---------------------------------------------------------- Live and work in the USA legally: Register for the GREEN CARD LOTTERY! Visit http://www.us-immigration.org -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 08 September 2000 15:10 UTC ** DIREKTUR PERUSAHAAN MOBIL MITSUBISHI MUNDUR ** TOPIK GEMA WARTA: APAKAH TNI TERLIBAT DALAM INSIDEN BERDARAH ATAMBUA? ** TOPIK GEMA WARTA: MILISIA TIMOR TIMUR, DULU DIBESASRKAN TENTARA KINI MENCORENG MUKA PEMERINTAHAN GUS DUR ** TOPIK GEMA WARTA: DI BELANDA PERKAWINAN BUKAN LAGI MONOPOLI PASANGAN DARI JENIS KELAMIN YANG BERBEDA * Komnas HAM Desak Suspaya Milisia Timor Timur Dibubarkan Saja Pemerintah Indonesia didesak untuk membubarkan milisia Timor Timur dan menyita senjata mereka dengan segera. Demikian Komnas HAM dalam pernyataannya yang dikeluarkan di Jakarta Jum'at sore ini. Selain itu Komnas HAM juga mendesak supaya pemerintah minta pertanggung jawaban aparat keamanan di Atambua, Nusa Tenggara Timur, baik TNI maupun Polri, kenapa insiden berdarah Rabu lalu yang menewaskan tiga orang karyawan UNHCR bisa terjadi. Selanjutnya Komnas HAM juga mendesak supaya pemerintah bekerjasama dengan PBB membentuk tim gabungan investigasi yang independen untuk menyelidiki secara menyeluruh peristiwa berdarah tersebut. Pembubaran milisia dan penyitaan senjata mereka sangat mendesak, demikian anggota Komnas HAM Asmara Nababan kepada Radio Nederland, supaya peristiwa berdarah Rabu lalu tidak akan terulang lagi. * Dewan Keamanan PBB Mengheningkan Cipta Mengenang Karyawan UNHCR Dalam sidang khusus Dewan Keamanan PBB, diadakan upacara mengheningkan cipta untuk menghormati para korban tindak kekerasan di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Rabu lalu dalam serangan yang dilakukan kelompok milisia Timor Timur pro-Indonesia terhadap kantor UNHCR, tiga karyawan organisasi PBB itu tewas. Perdana Menteri Belanda Wim Kok dalam sidang Dewan Keamanan mendesak agar dicurahkan perhatian khusus terhadap situasi aktual di Indonesia. Ia berseru kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan segala wewenangnya demi mencegah makin berkembangnya tindak kekerasan di Timor dan Maluku. * 20 Korban Tewas Akibat Serangan Terhadap Kamp Pengungsi di Timor Barat Milisia pro-Indonesia dalam serangannya terhadap kamp pengungsi di Timor Barat telah membunuh 20 orang. Menurut sumber PBB, jatidiri para korban masih belum dikenal. Peristiwa itu merupakan pembunuhan massal kedua yang dilakukan para milisia dalam waktu sepekan ini. Sebelumnya mereka membunuh tiga petugas UNHCR di kamp pengungsi di Atambua. * Organisasi Pemuda Maluku Tak Puas Terehadap Pidato Perdana Menteri Wim Kok di PBB Organisasi Pemuda Maluku VMJ (Vrije Mollukse Jongeren) berpendapat, Perdana Menteri Belanda Wim Kok dalam pidatonya di depan KTT Millennium PBB tidak memuaskan. Sebelumnya para pemuda Maluku ini menuntut perhatian atas situasi di Maluku. Mereka menyatakan, akan meneruskan persiapan serangan terhadap gedung-gedung pemerintah Belanda. VMJ menamakan kata-kata Kok sebagai basa-basi. Mereka menuntut tindakan-tindakan hukum terhadap kekerasan di Maluku. Para pemuda Maluku mulai pekan depan akan melakukan aksi, seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya. Pemerintahan Maluku di pengasingan, RMS, menamakan pidato Perdana Menteri Wim Kok sebagai lengkah kecil yang tepat. RMS tidak mendukung ancaman aksi kekerasan yang akan dilakukan oleh organisasi pemuda Maluku. * Direktur Pabrik Mobil Mitsubishi, Katsuhiko Kawasoe, mengundurkan diri akibat