---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Gus Dur: Cukup Satu Periode Jum'at, 14 Juli 2000 Jakarta (Bali Post) - Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan tak mau dipilih lagi menjadi presiden RI untuk kedua kalinya. Pernyataan ini dilontarkannya dalam wawancara dengan televisi CNN, Kamis (13/7) kemarin. ''Ada suara-suara yang mendukung agar saya melanjutkan pemerintahan. Tetapi, satu periode saja sudah cukup,'' kata Gus Dur dalam wawancara tersebut seperti dikutip kantor berita Afp, Kamis kemarin. Gus Dur diangkat menjadi presiden ke-4 RI untuk masa lima tahun ke depan oleh MPR, Oktober tahun lalu. Namun, pihak-pihak yang berseberangan dan melawan Gus Dur meningkat dalam bulan-bulan terakhir ini. Rumor pun berkembang pesat bahwa sejumlah politisi top meminta Gus Dur untuk segera mengundurkan diri. Gus Dur dianggap gagal menyelesaikan masalah-masalah kerusuhan dalam negeri yang mengakibatkan ribuan warga kehilangan nyawa dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal. Krisis Maluku selama 18 bulan menewaskan hampir empat ribu jiwa. Upaya pemisahan diri juga terjadi di Propinsi Aceh, Irian dan Riau yang kaya minyak. Saat ini menteri-menteri Gus Dur banyak membicarakan destabilisasi Indonesia oleh pendukung mantan Presiden Soeharto. Pada saat bersamaan, lawan Gus Dur menuduhnya tidak mempunyai kebijakan ekonomi untuk menyelamatkan negara. Pernyataan-pernyataan kontroversial Gus Dur juga dianggap menciptakan kebingungan pasar dan melemahkan nilai rupiah yang Kamis kemarin diperdagangkan antara 9.435 - 9.455 per dolar AS. Gus Dur yang mempunyai misi membersihkan pemerintahan, juga diduga menciptakan peluang korupsi di lingkungan Istana Negara. Banyak kalangan berpendapat, tekanan terhadapnya akan mencapai puncak bulan depan, yakni saat berlangsungnya Sidang Umum Tahunan MPR. Namun kepada CNN, Gus Dur menyatakan yakin bisa menyelesaikan lima tahun pemerintahannya. Ditanya soal keinginannya tidak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2004, Gus Dur menjawab, ''Dalam politik tidak ada kepastian. Lebih baik berada di luar lingkaran pemerintahan setelah lima tahun berkuasa.'' Presiden dijadwalkan menjawab pertanyaan DPR pada 20 Juli mendatang seputar pencopotan dua menteri -- Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi. ''Sudah jelas DPR tidak mempunyai hak menanyai presiden untuk kasus ini. Karena hal itu urusan presiden, ini bukan kabinet parlementer,'' kata Gus Dur. Meskipun pengangkatan dan pencopotan menteri menjadi hak prerogatif presiden, kedua menteri itu mewakili dua partai terbesar di Indonesia. Yusuf Kalla dari Golkar dan Laksamana Sukardi dari PDI Perjuangan -- pemenang pemilu pimpinan Wapres Megawati Soekarnoputri. Gus Dur berjanji akan datang untuk menjawab pertanyaan DPR itu. ''Ini proses yang mendidik. Anda tahu DPR tidak menyadari mereka tidak punya hak menanyai saya untuk kasus ini,'' ujar Gus Dur. Ia juga menolak dugaan dirinya berselisih dengan Megawati. ''Kami seperti saudara. Saya tidak pernah membuat keputusan tanpa berbicara terlebih dahulu dengan dia,'' ujarnya. Gus Dur mengakui, untuk kasus-kasus tertentu, ia ngotot saat berbicara dengan Megawati. Spekulasi mencuat bahwa Megawati tersinggung dengan pencopotan Laksamana Sukardi, salah satu sekutunya. Tetapi, Gus Dur akan mendukung Megawati jika dia mencalonkan diri menjadi presiden 2004 mendatang. ''Tak usah diragukan lagi,'' ucap Gus Dur. Hadiah Sultan Brunei Sementara itu, Ketua Tim-7 Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) KH Aly Asad menjelaskan, dana sebesar dua juta dolar AS dari Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah kepada Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dikenal dengan Bruneigate, murni merupakan hadiah yang biasa diberikan Sultan dalam tiap Idul Fitri. ''Karena itu, upaya pengajuan hak angket DPR atas masalah tersebut, tidak relevan,'' katanya kepada pers di ruang kerjanya di gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis kemarin. Aly menuturkan, pada hari Lebaran lalu Gus Dur meminta H. Masnuh untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Sultan Brunei. Ketika berpamitan pulang, tiba-tiba Sultan Brunei memberikan uang tunai senilai dua juta dolar AS. Ketika memberikan uang tersebut, menurut pengakuan Masnuh kepada Tim-7, Sultan Bolkiah sama sekali tidak memberi pesan apa pun, apakah uang tersebut sebagai bantuan kemanusiaan atau untuk sumbangan lainnya kepada pemerintah RI. ''Satu-satunya pesan yang disampaikan Sultan agar uang tersebut diserahkan kepada Kiai Abdurrahman Wahid dan dirahasiakan,'' kata Aly. Jadi, lanjutnya, dana tersebut merupakan pemberian pribadi kepada pribadi. ''Dan sebelum Gus Dur menjadi presiden, Sultan pernah memberikan sumbangan dana kepada Gus Dur,'' paparnya. Karena dalam perjalanan tidak diperkenankan membawa uang tunai sebesar itu, tutur Aly, kemudian H. Masnuh mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya. Semua itu kemudian dilaporkan kepada Presiden Gus Dur, lalu Presiden hanya meminta Masnuh agar menyimpan uang tersebut dan hanya menggunakannya jika ada orang-orang yang meminta bantuan. Kemudian, oleh H. Masnuh uang itu beberapa kali digunakan untuk membantu Yayasan Ahlussunah Wal Jamaah di Aceh dan beberapa kelompok masyarakat lain. Kalau melihat situasinya, kata Aly, Sultan Brunei sesungguhnya memiliki iktikad baik dalam memelihara hubungan pribadi dengan Gus Dur yang telah terjalin lama sebelum menjadi presiden RI. Karena itu, ia khawatir jika kemudian iktikad baik itu justru diungkit-ungkit oleh DPR akan merusak hubungan baik kedua tokoh tersebut. Tentang figur Masnuh, Aly mengungkapkan, yang bersangkutan sebagai pengusaha besar asal Sidoarjo dan telah lama mengabdi kepada para ulama, termasuk Gus Dur. H. Masnuh juga kerap dipercaya mengelola keuangan Gus Dur pribadi sejak sebelum Gus Dur terpilih menjadi presiden. Hak Angket Penggunaan hak angket (penyelidikan) untuk kasus Bulog dan Brunei tersebut muncul ketika Rabu (12/7) sore lalu sejumlah anggota Dewan menyampaikan penggunaan hak angket yang telah ditandatangani 237 anggota Dewan dari enam fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Reformasi, Fraksi Bulan Bintang, dan Fraksi Perserikatan Daulat Umat. Menurut salah seorang pemrakarsa hak angket Alvin Lie, hak tersebut diajukan mengingat presiden dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 28/1999 mengenai penerimaan bukan pajak, dan pelanggaran GBHN yang menyebutkan dalam menjalankan hubungan luar negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Ketua DPR Akbar Tandjung berjanji secepatnya memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Sesuai pasal 155 Tata Tertib DPR, jika Rapat Paripurna DPR menyetujui usul untuk melakukan penyelidikan (angket), akan dibentuk panitia khusus dengan anggota sekurangnya 10 orang.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Jul 2000 jam 10:55:17 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
