---------------------------------------------------------- Visit Indonesia Daily News Online HomePage: http://www.indo-news.com/ -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 27 Juni 2000 13:00 UTC ** TNI AKAN GANTI SEBAGIAN BESAR TENTARA YANG BERTUGAS DI MALUKU ** MENURUT PEMERINTAH BELANDA MASALAH MALUKU ADALAH URUSAN DALAM NEGERI INDONESIA ** OPOSISI ZIMBABWE CATAT HASIL BERSEJARAH ** Benarkah Ambon Tidak Akan Merayakan Natalan Lagi, Melainkan hanya Takbiran? * TNI AKAN GANTI SEBAGIAN BESAR TENTARA YANG BERTUGAS DI MALUKU Kapuspen TNI Selasa ini mengatakan TNI akan mengganti sekitar 1400an tentara yang selama ini ditugaskan di Maluku. Mereka itu, demikian Marsekal Graito Usodo, sudah terlalu lama berada di Maluku dan kemungkinan terlibat secara emosional dalam keadaan di sana. Pemerintah di Jakarta Ahad lalu memberlakukan darurat sipil di Maluku menyusul kekerasan agama baru yang melanda wilayah itu selama satu minggu. Penduduk mengatakan darurat sipil hanya satu langkah saja dari penerapan darurat militer. Penduduk kepada kantor berita Reuters mengatakan aparat keamanan gagal total mengakhiri kekerasan antara warga kristen dan muslim. Baik polisi maupun TNI dituduh memihak salah satu kelompok dalam kekerasan bernuansa SARA. Pemerintah di Jakarta sementara ini menuding pihak luar sebagai pemicu kekerasan untuk lebih mendestabilisasi keadaan di Indonesia yang selama dua tahun belakangan dilanda gejolak-gejolak politik. Pekan lalu pemerintah melarang penduduk non Maluku bepergian ke sana. * MENURUT PEMERINTAH BELANDA MASALAH MALUKU ADALAH URUSAN DALAM NEGERI INDONESIA Pemerintah Belanda mengatakan tidak akan mendesak dunia internasional menempatkan satuan perdamaian di Maluku. Menurut Menteri Integrasi dan Urusan Perkotaan, Rogier van Boxtel desakan terhadap dunia internasional hanya bisa dilakukan apabila Indonesia memintanya. Tetapi hal itu masih belum terjadi. Van Boxtel kembali menegaskan pendapat pemerintah Belanda bahwa masalah Maluku adalah urusan dalam negeri Indonesia. Menteri luar negeri Belanda Jozias van Aartsen membicarakan masalah Maluku dengan sejawatnya dari Amerika Madeleine Albright. Seusai pembicaraan keduanya menyatakan sangat prihatin. Ibukota Ambon kembali dilanda kerusuhan berlatarbelakang agama antara warga kristen dan muslim, walaupun sejak Ahad lalu, di Maluku sudah diberlakukan undang-undang darurat sipil. Dipastikan dua orang tewas dan sebuah mesjid serta puluhan rumah dibakar. Selama satu setengah tahun belakangan ribuan orang di Maluku telah tewas akibat kerusuhan bernuansa SARA itu. * OPOSISI ZIMBABWE CATAT HASIL BERSEJARAH Partai oposisi Zimbabwe MDC mencatat hasil bersejarah pada pemilu akhir pekan lalu. Menurut hasil akhir partai oposisi MDC yang didirikan sembilan bulan lalu memperoleh 57 kursi. Berarti lima kursi lebih sedikit ketimbang yang diperoleh partai ZANU-PF pimpinan Presiden Robert Mugabe. Karena presiden berhak mengisi 30 kursi lainnya, maka partai ZANU-PF tetap mendapat mayoritas di parlemen, yang terdiri dari 150 kursi. Dengan hasil pemilu bersejarah ini maka Mugabe sendiri tidak bisa lagi mengamandemen UUD, karena untuk itu dibutuhkan duapertiga suara parlemen. Melalui partainya, sejak 1987, Presiden Mugabe sudah mengamandemen UUD sampai 16 kali, hanya untuk memperluas kekuasaan. ZANU-PF mencap kecaman Uni Eropa terhadap jalannya kampanye pemilu sebagai 'omong kosong belaka'. Para pengamat Eropa menyimpulkan bahwa pemilu tidak berjalan jujur karena pendukung ZANU melancarkan kekerasan terhadap para calon oposisi. * PARA PENYANDERA FIJI TOLAK ULTIMATUM 24 JAM Tentara yang berkuasa di kepulauan Fiji memberi ultimatum 24 jam kepada para penyandera yang berada di gedung parlemen untuk menyetujui susunan pemerintah baru. Apabila para pelaku kudeta pimpinan usahawan George Speight tidak memberi tanggapan dalam satu hari, maka tentara sendiri akan membentuk pemerintah. Speight c.s segera menolak ultimatum tersebut. Seorang jurubicara tentara mengatakan aksi pembebasan tidak akan dilancarkan. 