skandal dalam perusahaan itu. Kementerian Perhubungan Jepang sejak akhir tahun 70an mengeluarkan laporan palsu, untuk menyebunyikan pengaduan para pelanggannya. Dalam dua tahun terakhir ini saja, perusahaan itu tidak mengumumkan lebih dari 60.000 pengaduan. Sementara itu, sekitar 700.000 mobil yang tersebar di seluruh dunia ditarik kembali karena berbagai kelainan. Untuk menarik kembali mobil-mobil tersebut telah dihabiskan beaya sekitar 70 juta dolar. Kementerian Perhubungan Jepang menuntut Mitsubishi karena melanggar undang-undang lalulintas. DailerChrysler bermaksud memperbesar penguasaannya atas perusahaan mobil Jepang dan mengangkat Rolf Eckrodt sebagai orang kedua dalam Mitsubishi. * SEORANG PERWIRA JEPANG DITUDUH JADI MATA-MATA RUSIA Polisi Jepang menangkap seorang perwira Angakatan Laut Jepang, dengan tuduhan menjadi mata-mata Rusia. Orang tersebut ditangkap ketika sedang melakukan pertemuan dengan seorang pegawai Kedutaan besar Rusia. Perwira tersebut dituduh menyerahkan informasi militer kepada pegawai kedutaan besar Rusia itu dalam pertemuan itu dan pertemuan sebelumnya. Kasus tersebut adalah insiden mata-mata pertama yang diumumkan di Jepang dalam 20 tahun ini. Pada tahun 1980 sekelompok perwira ditangkap karena membocorkan informasi rahasia kepada kedutaan besar Uni Sovyet. * KAPAL SELAM NUKLIR RUSIA KURSK DITENGGELAMKAN SENDIRI OLEH ANGKATAN LAUT RUSIA Kapal selam nuklir Rusia Kursk ditenggelamkan sendiri oleh Angkatan Laut Rusia. Demikian dilaporkan harian Jerman Berliner Zeitung, yang mendapatkan laporan rahasia Dinas Keamanan Dalam Negeri Rusia, FSB. Menurut harian itu, Kursk terkena rudal anti-kapal selam, yang dalam latihan ditembakkan kapal penjelajah 'Peter Agung'. FSB melaporkan temuannya itu kepada Presiden Vladimir Putin sepekan lalu. Dalam musibah kapal selam Kursk pertengahan bulan lalu itu, seluruh 118 awak kapalnya tewas. * AKSI PROTES MENENTANG KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR DI PRACIS MENJALAR Aksi protes menentang kenaikan harga bahan bakar di Prancis tampaknya menjalar ke negeri lain. Di Inggris polisi setelah beberapa jam berhasil mengakhiri blokade atas kilang-kilang minyak yang dilakukan para sopir yang marah. Juga di Jerman organisasi-organisasi pengangkutan mengancam dengan blokade, kalau pemerintah tidak menurunkan harga bahan bakar. Di Prancis perundingan antara pihak pengangkutan dan pemerintah dimulai lagi. Menurut organisasi transport terbesar, FNTR, dalam perundingan itu berhasil dicapai kemajuan penting. Para anggota FNTR Jum'at hari ini membahas kasus tersebut. Blokade atas kilang minyak di Prancis memasuki hari kelima. 80% tempat penjualan bensin, tidak punya persediaan bensin lagi. Juga lalulintas di terowongan Kanal masih dikacaukan oleh para pengunjukrasa. Komisi Eropa memperingatkan pemerintah Prancis, agar dalam waktu 24 jam menjamin kelancaran lalulintas di Prancis. * SEBUAH KOMISI ANJURKAN DIAKHIRINYA SANKSI TERHADAP AUSTRIA Sebuah komisi tiga orang yang meneliti sanksi terhadap Austria, akan menganjurkan agar sanksi itu dicabut secepatnya. Sanksi 14 negara anggota Uni Eropa, awal tahun ini diberlakukan setelah partai populis Austria FPO masuk dalam pemerintahan. Menurut sumber-sumber diplomatik, komisi itu berpendapat bahwa kalau diberlakukan terlalu lama, sanksi itu tidak produktif lagi. Selanjutnya komisi mengungkapkan, dalam Kesepakatan Uni harus dicantumkan juga prosedur yang akan berlaku juga kalau kaum ekstrem-kanan masuk dalam pemerintahan di negara-negara anggota yang