---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- ADIL, PEMBUBARAN PARTAI GOLKAR (RE - Usulan pembubaran Partai Golkar di Muktamar PKB 2000) Oleh M.D.Kartaprawira*) Sudah tidak dapat didebat lagi bahwa Golkar (Partai Golkar) adalah tiang penyangga kekuasaan Orde Baru, yang otoriter, diktatorial, yang membawa Indonesia ke jurang malapetaka. Meskipun sekarang ini partai tersebut sudah berusaha menunjukkan mengadakan perubahan-perubahan sesuai tuntutan reformasi, identitet sebagai Partai Kekuasaan Rezim Orde Baru tidak begitu mudah dihilangkan dari mata rakyat Indonesia. Tentu hal itu harus dimengerti oleh Partai Golkar, Elitenya dan massanya. Dengan demikian kalau sampai sekarang ini masih juga santer orang atau golongan mengutuk dan mengumpatnya juga harus bisa dimgerti. Hal itu bukan saja karena sejarahnya yang begitu hitam lebam, tapi juga sampai sekarang ini tokoh-tokoh Orba masih duduk di partai tersebut. Yang berubah hanya vokalnya saja yang diselaraskan dengan irama musik reformasi. Munculnya usulan dalam Muktamar PKB (2000) di Surabaya baru-baru ini agar Partai Golkar dibubarkan, dapat diperkirakan tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Tapi usulan tersebut dibatalkan, sehingga tidak menjadi rekomendasi muktamar, sebab dinilai sebagai usulan yang emosional. Sesungguhnya kalau kita mau adil, Golkar sebagai partai kekuasaan Orde Baru harus dibubarkan. Secara moral partai tersebut harus sudah tidak punya hak eksistensi lagi dalam era reformasi, karena dosanya yang tidak lepas dari kesatuan dosa kekuasaan rezim orde baru. Kalau gerakan reformasi dewasa ini menuntut dilenyapkannya sistim Orde Baru dan "sisa-sisa" kekuatannya dari bumi kehidupan politik dan sosial di Indonesia, maka tidaklah salah kalau Golkar dituntut pembubarannya, bagaimanapun vokalnya yang "reformatif" dewasa ini. Jadi Partai ini harus dibubarkan. Tentu mereka akan berteriak: bertentangan dengan demokrasi. Tapi kalau pembubarannya melalui prosedur hukum, teriakan tersebut akan terdengar sumbang dan sia-sia. Ada 2 momentum yang terlengahkan oleh kekuatan reformasi dalam konfrontasi dengan kekuatan status quo (Orba). Pertama: ketika Suharto dilengserkan oleh gerakan mahasiswa, seharusnya terus dilajutkan dengan tuntutan pembubaran Partai Golkar, yang identik dengan Partai Orba. Partai Golkar adalah satu sendi dari sistim Orba. Dengan demikian jika Orba harus dilenyapkan tidak boleh ketinggalan juga partainya - Golkar. Kedua: Menjelang pemilu 1999, partai Golkar di mana-mana dilabrak oleh massa. Situasi ini seharusnya bisa dijadikan acuan bagi kekuatan reformasi untuk menuntut realisi aspirasi bawah yang menghendaki pembubaran Partai Golkar, sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkonsolidasi diri untuk maju ke dalam pemilu. Sayang sekali dua momentum tersebut tak dimanfaatkan oleh kekuatan reformasi. Kalau kekuasaan Orde Baru harus digempur, mengapa tiang-tiang penyangganya tidak digempur (a.l. Partai Golkar)? Tanpa tiang penyangga tersebut tidak mungkin kekuasaan diktator Orde Baru bisa berkuasa sampai 32 tahun. Sejarah telah mencatat bahwa melalui mayoritas Golkar di dalam MPR/DPR, kekuasaan Orde Baru terus dengan leluasa melampiaskan tiraninya terhadap rakyat Indonesia, hukum dan HAM. Adalah tidak adil kalau suatu lembaga/partai yang berandil besar dalam penegakan pemerintahan tirani yang menjerumuskan negara dan bangsa ke dalam kesengsaraan tidak mendapat "hukuman" yang setimpal. Mungkin phrase ini dipandang emosional, tapi sesungguhnya suatu suara tuntutan keadilan yang rasional. Kalau hanya masalah pembubaran partai, sesungguhnya hanya suatu hal ringan, dalam arti belum setimpal dengan akibat kegiatannya yang mencelakakan rakyat dan negara. Bahkan secara resmi partai Golkar belum menyatakan permintaan ma�af terhadap tindakan-tindakannya selama menjadi penyangga kekuasaan Orde Baru. Hal ini berdasarkan moral politik sangat tidak dapat dibenarkan. Kalau kita mengkaji balik sejarah di tahun-tahun pra Orde Baru, pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia disebabkan karena tokoh-tokohnya (Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Soemitro Djojohadikusumo d.l.l.) tersangkut dalam pemberontakan PRRI-Permesta, di mana partai-partai tersebut tidak mengutuknya. Lepas dari benar tidaknya kebijakan pemerintah Soekarno, "dosa" tokoh-tokoh tersebut beserta partai-partainya relatif kecil dibandingkan dengan dosa Partai