---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Semua Persoalan Ditimpakan kepada Gus Dur Senin, 17 Juli 2000 MALANG (Media Indonesia): Ada upaya membebankan berbagai persoalan kenegaraan ke pundak Presiden Abdurrahman Wahid, selain upaya internalisasi carut-marutnya kondisi kenegaraan kepada PKB dan NU sebagai basis Gus Dur. Hal itu dikatakan Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi menjawab Media kemarin di kediamannya di Jl Jengger Ayam, Malang. "Ini jelas terlihat. Padahal kondisi itu hanya ekses dari ulah orang gagal yang berupaya menggulingkan Gus Dur melalui konstitusi," tegasnya. Upaya itu terlihat nyata setelah pertimbangan menggulingkan Gus Dur melalui SU MPR Agustus mendatang sulit dilakukan melalui pendekatan konstitusi. Upaya lain melakukan SI MPR yang diproyeksikan kemudian. Seandainya hal itu terlaksana, maka bakal timbul goncangan lain. Yang tidak dipertimbangkan elite politik ini adalah akan muncul pemimpin-pemimpin baru yang berusia pendek. Banyak elite politik memilih mengambil risiko tinggi mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik mereka. Mereka tidak mengindahkan keterpaduan visi dan misi untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk mengatasi keadaan kritis yang butuh pendekatan multidisiplin dan multilinier. Dalam kalkulasi politik, menurut Hasyim, risiko bencana itu bisa ditanggung secara massal seluruh bangsa ini kendati cuma dilakukan segelintir orang. Bahkan Hasyim memperkirakan kondisi Indonesia akan seperti Pakistan yang kesulitan melepaskan diri dari jeratan krisis politik karena militer berperan kembali menyusul kegagalan elite sipil di pemerintahan. "Simtom-simtom (gejala-gejala) itu tampak di mana elite politik sipil saling bertempur. Bukan tidak mungkin militer mengambil alih. Ini yang tidak dipertimbangkan mereka. Terus terang kita peringatkan atas nama menyelamatkan bangsa ini. Siapa pun yang memerintah, dalam situasi demikian, pasti menemui ganjalan," tegasnya. Sedangkan mantan Menko Polkam Wiranto menyatakan berbagai peristiwa saat ini direkayasa berlebihan. Akibatnya, menimbulkan kegalauan politik, ekonomi, dan kerawanan terhadap keutuhan bangsa dan negara. "Kegalauan politik dan ekonomi itu menimbulkan kerentanan terhadap masalah keamanan bangsa," kata Wiranto pada peluncuran buku Mengenang Pengacara Kondang Muhammad Dault di Jakarta kemarin. Dia mengatakan solusi untuk itu perlu solidaritas kebangsaan. Saat ini dibutuhkan pemimpin yang menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa, bukannya malah menjadi pemecah belah bangsa. Wiranto mempertanyakan, mampukah bangsa Indonesia dengan berbagai cara membangkitkan solidaritas bangsa secara utuh sekaligus mengatasi krisis kepemimpinan bangsa saat ini. "Pertanyaan itu tidak saya jawab di sini melainkan ada di dalam hati seluruh bangsa kita," katanya. Sementara itu, Ketua MPR Amien Rais mengatakan sudah waktunya seluruh komponen bangsa ini mulai memikirkan kepentingan bangsa dan negara dengan mengesampingkan kepentingan kelompok. Oleh karena itu, dalam setiap sepak terjangnya berbagai komponen bangsa, harus mengarahkannya kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, agar negara RI bisa bangkit dari keterpurukannya. Sedangkan Guru Besar Filsafat UGM Yogyakarta Prof Dr Kunto Wibisono meminta kalangan elite politik di Indonesia menghentikan konflik politik, karena padangan yang mereka sampaikan itu lama-kelamaan semakin jauh dari kepentingan masyarakat. "Saya tidak membandingkan 1957 ketika sidang konstituante macet, untuk mengatasi hal itu, benar atau tidak Bung Karno memberikan dekrit presiden agar kembali ke UUD 45. Nah dalam kemacetan ini seperti yang terjadi saat ini, apakah tidak lebih kita introspeksi kembali ke nilai-nilai pembukaan UUD 45," katanya, di Solo, Sabtu lalu. Menurut dia, usai menghadiri Dies Natalis XXXVI dan Wisuda Sarjana/Diploma III 1999/2000 STSI Surakarta, sekarang ini parpol hanya memikirkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Mereka (parpol) tidak mau mengerti kepentingan masyarakat khususnya peristiwa yang terjadi di Ambon, Maluku, penyelesaian Aceh, dan `berteriak-teriaknya` masyarakat Papua.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Jul 2000 jam 09:11:02 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
