---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0002_01BFE2A2.24815BE0 Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit Kolom IBRAHIM ISA --------------------------- 30 Juni 2000 MEMULIHKAN HAK-AZASI WARGANEGARA SENDIRI MENGAPA HARUS MENUNGGU �SITUASI KONDUSIF�? Apa kegunaan TAP-MPRS No. XXV/1966? Kegunaan utama dari TAP-MPRS No.XXV, 1966, memang ternyata adalah sebagai pentung �legal� bahkan �konstitusional�, sebagai pentung politik, untuk memukul lawan politik, atau siapa saja yang dianggap komunis atau bersimpati dengan komunis, atau dari sisi manapun yang mungkin sang korban bisa dikaitkankan dan dilibatkan dengan G30S, yang terjadi 35 tahun yang lalu. Bagaimana saling hubungan antara penolakan terhadap pencabutan TAP MPRS, No. XXV, 1966 dengan pemberlakuan Hak-hak Azasi Manusia, dengan pemulihan hak-hak demokrasi bagi setiap warga Indonesia? Untuk jelasnya pembicaraan kali ini, baik dimulai dengan mengutip di bawah ini bagian-bagian penting dari pernyataan Menkumdang Yusril Izha Mahendra , pada rapat kerja dengan Komisi II DPR, yang diketuai oleh Amin Aryoso, pada tanggal 21 Juni, 2000: Menurut Yusril: Rencana pemerintah untuk memulihkan hak orang yang terhalang pulang ke tanah-air, karena kebijaksanaan politik pemerintah Orde Baru, terpaksa ditunda. Situasi saat ini belum memungkinkan pemerintah mempermudah pemulihan hak-hak mereka yang terhalang pulang dan kini tinggal di luarnegeri. Ditambahkan Yusril, larangan sejumlah orang Indonesia kembali ke Tanah Air merupakan bentuk pelanggaran hak azasi manusia ( HAM). Demikian Yusril menurut Kompas 23 Juni 2000. Yusril mengakui bahwa hal itu melanggar HAM. Apa yang dimaksudkan oleh Yusril, dengan pernyataanya bahwa �situasi saat ini belum memungkinkan� pelaksanaan pengurusan orang-orang yang terhalang pulang itu? Menurut Yusril, soalnya ialah, ia disangka menjemput orang-orang PKI (dari luarnegeri). Pemerintah berkompromi dengan PKI. Tuduhan pemerintah berkompromi dengan PKI berkembang. Ini membuat situasi politik tidak kondusif untuk membikin kebijaksanaan yang memudahkan orang-orang yang terhalang pulang itu.Kemudian Yusril menambahkan lagi, <tambahan ini signifikan dan menandung petunjuk apa inti masalahnya> sbb: �Apalagi belakangan muncul polemik tentang rencana pencabutan TAP MPRS No XXV, 1966 mengenai larangan pengajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme�. Tambah Yusril, �Perkembangan situasi politik membuat rencana memberi kemudahan kepada mereka yang terhalang pulang itu menjadi rumit�. Tidaklah sulit untuk melihat bahwa masalah inti dari �kerumitan� untuk melaksanakan kebijaksaaan Presiden Wahid mengenai pemulangan orang-orang Indonesia yang terhalang kembali ke tanahair karena politik Orba, adalah sbb: Di kalangan elite polite politik, baik yang duduk dalam pemerintahan maupun di dalam badan-badan legeslatif, di kalangan sementara parpol, dsb., masih terdapat satu pandangan pokok yang hingga detik ini masih tetap dipertahankan, yaitu: Pelaksanaan prinsip Demokrasi dan HAM terhadap bangsa