---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 22/III/26 Juni-2 Juli 2000 ================================================ PESIMISME TERHADAP GUS DUR BERLEBIHAN Oleh: Philip Bowring, International Herald Tribune (OPINI): Sangatlah mudah bersikap pesimis melihat Indonesia. Ada cukup bukti untuk itu. Lihat saja rupiah yang melorot, skandal Bulog yang melibatkan orang-orang dekat presiden, ketidakkompakan kabinet, pertikaian Gus Dur dengan Syahril Sabirin, budaya korupsi yang berlanjut di birokrasi dan lembaga hukum, lambannya penanganan KKN, berlanjutnya pertikaian berdarah di Aceh dan Maluku serta ancaman impeachment terhadap Gus Dur lantaran kesehatannya dianggap berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Namun demikian, persoalan itu mesti dilihat dalam kaca mata dua tahun terakhir ini, yaitu sejak rezim Soeharto jatuh. Bukan hanya dalam optimisme setahun lalu, ketika proses pemilu yang damai dan sukses akhirnya membawa seorang pemimpin liberal dan sedikit eksentrik, Gus Dur, ke tampuk kekuasaan. Jauh sebelum Soeharto tumbang, Goenawan Mohamad pernah bilang, "kalau Soeharto jatuh, segala sesuatu harus dibangun kembali." Tugas itulah yang mesti dipikul Gus Dur dalam "membangkitkan kembali" Indonesia. Karena itu, Gus Dur takkan dijatuhkan dalam sidang tahunan MPR Agustus mendatang. Tak ada waktu lagi untuk memulai dari nol, kendatipun ada yang menghendaki hal itu. Kesalahannya memang terlihat minggu-minggu terakhir ini, tapi toh tak ada alternatif lain. Wapres Megawati Soekarnoputri sedikit bicara dan bertindak. Berbagai komentar Amien Rais justru menambah kecurigaan, khususnya di kalangan masyarakat non-muslim dan non-sektarian, bahwa ia terlalu ambisius untuk dipercayai. Ketua DPR-RI Akbar Tanjung, kendati orangnya moderat dan praktis, namun sebagai orang Golkar, yang dulu pernah berkuasa, saat ini belum tepat baginya. Kemampuan politisi Gus Dur yang efektif amat berbeda dengan yang dibutuhkan sebuah pemerintahan pada umumnya. Ia memiliki ambiguitas, melakukan kompromi, mengubah-ubah arah, membuat lawan politiknya bertanya-tanya. Kaum kristiani, keturunan Cina, bahkan mantan anggota PKI merasa nyaman di bawah kepemimpinan seorang muslim. Orang Aceh dan Papua bisa berdialog dengan orang Jawa satu ini. Mungkin saja ia takkan bisa mengatasi persoalan antar agama, etnik dan gerakan separatis. Namun, ia telah berbuat sesuatu, bahkan telah meletakkan kerangka dasar untuk penyelesaian masalah tersebut. Sementara itu, ia mampu mengendalikan elit-elit militer tertentu yang masih hendak berkuasa. Hanya saja, Gus Dur sering menunjukkan diri tak mau menempuh prosedur dengan benar yang sebetulnya bisa membuatnya lebih terkesan moderat dalam berkuasa, serta tak cenderung berbicara seenaknya. Ketidakmampuan Gus Dur membaca membuat ia harus memilih seorang ajudan yang bisa dipercaya, tapi tentu bukan ia yang akan memilih. Gaya memimpinnya pun tak membantu para menteri-menterinya yang saling berbeda untuk membuat dan menerapkan keputusan-keputusan penting. Tapi, salah jika menempatkan Gus Dur sebagai satu-satunya penanggungjawab dari lemahnya pemerintahan. Karena partainya memiliki suara yang tak banyak di parlemen, ia mesti mengiyakan tuntutan berkoalisi. Sulit menghasilkan keputusan dan berharap parlemen akan begitu saja setuju dengan keputusannya. Ini biasa terjadi