---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Fraksi-fraksi MPR: Segera Redakan Ketegangan Politik Senin, 17 Juli 2000 Jakarta, Kompas Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Minggu (16/7) malam, mengeluarkan seruan bersama agar elite politik dan masyarakat bersama-sama segera melakukan peredaan ketegangan politik. Sebab, dewasa ini, ketegangan politik telah berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan suasana ketidakpastian. Suasana seperti itu tidak menguntungkan bagi upaya pemulihan krisis, terutama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan ancaman disintegrasi. Seruan Bersama Fraksi-fraksi MPR disampaikan di depan lebih dari 100 wartawan media cetak dan elektronik di Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua MPR/ Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Ketua DPR/ Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua MPR/Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Matori Abdul Djalil, dan para ketua fraksi MPR. Namun, seruan yang dikeluarkan di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi serta situasi yang cenderung memanas menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Agustus mendatang itu tidak eksplisit memberikan jaminan bahwa Sidang Tahunan MPR tidak akan menjadi ajang untuk menggoyang atau mempersoalkan kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam tanya jawab dengan wartawan, walaupun para ketua fraksi menyebutkan bahwa soal ganti-mengganti presiden tidak ada di dalam agenda Sidang Tahunan MPR, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Sidang Tahunan MPR itu tidak akan menggoyang atau mempersoalkan kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Fahmi Idris mengemukakan bahwa soal ganti-mengganti presiden tidak ada dalam agenda Sidang Tahunan MPR. Agenda utama Sidang Tahunan MPR adalah untuk merampungkan amandemen UUD 1945, mengesahkan rancangan ketetapan MPR yang dibahas Panitia Ad Hoc II MPR, dan mengadakan laporan dari lembaga-lembaga tinggi negara. "Tidak ada agenda untuk mengganti presiden," kata Fahmi. Perbaiki semangat Senada dengan Fahmi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Sutjipto mengatakan, Sidang Tahunan MPR bertujuan untuk memperbaiki semangat penyelenggara negara, baik di lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi negara, dan bukan untuk mengganti presiden. "Bahwa nanti ada perkembangan diperbaiki sulit, itu masalah lain," kata Sutjipto. Sutradara Gintings, Ketua Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (KKI), menyatakan, secara implisit dalam seruan bersama fraksi-fraksi disebutkan bahwa Sidang Tahunan MPR merupakan forum untuk menangani krisis dan tidak diharapkan menjadi forum untuk menimbulkan krisis yang lebih besar. "Kita semua berpikir agar Sidang Tahunan berkontribusi positif untuk memulihkan krisis," ujar Gintings. Satu-satunya ketua fraksi yang memberikan penegasan bahwa Sidang Tahunan tidak akan digunakan sebagai forum untuk menggoyang kedudukan presiden adalah Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yusuf Muhammad. Menurut Yusuf Muhammad, dengan dinyatakan bahwa Sidang Tahunan MPR merupakan "wahana konstitusional", berarti tidak mungkin forum itu dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Komitmen persatuan Dalam seruan bersama tersebut, fraksi-fraksi MPR menyerukan agar perbedaan pendapat dan pandangan dalam berdemokrasi tidak mengurangi komitmen untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila. Fraksi-fraksi MPR meminta agar kegiatan politik senantiasa berlandaskan kepada kepentingan rakyat dan negara, di atas kepentingan golongan, kelompok, maupun perorangan, dengan selalu menghindarkan diri dari praktik menghalalkan segala cara, serta senantiasa memperhatikan kesantunan yang dapat membawa kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu upaya sadar dan terencana untuk meredakan ketegangan politik, baik di kalangan elite maupun masyarakat. Dalam mengembangkan demokrasi yang sehat dan sekaligus meningkatkan kemampuan untuk mengatasi krisis, terutama bidang ekonomi dan keamanan, serta mencegah terjadinya disintegrasi semua pihak perlu secara sadar menghindarkan diri dari tindakan anarkis, tirani massa, dan kekerasan politik. "Untuk itu perlu senantiasa menegakkan konstitusi, supremasi hukum, hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, dan kejujuran," demikian pernyataan bersama yang ditandatangani 11 pemimpin fraksi MPR. Bukan "impeachment" Amien Rais ketika diminta komentarnya mengenai seruan fraksi-fraksi MPR itu, mengemukakan, bila rambu yang tercantum dalam seruan tersebut dipegang, Sidang Tahunan MPR akan berlangsung terbuka, sejuk, dan menjamin keputusan yang paling bagus bagi kepentingan bangsa. Mengenai mengapa tidak disebutkan agenda harus mempertahankan Presiden Abdurrahman Wahid atau sebaliknya, menurut Amien, bila itu dilakukan, itu berarti anggota MPR telah didikte oleh fraksi-fraksi MPR. Namun, Amien menyatakan bahwa 90 persen kemungkinan adanya impeachment dalam Sidang Tahunan MPR seperti dikhawatirkan masyarakat tidak akan terjadi karena jendela atau pintu masuk untuk ke sana tidak ada. "Saya kira aman-aman saja. Ini bukan pertanggungjawaban. Ini hanya laporan kemajuan sembilan bulan (Abdurrahman Wahid-Red) jadi presiden. Kemudian fraksi-fraksi memberi nilai. Nilai apa pun sifatnya untuk memberi koreksi dan untuk memperbaiki. Perbedaan pendapat bukan perseteruan. Ini untuk membangun wacana demokrasi," kata Amien. Sementara itu, Heri Akhmadi, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR, ketika ditanya wartawan membenarkan bahwa seruan ini memang bukan merupakan jaminan MPR akan mempertahankan atau sebaliknya mempersoalkan kedudukan Presiden Abdurrahman Wahid. Sidang Tahunan, kata Heri, memang berbeda dengan Sidang Umum MPR biasa. Sedangkan akan diapakan laporan tahunan presiden ada usulan di Panitia Ad Hoc (PAH) MPR akan ditindaklanjuti rekomendasi atau tekanan-tekanan untuk mengarahkan kinerja pemerintahan. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 17 Jul 2000 jam 09:31:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