Indonesia, hanya bisa direalisasi, bila kebijakan itu tidak bertentangan dengan TAP-MPRS No.XXV, 1966. Orang-orang yang dianggap berkaitan dengan TAP tsb, berada �diluar garis�. Mereka didiskriminasi dan diisisihkan dari warganegara Indonesia lainnya, yang dikatakan punya hak Demokrasi dan HAM. Orang-orang tsb, <siapa lagi>, adalah mereka-mereka yang dituduh dan dicap sebagai terlibat dengan G30S, bersangkutan dengan PKI dan ormas-ormasnya. Mereka-mereka itu adalah yang sudah sejak berdirinya Orde Baru 34 tahun yang lalu, dipariakan. Jumlah mereka meliputi jutaan. Dan mereka-mereka itu adalah orang Indonesia, banyak diantaranya adalah pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Namun, sebagian terbesar dari mereka itu, adalah rakyat biasa yang samasekali tidak bersalah. * Alasan yang diberikan Yusril untuk menunda pemulangan itu, telah disanggah oleh anggota Komisi II DPR, Handjojo Putro. Ia menegaskan bahwa �semestinya pemerintah tidak perlu menunggu situasi politk �mereda� dan tidak perlu mempedulikan sikap sebagian masyarakat, kalau memang maksud pemerintah baik, untuk membantu mereka yang terhalang pulang.� Tapi menurut Yusril, pemerintah tokh akan �menunggu� diulu sampai situasi mereda. Kapan situasi mereda itu akan terjadi, tidak seorangpun tahu. Apakah itu berarti, harus menunggu sampai segolongan masyarakat yang menentang pencabutan TAP MPRS No XXV, 1966, mengubah pendiriannya. Apa harus menanti sampai mereka itu menyadari bahwa hak-hak Demokrasi dan HAM adalah hak dari setiap warganegara Indonesia, tidak peduli apa keyakinan politik dan agama yang dipeluknya. * Masalah terhalangnya orang-orang Indonesia pulang ke tanah air, masalah dicabutnya hak-hak sipil dan politik mereka itu, sesungguhnya bukanlah akibat utama dari politik Orba yang melanggar prinsip-prinsip Demokrasi dan HAM. Akibat utama dari politik Orba tsb adalah jatuhnya korban lebih sejuta orang Indonesia yang tidak bersalah pada tahun-tahun 65-66-67, dan selanjutnya berlangsung terus sampai peristiwa kekerasan bulan Mei 1998, menjelang lengsernya mantan presiden Suharto. Para elite politik, dimanapun mereka berada, apakah dalam pemerintahan, D P R /MPR,parpol-parpol, ormas, LSM, birokrasi, tentara, polisi, dan berbagai lembaga dan organisasi atau panitia ini atau pembela anu, termasuk persnya, pura-pura lupa mengenai segi lain dari pristiwa G30S, yang merupakan bencana dan musibah terbesar bagi rakyat kita selama ini. Pembantaian yang dilakukan oleh tentara dan penyokong-penyokongnya , terhadap paling tidak ratusan ribu manusia Indonesia yang tidak bersalah, atas tuduhan terlibat ataupun simpati dengan G30S, yang dianggap sebagai suatu usaha perebutan kekuasaan negara oleh PKI dan penyokongnya, dengan sengaja hendak dihapuskan dari sejarah bangsa ini. Yang selalu dikatakan sebagai trauma bangsa, sebagai lembaran hitam dalam sejarah, adalah apa yang terjadi sebelum pertistiwa G30S, yaitu otoriterismenya pemerintahan mantan presiden Sukarno, serta yang dikatakan merajalelanya pengaruh PKI. Padahal sejak