korban pertikaian di Desa Duma Galela itu
dibesar-besarkan media massa termasuk media asing, padahal pembantaian
terhadap 253 warga Muslim di Masjid Desa Togoliuwa dan sekitar 250 orang di
Masjid Popilo Kec Tobelo oleh umat Kristen di Halmahera dianggap sebagai
korban perang.

Komandan Satgas operasi pemulihan keamanan Maluku Utara, Kolonel Inf
Sutrisno, juga membantah adanya isu penyanderaan warga Kristen di Galela.
''Tidak ada warga yang disandera, apalagi disiksa,'' katanya.

Menurutnya, sebagian warga korban pertikaian di Desa Duma tidak mau
dievakuasi, setelah mendapat perlindungan dari TNI dan saudaranya di Galela.
''Yang dievakuasi ke Tobelo hanya para korban luka berat dan ringan,
sementara korban lainnya tetap dilindungi,'' tambahnya.

Sementara itu, dalam upaya menghentikan konflik yang terus terjadi, Ketua
MPR Amien Rais menyatakan setuju diberlakukan darurat sipil di Ambon. Ia
mengatakan bila konflik terus terjadi, bahkan cendeung meningkat, perlu
diberlakukan darurat sipil, malah kalau perlu darurat militer.

''Saya setuju sekali diberlakukan darurat sipil di Ambon, jika perlu darurat
militer. Karena, satu nyawa anak bangsa sangat berharga, yang tidak bisa
dihargai dengan miliaran dolar, miliaran rupiah, dan lainnya,'' tegas Amien
Rais di Jambi kemarin.

Amien mengatakan sudah terlalu banyak terjadi pertumpahan darah di Ambon,
dan sudah dua tahun lebih peristiwa itu menjadi tontonan internasional yang
menyedihkan. Menurutnya, kalau saat ini belum bisa diupayakan rekonsiliasi
persaudaraan kembali, paling tidak dihentikan sama sekali semua tindak
kekerasan dan pertumpahan darah, antara lain dengan penerapan darurat sipil.

Berita mengenai penerapan darurat sipil, sebelumnya sudah menjadi isu hangat
masyarakat Kota Ambon. Isu itu muncul berkaitan dengan adanya pertemuan
antara Gubernur Latuconsina, Pangdam Tamaela, dan Kapolda Maluku Brigjen Pol
Drs Dewa Astika. Namun, berita itu segera dibantah Ketua DPRD Tingkat I
Maluku, Zeth Sahuberua SH.

Ia menyatakan tidak ada rencana pemberlakuan keadaan darurat sipil atau
militer di wilayah Maluku dan Maluku Utara, berkaitan dengan telah
berlangsungnya kerusuhan di Maluku memasuki hari kelima dan telah menelan
puluhan korban jiwa. ''Tidak ada rencana pemberlakuan keadaan darurat sipil
saat ini, tapi yang ada hanyalah desakan terhadap Pangdam XVI/Pattimura
Brigjen TNI M. Tamaela selaku komandan Bantuan Militer (Banmil) mengambil
langkah represif terhadap para pelaku penyerangan,'' katanya di Ambon,
kemarin.

Di Magelang, Jateng, Panglima TNI Laksamana Widodo AS menyatakan TNI dan
Polri akan bertindak lebih tegas di daerah yang terus bergolak itu. Ia juga
meminta agar warga yang sedang bertikai secara sadar menyerahkan senjata
yang dimiliki kepada aparat keamanan. Penyerahan senjata secara sukarela
itu, menurutnya, merupakan tahap awal memulihkan keamanan.

Bila seruan penyerahan senjata itu tidak dituruti, lanjut Widodo, aparat
akan proaktif melakukan razia senjata, termasuk razia di jalan-jalan dan
pemukiman penduduk. ''Bila masih belum berhasil, pada tahap berikutnya
masyarakat harus dipaksa untuk menyerahkan senjatanya dengan diberikan batas
waktu tertentu,'' ujar Widodo di Magelang Sabtu lalu.

Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Pol Drs Rusdihardjo mengakui ada
kelalaian dalam penerapan strategi pertahanan oleh pimpinan kepolisian di
Ambon, sehingga gerakan massa bisa bergerak lebih cepat. Pernyataan tersebut
diungkapkan Kapolri menyusul pendudukan dan pembobolan gudang senjata Brimob
setempat pada 21-22 Juni lalu.

''Mestinya hal tersebut bisa lebih terantisipasi,'' ujar Kapolri Jenderal
Rusdihardjo kepada wartawan di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu (24/6).
Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan kelalaian
penerapan strategi pertahanan itu.

Pada perkembangan konflik, korban meninggal maupun luka berat dan ringan
semakin bertambah, menyusul kerusuhan bernuansa SARA yang masih terus
memanas dan melebar di sejumlah kawasan Kota Ambon hingga Sabtu malam
(24/6). Data dari sejumlah rumah sakit menunjukkan korban meninggal akibat
pertikaian di kawasan Talake, Perigilima, Ponegoro, serta Galela, dan Hative
Kecil, Sabtu, tercatat 10 orang meninggal dan 36 orang cedera berat serta
ringan.

Jumlah korban tersebut belum termasuk dua warga yang tewas kemarin siang.
Abdullah Sima-sima Sohilauw (36), guru SD Al Fatah Ambon, tewas tertembus
peluru penembak gelap dari arah Karangpanjang, ketika sedang dibonceng
temannya Raja Bataumerah melewati kawasan Masjid Anur Kodya Ambon. Sedangkan
Haris Sampulawa (37), tewas diberondong peluru tajam dari arah Mardika
ketika dalam perjalanan dari Desa Batumerah menuju Masjid Raya Al Fatah
Ambon.***

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Didistribusikan tgl. 27 Jun 2000 jam 12:42:28 GMT+1
oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]>
http://www.Indo-News.com/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kirim email ke