---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Sri-Edi Swasono: Wapres Harus Berani Koreksi Kinerja Kabinet SUARA PEMBARUAN Jakarta, 28 Agustus Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri yang sekarang ini mengemban tugas-tugas teknis pemerintahan harus memiliki keberanian untuk mengoreksi kinerja 26 menterinya dalam beberapa bulan mendatang. Bahkan kalau perlu, berani mengusulkan penggantian sejumlah menterinya kepada Presiden Gus Dur manakala kinerja beberapa menterinya dinilai buruk. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi, Prof Dr Sri -Edi Swasono ketika ditanya Wartawan, Sabtu (26/8) seusai diskusi politik, yang diprakarsai organisasi massa PDI-P di Jakarta. Hadir pembicara lainnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Fajari Iriani M Sophian, Pramono Anung dan Heri Ahmadi. Masalah ini ditanyakan berkaitan tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari yang diemban Wapres Megawati untuk memimpin kabinet tetapi Wapres tidak diberikan kewenangan untuk menyusun menteri-menterinya. Menanggapi hal itu, kata Edi, tidak ada alternatif lain bagi Megawati selaku Wapres harus menjalan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan Keppres No 121/2000. Persoalannya sekarang bukan pada penyusunan kabinet tetapi bagaimana kinerja kabinet dapat memberi- kan ketenteraman kapada rakyat. "Rakyat Indonesia saat ini sudah capek dan bingung dengan ketidakjelasan kabinet. Rakyat butuh ketentraman dan rakyat butuh makan. Sekarang persoalannya, bagaimana kinerja kabinet dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan rakyat inilah yang lebih penting. Kita jangan terlalu optimis tetapi juga jangan terlalu pesimis dengan kinerja kabinet baru ini," ujar Edi. Soal Teknis Perkara menyangkut posisi Menteri Keuangan (Menkeu), Prijadi Prapto dinilai tidak lulus fit and proper test, kata Edi, masalahnya terlalu teknis walaupun harus diakui pengangkatan menteri yang satu ini merupakan bagian dari kebingungan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kemampuan para dirjen -dirjen guna menutupi berbagai kelemahan yang melekat dalam kinerja Menkeu. Begitu pula menyangkut kemampuan Rizal Ramli selaku Menko Ekuin selama ini dinilai masih konsisten terhadap perjuangan ekonomi rakyat. Sikap Rizal Ramli juga sangat selektif sehingga tidak mudah terpengaruh oleh bantuan asing. Meski demikian, persoalan bangsa ini bukan semata-mata pada kabinet tetapi juga pada kemampuan Presiden Gus Dur mengatasi berbagai krisis, yang saat ini sedang dihadapi rakyat Indonesia. Karena itu, posisi Wapres Megawati yang telah diserahi tugas-tugas untuk menjalankan pemerintahan ini harus berani mengamati dan mengevaluasi kinerja para menteri. "Tugas Megawati selaku Wakil Presiden bukan sekadar menjalan tugas-tugas rutin atau sekadar memukul "gong" tetapi jika menemukan kinerja beberapa menterinya buruk maka Wapres harus berani mengajukan usul pergantian menteri kepada Presiden Gus Dur. Jika tidak berani melakukan koreksi, Megawati bukan Wakil Presiden yang baik, karena telah membiarkan bangsa ini menjadi rusak," kata Edi. Dalam pandangannya, penyusunan kabinet yang dibentuk Gus Dur berlandaskan hak prerogatif Presiden sah-sah saja sepanjang aspirasinya bersumber dari persembahan rakyat. Karena itu, hak prerogatif Presiden dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan keinginan rakyat. Menurut Sekjen DPP PDI-P, Pramono Amung, penyusunan kabinet yang dibentuk Presiden Gus Dur tidak memuaskan partainya. Salah satu penyebabnya, tidak ada kader-kader PDI-P yang telah "dijagokan" duduk dalam kursi kabinet, yang nota bene kabinet ini dipimpin langsung sendiri oleh Ketua Umum PDI-P. Menanggapi hal itu, Fajari Iriani mengatakan, partai memang seharusnya tidak ikut campur duduk dalam kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial. Masalahnya menjadi krusial, karena demokrasi yang dibangun pemerintah saat ini lewat cara-cara kompromi sehingga partai politik ikut ambil bagian sehingga menimbulkan kerancuan dalam kabinet.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 28 Aug 2000 jam 13:49:10 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
