---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- F-PDIP Bantah Tak Serap Aspirasi Fraksi Lain 'Sok' Anti TNI koridor.com [14 Aug, 14:17] Tudingan kalangan mahasiswa bahwa FPDI-P tidak mampu menyerap aspirasi reformasi, dibantah oleh para eksponen fraksi tersebut. Tudingan ini muncul setelah akhirnya Fraksi TNI dan Polri masih akan ada di DPR sampai 2004 dan di MPR tahun 2009. Sebagaimana diketahui, jauh sebelum ST MPR digelar, ada kesan nasib TNI di lembaga legislatif tersebut akan divonis (berakhir) melalui sidang ini. F-PDIP sebagai fraksi terbesar sudah memberi sinyal, akan mendukung penghapusan fraksi TNI tersebut. Menurut mereka timbulnya kesan bahwa F-PDIP tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat, antara lain disebabkan oleh adanya salah penafsiran tentang eksistensi F-PDIP saat ini. Masalah amandemen terhadap UUD misalnya ada yang menganggap bahwa F-PDIP tidak menginginkan amandemen UUD'45. Padahal menurut I Gede Palguna yang duduk di Komisi A (membahas amandemen UUD'45), yang tidak diinginkan oleh F-PDIP hanyalah amandemen yang dilakukan secara parsial. Amandemen harus dilakukan secara holistik (menyeluruh--Red). Hal ini dipertegas oleh Heri Akhamadi bahwa sikap F-PDIP adalah untuk memperkuat UUD. Karena itu pendekatannya tidak akan membicarakan bagian per bagian. Sedangkan tentang pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung F-PDIP tetap berpendapat sebaiknya pemilihan tetap dengan cara melalui MPR atau tidak langsung. Kalau ada pendapat bahwa F-PDIP tidak reformis, menurut Panda Nababan, hal itu dikarenakan, mereka (para penuding) tidak melihat akibat atau dampak langsung pemilihan Presiden dan Wapres secara langsung. Sementara Sabam Sirait yang duduk di Komisi B (membahas Rantap--Red menjelaskan bahwa pembahasan TNI/Polri harus berada di DPR sementara di MPR telah selesai. Kalau hal ini dianggap sebagai kesalahan F-PDIP, maka anggapan itu sebuah salah besar. "Karena Rantap dan Amandemen UUD'45 sudah dikerjakan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I dan II dimana di sana terdapat wakil-wakil semua fraksi. Jadi bukan hanya F-PDIP", katanya. Selain itu Panda menegaskan kalau ada anggota MPR yang seolah-olah mencari popularitas dengan 'sok' ingin menggusur segera TNI/Polri dari DPR/MPR berarti ia melupakan ludahnya yang belum kering. Karena dalam GBHN yang merupakan TAP MPR nomor IV/99 eksistensi TNI tersebut jelas disebutkan. F-PDIP sendiri bersikap TNI dan Polri sekarang harus ditentukan oleh rakyat, TNI dan Polri seperti apa yang diinginkan rakyat.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 14 Aug 2000 jam 11:22:39 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
