---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Elit Akur, Rupiah Menguat Akbar Tak Menjamin Posisi Gus Dur Aman Jakarta, Riau Pos Kesepakatan 11 fraksi MPR untuk mendinginkan suhu politik yang sedang memanas, diharapkan bisa membawa dampak positif. Bukan saja pada aspek stabilitas sosial dan politik, tetapi juga ekonomi. Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) menilai kesepakatan 11 fraksi MPR itu bisa membawa dampak positif bagi perekonomian. Misalnya bisa menjadi pemicu untuk memperkuat kurs rupiah yang terpuruk hingga berada di kisaran Rp 9.500 per dolar AS. ��Memang keadaan ekonomi dan keuangan harus dijaga stabilitasnya. Untuk itu situasi politik dan keamanan harus benar-benar kondusif,�� kata Anwar usai mengikuti Rakor Ekuin di Gedung Bappenas di Jakarta, kemarin. Menurut orang nomor dua di bank sentral yang belum melepas jabatannya sebagai Dekan FE UI ini, terpuruknya kurs rupiah dalam beberapa pekan terakhir lebih disebabkan oleh faktor-faktor politik. Karena faktanya, indikator makro ekonomi relatif positif dan stabil. ��Keputusan 11 fraksi MPR harus ditindaklanjuti dengan langkah konkrit di bidang ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Kebijakan ekonomi itu arahnya tentu untuk memperkuat kurs rupiah,�� katanya. Sanksi Moral Benarkah kesepakatan 11 fraksi MPR mendinginkan suhu politik menjelang Sidang Tahunan MPR, bisa dipatuhi? Sekretaris Fraksi Bulan Bintang Hamdan Zoelva menyatakan, kalau sampai ada yang mengingkari akan memperoleh sanksi moral. Kepada JPNN kemarin, memang diakui dalam kesepakatan itu tidak ada klausul yang menyebut secara konkret bagi pelanggar kesepakatan 11 fraksi. Tetapi, bagi fraksi-fraksi yang akhirnya di tengah jalan mengingkari, tentunya secara moral akan terhukum sendiri. ��Jadi sanksinya ya moral saja.�� Mengapa? Soalnya kesepakatan 11 fraksi tersebut sifatnya hanya imbauan moral agar pelaksanaan sidang tahunan berjalan sukses. Untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran kesepakatan, ia akan melihat siapa saja yang akan mengacaukan sidang tahunan itu. ��Kalau memang ada yang melakukan itu, jelas bisa disebut pelanggaran,�� ujarnya. Dikatakan, meski sudah ada kesepakatan, tidak berarti mereduksi sikap fraksi dalam memberi penilaian terhadap progress report presiden. Jika salah satu fraksi menilai kurang terhadap kinerja presiden itu tidak bisa dikatakan melanggar kesepakatan. ��Jadi berbeda pendapat tetap dipelihara. Cuma, jangan sampai menghancurkan masa depan bangsa dan negera ini,�� paparnya. Sementara itu, Ketua DPR Ir Akbar Tanjung juga melihat manfaat yang besar dari pertemuan fraksi-fraksi tersebut. Pasalnya, pertemuan yang akhirnya melahirkan kesepakatan mendinginkan suhu politik menjelang sidang tahunan ini, bisa menanggulangi upaya mendelegimitasi MPR. Sebab, diakui atau tidak, ada wacana yang dikembangkan untuk mendiskreditkan parpol-parpol yang kini bermain di gelanggang politik sebenarnya (MPR). �� Makanya, saya menyambut baik pelaksanaan pertemuan tersebut,�� ungkapnya kepada wartawan. Ketua Umum Partai Golkar ini memastikan, tidak ada kaitan antara pertemuan pimpinan fraksi dengan gagalnya pertemuan empat tokoh yang melibatkan presiden, Ketua MPR, Ketua DPR dan Wapres. Sebab materi yang dibahas oleh para pimpinan fraksi lebih mengarah pada rencana menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR. Sementara, pertemuan empat tokoh lebih menyorot ke masalah makro, baik politik, ekonomi, keamanan, maupun berbagai masalah lainnya. Akbar yakin dampak dari pertemuan pimpinan fraksi tersebut akan membantu meredakan memanasnya situasi politik belakangan ini. Tapi, dia tidak berani menyebut pertemuan tersebut sebagai jaminan amannya pemerintahan Presiden Wahid. Sebab eksistensi Presiden Wahid itu sendiri sangat bergantung pada sikap dan kinerje presiden itu sendiri. Lalu siapa sebenarnya penggagas pertemuan itu? Ternyata yang punya ide tersebut adalah Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan. Misi kedua fraksi ini, selain menginginkan iklim sejuk menyambut pelaksanaan Sidang Tahunan MPR, juga dimaksudkan untuk mencegah delegitimasi MPR. ��Ada pihak yang mencoba mendelegitimasi MPR dengan berbagai manuvernya,�� kata salah satu penggagas pertemuan 11 fraksi Rully Chairul Azwar kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Rully memang tidak menyebut kelompok orang yang bermaksud untuk menjatuhkan kredibilitas