Dear all, As I said before, TNI has been acting as a national terorist to colonialize the Indonesian civilians. While powerless against armed militia in Timtim, TNI (backed up by Polri) shows its power against unarmed students protesting the come back of militerism in Indonesia. Enjoy the article..... Semmy ----- Forwarded message from ananda desa <[EMAIL PROTECTED]> ----- Date: Thu, 23 Sep 1999 12:34:05 -0000 UU PKB Tingkatkan Kebencian Massal Terhadap TNI INTRO: TNI kembali menjadi sorotan setelah bentrok dengan mahasiswa di Senayan, Jakarta. TNI yang telah terpuruk karena pembakaran Timor Timur, kini pun berusaha keras memperburuk namanya di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. TNI pun \\\'bertempur\\\' dengan para mahasiswa yang menentang RUU PKB sedangkan di Jenewa Komisi HAM PBB sedang bersiap-siap menyusun tribunal untuk mengadili perwira-perwira TNI. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Meski mendapat reaksi keras mahasiswa di beberapa kota besar, namun empat fraksi di DPR RI hari Kamis menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut empat fraksi pendukung pemerintahan Habibie-Wiranto ini, RUU tersebut layak disetujui karena sangat diperlukan untuk menyelamatkan dan mengamankan negara bila dalam bahaya. Keempat fraksi yang mengaku sebagai wakil rakyat itu sama sekali tidak memperdulikan suara-suara demonstran yang berusaha mendekat ke gedung MPR/DPR. Ribuan mahasiswa akhirnya muncul juga di Senayan Jakarta. Maka tak terhindarkanlah bentrokan ketika akhirnya mahasiswa mendesak untuk maju. Hingga Kamis malam puluhan korban mahasiswa ditampung di Universitas Atmajaya, Rumah Sakit Pertamina dan beberapa rumah sakit lain. Mayjen Sudrajat, jurubicara resmi Mabes TNI taidak hanya menyesalkan terjadinya bentrokan antara para mahasiswa dan polisi. Ia juga menyesalkan mahasiswa yang kurang menggunakan nalar mereka . \\\"Saya sedih\\\", katanya dalam suatu wawancara televisi, karena adanya jurang pemahaman intelektual. Ia sedih karena mahasiswa menganggap RUU tersebut dimotori pihak tentara yang fasis. Ia mengakui, meski seorang militer, pada mulanya ia melihat pasal-pasal RUU KKN tidak pas karena terlalu militeristis. Tetapi kini, setelah RUU KKN dirubah menjadi RUU PKB isinya sudah dibuat lebih demokratis. Presiden harus meminta persetujuan DPR dan Gubernur pun harus menghubungi DPRD sebelum suatu daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya. Ditanya mengapa tentara buru-buru mau memaksakan RUU PKB tersebut sebelum Sidang Umum MPR, Mayjen Sudrajat menjelaskan: \\\"Daripada Undang-Undang No 23 yang sangat represif yang dipakai, maka tentara ingin segera merubahnya.\\\" Kalangan mahasiswa memang mencurigai tentara dengan dukungan Habibie akan menggunakan RUU tersebut untuk menyatakan Indonesia dalam keadaan bahaya dan merebut kekuasaan. Mayjen Sudrajat berjanji bahwa tentara tidak akan kudeta dan bersama Jenderal Wiranto ia akan menentang jika ada usaha-usaha kelompok tertentu yang ingin melancarkan kudeta. Tetapi perkembangan di Timor Timur sudah cukup bagi para mahasiswa untuk tidak percaya pada Wiranto. Kenyataannya, Wiranto tidak mampu mengatasi keadaan di sana sehingga Indonesia dipermalukan. Selama ini tentara menganggap dirinya identik dengan Indonesia. Maka kalau kini ada usaha-usaha untuk mengadili TNI atau perwira-perwira TNI, Mabes TNI segera mengipas-ngipasi nasionalisme fanatik, sehingga massa rakyat juga ikut merasa tersinggung kalau sampai ada perwira TNI yang diseret ke Tribunal. Tribunal yang dimaksud kini sedang digodok dalam Sidang khusus Komisi Hak Azasi Manusia PBB yang bersidang kemarin dan hari ini di Jenewa. Dalam sejarahnya sampai sekarang baru berlangsung tiga kali Sidang Istimewa Komisi HAM PBB. Yang pertama tahun 1993 ketika dibentuk Tribunal Yugoslavia dan yang kedua ketika dibentuk Tribunal Rwanda. Pada dua sidang istimewa Komisi Hak Asasi Manusia PBB terdahulu selalu berakhir dengan pembentukan Tribunal. Maka untuk sidang ketiga saat ini bisa dipastikan akan dibentuk pula Tribunal Timor Timur, yang bertugas untuk mengusut dan mengadili mereka yang bertanggungjawab terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Mary Robinson, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menegaskan kemarin, bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi tindak pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur sudah cukup banyak, untuk membuka tribunal itu. Bahkan nama-nama para perwira TNI yang bertanggungjawab sudah ada di kantongnya. Terbunuhnya wartawan Belanda Sander Thoenes di Dili Selasa lalu, makin memperkeras desakan internasional