diberlakukannya SOB pada akhir periode limapuluhan, serta tahun-tahun berikutnya, sampai lengsernya mantan presiden Suharto, kekuasaan negara yang sesungguhnya adalah pada tentara. Lalu, terbunuhnya enam jendral dan seorang perwira menengah pada peristiwa G30S, yang dituduh sebagai pengkhiatan dari PKI. Suatu tuduhan yang sekarang ini dipertanyakan lagi oleh banyak pakar dan masyarakat, apa betul G30S itu digerakkan oleh PKI, apa bukan mantan presiden Suharto sendiri yang berdiri di belakangnya? Segi-segi gelap dari sejarah kita yang termanifestasi pada pembantaian 65-66, yang seharusnya dijernihkan, diluruskan, dengan memisahkan serta menjelaskan mana yang benar, yang harus dipertahankan, dan mana yang keliru yang harus dikoreksi, untuk menuju kepada suatu proses rekonsiliasi nasional, telah diputar balikkan dan dirumitkan sedemikian rupa, ditundatunda menunggu pada �situasi yang kondusif� untuk itu. * Orang-orang Indonesia, yang oleh kekuasaan Orba �ditangkal� pulang, sebagian besar terdiri dari beberapa ratus warganegara Indonesia, yang sedang belajar di luarnegeri( yang sering disebut MAHID, yaitu mahasiswa ikatan dinas), di negeri-negeri bekas Uni Sovyet dan negeri-negeri Eropah Timur dan di Tiongkok. Mereka tidak boleh pulang, karena dituduh terlibat dengan G30S. Paspor mereka dicabut karena mnolak untuk mengutuk G30S dan mantan presiden Sukarno. Diantara mereka itu, juga terdapat orang-orang Indonesia yang kebetulan sedang bekerja di luarnegeri atau sedang berkunjung keluar negeri, yang paspornya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, dengan tuduhan seperti tsb diatas. Merek-mereka itu oleh presiden Wahid telah dipersilahkan kembali ke Indonesia, karena tuduhan yang dikenakan pada mereka itu, tidak adil adanya. Untuk itu, presiden Wahid telah mengeluarkan Instruksi No. 1, Th 2000. Menkumdang Yusril yang ditugaskan untuk merealisasi beleid politik Gus Dur itu, tampak bersemangat hendak merelisasinya. Ketika tatap muka dengan mereka-mereka yang dijanjikan akan dibantu untuk pulang ke Indonesia, Yusril malah merasa senang dan bangga bahwa beliau yang ditugaskan untuk melaksanakan Instruksi Presiden itu. Yusril menjatakan bahwa Instruksi Presiden itu, akan segera ditangani. Begitulah dijanjikan, bahwa pada bulan Februari, <Yusril menyatakan janjinya itu, pada bulan Januari 2000> masalahnya akan terlaksana. Lalu, dari satu kali pengunduran menyusul ke pengunduran waktu lainnya. Dari Februari menjadi Maret, mundur lagi ke Juni, dan akhirnya ditunda tanpa batas waktu. Tokh, ada juga batas pengunduran waktu itu, yaitu pada saat �waktunya sudah kondusisf� untuk itu. Kapan itu, sangat amat sulit untuk meramalkannya. Praktisnya, sih, masalah pemulangan yang begitu ramai dibicarakan, tidak jadi. Pokoknya, lupakan sajalah dulu keinginan untuk bisa kembali pulang sebagai warga yang telah dipulihkan hak-hak sipil dan politiknya, sebagaimana tertera di dalam Universal Declaration of Human Rights. * Seperti dikemukakan dimuka, nasib buruk orang-orang Indonesia yang kena persekusi