27 orang sandera, di antaranya Perdana Menteri Mahendra Chaudry serta beberapa anggota kabinetnya, disandera selama enam minggu. * GREENPEACE TIDAK GUBRIS TUNTUTAN PRANCIS Para aktivis organisasi lingkungan Greenpeace nampak siap berkonflik dengan otoritas Prancis. Mereka menolak tuntutan bahwa kedua kapal yang melakukan aksi protes terhadap pembuangan bahan radioaktif di laut harus meninggalkan perairan Prancis selambat-lambatnya pagi tadi. Kedua kapal Belanda milik Greenpeace itu memprotes pembuangan limbah pabrik nuklir di dekat la Hague di pantai Prancis Barat. Menurut Greenpeace pabrik itu membuang limbah radioaktif di laut sebanyak lebih dari satu juta liter per harinya. Greenpeace menempatkan sebuah alat perekam di ujung-ujung pipa limbah pabrik nuklir itu. Rekaman Greenpeace bisa dilihat melalui internet. * OECD SEPAKATI KODE ETIK BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Perkembangan, OECD, mencapai kesepakatan tentang kode etik bagi perusahaan multinasional. Kode etik antara lain mencakup lingkungan, hubungan antara majikan dan karyawan dan pemberantasan korupsi. Kode etik itu disusun bersama organisasi-organisasi majikan, serikat buruh dan NGO-NGO atau LSM. Ke 29 negara anggota OECD yang turut hadir dalam sidang tahunan di Paris, Prancis, tidak akan merubah kode etik itu menjadi sebuah undang-undang. * SANAK SAUDARA ELIAN AJUKAN PERMINTAAN SUAKA POLITIK Sanak saudara Elian Gonzales kepada Mahkamah Agung Amerika mengajukan permintaan suaka politik bagi bocah enam tahun itu. Permintaan suaka politik itu merupakan langkah terakhir dalam upaya mencegah ayah Elian membawa pulang putranya ke Kuba. Sanak saudara Elian berpendapat ia harus menetap di Amerika, mengingat ibunya melarikan diri dari Kuba bersamanya. Ibu Elian tewas dalam perjalanan menuju pantai Florida. * Undang-Undang Darurat Sipil yang kini diterapkan di Ambon tetap menimbulkan kontroversi, karena makin banyak saja kalangan yang berseru supaya didatangkan pasukan pengamat perdamaian asing. Yang jelas, orang-orang kristen di Ambon sudah makin terdesak. Bahkan sudah ada suara-suara bahwa di Ambon tidak akan ada lagi natalan. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Undang-Undang Darurat Sipil merupakan langkah terbaik pemerintah. Dengan demikian polisi dan TNI dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah meluasnya konflik di Maluku. Demikian dikatakan oleh Menkundang Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, diundangnya pasukan PBB bagaimanapun akan mempengaruhi situasi politik di dalam negeri. Menteri Negara Hak Asasi Manusia, Hasballah M. Saad kemarin mengatakan, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain karena itu UU No 23 tahun 1959 yang represif terpaksa diterapkan karena masyarakat tidak mau jika UU PKB yang diberlakukan. Kepala Staf TNI-AU Marsekal Hanafie Asnan kemarin di Jakarta menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu meminta bantuan pengamanan dari luar negeri untuk menangani konflik di Maluku. Hanafie yang sedang diproyeksi Gus Dur untuk menjabat Panglima TNI, selanjutnya menyatakan permintaan bantuan itu hanya akan mengurangi kredibilitas bangsa Indonesia. Dikatakannya pula: "Saya kurang sependapat dengan pandangan-pandangan itu, sebab kita sebagai negara berdaulat tentunya harus mengoptimalkan kemampuan yang ada tanpa dicampurtangani oleh pihak asing apapun niatnya, walaupun dalam rangka membantu", demikian Hanafie. Untuk itu, katanya, TNI-AU sebagai bagian TNI memberi dukungan penuh terhadap proses pengamanan di Maluku, terutama sejak diberlakukannya darurat sipil di daerah tersebut. KSAU tidak menyebut berapa persisnya jumlah pasukan yang akan dikirim ke sana. Jumlah personil Angkatan Udara, di Maluku dan Maluku Utara, seperti pasukan khas di Halmahera dan Ambon, sekarang hanya sekitar 30 dan 60 orang yang relatif kecil karena hanya menjaga pangkalan, ujar Hanafie. Setelah diberlakukannya keadaan darurat sipil, tambahnya, aparat keamanan tidak akan ragu-ragu dalam bertindak karena sudah ada payung hukumnya. Selain akan melakukan pemeriksaan terhadap pendatang dari luar, aparat keamanan juga akan melakukan sweeping senjata. "Secara rinci nanti Panglima TNI akan memberi pengarahan, baik itu kepada setiap angkatan maupun pelaksana di lapangan," ujarnya. Hanafie