lain. Menurut laporan, pemerintah Austria pimpinan Kanselir Wolfgang Schussel sampai sekarang bersikap menahan diri terhadap kebijaksanaan terhadap kaum minoritas dalam Uni Eropa. Ketua Komisi Mantan Presiden Filandia, Martti Ahtisaari, hari Jum'at ini menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prancis, Jacques Chirac. Prancis sekarang sedang menjadi ketua bergilir Uni Eropa. * LUBANG DI LAPISAN OZON DI ATAS ANTARTIKA CAPAI REKOR TERBESAR Sebuah satelit milik Pusat Penelitian Antarikas Amerika NASA mengungkapkan, lubang di lapisan ozon di atas Antartika sudah mencapai rekor terbesar. Lubang tersebut kini mencapai 28 juta kilometer persegi atau sama dengan tiga kali luas wilayah Amerika Serikat. Pada saat ini konsentrasi gas-gas CFK, yang merusak lapisan ozon, sangat tinggi. Dalam tahun-tahun terakhir, dunia internasional membuat perjanjian untuk mengurangi penyebaran gas-gas tersebut. Lapisan ozon melindungi bumi dari pancaran sinar ultra-violet yang merusak. * APAKAH TNI TERLIBAT DALAM INSIDEN BERDARAH ATAMBUA? Intro: Menyikapi insiden berdarah Atambua, pasukan TNI dan Polri telah menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam tragedi itu yang menewaskan tiga orang staf UNHCR. Organisasi Solidaritas untuk Timor Timur (Solidamor) mengecam Pangdam IX Udayana, Kiki Syahnakrie, sebagai orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas keamanan wilyah tersebut. Berikut Ketua Dewan Pengurus Solidamor, Bonar Tigor Naipospos: Bonar Tigor Naipospos [BTN]: Yang pertama adalah mengecam Pangdam Udayana, Mayjen TNI Kiki Syahnakri, karena dia telah gagal atau lalai menjaga keamanan di Nusatenggara Timur, atau Timor Barat. Kan kita tahu daerah itu berada di bawah komandonya. Secara tidak langsung dia harus mempertanggungjawabkan tindakan anak buahnya yang kita pandang tidak berhasil menjaga keamanan di Atambua. Kita tahu semua bahwa sebelumnya pihak keamanan sebetulnya sudah memperingatkan kantor UNHCR Atambua, akan rencana demonstrasi kelompok kelompok anti-kemerdekaan. Dan mereka mengatakan, supaya jangan khawatir dan pihak keamanan akan menjaga keamanan mereka. Tapi apa lacur yang kita tahu semua bahwa pihak keamanan tidak berbuat apa-apa, bahkan tiga orang PBB itu tewas. Kemudian point kedua, kita mendesak pihak kepolisian RI untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit, untuk menindak secara hukum, para milisi yang melakukan serangan itu dan para milisi lainnya yang masih menyimpan senjata. Kita juga mendesak pemerintah RI, dalam hal ini Presiden Abdurrahman Wahid, untuk segera mengakhiri krisis pengungsi. Karena kita melihat krisis pengungsi ini seperti benalu bagi pemerintah Indonesia. Dan kita juga mendesak supaya para pengungsi tersebut dipindahkan ke pulau lain yang letaknya berjauhan dengan Timor Timur. Supaya tidak terjadi lagi insiden-insiden yang merugikan Indonesia di kemudian hari. Dan yang terakhir kami meminta kepada dunia internasional untuk tetap memonitor perkembangan yang terjadi di Timor Barat dan Timor Lorosae, dan rencana pengadilan terhadap para penjahat kemanusiaan atau pelanggar HAM di Timor Timur yang rencananya akan digelar di Jakarta. Itu point-point pernyataan sikap kami. Radio Nederland [RN]: Anda juga yakin berdasarkan pengamatan anda di lapangan bahwa insiden berdarah Atambua juga diatur oleh Jakarta? BTN: Walaupun bukti-bukti kongkrit belum kami dapatkan, tapi karena indikasi-indikasi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lalu, kita melihat bahwa konflik yang terjadi di satu