---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 22/III/26 Juni-2 Juli 2000 ================================================ Eggi Sudjana, Penggiat Front Pembela Islam: "KALAU TAHU SAYA SERBU" (DIALOG): Agar berbeda dengan kebanyakan pendapat soal rekonsiliasi, Eggi Sudjana menyatakan tidak setuju. Alasannya, "Kapan kita pernah terus terang menyatakan pecah?" Selanjutnya ia bilang lebih setuju konsep 'tahu diri'. Amien Rais, misalnya, karena tidak terang-terangan pecah dengan Presiden Abdurrahman Wahid, lebih baik tahu diri akan posisinya. "Dengan begitu, dia tidak bicara macam-macam di luar porsi sebagai Ketua MPR," lanjut Eggy lagi. Berikut petikan percakapan Xpos dengan penggiat Front Pembela Islam (FPI) yang juga Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), seusai FPI mengobrak-abrik kantor Komnas HAM Jumat (23/6) lalu: T: Anda dikenal dekat dengan kubu tertentu di TNI dan Polri, bagaimana melihat kecenderungan mutasi kemarin? Apa benar faksi profesional mulai berperan? J: Kalau saya melihatnya tidak secara gampang begitu. Sebab, banyak nuansa di belakangnya. Orang baru semacam Saurip Kadi toh juga digeser. Gantinya malah Suwisma yang jauh sebelumnya pernah di Pangdiv Kostrad dan Kepala Kostrad. Tapi baiklah, itu urusan militer. Kita sebagai sipil juga kan tidak mau kalau dicampuri oleh militer. Yang terpenting supremasi sipil. T: TNI di masa lalu mendominasi politik, makanya perubahan di tubuh mereka masih signifikan dicermati? J: Ya, tetapi jangan lantas berpikir mereka bisa kembali ke politik. Mereka sedang kalah dalam opini. Kita punya pers, mahasiswa dan buruh yang senantiasa menentukan pembentukan opini di masyarakat. Maka, kalau dalam pemilu ke depan diinginkan tidak ada lagi TNI di MPR/DPR, artinya tinggal dikerjakan saja. Lain cerita kalau ada militer yang nekat mau coba-coba main. Misalnya, Agus Wirahadikusumah nekat melawan komandannya dan memimpin pasukan untuk berontak. Tapi saya kira militer kita tidak punya mentalitas seberani itu. T: Tentang pergeseran peran TNI termasuk bisnis mereka juga harus distop? Sebab selama ini kecenderungannya kolusi. J: Kita harus pahami yang namanya kolusi yang merugikan masyarakat dengan kerja sama demi anak buah. Menurut saya kalau, misalnya Tommy Winata atau siapapun berbisnis dengan komandan tentara yang punya maksud mensejahterakan prajuritnya, apa salahnya? Lagian kita tahu anggaran pertahanan dalam APBN kecil, sehingga si komandan harus manuver. Saya tidak melihat adanya kesalahan. Kecuali akibat kerjasama mereka lantas rakyat dirugikan, terjadi penipuan-penipuan, dan sebagainya. Baru kita persoalkan. Ambil contoh saya. PPMI ini anggotanya di mana-mana. Saya harus muter otak cari uang untuk menghidupi organisasi. Nah, kalau saya kedapatan 'jalan' dengan orang tertentu dan ketahuan bahwa saya mendapat uang dari hasil jalan-jalan itu, terus saya salah? Padahal, uang itu akan saya pakai untuk organisasi yang saya pimpin. Juga tidak ada pihak ketiga yang dirugikan dari jalan-jalan tadi. Logikanya menurut saya seperti itu. Komandan militer yang menjalin kerjasama dengan pengusaha juga tidak bisa dipersalahkan. Memangnya gara-gara dia militer terus nggak boleh berbisnis? Diskriminatif, dong namanya. T: Memangnya Anda pernah 'jalan' dengan pengusaha atau militer untuk berbisnis? J: Ya, sering. Kenapa? T: Anda mungkin tahu bisnis komandan tidak ada imbas ke prajurit. Komandan naik Land Rover anak buah tetap saja