tampaknya memberikan keterangan ini sebagai reaksi atas saran LBH. Sehari sebelumnya, Direktur Eksekutif YLBHI Bambang Widjojanto menilai pemberlakuan Undang-Undang Darurat Sipil di Maluku tidak akan efektif. Karena itu dia usul supaya pemerintah Indonesia mengundang pasukan penjaga perdamaian PBB. Hal ini sebenarnya sudah dikemukakan Bambang kepada pers di Yogyakarta Selasa pekan lalu. "Pemerintah dalam hal ini negara, bolehlah agak menundukkan kepalanya untuk meminta bantuan peacekeeping force," kata Bambang. "Kalaulah pasukan PBB itu diundang, maka mereka sebaiknya ditempatkan di daerah yang dilanda konflik. Sedang komando masih dipegang oleh aparat lokal," sambung Bambang. Dia juga mengatakan, bantuan pasukan itu dimintakan dari pasukan negara yang tidak menganut agama Islam atau Kristen. Misalnya Jepang atau Thailand. Bambang juga menganalisis, darurat sipil itu merupakan "manipulasi" ketidakmampuan aparat menyelesaikan kasus Maluku. "Saya khawatir melalui kasus di Maluku akan dikesankan seolah-olah persoalan Ambon akan selesai dengan pemberlakuan Undang-Undang Darurat Sipil," ujar Bambang. "Padahal kenyataannya, masyarakat tidak percaya lagi pada aparat yang tidak profesional. Mereka justru diduga terlibat dalam konflik di sana. Maka status Darurat Sipil itu tidak menyelesaikan masalah," katanya. Pandangan Bambang inilah yang membuat KSAU dan perwira-perwira lainnya seolah disengat tawon sehingga harus cepat-cepat bereaksi menolak pasukan PBB di Maluku. Memang sejak pemerintahan Habibie, pihak tentara yang ketika itu dipimpin Wiranto, nampak seolah ingin "memeras" rakyat Indonesia dengan membiarkan kerusuhan terjadi di mana-mana agar mereka dapat memperoleh payung hukum semacam UU PKB atau Undang-Undang Darurat Sipil yang akhirnya diberlakukan saat ini. Dalam pelbagai dengar pendapat dengan DPR, Panglima TNI selalu merengek-rengek meminta "payung hukum". Habibie maupun Gus Dur selalu menolak. "Tetapi kini setelah jatuh ribuan korban di Maluku berkat pengiriman senjata dan milisi ke sana, tentara pun bisa tertawa lebar," kata seorang anggota DPR. Dengan demikian militer bisa secara leluasa melakukan penyisiran, memeriksa dan menekan masyarakat seperti dahulu kala ketika tentara masih punya Kopkamtib dan payung hukum Undang-Undang Subversi. Tetapi sama halnya dengan kesalahan mereka di Timor Timur dahulu, ketika TNI menolak kehadiran PBB, nampaknya kini pun cepat atau lambat PBB akan mengirim pasukan ke Maluku. "Bagaimana pun gereja-gereja di Asia, Amerika, Eropa dan Amerika Latin akan sulit membiarkan umat Kristen di Maluku menghadapi nasib yang sama dengan umat Kristen di Sudan," kata seorang tokoh gereja Amerika baru-baru ini di Singapura. "Kalau demi kedamaian umat Kristiani di Maluku dan Maluku Utara dibutuhkan suatu negara baru seperti Timor Timur maka apa boleh buat, jalan keluar ini yang akan kami tempuh", katanya. Di Jakarta, tokoh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Eggie Sudjana mengatakan, kini tiba saatnya untuk menetapkan garis demarkasi di Maluku. Ia juga melihat bahwa Undang-Undang Darurat Sipil itu kurang tepat diberlakukan di Maluku, karena militer tidak bisa diminta untuk bertanggungjawab. Kalau yang diberlakukan Undang-Undang Darurat Militer, maka Panglima TNI dapat diminta untuk bertanggungjawab jika situasi keamanan tidak pulih. "Sekarang ini kepada siapa kita harus minta pertanggungjawabannya?" tanyanya. Seorang mantan pendukung Habibie mengatakan, solusi paling tepat bagi Maluku adalah membiarkan kedua belah pihak bertarung habis-habisan. "Dan saya kira tahun depan tidak akan ada acara Natal lagi di sana. Yang ada nanti hanya Takbiran saja," katanya optimis. Kalangan istana pun mengakui bahwa golongan Kristen di Ambon dan Maluku Utara sudah kalah. "Sebaliknya di Poso, Kristenlah yang menang," kata seorang penasehat Gus Dur. Namun kalangan lain melihat kelompok militer status quolah yang menang. Dan ini akan tergambar pada mutasi militer kedua yang akan diadakan pada minggu-minggu mendatang ini. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Jun 2000 jam 06:28:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