untuk mengadili mereka yang melanggar hak asasi manusia di Timor Timur. Berbagai pihak di Aceh, Irian Jaya dan Maluku di mana juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran, tidak hanya menyambut baik pembentukan tribunal Timor Timur. Mereka juga menghendaki supaya tribunal serupa digelar untuk pelbagai pelanggaran hak asasi manusia di daerah mereka. Tetapi Gus Dur membela TNI dengan mengatakan jangan lembaganya yang disasar tetapi individu-individu yang bertanggungjawab. Sedangkan para mahasiswa yang berdemo di Senayan Jakarta tetap menyatakan bahwa TNI yang bertanggungjawab atas pelbagai pembunuhan massal di daerah-daerah. \\\"TNI tidak berani melawan tentara Australia dan Gurkha. Mereka hanya berani melawan mahasiswa yang tidak bersenjata.\\\" Demikian isi syair yang mereka nyanyikan ketika berdemonstrasi. Seorang pakar politik Indonesia yang dimintai pendapatnya oleh partai pemerintah Buruh Belanda yang masuk mitra koalisi pemerintah, mengatakan bahwa hanya dengan mengadili TNI melalui Tribunal Internasional, maka Indonesia bisa diselamatkan dari ancaman perpecahan setelah Timor Timur lepas, dan Aceh serta Irian Jaya yang menuntut merdeka. Pencabutan Darurat Militer di Timtim, Permudah TNI Salahkan Interfet INTRO: Pemerintah Indonesia Kamis kemarin mencabut keadaan Darurat Militer yang diberlakukan di Dili selama dua minggu belakangan. Apa di balik pencabutan segera keadaan darurat militer itu? Berikut komentar Bonar Tigor Naipospos aktivis Solidamor, Solusi Damai Bagi Timor Timur di Jakarta: BONAR TIGOR NAIPOSPOS [BTN]: Argumen TNI kan mengatakan bahwa supaya tidak timbul dualisme otoritas dan kemudian kalau terjadi apa-apa supaya TNI tidak disalahkan. Sementara di pihak lain kita justru melihat bahwa sekarang ada suatu strategi baru dari pihak pro-integrasi dan TNI kelihatannya ya. Yang kelihatannya mencoba memancing kerusuhan atau memancing konflik fisik dengan Interfet. Jadi seakan-akan ini memperlihatkan bahwa: biarlah kalau nanti terjadi apa-apa Interfet yang bertanggungjawab dan Interfet yang disalahkan. Ini saya melihat sebagai \\\'hidden agenda\\\' (agenda tersembunyi, Red.) di balik pencabutan undang-undang darurat militer ya. Radio Nederland [RN]: Undang undang PKB itu digolkan hari ini dan beberapa saat kemudian Jakarta mencabut UU darurat militer di Timor Timur?. BTN: Betul, itu yang kita lihat bahwa ini kan sekarang memberikan suatu legitimasi yang lebih besar lagi pada TNI untuk terlibat dalam politik. Apalagi dengan adanya Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Seperti yang sudah saya sinyalir tadi bahwa ketika TNI mencabut UU darurat militer dan kemudian secara perlahan, katanya, akan menarik secara total pasukan dari Timor Timur. Nah keadaan khan menjadi lebih buruk karena kemudian operasi intelijen dari TNI, bukan kita curiga tapi kita belajar dari pengalaman bahwa pada kenyataannya garis keras TNI pasti tidak akan menerima. Buktinya sekarang mereka sedang konsolidasi di Timor Barat dan kemungkinan saja bahwa akan terjadi suatu konflik fisik nanti antara milisi dengan Interfet. Ini yang selalu kita khawatirkan. RN: Nampaknya milisi sudah mulai disiapsiagakan lagi di daerah perbatasan Timor Barat dan Timor Timur ya? BTN: Betul itu juga informasi yang kita dapatkan ya. Apalagi mereka sekarang khan sudah membentuk front bersama ya dan kemudian, seperti kita tahu, keterangan dari juru bicara mereka, Basilio Araujo, mengatakan bahwa kalau pihak pro-kemerdekaan melakukan gerilya selama duapuluhlima tahun, kamipun juga siap. Karena kami juga kan sama-sama orang Timor. Jadi ini menunjukkan bahwa prospek terhadap penyelesaian di Timor Timur kalau tidak ada satu intervensi atau desakan yang kuat dari dunia internasional akan berlarut larut nih kelihatannya. RN: Lalu bagaimana ini, kemarin ditemukan delapan mayat di sebuah sumur di Dili, itu bagaimana ceritanya? BTN: Itu ditemukan di rumah lama Manuel Carrascalão kan. Jadi ketika mereka sweeping (mengadakan pembersihan, Red.) mereka menemukan sejumlah mayat di rumah Manuel Carrascalão, ya. Jadi memang ini bukti-bukti menunjukan bahwa tragedi kemanusiaan di Timor Timur ini begitu tinggi ya. Inilah sebetulnya kami pikir komisi pencari fakta harus turun ke Timor Timur. Kalau tidak ya, seperti yang selalu akan terjadi bahwa kemudian fakta-fakta, bukti-bukti itu bisa hangus, entah karena itu dihancurkan, entah karena juga hangus karena waktu ya. Jadi sangat mendesak deh kerja dari suatu komisi pencari fakta ya. Demikian Bonar Tigor Naipospos, aktivis Solidamor di Jakarta.(Radio Hilversum, Kamis 23 September 1999) ----- End forwarded message -----
