. KOMPAS, Minggu, 19 September 1999
TIMOR TIMUR
KOSOVO DI TEATER ASIA-PASIFIK
NGONO yo ngono, ning ojo ngono. Barangkali pepatah Jawa yang
pernah populer itu menjadi kiasan yang tepat untuk
menyimpulkan tingkah laku Perdana Menteri Australia John
Howard belakangan ini. Misi PBB menertibkan keamanan di
Timtim, telah "disulap" oleh Perdana Menteri Howard menjadi
sebuah petualangan politik yang sulit diterima akal sehat.
Kalau mau sedikit tenggang rasa, sebetulnya Perdana Menteri
Howard tidak perlu mengancam-ancam melalui media massa dengan
melontarkan kata-kata yang pedas. Sulit juga dipahami, mengapa
para pejabat Australia begitu tedeng aling-aling menunjukkan
"otot" dengan memperagakan kehebatan militernya di Darwin
sana, seolah-olah mereka-lah Sekjen PBB?
Lalu bagaimana dengan pilihan logis lainnya, seperti
melancarkan diplomasi rahasia terhadap Jakarta? Hubungan erat
antara dua tetangga yang sangat dekat ini, luntur seketika
akibat berondongan ancaman yang dikeluarkan Perdana Menteri
Howard dan rekan-rekannya di pemerintahan.
Jika dipahami secara rasional, perilaku Australia bisa
diterima karena peranannya yang khusus dalam ikut
menyelesaikan masalah Timtim. PM Howard ingin mengoreksi
kesalahan masa lalu, memberikan restu kepada Jakarta untuk
menyerbu Timtim dan mengakui integrasi.
Untuk itulah Howard dan timnya mati-matian berupaya agar
Jakarta mengubah sikap.
Bagi rezim Howard, kemerdekaan Timtim merupakan sebuah sasaran
yang harus dicapai melalui diplomasi dengan Jakarta.
Sasaran itu sulit dicapai pada pemerintahan Orde Baru karena
Soeharto sedikit banyak melibatkan Deplu dan Tni dalam masalah
Timtim.
Lain dengan kepemimpinan Presiden BJ Habibie yang sangat
kontras dibandingkan Soeharto. Bagi Canberra, Habibie ibarat
loose cannon yang sewaktu-waktu bisa mengambil keputusan yang
independen dan melanggar komitmen Deplu atau TNI. Contohnya,
adalah Habibie yang menolak lamaran Australia dan Selandia
Baru untuk menjadi anggota Asia-Europe Meeting (ASEM) meskipun
menlu ASEAN sudah menyepakatinya.
Habibie merupakan kesempatan sejarah bagi Australia, harus
dibujuk untuk menyetujui penentuan pendapat. Entah bagaimana
caranya mereka berhasil. Ini sangat menarik untuk dijadikan
kajian ilmiah. Namun satu hal yang pasti, bagaikan petir di
siang bolong, akhir-nya Habibie mengumumkan kebijaksanaan dua
opsi itu setelah membaca dan me-mikirkan surat dari Howard
bulan Desember 1998.
Padahal waktu itu Deplu dapat dikatakan sudah berhasil
meyakinkan Sekjen PBB dan Portugal untuk menyetujui tawaran
otonomi yang diperluas. Dan asal tahu, bahkan Xanana Gusmao
dan Uskup Belo pun sebetulnya sudah setuju pula dengan konsep
otonomi tersebut.
Mengapa Habibie tiba-tiba menyimpang dari otonomi? Mungkinkah,
sebagai ilmuwan yang pernah dididik di Barat, yakni Jerman
Barat, ia memahami makna HAM dan hak kemerdekaan semua bangsa?
Apa pun alasannya, pemerintahan PM Howard melancarkan
diplomasi yang berbeda. Australia paham, untuk urusan Timtim,
Soeharto ikut menyertakan Menlu Ali Alatas dan
panglima-panglimanya dalam proses pengambilan keputusan.