tempat atau di tingkat lokal, seringkali berkaitan dengan konflik di tingkat nasional atau di tingkat elit. Dan bukan rahasia lagi, biasanya skenario itu diatur dari Jakarta. Jadi ada pihak-pihak lain yang bermain di tingkat nasional. RN: Kalau melihat pernyataan sikap anda, Pangdam Udayana lebih banyak tersangkut-paut dengan kasus ini ya? BTN: Jelas. Dan kami menduga keras bahwa dia ikut terlibat dalam skenario yang cukup canggih, menurut saya. Jangan lupa bahwa sudah berulang kali desakan internasional dan juga domestik, agar TNI atau pihak keamanan melucuti dan membubarkan milisi, dan menjaga keamanan petugas kemanusiaan internasional yang beroperasi di kamp-kamp pengungsi. Tapi seperti kita ketahui bersama, tidak ada langkah-langkah yang efektif dan langkah-langkah yang kongkrit ke arah sana, untuk menjaga keamanan petugas internasional yang beroperasi di sana. RN: Mengapa tidak secara kongkrit saja dalam pernyataan sikap anda, misalnya, Pangdam Udayana Mayjen Kiki Syahnakri itu ditahan atau ditangkap saja. BTN: Ya, ini kan kita mendesak untuk pertama kali kepada pemerintah Indonesia, agar pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim investigasi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan Jaksa Agung nanti akan bertindak. Jadi tentu saja, kalau sinyalemen kita benar, kita mengharapkan bahwa, ya tersangka utama adalah perwira yang bertanggung jawab atas keamanan di Nusatenggara Timur. Dalam hal ini adalah Mayjen TNI Kiki Syahnakri. Jadi prioritas pertama adalah menangani dia dulu. RN: Dalam point ketiga pernyataan sikap Solidamor disebutkan supaya Jenderal TNI purnawirawan Wiranto dan juga Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim bersama Eurico Gunteres dan lain sebagainya itu tolong diperiksa atau diadili secepatnya. Ini dalam kaitan dengan kasus Atambua, apakah anda melihat ketiga figur ini juga bermain peran? BTN: Saya melihat bahwa itu merupakan satu rangkaian. Artinya kita sama-sama tahu bahwa para pemimpin milisi, khususnya Eurico Gunteres punya hubungan cukup erat dengan Zacky Anwar Makarim, demikian juga punya hubungan yang erat dengan Wiranto. Dan ini adalah satu link, dan kelihatannya pihak kejaksaan masih ragu atau dalam tanda kutip masih takut memeriksa mereka. Nah justru sekarang dengan desakan internasional, dan tindakan Gus Dur yang ingin merespon kecaman dunia internasional, jangan ragu-ragu lagi untuk memeriksa mereka. Kalau perlu menangkap mereka. RN: Aparat militer dikirim lebih banyak jumlahnya ke Atambua. Apa dampaknya dengan penambahan militer di Atambua ini? BTN: Itu tindakan yang terlambat, saya pikir, karena toh sekarang para petugas internasional sudah berbondong-bondong meninggalkan Nusa Tenggara Timur dan diungsikan ke Bali dan ke Jakarta, dan ini bukan hanya staf UNHCR tetapi juga organisasi-organisasi internasional lain, seperti Oxfam, Care, dsb. Dan kemudian kalau itu hanya untuk menjaga keamanan kita harus tanyakan, kenapa itu tidak dilakukan sebelumnya. Karena jelas yang paling menderita pada saat ini adalah para pengungsi yang dipaksa untuk tetap tinggal dan tidak kembali ke Timor Timur. Kita tahu semua bahwa para milisi menggunakan mereka sebagai alat tukar dalam tawar menawar dengan pemerintah Indonesia dan dunia internasional. Demiian Bonar Tigor Naipospos, Ketua Solidamor. Keterlibatan TNI di balik kerusuhan berdarah Atambua dibantah oleh Muhammad Assegaf, anggota Tim Advokasi TNI. Muhammad Assegaf: Ya, saya tentunya tidak sependapat, karena kalau saya coba kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lain misalnya, di Ambon yang sampai sekarang masih berdarah-darah, di Halmahera, bagaimana anda akan mengatakan, apakah itu juga TNI. Padahal yang di sana yang terjadi adalah konflik antar agama, antar suku bangsa. Di Atambua sana itu juga, sebagaimana yang saya katakan, antar suku, antar faksi yang selama ini sedang bertikai. Dan memang kita harus mengakui bahwa TNI nampaknya belum punya kemampuan sedemikian rupa untuk melakukan tindakan-tindakan karena begitu mereka bertindak, langsung akan dituduh melakukan pelanggaran HAM. Demikian Muhammad Assegaf, anggota Tim Advokasi TNI. Sebelumnya anda juga sudah mendengar Bonar Tigor Naipospos, ketua Solidamor di Jakarta. * MILISIA TIMOR TIMUR, DULU DIBESARKAN TENTARA KINI MENCORENG MUKA PEMERINTAHAN GUS DUR Intro: Milisia yang dulu dibesarkan tentara dan mereka sebut sebagai kalangan yang pro-integrasi makin nampak berbahaya dan mengganggu kepentingan internasional Indonesia. Sekarang, bukan hanya nama baik pemerintahan Abdurrahman Wahid saja yang tercemar, tetapi juga kepentingan internasional Indonesia makin sangat terancam. Apa yang harus dikerjakan dengan milisia ini? Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Ponco Sutowo, pengusaha di bidang pariwisata memperkirakan peristiwa Atambua akan mempengaruhi datangnya wisatawan Australia pada bulan-bulan Oktober dan November mendatang. Berbicara dengan pers ibukota kemarin, Ponco melihat bagaimanapun kasus itu akan mengakibatkan turis Australia menunda kunjungan ke Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, diberitakan pula bahwa kini ada usaha-usaha lobbi kelompok-kelompok penekan tertentu yang menginginkan PBB mendesak IMF agar menunda pencairan bantuannya kepada Indonesia meski LoI telah ditandatangani pemerintah Indonesia Kamis lalu. Sekitar 400 juta dolar semula akan dicairkan pada minggu ketiga bulan Agustus lalu. Sidang kabinet di Bina Graha, Jakarta, Jumat kemarin yang dipimpin Wapres Megawati Soekarnoputri juga, secara intensif, membahas tewasnya tiga petugas UNHCR. Jaksa Agung Marzuki Darusman, ketika menjawab pertanyaan pers seusai sidang, menyatakan sidang membahas tewasnya tiga petugas UNHCR tersebut dan mendengar laporan dari menteri terkait. Sementara itu Ketua DPR, Akbar Tandjung, sependapat dengan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa aksi itu dimaksudkan untuk mendiskreditkan RI dan Presiden yang tengah menghadiri KTT Milenium di markas besar PBB di New York, PBB. Sampai-sampai Kamis lalu diadakan sidang khusus di sela-sela KTT Milenium membahas insiden Atambua yang menewaskan tiga staf UNHCR Rabu siang. Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam sidang tersebut mengecam kekerasan yang terjadi di Timtim dan menyatakan tentara penjaga keamanan PBB saat ini menghadapi ancaman yang berbeda dari petugas penjaga keamanan tradisional. "Sekarang sudah tidak aman lagi melakukan operasi pasukan Baret Biru yang masih diperlukan untuk melaksanakan gencatan senjata antara dua negara yang menyetujui kehadiran PBB," kata Blair. Seperti diketahui, Rabu siang tiga staf UNHCR di Atambua tewas terbakar setelah sejumlah pengungsi asal Timtim membakar kantor Perwakilan badan PBB itu. Ketiga korban itu adalah Carlos Cacerez Collazo, 32, asal Puerto Rico, Pero Simundza, 30, asal Kroasia, serta Samson Aregahen, 50, asal Ethiopia. Aksi pembakaran kantor perwakilan UNHCR itu terjadi setelah diketahui mantan Danyon Laksaur, Olivio Mendosa Moruk, terbunuh. Olivio termasuk satu dari 19 