---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- PBHI: Gus Dur tak perlu jawab hak Interpelasi DPR satunet.com - Presiden KH Abdurrahman 'Gus Dur' Wahid tidak perlu menjawab hak interpelasi yang diajukan oleh DPR. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Hendardi menyarankan agar Gus Dur tidak menjawab hak interpelasi DPR, Gus Dur memiliki kewajiban untuk mengoreksi penggunaan hak itu untuk mengembalikan tata kontrol legislatitif kepada rel konstitusi yang benar. Faktanya, tambah Hendardi, hak interpelasi tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensil yang dianut Indonesia. Hak tersebut hanya dikenal dalam sistem parlementer dan di Indonesia legalitas atas hak ini hanya ada pada 'susunan dan kedudukan DPR' dan sama sekali tidak diatur dalam konstitusi. "DPR tidak bermaksud membangun tata kontrol yang konstitusional terhadap pemerintah. Oleh karena itu menjawab Interpelasi DRP sama saja melestarikan kekeliruan yang semestinya dihentikan," kata Hendardi. Lebih lanjut menurutnya, keputusan anggota DPR menggunakan hak interpelasi untuk mempersoalkan penghentian Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi merupakan upaya mengeroyok Gus Dur karena dianggap telah mengganggu kawan mereka. Ini terlihat ketika mengajukan hak itu tingkah para anggota DPR ibarat segerombolan crossboys. "Semangat mengeroyok seperti itu bukan untuk mencari kebenaran tetapi 'memukuli dan mengalahkan'," ujar Hendardi dalam keterangan persnya yang diterima satunet.com Senin malam di Jakarta. Dalam konteks ini, apapun kelak jawaban Gus Dur tidak akan memusakan mereka. Hal ini lanjut Hendardi, karena ukuran kebenaran telah ditetapkan sendiri secara sepihak oleh anggota DPR tersebut berdasarkan tujuan untuk mempermalukan Presiden. "Fenomena keroyokan politik dan gerombolan crossboys di DPR ini menunjukan betapa kita membutuhkan bukan hanya pemerintah yang baik, tapi juga oposisi yang baik," ujarnya. Menurut Hendardi, kalau Kalla dan Sukardi mau bersikap ksatria keduanya seharusnya menantang Gus Dur 'berkelahi satu lawan satu' dengan cara menuntutnya ke pengadilan. Demikian juga dengan Golkar dan PDI-P sebaiknya berani menarik semua orang-orangnya dari kabinet untuk menjadi opisisi secara penuh. "Bukannya berkomplot untuk melakukan keroyokan politik demi kepentingan yang sama sekali tidak berkorelasi dengan perasaan dan kepentingan aktual politik saat ini," tegasnya.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 Jul 2000 jam 06:00:32 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
