---------------------------------------------------------- The US government makes available 55.000 GREEN CARDS (permanent residence visa) in a random lottery. Visit http://www.us-immigration.org for details on how to play the GREEN CARD LOTTERY -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Indonesia Daily News Online http://www.indo-news.com/ Free Email @KotakPos.com visit: http://my.kotakpos.com/ ---------------------------------------------------------- Tabloid Kontras No. 103 Tahun II 20 - 27 September 2000 Hendardi: Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Pembunuhan Tokoh, Mengarah ke Darurat Sipil Penyelesaian masalah Aceh harus dimulai dengan menarik pasukan militer dari Aceh, kata Hendardi. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) itu melihat maraknya pembunuhan yang terjadi selama ini di Aceh, tidak hanya menimpa rakyat biasa, melainkan juga para pemuka masyarakat. Pria yang dikenal komit menyuarakan dan memperjuangkan HAM ini melihat indikasi akan diberlakukan keadaan darurat sipil di Aceh. "Darurat sipil bukan penyelesaian bagi Aceh," katanya pada Kontras, Sabtu (16/9) di sela-sela lokakarya acara lokakarya Hak Azasi Manusia (HAM). Hendardi hadir di Banda Aceh sebagai narasumber dalam lokakarya sehari yang diselenggarakan Koalisi NGO-HAM Aceh. Berikut cuplikan wawancaranya: Bagaimana penilaian Anda tentang jeda kemanusiaan di Aceh? Saya kira ini satu cermin dari penyelesaian masalah Aceh yang bersifat sementara. Jeda kemanusiaan pada dasarnya belum menyelesaikan persoalan secara subtansial. Sehingga kejadian- kejadian pembunuhan-pembunuhan masih saja terjadi. Nah, saya setuju pada suatu penyelesaian yang punya tahapan. Maksud Anda? Tahap pertama dimana suatu penyelesaian masalah Aceh adalah penarikan pasukan atau militernonorganik. Malah menurut saya harus dicoba, di Aceh cukup polisi saja. Karena persoalannya bukan sekedar persoalan militer yang sangat dominan pada masa silam, melainkan bagaimana mengobati luka hati rakyat Aceh dengan berbagai pengalaman masa lalu. Tetapi TNI menyalahkan GAM, sehingga akhirnya saling menyalahkan? Tentu saja, persoalannya penyelesaian secara temporer semacam ini bukan merupakan penyelesaian subtansial. Jeda ini cuma meredakan keduanya untuk tidak bertikai. Tentu saja masih ada usaha mencuri- curi untuk itu dan dipakai untuk saling menyalahkan. Karena itu menurut saya, biarpun jeda kemanusiaan akan diperpanjang, tetapi harus dipikirkan penyelesaian akar masalahnya. Untuk menyelesaikannya harus ada prasyarat. Dan prasyarat utamanya adalah tarik militer dari Aceh. Orang-orang terkemuka di Aceh dibunuh satu-satu. Menurut Anda indikasi apa itu? Saya kira, itu bisa mengarah pada darurat sipil. Dan sukarnya darurat sipil di Indonesia, seperti yang dilakukan di Ambon, pada dasarnya memberikan peranan kepada militer. Padahal darurat sipil itukan di bawah gubernur dan di tingkat operasional itu adalah kepolisian. Jadi seperti di Maluku, bukan di bawah gubernur. Gubernur di sana mungkin hanya tukang stempel. Tetap saja militer yang punya peranan. Dan banyak fakta yang membuktikan bahwa militer justru bermain di sana. Kalau di Aceh? Persoalannya sekarang kalau diberlakukan darurat sipil di Aceh, lebih dari suatu kebijakan politis berbahaya yang bisa --bila militer belum dikeluarkan dari Aceh--membuka ruang bagi militer kembali memainkan peranannya. Itu artinya akan memperpanjang persoalan Aceh. Apa militer yang melakukan hal-hal tersebut? Saya kira arah ke situ bisa ada. Keinginan untuk keadaan darurat itu bisa saja ---itu tentu kalau logikanya-- tentu dikehendaki oleh pihak militer. Karena yang namanya darurat orang kan tidak bisa bebas. Pemerintahan di Aceh sudah dianggap lumpuh, pendapat Anda? Pemerintah di sini, karena konflik ini kan tidak punya wibawa lagi. Boleh dikatakan setengah lumpuh. Itu digunakan untuk melumpuhkan sama sekali agar keadaan darurat sipil itu bisa dicapai. Masyarakat harus menolak suatu keadaan darurat sipil tanpa prasyarat-prasyarat yang jelas. Darurat sipil saya kira itu bukan suatu penyelesaian masalah. Kita harus memastikan suatu keadaan damai, bukan keadaan darurat. Keadaan damai itu bisa diciptakan lewat suatu usaha yang demokratis. Melibatkan para korban, melibatkan masyarakat Aceh. Bukan diputuskan segelintir elit-elit politik yang ada di Jakarta. * na ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Didistribusikan tgl. 25 Sep 2000 jam 05:19:44 GMT+1 oleh: Indonesia Daily News Online <[EMAIL PROTECTED]> http://www.Indo-News.com/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
