---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Antara, 15 September 2000 MENANGANI KONFLIK BERSENJATA DI PERBATASAN NTT-TIMTIM PERLU "FAIR" Jakarta, 15/9 (ANTARA) - Guna menangani konflik bersenjata di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Timur (Timor Lorosae), perlu dilakukan secara "fair" sehingga tidak memaksakan kesan adanya keinginan sepihak. "Artinya, bila Indonesia diminta untuk melucuti kelompok pro- integrasi yang sering disebut `milisi`, maka hal yang sama seharusnya juga diberlakukan untuk `Falintil` (sayap militer CNRT=Dewan Perlawanan Bangsa Timor," kata mantan penasehat militer Satuan Tugas Indonesia untuk Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (P3TT) Brigjen TNI Glenny Kairupan di Jakarta, Jumat. Istilah "milisi" sendiri, menjadi terkenal setelah media Barat (AS, Eropa dan Australia) memberikan atribut itu untuk kelompok pro-integrasi, namun hal yang sama secara sepihak tidak disandangkan pada kubu pro-kemerdekaan. Glenny Kairupan mengemukakan hal itu kepagsa (PBB) di Timtim (UNTAET), di mana disepakati kerjasama antara kedua pihak. Satgas P3TT adalah mitra UNAMET (Misi PBB untuk jajak pendapat di Timtim), yang selalu bekerjasama dan berkonsultasi pada pelaksanaan jajak pendapat tahun 1999 lalu. Jajak pendapat sendiri menghasilkan bahwa 78,5 persen warga Timtim memilih berpisah dengan RI, setelah 20 tahun lebih berintegrasi dengan Indonesia. Penandatanganan Mou itu diwakili Menlu Ad-interim Susilo Bambang Yudhoyono --yang juga Menko Polsoskam--dengan Kepala UNTAET Sergio Viera de Mello. Sementara itu, semua kelompok yang terkait juga hadir pada pertemuan itu di antaranya Presiden CNRT Jose Alexandre "Xanana Gusmao", mantan Wakil Panglima Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Guterres, wakil dari Uni Timor Aswain (UNTAS=Persatuan Ksatria Timor, yang pro-integrasi). "Penandatanganan nota kesepahaman itu merupakan salah satu upaya kedua pihak, antara Indonesia, UNTAET, CNRT, UNTAS dan seluruh lembaga internasional terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di perbatasan," kata Susilo Bambang Yudhoyono, usai penandatanganan MoU. Menurut Glenny Kairupan, walaupun MoU sudah disepakati, namun persoalan konflik bersenjata, antara kubu pro-integrasi dan pro- kemerdekaan, bukan tidak mungkin masih dapat terjadi, apalagi melihat eskalasi pertentangan kedua kubu yang hingga kini masih bertikai. Karena itulah, kata dia, bila ada tuntutan, desakan yang sifatnya hanya menggiring sepihak, seperti soal melucuti senjata kubu pro-integrasi, maka hal yang sama secara "fair" harus dilakukan kepada kubu pro-kemerdekaan. Lucuti Falintil Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa faktor "keadilan" dalam soal pelucutan senjata, bagi upaya untuk meminimalisir bentrok fisik, adalah juga menuntut agar Falintil juga dilucuti, bila ada permintaan seperti itu kepada apa yang disebut "milisi". Misalnya saja, kata dia, bila sudah ada keadilan dalam proses pelucutan senjata antara kedua kubu bertikai, maka warga pengungsi --yang umumnya pro-integrasi--dapat dengan mudah kembali ke Timtim, tanpa dihantui perasaan bakal disakiti bahkan "dihilangkan", karena masih kuatnya tingkat permusuhan mereka. "Bila keadaannya sudah seimbang, maka PBB (UNTAET)-lah yang harus menjadi wasit yang adil, dan bukan justru ikut `bermain`," katanya. Ketika ditanya bahwa dalam MoU itu, ide untuk "patroli bersama" yang pernah dilontarkan mantan Penguasa Darurat Militer, yang kini Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kiki Syahnakrie kemudian dapat diwujudkan, meski dulunya ditolak UNTAET sendiri, ia melihat bahwa itu harus punya ukuran waktunya. "Artinya, patroli bersama `kan tidak mungkin selamanya dan ada batas waktunya. Yang ideal mungkin adalah adanya perlakukan `fair` dan kemudian UNTAET menjadi wasit yang baik itu," kata mantan Wadanrem 164/Wiradharma, yang kala itu Danrem 164/Wiradharmanya adalah Kiki Syahnakrie sendiri. Karena itu, kembali ditegaskannya bahwa hasil MoU tetap akan kurang optimal, tatkala perlakukan "fair" tidak diejawantahkan secara nyata. (T.ND08/15/09/:0 09:37/B/ND05/15/09/:0 09:37) 1509000944 NNNN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 19 Sep 2000 jam 09:28:38 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