Orba sehingga tidak bisa pulang selama puluhan tahun itu, adalah sebagian saja dari masalah nasib sejuta lebih warganegara Indonesia yang telah dibunuh tanpa diketahui dimana kuburnya, dan para bekas tahanan politik beserta keluarga mereka, yang sampai kini, mengalami nasib menjadi warganegara kelas dua. Mereka-merekan itu didiskrimasi, hak-hak sipil dan politiknya masih dirampas oleh Orba, dengan masih tetap berlakunya Instruksi Mendagri No. 32/1981 mengenai apa yang dinamakan �bersih lingkungan�, serta serentetan peraturan lainnya. Pemerintah Gus Dur, yang adalah hasil pemilihan umum yang demokratis, ternyata, belum mampu mengakhiri masa gelap dan menyedihkan dari jutaan warganegara Indonesia itu. Sampai sekarang mereka-mereka itu masih dipariakan, meskipun maksud baik presiden Wahid sudah berkali-kali dinyatakan untuk mengakhiri penderitaan tsb. Dimana letak penghalang dan kendala terhadap diberlakukannya Hak-hak Azasi Manusia terhadap orang-orang Indonesia yang jadi korban Orba itu? Apakah para korban Orba itu bukan manusia Indonesia, yang seyogianya punya hak sipil dan politik yang sama , misalnya, paling tidak dengan para bekas pemberontak PRRI dan Permesta yang melakukan makarnya dengan bantuan CIA? Mengapa terhadap tokoh-tokoh pencetus, pelaksana dan pendukung PRRI, Permesta, Darul Islam, dan lain-lain orang dan golongan yang jelas-jelas memberontak terhadap Republik Indonesia, bisa saja diampuni dan bahkan ada yang kemudian bisa jadi menteri, seperti Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. * Seorang sahabat saya, yang kebetulan sarjana hukum, mantan dosen pada Universitas Erlangga, menyatakan bahwa, selama imbangan kekuatan politik masih seperti sekarang ini, maka sulitlah untuk mengharapkan adanya perubahan yang betul-betul demokratis, yaitu dipulihakannya hak sipil dan politik dari jutaan warganegara Indonesia yang selama ini didiskriminasi, yang dicabut hak-haknya sebagai warganegara Indonesia, atas tuduhan terlibat dengan G30S, yang tidak pernah dibuktikan. Menurut sahabat saya itu, masalah legalitas dan perundang-undangan itu, tidak banyak artinya jika imbangan kekuatan politik masih tetap menjadi kendala dari usaha reformasi dan perubahan demokratis. Saya katakan kepada sahabat saya itu: Apa yang Anda nyatakan itu masuk akal dan rasional. Namun, tidak kalah penting, perlunya menciptakan suatu opini umum, untuk adanya konsensus, mana politik yang benar, yang sesuai dengan pemberlakukan Hak-Hak Azasi Manusia, dengan prinsip-prinsip Demokrasi. Serta, politik dan kebijaksanaan mana pula yang salah. Selanjutnya amatlah perlu terciptanya suatu keyakinan dan �political will� di kalangan masyarakat untuk membela yang benar dan mengkoreksi dan menyisihkan yang salah. Hanya atas dasar kekuatan politik dan moral masyarakat yang cukup besar, barulah imbangan kekuatan politik itu, bisa terlaksana. * Dari pengalaman penundaan pelaksanaan Instruksi Presiden No.1/2000 mengenai pemulangan orang-orang Indonesia yang terhalang kembali ke tanahair, bisa dianalisis betapa