MPR. Tapi, dia mengemukakan berbagai pernyataan di media massa baik dari perorangan maupun pengamat politik memang ada yang berusaha mendiskreditkan gelanggang MPR. Termasuk dia tidak membantah jika Forum Rembug Nasional di Bali beberapa waktu lalu dikatakan sebagai salah satu usaha mendelegitimasi lembaga tertinggi negara tersebut. ��Jadi itu sebenarnya inti dari pertemuan ini,�� ungkapnya. Terhadap pertemuan itu sendiri, Rully mengaku, banyak persepsi yang muncul. Dia memisalkan, adanya jaminan terhadap kelanggengan pemerintahan Presiden Wahid. Padahal, ungkap anggota PAH Khusus MPR tersebut, tanpa dijelaskan juga sudah bisa dipastikan bahwa pemerintahan Presiden Wahid tidak akan berakhir pada Sidang Tahunan MPR mendatang. Meskipun kemungkinan ke arah tersebut memang ada. ��Hanya memang kemungkinan rekomendasi digelarnya Sidang Istimewa tetap terbuka,�� timpalnya lagi. Wakil Sekjen DPP Partai Golkar itu yakin, ke-11 fraksi bisa memegang komitmennya untuk mensukseskan pelaksanaan Sidang Tahunan dan tidak membelokkan menjadi Sidang Istimewa MPR. Hanya dia memastikan, setiap peluang bisa terjadi jika 700 anggota MPR berkumpul. ��Tapi yang jelas, sidang tahunan tidak akan dibelokkan menjadi sidang istimewa,�� timpalnya. Pengamat Pesimis Apa komentar para pengamat ekonomi? Mereka menilai kesepakatan para fraksi guna meredam ketegangan politik, tidak akan membawa banyak arti bagi perekonomian. Perlu suatu komitmen politik yang lebih konkrit untuk menyudahi berbagai krisis di bidang sosial, politik, dan ekonomi. ��Kesepakatan 11 fraksi itu tidak ada artinya. Yang lebih dibutuhkan adalah kenyataan daripada sekedar komitmen politik itu,�� kata Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Arif Arryman, kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Arif menyatakan sudah saatnya para elit menghentikan berbagai basa-basi politik. Yang lebih dibutuhkan adalah menyamakan persepsi politik. Pasalnya, krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah akibat dari konflik politik yang dalam. ��Pemulihan ekonomi membutuhkan tim ekonomi yang kuat dan memiliki teamwork yang bagus. Sementara tim kabinet yang ada sekarang, masih banyak dipengaruhi kepentingan parpol,�� katanya. Namun demikian, Arif mengaku menaruh harapan besar adanya rekonsiliasi antar empat tokoh politik. Karena pertemuan para elit politik itu akan mampu membangun kembali kepercayaan pasar. ��Saya yakin selama elit politik masih waras mereka tidak akan mengorbankan kepentingan negara demi kepentingan partai. Mungkin waktunya agak lama, tapi saya yakin itu terjadi,�� tukasnya. Sementara itu pengamat ekonomi Cides (Center for Information and Development Studies), Umar Juoro, menyatakan bahwa komitmen bersama antar elit politik tidak akan banyak membantu proses pemulihan ekonomi di Indonesia. ��Tidak usah komitmen atau rekomendasi yang muluk-muluk. Kita ngomong yang teknis-teknis saja. Restrukturisasi utang swasta, restrukturisasi aset di BPPN, dan masalah teknis-teknis lainnya belum ada yang tuntas. Ini lebih perlu mendapat perhatian ekstra,�� tandasnya. Umar juga menyatakan bahwa rekomendasi untuk mengubah fundamen ekonomi atau kesepakatan politik bersama tidak ada lagi artinya. Pasalnya selama ini masyarakat telah mengetahui bahwa pemerintah sering meleset atau mengelak dari hal-hal yang telah mereka sepakati sebelumnya. ��Elit politik harus melakukan komitmen politik yang konsisten untuk menjalankan LoI (letter of intent) tepat waktu. Itu saja sudah cukup,�� ujar Umar. Umar juga mengkritik eksistensi lembaga legislatif. Selama ini DPR dinilai tidak memiliki alat dan standar untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pemerintah. ��DPR perlu menggagas lebih lanjut standar-standar pengukur kinerja eksekutif. Dengan demikian evaluasi itu bisa fokus dan bisa melihat kekurangan pemerintah ada di mana,�� tuturnya kepada JPNN di Jakarta kemarin. Umar juga sependapat jika lembaga penasihat kepresidenan seperti DPUN (Dewan Pengembangan Usaha Nasional) dan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) perlu dibubarkan atau dikaji ulang keberadaannya. ��DPUN dan DEN lebih baik dibubarkan. DPUN tidak jelas posisi dan kerjanya. DEN juga tidak jelas, anggotanya itu penasehat atau pengamat ekonomi tidak jelas,�� tegas Umar Juoro.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Jul 2000 jam 04:33:49 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