numpang bus ... J: Ya, masak komandan naik Land Rover atau Pajero terus anak buah suruh naik Land Rover juga, gila lu. Adil ya adil tapi harus tahu diri. Jangan orang bawahan terus minta fasilitas atasan. Ya, tidak benar juga. Memang betul perbedaannya jangan terlalu jauh biar tidak mengundang kecemburuan. T: Apa logika saling bantu antara pengusaha dengan militer bisa dipakai untuk kasus adanya kalangan militer tertentu bekerja sama dengan pengusaha membantu umat Islam pergi ke Maluku? J: Tidak, tidak bisa. Sebab, militer itu penjaga keamanan. Dia harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Artinya tidak berpihak. Tugas militer menjaga stabilitas keamanan tanpa melihat harus membela siapa. Saya tidak ingin mentang-mentang sesama muslim terus harus dibela. Kalau begitu kapan rasa aman bisa Anda nikmati. Ya, kan? T: Lho, Anda bukannya keras membela umat Muslim di Maluku? Sebenarnya bagaimana Anda melihat kasus ini? J: Saya lihat ada kesengajaan untuk tetap terjadi. Sebab, kalau memang ada niat diselesaikan, dulu gampang sekali. Pertama, tetapkan darurat militer. Di Los Angeles, Amerika waktu terjadi pertikaian antara kulit hitam dengan kulit putih, dua minggu setelah darurat militer diberlakukan, bisa selesai. Nah, apa ada komandan Kopassus atau elit militer lainnya yang mengambil tindakan menyelesaikan masalah? Tidak. Berarti tidak ada instruksi dan kemauan. Langkah kedua, agar situasi aman bisa dipulihkan, untuk sementara dibangun garis demarkasi. Problemnya memang konsentrasi. Tetapi seperti Jerman Barat dan Jerman Timur, pada akhirnya mereka akan berbaur kembali. Kenapa kedua hal itu tidak ditempuh? Ini yang membuat saya kecewa. Dan kurang ajarnya Amerika. Hari ini dia bilang, "Amerika merasa terganggu karena daerah merah diserang". Kenapa baru sekarang merasa terganggu? Kenapa tidak dari dulu-dulu waktu umat Islam diserang? Sekarang giliran umat Islam membalas dan meraih kemenangan, mulai deh gerah. Apa coba kalau bukan desain tertentu. Ini pula yang saya rasa harus dicermati oleh teman-teman di pers. Motifnya dalam kerangka strategi zionis. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia ini tidak boleh ada rasa aman. Sebab kalau aman, lewat SDM-nya kita bisa besar. Apalagi kemarin Habibie yang muslim itu juga profesor. Jadi seperti menimpa pada Zia Ulhaq dan pemimpin muslim lainnya, setiap kekuatan yang mengancam zionis harus ditumpas. T: Siapa pastinya yang mendesain? J: Tidak tahu. Kalau tahu sudah saya serbu. Cuma dalam konteks kenegaraan tidak bisa lain yang disalahkan kecuali pemerintah. Jaman Soeharto salah, jaman Habibie salah, sekarang Gus Dur mengulangi. Megawati diserahi amanah menyelesaikan Maluku malah tidak bisa apa-apa. Dia datang ke sana, toh bunuh-bunuhan masih terjadi. T: Sekarang kalau mau diselesaikan? J: Bisa saja, asal elitnya punya kemauan. Kasus Timor Timur buktinya. Puluhan tahun tidak selesai-selesai, waktu Habibie bilang, "sudah beri saja referendum, biar saja kita kalah juga", selesai bukan? Kuncinya itu di elit politik baik sipil maupun militer. Sekarang malah Gus Dur bilang, biar masyarakat menyelesaikan sendiri. Bagaimana bisa? Saya kritik betul sikap Gus Dur yang seperti ini. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - -------------------------------- SiaR WEBSITE: http://lawpc42.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 29 Jun 2000 jam 07:56:57 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
