---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Akbar Tanjung: Mega Tokoh Kunci Hak Angket Jakarta, Buana Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Taufik Kiemas, memang dimungkinkan sebagai tokoh kunci untuk menentukan hak angket dan hak interpelasi yang disampaikan sejumlah anggota DPR kepada presiden. Sebab, Fraksi PDIP di DPR dalam jumlah mayoritas bisa berperan cukup besar, khususnya untuk memotori hak angket, di samping Partai Golkar. "Untuk hak interpelasi, sudah tidak memungkinkan. Sebab, kini sudah selesai. Tinggal tunggu jawaban presiden. Karena itu, Ibu Mega dengan PDIP-nya sangat mungkin menjadi tokoh kunci dalam menentukan hak angket," ujar Akbar Tanjung kepada Buana, di sela-sela peringatan ulang tahun AMPI di Jakarta, Senin (17/7) sore. Tapi, Akbar tidak menjelaskan dalam hak angket tersebut peran Mega seperti apa. Hanya dikatakan, keputusan DPP kelak tinggal dilaksanakan fraksinya di DPR. Dan, di situlah kelak hak DPR dimainkan. Diingatkan, pelaksanaan hak angket adalah hal yang biasa, karena DPR mempunyai hak kontrol terhadap kebijakan presiden. Bobot Kuat Sinyalemen Akbar itu, bahwa kelak Megawati dapat menjadi tokoh kunci dalam melaksanakan hak angket, diiyakan pengamat politik Kastorius Sinaga. Kastorius bahkan menegaskan, Mega memang mempunyai bobot yang kuat untuk menekan kekuatan Gus Dur. "Bila pressure itu terjadi, saya lihat telah terjadi aliansi strategis antara Golkar dan PDIP untuk menekan kekuatan Gus Dur. Harus diakui, pressure ini memang lebih kepada unsur balas dendam politik. Dan, itu sangat dimungkinkan lewat pelaksanaan hak angket. Sebab, juga mengusut soal KKN Gus Dur," ujarnya. Megawati, lewat PDIP, menurut Kastorius memang akan memberikan bobot besar serta menjadi kunci strategis untuk menekan siapa-siapa yang telah melakukan penyelewengan terhadap harta negara lewat berbagai unsur KKN itu. "Mega sebagai wakil presiden juga sering berkata kepada jajaran partainya untuk membersihkan diri dari KKN. Untuk itu, dukungan terhadap hak angket, yang notabene lebih banyak pada pengungkapan kasus baru seperti Buloggate dan Bruneigate, akan menjadi tekanan buat kekuatan Gus Dur," ujarnya lagi. Menurut Kastorius, selama ini hak angket memang lebih banyak ditegaskan Golkar sebagai upaya balas dendam politik untuk menyerang Gus Dur. Karena, mereka pernah dicederai lewat pencopotan Jusuf Kalla dan juga ditekan soal Tapetarum oleh PKB. "Tetapi, kalau kekuatan hanya datang dari Golkar saja, tentu kurang legitimate. Karena itu, bila didukung Mega lewat Fraksi PDIP, kekuatannya akan menjadi lebih besar," ujarnya lagi. Untuk mengantisipasi balas dendam tersebut, katanya, fraksi-fraksi lain di DPR harus bertanggung jawab untuk menjadi penengah. Dengan demikian, misi dari hak angket bisa berjalan sebagaimana mestinya, bukan sekedar arena balas dendam. "Fraksi lain di DPR harus jeli memberikan kepentingan rakyat, bukan sekedar soal balas dendam," tegasnya. Tidak Mungkin Menanggapi pernyataan Akbar bahwa Mega bisa menajdi tokoh kunci hak angket, salah seorang Ketua DPP PDIP, Roy BB Jannis, menegaskan F-PDIP di DPR adalah perpanjangan dari kebijakan Megawati dan DPP PDIP sendiri. Karena itu, sangat tidak mungkin partainya menjadi motor terhadap dua hak itu. Lebih-lebih pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket sering disebut-sebut merupakan 'ancang-ancang' ke arah tindakan impeachment DPR untuk menjatuhkan Gus Dur. "Perlu disadari semua pihak bahwa bagi PDIP, penggunaan kedua hak itu sama sekali tidak diarahkan kepada penurunan jabatan presiden. Walaupun, suara kami berpengaruh besar," ujarnya. Ia menambahkan, dirinya tak paham apa yang dimaksudkan dengan 'Mega sebagai tokoh kunci' soal hak angket. Walau begitu, Roy mengakui, PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR memang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan hak angket untuk menanyakan penyelamatan harta negara seperti dalam kasus Buloggate dan uang Brunei. "Kita terperangkap pada upaya-upaya melupakan masa lalu. Sebab, dalam hak angket itu mengarah pada kasus-kasus baru yang memang dampaknya pada penghancuran ekonomi, moralitas serta hukum. Tetapi, kita tetap jangan melupakan uang negara yang hilang di masa lalu," tegasnya. Menurutnya, seharusnya agenda hak angket tersebut juga diarahkan kepada kasus lama, seperti harta Soeharto, Habibie dan kroni-kroninya. "Sebab, mereka itulah yang telah menghancurkan perekonomian kita selama 32 tahun. Dan, itu yang harus 'dikeroyok' ramai-ramai di DPR. Jangan kasus baru yang intinya hanya ingin memojokkan presiden lewat kasus Bulog itu," imbuhnya lagi.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Jul 2000 jam 04:33:31 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
