---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http: under construction Xpos, No 25/III/20-26 Agustus 2000 ================================================ POLITIK 'PENGANDANGEMASAN' GUS DUR (PERISTIWA): Demi "jatah" di kabinet, kekuasaan Gus Dur "dipreteli". Konon, Golkar dan tentara sudah siapkan skenario rebut kekuasaan. Sidang Tahunan (ST) MPR yang bernilai Rp35 milyar kali ini, ternyata tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak --seperti pemberantasan KKN dan sebagainya. Yang lebih jadi perhatian adalah upaya "bagaimana membatasi kekuasaan Presiden" sekaligus melakukan lobi-lobi di luar sidang atau "politik dagang sapi", yang membahas soal "jatah" partai-partai politik dalam komposisi kabinet mendatang. Gus Dur yang posisinya terjepit pun tak bisa melepaskan diri dari situasi semacam ini. Pagi-pagi ia sudah bilang bahwa kabinetnya bakal diisi dengan komposisi 40% partai politik dan 60% orang-orang profesional. "Dendam" sejumlah partai politik, terutama dari Poros Tengah, PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang merasa dikhianati Gus Dur, karena memecat sejumlah menterinya, amat terlihat dari upaya sistematis mereka untuk "mempreteli" kekuasaan Gus Dur sebagai presiden. Caranya, bermacam-macam. Pertama, misalnya, dengan mengusulkan perubahan Tap MPR No.2 tahun 1999 tentang Tata Tertib, khususnya pasal 50 ayat 3, sehingga memungkinkan DPR menjadikan ST MPR menjadi SI (Sidang Istimewa) yang membahas pertanggungjawaban presiden. Dengan demikian, setiap saat presiden dapat di-impeach atas usulan DPR. "Apa bedanya ini dengan sistem parlementer?" ujar Sekjen KIPP Mulyana W. Kusumah. Menurut Mulyana, dalam sistem presidensiil seperti di AS, butuh proses amat panjang untuk bisa meng-impeach seorang presiden. Cara kedua, menjadikan Presiden Gus Dur "berhalangan tetap" - --menggunakan istilah Yusril Ihza Mahendra terhadap upaya untuk "mengandangemaskan" Gus Dur. Jelasnya adalah dengan mengeluarkan ketetapan MPR tentang pemberian tugas Presiden kepada Wakil Presiden (yang berarti mencegah penggunaan hak prerogatif Gus Dur untuk merombak kabinet yang sehari-harinya bakal dipimpin oleh Wapres). Rancangan ketetapan ini, kendati dianggap inkonstitusional oleh Yusril, hampir pasti akan lolos sebagai Tap MPR. Hanya saja, ada yang menghendakinya sebagai Tap khusus (FPP, FBB dan Fraksi Reformasi), ada pula yang menghendakinya sebagai Tap rekomendasi saja (FPG, FPDIP dan FTNI/Polri). Sikap ngotot MPR untuk memarginalisir peran politik Gus Dur ini membuat sejumlah orang curiga. Hendardi, Direktur Eksekutif PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), misalnya, menuduh Golkar berada di balik semua ini. Ia percaya, Golkar punya ambisi untuk berkuasa dalam waktu dekat. Sumber Xpos lainnya, senada dengan Hendardi, yakin adanya skenario bersama antara Golkar dan sejumlah tokoh TNI untuk menggusur duet Gus Dur-Mega. Menurutnya, meskipun sekarang terkesan mendukung pelimpahan kekuasaan pada Megawati, sebetulnya, mereka telah mempersiapkan amunisi untuk "menggoyang" kembali dalam waktu dekat. Kabarnya, berbagai "dosa" Mega jauh-jauh hari telah diinventarisir (antara lain soal perkawinan-perkawinannya). Ketidaksetujuan Partai Golkar terhadap usulan pengadaan jabatan satu orang Menko, diperkirakan juga merupakan upaya memudahkan delegitimasi kekuasaan Gus Dur-Mega. Sebab, bagaimanapun seorang Menko diproyeksikan untuk mengambil-alih kekurangan di bidang manajerial Presiden dan Wapres. Apakah demikian skenario yang bakal berjalan, memang mesti harus ditunggu. Namun, yang pasti, melihat tingkah pola para politisi dalam ST MPR saat ini, perpolitikan Indonesia di waktu-waktu mendatang, masih belum bisa diharapkan berubah banyak. Belum terlihat adanya keinginan para politisi untuk menyehatkan iklim demokrasi Indonesia. Apalagi bila Sidang Tahunan MPR dimungkinkan untuk diubah jadi Sidang Istimewa MPR. Berdoa saja supaya rakyat tak makin apatis. (*) ========================================================= Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] - ----------------------------------- SiaR WEBSITE: http://www.minihub.org/siarlist/maillist.html --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 21 Aug 2000 jam 05:10:55 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