Semen-tara menghadapi Habibie yang lebih "independen", Perdana
Menteri Howard tak mau terlalu sering berurusan dengan Alatas
atau TNI. Apa sudah siap?
Sebetulnya, rakyat Australia sudah tenang dari "gangguan"
instabilitas selama masa pemerintahan Orde Baru. Meskipun
secara ekonomis mereka harus membina hubungan dagang yang
dekat dengan Indonesia, secara fisik mereka merasa aman dari
ancaman invasi seperti yang mereka khawatirkan ketika Bung
Karno masih ada.
Namun, perubahan politik di Indonesia telah menjadi
pertimbangan bagi Canberra untuk masuk ke Timtim. Mereka tidak
pernah melancarkan intervensi, kecuali ke "wilayah pengaruh"
di Papua Niugini dan Bouganville. Tetapi Australia setuju
menjadi pemimpin pasukan ke Timtim, sebuah perubahan sangat
mendasar bagi angkatan bersenjata mereka.
Bagi Australia, Indonesia saat ini tidak lagi stabil dan
agresif seperti ketika dipimpin dua presiden sebelumnya.
Situasi politik yang tak stabil di Indonesia, justru akan
menguntungkan Australia. Mengapa?
Ketidakstabilan akan membuat militer Indonesia ti-dak
diorganisir sebagai kekuatan yang mengancam, seperti Soekarno
melancarkan konfrontasi atau ketika Soeharto menyerbu Timtim.
Itulah sebabnya mereka khawatir bangkitnya Soekarnoisme lewat
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, atau
kepemimpinan TNI ala Soeharto.
Namun, Indonesia yang labil pun akan membahayakan Australia.
Inilah dilemanya: stabil susah, labil pun sulit. Kalau labil,
akibat perten-tangan politik domestik, Indonesia akan menutup
perairan yang strategis, yang menghubungkan dua samudera,
Pasifik dan Hindia.
Konyolnya, Australia tidak memiliki kekuatan untuk "mengatur"
rezim baru di Indonesia. Hanya negara-negara tertentu saja
yang mampu melakukan itu, seperti AS, Cina, atau Rusia. Jika
Indone-sia aktif mengadakan kerja sama militer dengan salah
satu negara besar itu, Australia akan merasa terancam dari
Laut Timor.
Dalam rangka mencegah skenario semacam itulah Australia harus
menunjukkan kemampuan militernya, khususnya kemampuan matra
laut dan udara untuk "mengawasi" perairan di utara negaranya.
Malahan mereka akan sangat bersyukur mendapat peluang masuk ke
Timtim, sebagai awal untuk menjadikan Timtim merdeka sebagai
pangkalan militer.
Kehadiran permanen di Timtim semakin penting karena Canberra
tidak selamanya yakin dengan intensi AS di Indonesia.
Misalnya, AS tak begitu perlu dukungan Australia jika telah
mendapatkan pangkalan atau akses militer di Indonesia atau di
Selandia Baru. Jadi Australia merasa harus mengambil kendali
atas wilayah di sekitar ini dari AS.
Begitu pula dengan misi PBB ke Timtim, Australia merasa harus
memainkan peranan terpenting. Tetapi sukses misi itu sangat
tergantung dari sikap TNI: apakah mau mundur atau tidak?
Harapan Australia tentu saja Pangab Jenderal TNI Wiranto
memerintahkan pasukan menarik diri dari wilayah Timtim. Lagi
pula, pengalaman pasukan PBB sering menunjukkan sikap
meremehkan kompleksitas misinya di lapangan. Jadi, misi
pasukan PBB pimpinan Australia tidak akan berjalan mulus
sebagaimana diperkirakan. Apalagi citra Australia sudah keburu
buruk di mata Indonesia, menambah besar potensi pecahnya
konflik senjata.
Sulit menghindari terjadinya analogi, bahwa Timtim akan serupa
dengan konflik Kosovo di teater Asia-Pasifik. Nah, apakah
pasukan dan pemerintah, juga rakyat Australia, siap
menghadapinya? (bas)