tersangka kasus pelanggaran berat HAM di Timtim pasca jajak pendapat. Sekjen PBB Kofi Annan dalam sidang khusus PBB itu mengingatkan bahwa bahaya yang dihadapi para petugas sipil sama besarnya dengan yang dihadapi tentara penjaga perdamaian. Ketika mengheningkan cipta untuk para korban, Annan mengatakan, "Tragedi ini sekali lagi menandai bahaya yang dihadapi para petugas keamanan sipil yang bekerja untuk PBB dalam situasi konflik dan pasca konflik." Presiden Amerika Serikat Bill Clinton menyatakan, kasus Timtim harus menjadi pelajaran bagi PBB dalam memperkuat misi penjaga perdamaian. Dia menyebut Sierra Leone dan Timtim sebagai kasus tempat PBB tidak memiliki alat untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, karena kurangnya keuangan tentara, peralatan, dan sedikitnya latihan yang didapat. Sementara kantor perwakilan PBB di Jakarta menyatakan hingga siang kemarin sebanyak 96 pekerja kemanusiaan dari Atambua tiba di Batugade, Timtim. Mereka menempuh perjalanan darat dari Atambua dengan kawalan TNI atas permintaan PBB. Selain itu, sebanyak 101 pekerja kemanusiaan beserta keluarga mereka juga telah bertolak menuju Denpasar, Kamis, dan Jumat lalu. Sebuah pesawat lainnya membawa mereka yang masih tertinggal di Kupang menuju Denpasar. Menteri Pertahanan Mahfud MD membantah bahwa Komando Pasukan Khusus atau Kopassus berada di belakang tragedi Atambua yang menewaskan tiga orang staf UNHCR. Inilah bantahan Menhan terhadap tudingan Presiden CNRT Xanana Gusmao bahwa Kopassuslah pelaku penyerangan kantor UNHCR itu. "Tudingan itu tidak benar. Kopassus secara institusi tidak mungkin melakukan itu. Sebab kalau institusi selalu terkendali. Tapi kalau oknum bisa saja," kata Menhan seusai silaturahmi dengan ulama seJawa Timur, di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jum'at. Menhan justru menyatakan sangat mungkin intelijen asing yang berada di balik tragedi itu. Pasalnya, kata Mahfud, saat ini bukan jamannya perang fisik tapi jamannya perang secara ideologi. Memasukkan orang untuk memecah belah ke berbagai bangsa sangat banyak terjadi. "Jadi sangat mungkin intelijen asing masuk Indonesia di balik tragedi Atambua," tegas dia. Menhan juga menyesalkan intelijen Indonesia yang lemah. Karenanya pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap intelijen. Ditegaskan dia, Jum'at ini pemerintah mengadakan sidang kabinet mendadak untuk membahas tragedi Atambua. Pemerintah akan mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dalam sidang kabinet tersebut juga dibahas kelompok milisi yang dipimpin Eurico Guteres. Diakui Menhan akibat tragedi Atambua Indonesia dianggap dunia Internasional tidak mampu menjaga keamanan di perbatasan teritorial Timtim. Namun Menhan menyatakan Indonesia tidak perlu malu sebab kejadian semacam itu banyak terjadi di negara lain. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Perjuangan Kedaulatan Rakyat dan Kesatuan Bangsa (Perkasa) dan Dewan Perwakilan Anak Bangsa (Depabi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung perwakilan PBB Jl. Mohamad Thamrin Jakarta Jum'at. Mereka mengutuk tindakan PBB yang telah menurunkan bendera merah putih pada hari Kamis di halaman kantor PBB di Jakarta. Menurut Ketua Umum Perkasa, Julkifli Idris Tarigan, negara Republik Indonesia adalah anggota PBB yang sah sesuai dengan piagam PBB. Dan Sang Saka merah putih adalah lambang kedaulatan dan kebangsaan Indonesia yang diperjuangkan dan dipertahankan dengan nyawa dan darah seluruh rakyat Indonesia. Tindakan menurunkan Bendera