---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Prof Dorodjatun: Reformasi Membawa Kesengsaraan Jumat, 18 Agustus 2000, 12:10 WIB New York, Kompas Dubes RI untuk Amerika Serikat, Prof.Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti mengaku pilu hatinya menghadapi kenyataan bahwa setelah 55 tahun merdeka, pemerintah Indonesia belum dapat melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. "Sungguh sulit bagi kita menerima pemahaman bahwa reformasi yang kita cita-citakan bersama itu, justru membawa kesengsaraan dan kebingungan bagi sebagian anggota masyarakat Indonesia," katanya dalam sambutan pada peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus di Amerika Serikat, Kamis. Meskipun demikian, menurut Dorodjatun yang disebut-sebut bakal menjabat salah satu Menko di bidang ekonomi pada kabinet Gus Dur yang baru nanti, tekad dan komitmen bersama untuk memilih jalan reformasi yang dipicu oleh gugurnya para Pahlawan Reformasi dua tahun yang lalu itu, tidak boleh luntur oleh berbagai cobaan yang dihadapi saat ini. Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia itu diperingati oleh masyarakat Indonesia baik yang berada di Washington maupun di New York. Konsul Jenderal RI di New York, Dubes Ngurah Swetja, menjadi Inspektur Upacara dengan dihadiri antara lain Wakil Tetap RI di PBB Dubes Dr. Makarim Wibisono, Deputi Watapri Dubes Makmur Widodo serta undangan lainnya. Ia mengatakan bagi mereka yang tinggal di Amerika Serikat tentu dapat mengerti persoalan reformasi itu dengan lebih jelas, yaitu dengan mempelajari perjalanan sejarah negara demokrasi tertua di dunia ini. Delapan puluh tahun setelah Amerika Serikat merdeka, katanya, bangsa ini mengalami perang saudara yang sangat kejam untuk merebut hak-hak asasi kelompok masyarakat Afrika-Amerika (yang berkulit hitam). "Dan baru setelah lebih dari 150 tahun kemerdekaannya, Amerika Serikat mampu memberikan persamaan hak-hak politik kepada kelompok masyarakat itu," katanya. Studi perbandingan sejarah demokrasi Indonesia dan Amerika Serikat itu, menurut Dorodjatun, hendaknya tidak menjadi alasan untuk membiarkan kesengsaraan dan penderitaan yang dialami sebagian bangsa Indonesia. "Sebaliknya, Bangsa Indonesia dapat belajar dari pengalaman Bangsa Amerika, sehingga kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan, dan proses menuju demokrasi yang kita sepakati bersama itu dapat dipercepat," tegasnya. Ia juga mengatakan perbandingan itu juga bukan merupakan alasan untuk dapat menjiplak sistem demokrasi Amerika Serikat untuk diterapkan di Indonesia. Kebudayaan, perjalanan sejarah dan latar belakang masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Amerika Serikat, menuntut bangsa Indonesia berpikir dan bekerja keras dalam merumuskan sistem demokrasi yang sesuai bagi kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Tidak ada seorang negarawan atau pakar politik yang pernah menjanjikan bahwa tahap awal proses demokrasi suatu negara akan berjalan dengan mudah, rapi atau tertib, terlebih lagi bagi negara yang belum memiliki tradisi demokrasi seperti Indonesia. "Namun sejarah membuktikan, dan saya yakini, bahwa dalam jangka panjang negara yang menganut sistem demokrasi adalah yang paling mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi warganegaranya," lanjut mantan Dekan FEUI itu. Oleh karena itu, katanya, tekad dan komitmen bersama untuk memilih jalan reformasi yang dipicu oleh gugurnya para Pahlawan Reformasi dua tahun yang lalu itu, tidak boleh luntur oleh berbagai cobaan yang dihadapi saat ini. Dorodjatun mengingatkan, Bangsa Indonesia tidak dibentuk berdasarkan persamaan suku, etnis, agama atau golongan. Menurut dia, Indonesia adalah bangsa majemuk yang kaya dengan perbedaan. Namun kemajemukan dan kebhinekaan itu senantiasa diikat oleh suatu tujuan bersama. Lima puluh lima tahun yang lalu, tujuan bersama itu adalah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, dan di bawah kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta, Bangsa Indonesia berhasil mewujudkannya. Kini, tujuan bersama itu adalah melaksanakan reformasi di segala bidang. "Tujuan bersama itulah yang mampu menjadikan kita bersatu-padu, dan hanya dengan persatuan dan kesatuan itu maka pengorbanan jiwa para pahlawan reformasi dan ribuan lainnya di berbagai wilayah Ibu Pertiwi, menjadi tidak sia-sia," katanya. Pada bagian lain sambutannya, Dorodjatun mengatakan berbagai permasalahan yang tengah mengoyak sejumlah daerah saat ini, hendaknya tidak ditafsirkan sebagai suatu proses disintegrasi bangsa menuju kehancuran. Penafsiran yang tidak tepat itu, katanya, akan menjadikan bangsa Indonesia mudah berputus asa dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang saat ini sedang dalam masa transisi dan perubahan yang luar biasa. "Berbagai tragedi kemanusiaan yang mengenaskan itu adalah tahap yang mau tidak-mau harus dilalui oleh Bangsa Indonesia, yang telah sepakat memilih sistem demokrasi sebagai jalan kehidupan politiknya saat ini," kata Dorodjatun. Proses demokratisasi politik, atau yang lebih dikenal dengan istilah reformasi itu, telah berjalan sejak dua tahun yang lalu. Pergerakan menuntut reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa dan pemuda Indonesia itu, telah dikukuhkan dengan Pemilihan umum multi-partai dan Sidang Umum MPR tahun lalu, yang menetapkan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin bangsa Indonesia periode 1999-2004. Langkah-langkah strategik dalam agenda politik nasional itu sedang dilanjutkan saat ini, yaitu dengan Sidang Tahunan MPR, yang merupakan sidang yang pertama kali diselenggarakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sidang itu antara lain akan menghasilkan amandemen terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yang juga merupakan suatu hal yang pertama kali dilakukan sejak kitab itu diterima sebagai landasan konstitusional Bangsa Indonesia, demikian Dorodjatun.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 18 Aug 2000 jam 11:37:52 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