dalam demokrasi multi-partai. Kebanyakan menterinya tak berpengalaman, sebagian besarnya cuma mengandalkan gelar akademis. Selain sulit mengambil keputusan, lebih sulit lagi mereka menerapkannya, lewat birokrasi yang masih mewarisi orang-orang Orde Baru. Bahkan seorang Marzuki Darusman yang tahu persis sistem yang berlaku, selalu saja menghadapi hambatan dari para hakim yang masih melindungi kepentingan lama. Independensi bank sentral, untuk meyakinkan IMF, malah membuat pemerintah kesulitan mencopot Gubernur BI. Mudah untuk bicara, seperti IMF, bahwa pemerintah seharusnya lebih tegas menangani penjualan aset yang ada hubungannya dengan kredit macet bernilai US$60 milyar, yang kini ditangani BPPN. Aset-aset itu harus segera dijual untuk kurangi beban utang pemerintah. Konflik tanah dan persoalan pajak di berbagai propinsi, sungguh membuat pusing para investor pertambangan dan perkebunan. Ini pun tak bisa dilimpahkan semuanya pada Gus Dur. Berbagai soal itu, sebagian besar muncul sebagai reaksi atas penyalahgunaan di masa lalu. Sebagian lagi adalah konsekuensi dari belum tuntasnya pergeseran otoritas dari Jakarta ke berbagai propinsi maupun kabupaten. Proses desentralisasi ini, bagaimanapun adalah bagian dari "membangun kembali" Indonesia. Keinginan melakukan "pembersihan" terhadap birokrasi dan pertanggungjawaban dosa masa lalu sering kali tak sejalan dengan prioritas kebutuhan sekarang. Sementara demokrasi sendiri menuntut keseimbangan yang lain lagi. Tak ada jalan keluar yang mudah. Gus Dur dengan segala kelemahannya, masih merupakan orang terbaik untuk menjaga keseimbangan politik, antara keadilan dan rekonsiliasi, antara reformasi dan stabilitas. Suhu politik kemungkinan bakal meningkat menjelang sidang tahunan MPR. Gus Dur bisa jadi akan ditegur keras. Sampai ada usulan supaya konstitusi membolehkan adanya "menteri pertama" atau perdana menteri untuk membantu presiden. Tentunya, Gus Dur akan melawan segala upaya melemahkan otoritasnya. Namun, ia bisa melakukanya secara lebih baik dengan mendelegasikan lebih banyak wewenang pada para menteri. Kritik terhadap kinerjanya semestinya membuatnya melakukan perombakan kabinet, menyederhanakan pemerintahan serta mengurangi jumlah menteri. Kendati terjadi banyak kekacauan, kebanyakan orang Indonesia, khususnya di Jawa, berada dalam suasana damai, walaupun para provokator masih berupaya menciptakan ketegangan antar etnis untuk mendiskreditkan pemerintah. Perekonomian kini membaik secara perlahan - --seandainyapun modal yang terlanjur terbang, tak kembali. Timor Timur sudah jadi sejarah. Sementara pers bebas dan dinamis. Kaum ekstrimis tak terlalu berulah. Tuntutan terhadap kesejahteraan pribumi mulai menghilang. Ada harapan, setidaknya, bahwa amandemen UUD '45 bisa berdampak pada penyelesaian masalah Aceh dan Papua. Proses kebangkitan kembali selalu panjang dan berliku. Utang yang menggantung membuatnya lebih sulit lagi. Tapi, melihat skala persoalan yang dihadapi, peristiwa sepanjang dua tahun terakhir ini menunukkan bahwa pesimisme terhadap Indonesia di bawah pemerintahan Gus Dur sudah berlebihan. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - -------------------------------- SiaR WEBSITE: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 29 Jun 2000 jam 05:53:25 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
