---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- PERNYATAAN BERSAMA MENJELANG SIDANG UMUM MPR HANCURKAN KEKUATAN ORDE BARU DAN REFORMIS GADUNGAN Kekuatan Orde Baru (Partai Golkar, TNI, birokrat korup) dan Reformis Gadungan banyak melakukan manuver-manuver politik dalam pemerintahan Gus Dur. Mereka memanfaatkan posisi mereka dalam institusi-institusi pemerintahan, legislatif, Yudikatif dan lembaga-lembaga lainnya untuk membangun kekuatannya kembali dengan dana dari hasil korupsi selama pemerintahan Suharto dan Habibie. Langkah-langkah mereka ini pada akhirnya bertentangan dengan tindakan politis yang diambil oleh Gus Dur dalam melakukan demiliterisasi dan menghancurkan kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan yang ada di parlemen, instansi-instansi pemerintah, dan BUMN-BUMN. Hal ini dapat dibuktikan ketika Presiden Gus Dur mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus KKN Suharto dan kroni-kroninya. Kesulitan ini disebabkan masih adanya kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan dalam pemerintahan Gus Dur yang merupakan kroni-kroninya Suharto. Untuk melawan tindakan Gus Dur tersebut kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan mengkombinasikan perlawanannya dengan mengangkat isu-isu populis seperti penolakan pencabutan Tap MPRS No. XXV tahun 1966 dan memanipulasi isu-isu kerusuhan-kerusuhan seperti di Ambon dan Poso dan berusaha melakukan retorika-retorika politik yang arahnya melupakan skandal kasus Bank Bali, korupsi dana BLBI, money politic Golkar pada masa Pemilu 1999, skandal ruislag Bulog, pengusutan kasus 27 Juli, pengusutan kasus penculikan aktivis, dan tuntutan pengadilan Suharto atas kejahatan ekonomi dan kejahatan HAM, dst Begitu juga yang terjadi pada Marzuki Darussman yang posisinya sebagai Jaksa Agung yang representatif kekuatan Orde Baru telah mempetieskan kasus-kasus yang melibatkan kekuatan-kekuatan Orde Baru seperti kasus korupsi PT. Texmaco dengan cara membebaskan Marimutu Sinivasan. Selain Partai Golkar, TNI sebagai kekuatan lama mencoba membelokkan kasus 27 Juli sebagai kasus kriminal belaka dan tidak di anggap sebagai persoalan kejahatan kemanusiaan yang memalukan bagi bangsa Indonesia. Dan mereka juga Gadungan menuduh presiden Gus Dur telah melanggar UU tentang Independensi Bank Indonesia ketika presiden memerintahkan penahanan terhadap Syahril Sabirin karena keterlibatannya dalam kasus korupsi Bank Bali. Selain itu Kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan untuk menekan presiden adalah dengan memainkan Valuta Asing (Valas) dimana modalnya diraih dari hasil korupsi selama 32 tahun sehingga mata uang rupiah terhadap dollar terus melemah. Fakta-fakta lain menunjukkan bahwa kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan juga memanfaatkan momentum Sidang Tahunan 2000 untuk melakukan power sharing sehingga Amandemen UUD �45 yang kini masih bergulir hanya dijadikan arena rekonsiliasi palsu yang arahnya sekedar power sharing belaka sehingga pembahasan dalam Sidang Tahunan nanti lebih sekedar pertarungan politik yang membawa kepentingan partai masing-masing dan bukan kepentingan rakyat. Dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas bahwa pemerintahan rekonsiliasi yang dibangun Oleh Presiden Gus Dur dengan melibatkan kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan tidak memberikan jalan keluar bagi proses demokratisasi di Indonesia. Terhambatnya proses demokratisasi ini berakibat pembangunan politik lebih mengedepankan metapolitik (intrik, intimidasi, ancam-mengancam dan lain-lainnya) yang mana jauh dari makna pendidikan politik bagi rakyat itu sendiri. Dari itu semua membuktikan bahwa pemerintahan rekonsiliasi yang melibatkan kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan hanya melahirkan rekonsiliasi palsu. Melihat persoalan-persoalan diatas maka kami yang tergabung dalam aksi menuntut kepada Presiden Gus Dur sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara untuk segera membersihkan pemerintahannya dari kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan sebagai upaya untuk mendorong maju demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu kami menuntut kepada Presiden Gus Dur agar segera HANCURKAN KEKUATAN ORDE BARU DAN REFORMIS GADUNGAN dengan cara; 1. Pengusutan, penahan dan pengadilan terhadap pejabat-pejabat dan mantan pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi Bulog tanpa pandang bulu. 2. Pengusutan, penahan dan pengadilan terhadap pejabat-pejabat dan mantan pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi Bank Bali. 3. Pengusutan, penahan dan pengadilan terhadap pejabat-pejabat dan mantan pejabat serta para Bankir yang terlibat dalam kasus korupsi dana BLBI. 4. Membatalkan penerbitan SP3 Texmaco yang dilakukan oleh Jaksa Agung Suprapto. 5. Pengusutan, penahan dan pengadilan terhadap pejabat-pejabat dan mantan pejabat baik sipil dan militer yang terlibat dalam kasus 27 Juli, penculikan aktivis, kasus penembakan Mahasiswa di Semanggi dan Trisakti, Pembantaian � 65, Kasus Tanjung Priok, Kasus Lampung, Pembunuhan Marsinah dan lain-lainnya. 6. Melakukan Amandemen �45 tanpa melibatkan kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan dan pembentukannya harus melibatkan elemen-elemen rakyat seluas-luasnya. 7. Nasionalisasi kekayaan Suharto, TNI-Polri dan kroni-kroninya untuk subsidi rakyat. 8. Tidak mengesahkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang dikeluarkan oleh DPR karena tidak memenuhi 2/3 anggota DPR, tidak kredible, partisan, dan tidak independen. 9. Membentuk Lembaga Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara yang independen, transparan, tanpa melibatkan kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan. Dari tuntutan-tuntutan tersebut kami mengajak kepada elemen-elemen atau kelompok-kelompok masyarakat agar; 1. Secara bersama-sama untuk menghancurkan kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan. 2. Bersama-sama membangun wadah-wadah kerakyatan untuk membendung kekuatan-kekuatan Orde Baru dan Reformis Gadungan. Surabaya, 13 Juli 2000 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Satu Kedaulatan Rakyat (SAKERA) Komunitas Seni Kerakyatan (KOSEK) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Serikat Tani Nasional Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Solidaritas Perempuan Indonesia untuk Demokrasi (SPID) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 20 Jul 2000 jam 05:29:57 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