tak terpisahkannya masalah pencabutan TAP-MPRS No.XXV/1966, dengan masalah pemulihan hak-hak Demokrasi dan pemberlakuan Hak-hak Azasi Manusia pada rakyat. Selama TAP-XXV tsb belum dicabut, selama itu pula segolongan orang di dalam kekuasaan politik dan masyarakat, bisa dengan mudah menjadikan �legallitas� TAP-MPRS No. XXV, 1966, sebagai pentung untuk memukul lawan politiknya atau siapa saja yang berbeda kejakinan politik/pendapat dengan mereka itu. Situasi seperti itulah yang dimaksud Gus Dur ketika beliau menyatakan tidak benarnya menggunakan kekuasaan dan wewenang negara, untuk memukul lawan-lawan politik dan yang berbeda pendapat. * * * * ------=_NextPart_000_0002_01BFE2A2.24815BE0 Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename="winmail.dat" eJ8+IikMAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA5AQAAAAAAADoAAEIgAcAGAAAAElQTS5NaWNy b3NvZnQgTWFpbC5Ob3RlADEIAQ2ABAACAAAAAgACAAEGgAMADgAAANAHBgAeAA4AHgAAAAUALAEB A5AGAAAfAAAoAAAACwACAAEAAAALACMAAQAAAAMAJgAAAAAACwApAAAAAAACATEAAQAAABQBAABQ Q0RGRUIwOQABAAIATQAAAAAAAAA4obsQBeUQGqG7CAArKlbCAABtc3BzdC5kbGwAAAAAAE5JVEH5 v7gBAKoAN9luAAAAQzpcRXhjaGFuZ2VcbWFpbGJveC5wc3QAGAAAAAAAAACdPr4yy7bREZ3DBNYE wQAAooAAAAAAAAAYAAAAAAAAAJ0+vjLLttERncME1gTBAADCgAAAEAAAAICVNDl94r8RmROqA8Se nbliAAAAS29sb20gSUJSQUhJTSBJU0E6IE1lbXVsaWhrYW4gSGFrLUhhayBBemFzaSB3YXJnYSBJ bmRvbmVzaWEsIHRpZGFrIHBlcmx1IHR1bmdndSBzaXR1YXNpIGtvbmRpc3VmIQADADYAAAAAAB4A cAABAAAAYgAAAEtvbG9tIElCUkFISU0gSVNBOiBNZW11bGloa2FuIEhhay1IYWsgQXphc2kgd2Fy Z2EgSW5kb25lc2lhLCB0aWRhayBwZXJsdSB0dW5nZ3Ugc2l0dWFzaSBrb25kaXN1ZiEAAAACAXEA AQAAABYAAAABv+KO9GI6X+2hToER1J3Fx1SpTPRQAAACAR0MAQAAABoAAABTTVRQOkhFUlJJQFdP UkxET05MSU5FLk5MAAAACwABDgAAAABAAAYOABRJ6I7ivwECAQoOAQAAABgAAAAAAAAAnT6+Msu2 0RGdwwTWBMEAAMKAAAADABQOAQAAAAsAHw4BAAAAAwAGELKcsvMDAAcQVyoAAB4ACBABAAAAZQAA AEtPTE9NSUJSQUhJTUlTQS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLTMwSlVOSTIwMDBNRU1V TElIS0FOSEFLLUFaQVNJV0FSR0FORUdBUkFTRU5ESVJJTUVOR0FQQUhBUlUAAAAAAgEJEAEAAABK GQAARhkAAM82AABMWkZ1RCMLGAMACgByY3BnMTI1FjIA+Atgbg4QMDQzfQH3IAKkA2QHbQYAAZBu fGRhCxECgwBQA9QCAGOCaArAc2V0MCAHE2UCgH0KgXVjAFALA3U0bG4CIGUMIwEwIEsBCPFtIElC UkFIZElNFmBTQQqiCoAtlxePGCcXJDMT0Ep1AwAeIAHQGiAXJBckTUVNAFVMSUhLQU4gAEhBSy1B WkFThEkgHFBXQVJHG5AORRywFpAGAEVOREnUUkkatk4csFAdIBvAXFJVBfAF0B1QVR4wRwJVAzBs cXVvdGWRBgBJVFUcIktPHWBZHsBJRgAQH7Q/FyRB4QqwIGtlZxnQEjAQwSEeUC1NUFIF8E5vAC4g WFhWLzE59DY2IZBiGkUcUSTvJf/XJw8n2hckSyJWdQGQAMD+IBIgBRAKICjBJEAiyyOhPCwgI+Ir 4AeAA4FnIJMf4ASgeWEBkCBhEiCJC2BoIBOgYmFnC3B0IHAJ8HQZ0CywH5ZslyJQB0AhFiAt8Ghr A5LFH6VrAiBzdGkugACQfwIgL4gr4C3eLkAG8DFwae5rK+AZ0C6AayxSNHAVMLkvQGF3A5Ezty0h dTKQ4wcwIhFzYWoiIC0QLKHuZAcwDyAuEHAxETTAAwDbBCA2E2IEkACQbQqwMWD/KiAJ8C4QA6A3 9TX1KjI2UX8AkCxQAHA2gBnQNwQ4EWfeawuANrEsoTEgci3wA6DeYgQAKhE0AAtwdDBhMGJ3EiA+ cQMQaS3wPhI5Zkd9GZBTK+A3EyzRNuA3YCD8MzUswC2gO7YLYApAI4DfKNUn30PfKB8KgEIuAjti 7zaxM9AsoUFwYi6RA5EAcN0BkHIiIC5RBvBhMGIs0e8TcBIgN9AuUWMBoCnRIrP/BdAjISvgI2Ur 5DlmLlAG0KsEkEhxdQORSEiALRNw0TSAQXphOzFNAHAxke5hK+BLmBUwaRNwA6BNEfdNAwEABGBr SAA7MS3xOvHrE7A2cSA1QHIuEBZgEhAjFWE2YT8gVTRTamX9C2BzLQFL8w3gR/E5skbR+iALgGkr 