Golkar dan tokoh-tokohnya. Sebab partai Golkar bersama-sama para tokohnya dengan sadar menjadi alat rezim tirani Orde Baru yang memusuhi rakyat, menginjak-injak demokrasi, hukum dan HAM, menjarah kekayaan rakyat Indonesia (Aceh, Riau, Kalimantan, Irian Jaya dll), menjerumuskan negara dan bangsa Indonesia dalam jeratan hutang yang tak ada tanda-tanda bisa melunasinya, menjerumuskan negara dan bangsa Indonesia dalam multikrisis dll, dsb. Dewasa ini sangat nyaring terdengar adanya imbauan rekonsiliasi. Ini suatu hal yang indah, suatu wacana untuk membangun kedamaian dan perdamaian kehidupan bernegara dan berbangsa. Tapi rekonsiliasi tanpa menyingkap kebenaran, akan hanya membangun kemunafikan saja. Beranikah Partai Golkar menghadapi kebenaran atas terjadinya peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyangkut aktivitas sebagai alat Orde Baru? Sebetulnya pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid, bisa mengambil tindakan agar partai tersebut dibubarkan. Sebab alasan-alasan yang mendasari sangat kuat. Tetapi karena kekuatan Orde Baru praktis dimana-mana masih belum tersentuh, maka hal itu mungkin menjadi pertimbangan mengapa partai tersebut tidak dibubarkan setelah Gus Dur memimpin pemerintahan. Wawasan yang menghendaki adanya stabilisasi politik kiranya lebih mendominasi strtegi politik Gus Dur, dari pada timbulnya kekacauan akibat dibubarkannya partai Golkar. Terus berlanjutnya eksistensi Partai Golkar sampai dini hari menunjukkan bahwa pengaruh Orde Baru masih cukup besar. Melalui partai ini mereka berusaha melakukan segala macam manuver politik yang lihai untuk melawan kekuatan reformasi. Dalam pemerintahan Habibie rakyat tetap menganggap Partai Golkar belum ada perubahan ke arah reformasi. Makanya tidak timbul konflik dengan pemerintah, yang dipimpin juga oleh panglima tertinggi Golkar - Habibie. Suatu hal yang logis. Tapi ketika terbentuk pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri, tampak manuver-manuver yang aneh-aneh dan neko-neko, namun jelas ke mana arahnya: ialah menggoyang pemerintahan Gus Dur. Segala alasan yang diulas dengan retorika demokrasi dan reformasi tidak bisa menutupi wajah bopeng Golkar. Tentu saja tidak benar kalau dikatakan bahwa semua tokoh partai Golkar antek Orde Baru, sebab ada dari mereka yang sudah mereformasikan dirinya. Bahkan di dalam percakapan rakyat sehari-hari dikenal adanya Golkar-putih dan Golkar-hitam. Tetapi secara lembaga tetap Partai Golkar adalah partai yang dilahirkan, dididik, dibesarkan dan dibina sebagai penyangga kekuasaan tirani Orde Baru. Memang untuk menuntut pembubaran Partai Golkar sekarang ini tidak mudah. Sebab secara yuridis dia telah dikukuhkan oleh pemilu 1999 yang relatif demokratis. Meskipun kemenangannya dengan ranking kedua setelah PDIP, bukanlah karena didukung rakyat berdasarkan hatinuraninya, tetapi karena ditunjang dana besar yang dimiliki dan pengalaman puluhan tahun sebagai partai hegemonik. Selama Suharto beserta rezim Orde Baru tidak dinyatakan sebagai pelaku tindak kejahatan kemanusiaan (kasus pembunuhan massal 1965-66, kasus Tanjung Priok d.l.l.) sukar untuk menuntut pembubaran Partai Golkar. Kalau Orde Baru harus dituntut di Pengadilan HAM atas pelanggaran-pelanggaran HAM, maka partai Golkar harus juga tidak ketinggalan. Apabila partai tersebut tidak mendapat konsekwensi yang setimpal, hal itu adalah suatu ketidak adilan dan dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh rakyat. Tapi memang demikianlah kenyataan yang tragis dewasa ini, bahwa pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia bisa dipermain-mainkan oleh kekuatan status quo. Di samping itu, adalah suatu keangkuhan dan arogansi terhadap rakyat dan negara, apabila secara resmi di depan DPR dan publik Partai Golkar tidak menyatakan minta maaf atas dosa-dosanya semasa rezim Orde Baru. Sedang pernyataan maaf tersebut haruslah merupakan keputusan partai, bukannya hanya pernyataan dari tokoh-tokohnya saja. Adalah sangat menggembirakan bahwa dalam Muktamar PKB 2000 di Surabaya rakyat diingatkan lagi sejarah hitam Golkar di masa rezim tirani Orde Baru, dengan adanya usulan pembubaran partai Golkar, meskipun tidak diterima sebagai rekomendasi. Den Haag, 03 Agustus 2000 *) Anggota Indonesian Legal Reform Working Group, Nederland. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 4 Aug 2000 jam 12:07:06 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