Merah Putih di halaman kantor perwakilan PBB di Jakarta adalah tindakan permusuhan, penghinaan dan pelecehan terhadap bangsa dan negara RI yang tidak dapat ditolerir oleh bangsa Indonesia. Karena itu, menurut Tarigan, atas nama seluruh bangsa Indonesia demi membela harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia perkasa dan Depabi menuntut PBB menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia . Ribuan massa pengungsi dari Timor Timur, mengiringi pemakaman Komandan Laksaur Olivio Mendoza Moruk di Betun, sekitar 20 km dari kota Atambua, Jumat. Secara beriringan, massa yang menumpang 46 truk, 32 mobil dan 225 sepeda motor itu, sempat berpawai keliling kota. Mantan Komandan Laksaur, Olivio Mendoza Moruk, ini juga termasuk salah seorang tersangka pelanggaran berat HAM di Timtim pascajajak pendapat. Dia tewas di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Selasa lalu. Akibat terbunuhnya Moruk, pengungsi Timtim di Atambua mengamuk dan menyerbu Kantor UNHCR hingga mengakibatkan empat staf mereka tewas. Ketegangan sempat memuncak kembali, ketika pawai kendaraan yang diikuti ribuan massa itu melintas ke kuburan di Betun. Mereka mendirikan pos-pos pemeriksaan, memeriksa KTP dan menggeledah mobil yang lewat.Menurut pihak Kodim Atambua pos-pos pemeriksaan itu sudah dibubarkan aparat keamanan. Sampai kini situasi di lapangan memang agak mencekam. Pengungsi Timtim, tampaknya masih belum menerima tewasnya Olivio. Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung menyatakan di Jakarta Jum'at kemarin, Rakyat Timor Timur pro integrasi, harus menentukan sikap. Kembali ke Timor Timur atau menjadi warga negara Indonesia. Kalau memilih Indonesia, jangan menjadi biang kerok dan harus mampu melupakan sejarah Timtim masa lalu. Bagi rakyat Timor Timur di pengungsian yang ingin kembali ke negara Timor Lorosae. Akbar Tandjung mempersilakan mereka untuk ikut berjuang membangun Timor Timur. "DPR RI menyambut baik langkah pemerintah menutup kamp pengungsi di Propinsi NTT," ujar Akbar Tandjung. Pernyataan ini menyusul insiden perusakan dan pembakaran kantor UNHCR di Atambua, NTT. Selain penutupan kamp pengungsi, Akbar Tandjung berharap, pemerintah segera mengatur penempatan para pengungsi Timtim yang memilih tinggal di Indonesia. Mereka dapat ditempatkan di satu pulau, misalnya di Pulau Wetar. * DI BELANDA PERKAWINAN BUKAN LAGI MONOPOLI PASANGAN DARI JENIS KELAMIN YANG BERBEDA Hari-hari ini, parlemen Belanda de Tweede Kamer, melakukan perdebatan yang boleh dibilang historis. Menjelang akhir perdebatan itu, Negeri Belanda akan merupakan negara kedua di dunia, setelah Kamboja, yang mensahkan lembaga perkawinan bagi mereka dari jenis kelamin yang sama. Selama ini, di manapun di dunia, perkawinan hanya dimonopoli oleh pasangan dari dua jenis kelamin yang berbeda. Dengan kata lain, pasangan dari jenis kelamin sama tidak diijinkan menikah. Lebih lanjut, berikut laporan koresponden Rutger van Santen dari Den Haag: Dalam waktu yang tidak lama lagi, di Negeri Belanda, pasangan pria-pria atau wanita-wanita akan bisa menikah di depan hukum. Rencana Undang-Undang yang disebut perkawinan homoseksual ini diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wim Kok. Kabinet Kok II sekarang, seperti Kabinet Kok I sebelumnya, terdiri dari partai-partai sosial demokrat, demokrat dan liberal. Inilah masa pemerintahan mereka kedua, setelah selama 80 tahun lebih Belanda diperintah oleh Partai Kristen Demokrat yang berkoalisi dengan salah satu partai tadi. Nah, Partai