---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Giliran 20 Pengungsi di Atambua Dibantai * Megawati Gelar Rapat Khusus Jakarta (Bali Post) - Rupanya pembakaran tiga pekerja UNHCR di Atambua harus ditebus dengan dibantainya 20 pengungsi asal Timtim. Pejabat PBB di Timtim menyatakan menerima laporan bahwa 20 orang tewas di Timor Barat Kamis (7/9) malam, sehari setelah tiga pekerja UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) tewas di serbu milisi. Anggota Komisi UNHCR di Timtim Bernard Kerblat kepada AFP mengatakan, sejumlah penduduk setempat menuju perbatasan Timor Timur dan Barat dan melaporkan pembunuhan terhadap 20 warga kepada tentara PBB (UNTAET). Pembunuhun terhadap ke-20 pengungsi tersebut terjadi di kota Betun, 60 km sebelah tenggara Atambua. Gentingnya suasana di perbatasan Timtim-NTT dan makin tajamnya sorotan internasional terhadap Indonesia memaksa Wapres Megawati menggelar rapat khusus. Wapres yang ditugasi memimpin teknis pemerintahan sehari-hari, Jumat (8/9) kemarin langsung menggelar rapat kabinet terbatas. Rapat yang tak biasanya dilakukan tiap Jumat -- biasanya tiap Rabu dua minggu sekali -- dihadiri dua menteri koordinator, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Rapat yang berlangsung pukul 10.00 hingga 16.00 WIB itu secara khusus membahas soal kerusuhan Atambua. ''Memang rapat kali ini tidak biasa, tetapi bukan pula luar biasa,'' kata Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak ketika membuka acara jumpa pers yang dihadiri Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono dan Kepala Biro Pers dan Media Dharmawan Ronodipuro. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah mengutuk dengan keras pelaku kerusuhan di Atambua dan berjanji menyelesaikan kasus itu secara adil, bijaksana dan realistis. Bahkan, bila perlu melibatkan pihak CNRT selain tentunya UNTAET. Mantan Kaster TNI ini menambahkan, pemerintah Indonesia tak mau terus-menerus disalahkan dalam kasus Timtim. Sebab, penyelesaian sebetulnya bisa dilakukan secara kolektif dan komprehensif. Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Kapolri Letjen Pol. Rusdihardjo mengatakan, telah dikirim satu batalion pasukan TNI-AD, dan satu kompi Brimob. Diharapkan kehadiran pasukan tambahan ini bisa menciptakan stabilitas yang lebih baik di Atambua. Dilindungi Sementara itu, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan sedang berupaya mengamankan seorang anggota milisi yang diduga terlibat dalam kerusuhan Atambua itu. Bahkan, bila perlu Kejaksaan Agung akan meminta milisi tersebut dibawa ke Jakarta demi keamanan. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kasus ini terungkap melalui proses hukum secara tuntas dengan cara menghabisinya. Di tempat terpisah, Ketua Tim Penyidik Gabungan Pelanggaran HAM Timtim M.A. Rachman mengatakan, saat ini sedang mempertimbangkan penahanan terhadap milisi yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. ''Kami khawatir tersangka akan dihabisi oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses ini berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.'' Ditambahkannya, tim penyidik telah menyiapkan biaya untuk mendatangkan tersangka yang berada di Atambua untuk datang ke Jakarta guna menjalani proses penyidikan. ''Biaya untuk mereka sudah disiapkan,'' ungkap Rachman. Kepala Divisi Pemantauan Pemilu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Leopold Sudaryono, S.H. mengatakan tidak yakin pelaku penyerbuan kantor UNHCR di Atambua adalah orang-orang asli Timtim. ''Bisa jadi pelakunya adalah orang kita sendiri untuk membuat malu Gus Dur di PBB. Jadi, saya sependapat dengan pernyataan Gus Dur,'' ujar Leopold, kemarin. Menurutnya, tidak semua milisi pro-integrasi adalah orang Timtim. Bisa jadi kebanyakan penjahat kriminal. ''Walaupun kita baru mengidentifikasi para pelakunya, tetapi sepertinya mereka berhasil menghilangkan jejak dan ada motif balas dendam,'' kata Leopold yang pernah meninjau Timtim saat referendum tahun lalu. Leopold juga menyatakan tidak setuju omongan para elite politik yang mengatakan Indonesia tak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi di Atambua. ''Lho, PBB saja akan memberi ruang dan mengagendakan masalah Atambua dalam sidang khusus. Hal ini berarti kita sedang disorot dunia,'' paparnya.*** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 11 Sep 2000 jam 05:19:38 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