4C3wNAA3UU7R/y4hOXUHgA8gKdAFIDdRMCHfNUAtsFRBUGMAcC1XNC5D30byOsMuUCz0A5FNCfA0 4HZtPpEssFkxkAUQAyBJ1noTcE2haAnwZEgBK+D7CrASICBIADkhIjFAwTlm1RYQbTsiSRxARCMg QDVfPcETsEyQGfAG8GUtsEGHXVADoAcQeW9zb1uV5xHxN6EDIDIxGbMr4BoS/joo1Rq1CfAIcCnQ WjVhwP5SSXJGkUwBBnFH0S2wNEj/TvEwYk0SBbAskkBWE3APAr8uQFURPNIf8BHxLaAtC3D+civg MGAJcEaRIkA9cDbg3ms8sSKSM7VkGk8LIB/w/0YgYuAr4CzRCrBpkTdRLoH7EiAjgFMxcU1yNsBc MVbz/1KwWdA0kzxTMGJkKSxhWOH/NMASIC2wTr8sUQlwMGBmf/9nhD6SPHEZ8FhCYLJA8QpA2wrA FXBnBnEjgEQxcCnwfzA1WkQr4AtgZjIDkROgav9Z0C2SZiRRlyIxdfFUEWfh3lRoIhPgaIBx0nVs IT1Cvy5ianIPAi4QZjFl02FNY5MDgU3iICgbsU0pdZH/LHA0AFfSWkVV0WLTXTEKsPkEIDIzGbgj gH5oLhA04P1QUmg1QE9BAyAxcSxRe5X9fWIuGloiAjcVAMBpkHBw/zBiXwN2Z0uXWQZTAYGkH5D+ ZAJgH7QAkG0/bk4AEIgXf3tjaZdV4mLgPLEcUGYjLb9mL2c5MXFSIGKsMoFvB0D/UvIHMS2gK+B4 4TdgPLJyIZ9V0VKgORBi8Y0aUEscQO4oOsN0+H2hUGQ4OME38V5wA2E5V5ORI4BUcHB1/08SZCmV v5bDmFN5Ig8gI4D/UZA7QUwRTJAFQIimahYxYN8SIDSAMSGXUACQZjQ4PXD/PHJpPDvkNLFwgYUz jS+OP/0ugC4pQHBhfix15wtgUJC9K+A8ddQDkVbyAJBnAwD+Zj3RPnSjcpzRZ0JeoZJQfzRxNoJk cTtCRsEtoC0BPvkykGJiYcGICCIBpDKJovdIglWTGdBjNPEzsX3iLMH/R9EsoWjhY9VJjyNRSulV 0v9o8XTRdwaMUjbRe/JdMTgiZweAK+BNsHJ4sTQ+kkz/CfBUQbFBitmXEXXjdmeH+f+VAJn2d1Kb bZrWrIaa0gZx93kCcHI5smVbs3Hvjn2SI/dA4mLgXVB0swth2wdgnHH/LZNO4QVANEZO8gVAgaSo Jf+nxDrDMKd6cbyBirIvxb9H72mEMGJpNyKSUAlwAJA5cf8ccC2gnGCvCHDDdySgGnh4/7pNeRlo E2hxaLZqFmtALfD/NfEtdajydbBT4nckv7Ef4f8zs84VNAJUkzcUl0FPsS2B/xZQZChVojYwO6JA 8dA0LfB/PpFXkT6SL1EHkAtgMWBm/04hzSkToFXRR+QKwDOxTiH9qOAuLEFNcS2wLNFJIZsi/y0g NkAKsBIRS7RQAFAANwT/xfA3kjlhalJW8tYmAZBWQv9Y4dEDMGFAMjFxYcCVAIu5/2RhAJA30H3R UAU+kn1xSMj/mjI9kVGXK+BPEYdiPYQJcP9G0TbAAJBUcQMQaRelAoJR/5xUOMGsBT9YItcXJCuK I4D/a0CgPTdnmGI98eOrLMCo4L9UcQSQW8KH+T7RdQEge9H/BACzC1mQufM3YJGhUBAHcP8LgN2G N2A7IdZBPlQ64VEz/3UxR/J4eAtiLQFeCC0hbxO/GdBTAU0S3S/l/OkDPDZk7aQyPsw3udQtudps gpdR/z6FSZA30C3WLNE+8z98OML/kdJJw5kpPpIFsKghoGGoIf8tAevm9iaCQi1lNxOFAS2jf2lx OLLgoQuAUwFrR0EQNP9BTivg2nIqQUiCQkEZwHfD/7nVv6KSkRnwd6BZQnWRVaP//N8tdHgdVHIt AVTCR8RS8v8tZS5Qd6CgMgk1eQLWkboB9zBxUZdCQU4p8BnQMoVX0v8s0TjANsDqwDrDBWjMN0gA /mstET1hqDH+NSnxMqBT8//ip6hDg1VEvxLvE/8VD0JfrxcvGD8ZTxnFKmHbQVLB/57mN2C4cnY4 NDdN0NeBxrr/DgMv8C2SkaRRYAZhXxI3gp/qMH0wXT1M0NeAam8iYP+TgCnQmNCacZITL2HssD1C /4evZDExUVL1asacVFjhbkD/HdQ3oDZCm3k0gMGmudLpkP8vpz6SJnxwIZdQM9AwYn0Q/zBg9/VX 0qgh/9AOwVkwaKL/8BArAzvzhOOXq1ShNCk9Mb+CU7n/Z0eDUIrps9BwmrL/j6wlytgwIJEjwii4 J1QpmP5pq1AnoQ/wAhA68ojEKTT9gIBLXBG2KCk0/YRIlUDS/2vRnGP4EHgT0ZJBUoCAhCH/I8BW 0f2h6VLjIFRhv+CMof8nKTgV7xBIYHigVZMs958G/+8ArCStD64d1gFV4rQCSDH//4JHwPxjhCI+ l0fBiQI4I/8FaVXR/9DuY4GmTPTyP/VG/0+T7nJQyu8OO8YrVKeDeRD/B8HtAWn4c7L4QYTQHBZ7 cf9lAPxjYeoZz1M/VE9VXxqi/2JFwJXJJ//Cx394w2d99UD/aILAhveyQpHxtUlD3OGjQf9zsrbI Dbj4EC6gJ3KogiPw/2UACCC+ok7R+OJCoVAx7mN/y3qfBoKm3KUJoNy/8tdB/2AfYSvpAfVGvBD9 oF8jnLD/zAHTAuBQ/tNCoXgPMVQQqxfXUemRANMtANQ2NS375dBs8DeyFPgQzWEEMYdT//ih3uKm wjtRRkE4BSrB6xD/wSCHwXkQwiEb07dwzWGPcfMhgK7AOThEQ5JgMfPTIL/e8YbTfML6gpYQxWVT l2H74yAi8VDVAs3ZzvKEsowAf9GSMOXpVMwxPWTQPwvxRKGTgCBSIC9DMSzVRI8JoNVV+7PlkExT TeFS/5jQSdMfQggzNKEoUeEy0uL/4wH4NNMRo7HY8p/j+VHhA//1QC9Q10PO0aeyf/a4UuGR/wgg