Kristen Demokrat itulah yang bersama-sama partai Kristen kecil lain menentang mati-matian perkawinan pasangan dari jenis kelamin sama. Tetapi berhubung tiga partai koalisi pemerintah memegang mayoritas mutlak di parlemen, maka Rencana Undang-Undang Perkawinan Homoseksual itu disetujui oleh lebih dari 100 anggota parlemen, sementara parlemen Belanda beranggotakan 150 orang wakil. Harus pula dicatat bahwa dari kalangan partai Kristen Demokrat sendiri paling sedikit terdapat empat orang pembangkang yang, bertentangan dengan pendirian partai, justru mendukung RUU Perkawinan Homoseksual itu. Kenyataan bahwa di dunia Barat, Belanda merupakan negara pertama yang menyetujui perkawinan homoseksual itu harus dijelaskan dari kenyataan bahwa dalam masalah persamaan hak, Belanda termasuk negara pertama yang maju dalam mempersamakan hak kaum homoseksual dan kaum lesbian dengan kaum heteroseksual. Perdebatan parlemen Belanda mengenai topik ini sebenarnya sudah mulai pada tahun 80an. Waktu itu perdebatan semacam ini selalu berlangsung sengit, sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan tradisi parlemen Belanda. Mereka yang mendukung persamaan hak kaum homoseksual menyebut RUU ini sebagai bukti tertinggi bagi perlakuan sama kepada kaum homoseksual, sedangkan mereka yang menentangnya menyebut RUU ini sebagai tangan setan yang berada di baliknya. Para penentang ini meramalkan bahwa secara internasional Belanda akan sangat terkucil, karena perkawinan pria dengan pria atau wanita dengan wanita tidak dikenal di mana-mana di dunia ini, bahkan mereka mungkin akan diadili karena dianggap telah melanggar susila. Tentu saja, para penentang ini tidak melihat bahwa di Kamboja, pasangan dari jenis kelamin yang sama boleh menikah dan mendapat hak sama seperti pasangan dari jenis kelamin yang berbeda. Kalangan yang setuju jelas tidak tertarik dengan alasan semacam ini, bahkan begitu mendengarnya mereka sudah merasa menang. Sebenarnya untuk tahap sekarang, UU baru Perkawinan Homoseksual Belanda baru bisa dianggap simbolis belaka. Karena masih banyak yang harus diselesaikan, misalnya kedudukan anak-anak dalam perkawinan homoseksual itu. Karena, dalam perkawinan pasangan jenis kelamin sama, selalu diperlukan pihak ketiga untuk bisa menghasilkan keturunan. Inilah peliknya, karena posisi pihak ketiga ini jelas juga harus diatur dalam hukum. Oleh karena itu, masih dibutuhkan komisi parlemen lain yang mempelajari pelbagai kasus untuk bisa datang dengan usul yuridis. Mendahului masalah kedudukan anak ini, parlemen Belanda kini sudah setuju dengan kemungkinan bagi pasangan dari jenis kelamin yang sama itu untuk mengadopsi anak. Yang jelas, de Tweede Kamer, parlemen Belanda telah mengambil keputusan historis dengan membuka perkawinan sehingga bukan hanya merupakan monopoli pasangan dari jenis kelamin yang berbeda. Lagi pula, perdebatan parlemen Belanda ini mendapat sorotan luas sampai di negara-negara Eropa lain. Pemerintah Belanda sendiri sementara itu juga mengumumkan akan secara aktif mengkampanyekan undang-undang baru ini. Tak pelak lagi, kini muncul lagi sebuah bukti bahwa masyarakat Belanda termasuk masyarakat yang bertoleransi tinggi. Juga terbukti bahwa dalam jajak pendapat terakhir, 85% responden menyatakan tidak keberatan dengan perkawinan pasangan dari jenis kelamin yang sama. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. --------------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 8 Sep 2000 jam 17:17:22 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