HzP7wh2xKsH8UjShjJD/9hCDYpQh9LGvFz/ir4KeAf9l5HAm+ZSfFbxgPWJ94qyk/6YjnPG0Agy3 DEIOtmUgIQH/bbJQMbKhlOMwgvAgG/jcAf9fgiBUfLVdFEgh2BEJg45F///CgiPedKnx2MGcRelw /aD/cQLrALdwc4Kc8e9aao/+wP/MMS9QRlD3Ezsk+MSAEtGS/+/QOCHBIvk65tz4Fi6g1yL/kUG/ 4Cqy+CBCo3ChOgHcYv/vBSBj+zaOytPB+tT4ELBT/1wwRQEH07/guzAjs0tlsILvL3Le84sTvYtZ /lNtwSrx//D4+BfpcLxwd1He4wwFr3L/ydKwosXwZZF4VZ9lzDf0ov8xVrwT+BFQ4dByPkGGHLui /yDwWMDN8esBSBPQjnO+ywH8bm8MAtrB8J7QsbBx0yD/zWElk/lBvGCbg3UCuQIdYI/+9BxzjJX/ wlNPQmu070lgxfBiwS8RbwAhKGB2gP+7MZTSrVZsGhyTW+MMAUcE/3Lvc/8tgZpeD5ReugjGa9P7 1NRRUEwBkwyyw0BfFMsxf9JAcnDXgOlwXQQ8RSqyd/9a0CM0+UFrpXAIlyv3FPgW/6+iswHxIYV1 sDN0kNcilKb/HCP4AcsB8+LZgtqFB7Jogv+JoiBjB5U9Yg0iLMz0ouMA//2gHWD5kgXDCADTQA7B jNf/+zHJtYzDt690pJ1i/4IcFN//VdHCgaIjwVgSPxX5UdT6U4UBLYTzhIDhkNphnyrnilMxVnaB aWYlQSgDwIT/i4hs0/CF+BA+k//CCABycP+3UO4DdkKEAEYx2CT61Csh/3+x7hOtdHJFI7N2gs7m iBD/WuEcIz6UxoWrodgk20sKMP8oYABx3ItoQTEQfYIdiGkw7woha8OY5GNgb16hkYAxEP/voO/Q KGBJ8u0S76CmwB9I/wPhiWMrkZ7U95KHQOzwKID/bYMKgOzwZSCRYoQRdkL9oP8eIefjJyhrwzYW J8betO+g+/cw79BmKZcv9PcBUVxR3//uT+9f8G9V76D2ZrBYj01S/xwjIGO5OGazNhbCEfoypsD/ KZdZxAwJiTQ7Uc90SHOoMf93kIQhkRNMH/Qa5rHPBMdgv5+Bz7KEAK0R+0AvESi6Ng9jcZeyotE0 EU1BSEneRKmWdoBJUFmAc0jhokO75eLjsSl2QprSLxEt/gQXygEjwEZQVYDxU2927nlLwIgzAlxF IuB6wFqgflSWQDPw5bUFwUBBjnBr/1FQcaBHgxCVIGP3ti2RR4DfiBLCJZUnlrmwYnN68LMw9zDl W5UI9m2tMNARHXgnkL8dospz3iWsH60hUVBELKH/jZNd6mkwfvH5IqcRNCBYb/+SuOGgyhPmhM8E cMGdwf2b+4AE/KdytgBt8d7U/dECRf+XZXrAC3LXZAxUgBMBoYoR/zsEauaMkpznlKai0KijZvPv l9GUYaCNB0MtR2kIJLgm/leI0Grg5EhrQYyB2gPhoP+LgU4xWjFM6QkFxNuiMYSR/4eCa8Nd6k2U p+FdALKxRYP/A5Dr9TShIS+I0YRT/cKHgr9ZIKjwh0DggUNxUVAxeYDyVFqgMjAs4Aci3cCjgP8V QzREwbjAMJ7DDZZHgOVBX3/DgaFxsCHgXWZHRkFE/wYBJ0S2kmsUi3CX8WVRnfX3R2IwBEWDS0vB B4KiYWPA/wXwDALZRkeCIAat1afQbfD/rjFP4Z7TZTENoQ2FWchM6f8t5XaAKoRw4s5ireOHkpfz /0ilgaGAsN9VLq9iQuCAiAH9K1xQuCbsMqC7OsVyUaJl/0i0QB9BI6aBopTLIvaFf5H9oIFC0iEU wltyN6Z74T0je2vDcURGpFCHQEtxeYA8v0JIG0Y3o7IiKSRImEqB8ftl8izDPu1EWxW7IxuDsZP/ P5K8lp8UxJL28cL05/GDcX924rIgMXDKQVoiUOoBAGv3ytGFQjRzRGXySTZCpM/Bf1cQIDDJoQXw UTLHVFoxSv9soH2VsvPXZOg0xtHJ4pRT+1Mz7GBUjmCmdBHkWOVSf/9eRAA04cT1gBqg9hZTM7Ii t4KQsKHqtnPrP+xCS8nR/0TVcQEzImWhGqBR8YpgL0j9ZaFssfSwYYnhqNG2NGjg/3IhTeSrAgiD i/aJMEbiidH/doDGYnwAh/DJYrRxJ5Sn0vuwYY5ha4MThAKik67yeDL/tCFSIpBxAbEvNnwAoCEj Rv85ZaLW+uOnRuR2dfDaA/Ew77DAH/BvgZYhcDrxjeN15P+2NKRU23OVIZUhFfN4ZAOR5naTw3mQ ZWPHYJER4+Gxx6BmIEijgYegUssQ/mgeIEF78T93X3hveX/yD//RwB3EJeI1kjhENZIsgOOy/x5A SNAr0RLPE9uIESKCmlH/LAH1w9bxkHESEpNka/Jst/+Kw7QVtPRE5aa0+DdqAk/k/2UGfWSxAZnx pLFr4Kbw+u//krkiFb1DWIUl4rUCxmLbc/+2AH3BnLQmU/txAzSrg3B4//iy2mMYZBIRIBTWhraU 05D/VwIN8qXC45QeQFUGh7rfAf+UccJQU/EHRCAFQSN5wM/A/f9Ba6qAZQHgoW+PcJnJAv+HgeYB tpLiwMez9cLZGJfjf/dwNVKxhbIiK5gtMbCgZwPOwSwyMzIvMTk4/jEqtAlAFtGnJgGiMvDlgv/2 FjKih4FwwMMx6ME4sPcm/7SGtzG8MYrRjaGu0crQpRL/U5fL8KsnMVbBpbtlALK+gP/VceNBq6J0 0KhxrdSjkAcA/XQic7zzGzNIARhxprAy8P+2oABx2UKzAoXk0ldRhBUwf28Ew9OHAlMDh98UAewz U/+2lMW3NlwAVJf0H2EUANgj/9mg2yDkwdtSTyDCQOUhMTHvKX1epBey5UEtUJMbGQ2Y/6mFwxHm 0MDgrBMeIUF1EKD/23PLwBthwwMdYGzTV0ImAf+lIgniHWAScZUCmqVjdHSw+ZYVQXrjclWA6LAT 8ron/34vE+iSI+BB1aH1tMIh0KD+QchyZWGS87/MzIi80/uv+GV5b/hyTlGxoU5Rlk/fMROP1ohQ VdHZ0WxxExmg/5/ygZUKdoyZ1XKAMOPwuHLwUFJSSQQzo4DUUNSy/yWEP0PClRAyGhLZRDij+JH4 Q0lB0KAtMW1g+lG6J7J0aPFoLc/jUNJjFLH/p7EigE8FltQzcTkwGCLK458sgMuGLIBUIVIBSXOC 4btXJFOSLVOSvaQEM2cNQPcGwWYG2uMt2uPZkspnuif+UuGwi8DlUcNaa+OFZBQA/6kBA6E8ZG8T SJLetQXwHmH/+KFr8pIjqUEJ8eChHaZAsHt0kBCBcq3x5jLigFQQav5v4DC6UQEwUeGnQHWP4h/v 4y/kP+VPeq9lvhRsAB1g/wpCbABxIhQ9YXEV0QlBg9D/LWFk4g8zE7A78Uh0czW24f8xgAVgCJJt YJDTSoZDY3FC/4LjfPA8oiMT9UEPQzD1l9T/Haauh5CkG3FiNImCDZgdYP/6Mdv1xNOAMIvAjVJm JkcB/i0Uo6cbADRutRtyxT8w1/+rr6y//oXudNtSlTYBshkm/ww2lgVeY206+t4I0VkDJRb/Cf8L ARk1J5QigQlAiaRkIf+rYS0TfdHoQugIMdRlBiDQ/5Eh7EPR5FSgM4G94QikYQb/gaUoYifRHeFO QjfS7r/vzn+aRFUGuab5wzFwjVFm4GX+Zr4QlaIIJ/TkpyhBe64Qv05Rq2AbZBWwXPUGHDrAsv0l hEFYUhs3r/U5MRtxcETvO6F0UWowLFBOriCD4AEx/yeUtHFlU2KwgUHRIgJQmwO9qUFjInC1FFHw UFJvlqD/21GmgiyAYqT0NV8BO/FR8P+nscLSgAHGao5A6hCklm0g/xtRZzHJJcpDzIa7wrvBvDzv mVeyoIFA+KEtI4VzwadD/39ArfGhQilR+Ve5gmvgkiD/TyPCtII0xsaJgSUSZcGHAf9OQ2IBZUQa IQIiGsNOQhtF/4rACoFrM1dCXZYw5GeQUhD6d6YQbF+Xv4K5A5m0TlD/Z7JiiMpRJ7YfI6qWoCC+ EP+ukBAVSlLHoG8EJ+q7wE5D/wf06cEMH6qUvhE7Ai8nnhP+Y9JhmoLpwUgC0/GzwQuf/423CaNr 407aXYDhPz0/Pk//P19Ab+abVCNQ4pEy0fRYQn+iE08F3SGbWN8AssWcgTH+L00inThlib2/iMq6 QWzT/2w2VrHq4Y1RmEDaNd0CyEH/X1H1gs8T2FSWoOfhu1VlCAfQwP5i3SFUQVAtTUXK8FOcclhY VpzhNv42mVplOKYzlgYkh9HVIOb/IXW8D0BwXPNnsbTxnKDmrP+C408yT/G3Mqh1/jXuOFzC/yei bSDWJ9WFcrY5o2wANX7/LxdLRpmFs6MN9Z7KB5MH0/stt086IE/xhEBQNG0mGXL/0oIvt9Jhc7CJ gO4Qlwu1Af/3UH9BzyGFY/VFwgCrIGwS9yahazONxS+2gs8RAqeviP+t8VnhEALehlnhiYKeFbHl /6Q1Z+EFAqhyf1CpI7T2CfX3MPIqw6lCZ4PgExVcNtuC/HdlcdCNgUhgksQBMWQ/f84Q1SFlOYxD ZytpFuEbKgfmgHeC5qhkXGkwXLRmMXjAc0YwPIR9PMACAHngAAADABAQAAAAAAMAERAAAAAACwAB gAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAAA4UAAAAAAAADAAOACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAQhQAA AAAAAAMABoAIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAAFKFAADwEwAAHgAmgAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYA AAAAVIUAAAEAAAAEAAAAOC41AAMAJ4AIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAAAGFAAAAAAAACwAwgAgg BgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAADoUAAAAAAAADADGACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAARhQAAAAAA AAMAM4AIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAABiFAAAAAAAAHgBCgAggBgAAAAAAwAAAAAAAAEYAAAAA NoUAAAEAAAABAAAAAAAAAB4AQ4AIIAYAAAAAAMAAAAAAAABGAAAAADeFAAABAAAAAQAAAAAAAAAe AESACCAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAA4hQAAAQAAAAEAAAAAAAAACwDGgAsgBgAAAAAAwAAAAAAA AEYAAAAAAIgAAAAAAAALAMiACyAGAAAAAADAAAAAAAAARgAAAAAFiAAAAAAAAAsA2oAIIAYAAAAA AMAAAAAAAABGAAAAAAaFAAAAAAAAAgH4DwEAAAAQAAAAnT6+Msu20RGdwwTWBMEAAAIB+g8BAAAA EAAAAJ0+vjLLttERncME1gTBAAACAfsPAQAAAE0AAAAAAAAAOKG7EAXlEBqhuwgAKypWwgAAbXNw c3QuZGxsAAAAAABOSVRB+b+4AQCqADfZbgAAAEM6XEV4Y2hhbmdlXG1haWxib3gucHN0AAAAAAMA /g8FAAAAAwANNP03AAACAX8AAQAAADEAAAAwMDAwMDAwMDlEM0VCRTMyQ0JCNkQxMTE5REMzMDRE NjA0QzEwMDAwMjQ0NDM4MDAAAAAA+bU= ------=_NextPart_000_0002_01BFE2A2.24815BE0-- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 30 Jun 2000 jam 14:44:22 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
