Dear u all,
It\'s interesting to see how international lawyers can
\'domesticate\' the \'wild beast\' TNI, after an
international force sent them back home from east Timor
and Indonesian students \'attack\' them everywhere.
Unfrotunately, not all Indonesians can understand the
danger of TNI conducts to Indonesia integration.
Perhaps a shoot in their head by TNI soldiers may make
them realize how brutal and wild TNI is.
Peace be upon you all,
Semmy Littik
----- Forwarded message from ananda desa
<[EMAIL PROTECTED]> -----
Date: Thu, 23 Sep 1999 00:07:58 -0000
From: ananda desa <[EMAIL PROTECTED]>
RUU PKB Didemo Mahasiswa Dan PBB Menyusun Daftar
Penjahat Kemanusiaan
INTRO: Haji Ali Sadikin dari kelompok kerja petisi 50
menyatakan substansi RUU PKB bertentangan dengan
semangat dan jiwa reformasi total dan demokratisasi.
Oleh karena itu kami mendukung pendirian dan sikap
generasi muda mahasiswa yang menolak RUU PKB tersebut.
Ia juga menyatakan meneruskan pembahasan RUU tersebut
dan menjadikan Undang-Undang berarti mengkhianati
perjuangan reformasi total dan demokratisasi. Demikian
Ali sadikin. Berikut laporan rekan Syahrir dari Jakarta:
Sebagian rakyat Indonesia menolak RUU Penanggulangan
Keadaan Bahaya (PKB). Hal ini terlihat dari pelbagai
demonstrasi yang digelar beberapa hari terakhir ini. RUU
PKB yang akan disyahkan hari Kamis ini dinilai akan
menguntungkan militer dan merupakan pentungan baru rejim
Habibie-Wiranto. Sejak hari Rabu pagi, ratusan mahasiswa
dan LSM menggelar demo besar ke gedung MPR/DPR. Sekjen
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Arie
Wibowo menyatakan kepada pers, bahwa penolakan mayoritas
mahasiswa terhadap keberadaan RUU PKB ini, karena di
belakang penyusunannya ada rekayasa kepentingan
penguasa.
Kekuatan militarisme akan semakin langgeng di bumi
Indonesia, katanya. Aidi Khumaidi dari Komite Aksi
Mahasiswa Pemuda untuk Demokrasi heran mengapa
anggota-anggota DPR meski telah ditolak mahasiswa terus
saja menggodok dan akan mensyahkan RUU tersebut hari
Kamis. Pola ini masih sama dengan pola Orde Baru
katanya. Ia dan kawan-kawannya akan tetap
mengkampanyekan bahwa RUU ini sangat berbahaya bagi
rakyat Indonesia jika sampai diterapkan. Pada hari yang
sama di Ujung Pandang pun berlangsung demonstrasi
mahasiswa yang menentang RUU PKB tersebut.
Sehari sebelumnya mahasiswa di tiga kota besar, yakni
Surabaya, Bandung dan Ujung Pandang menggelar aksi besar
menentang RUU tersebut. Para mahasiswa yang pada umumnya
tidak menghendaki militer berkuasa kembali bertambah
khawatir setelah melihat kejadian-kejadian terakhir di
Timor Timur. Bukan rahasia lagi bahwa intelijen militer
bekerja sama dengan Kopassus telah menggerakkan
milisi-milisi prointegrasi yang melakukan bumi hangus
sambil membunuhi rakyat sipil di kota Dili. Maka
tidaklah mengehrankan jika dalam keterangan persnya
Xanana Gusmao di Darwin, Australia, hari Selasa lalu ia
tidak mempersalahkan pemerintahan Habibie.
Ia menyadari tentunya bahwa Habibie saat itu tidak mampu
mengendalikan militer lagi. Bahkan kini pun milisi yang
merupakan anak didik TNI itu melakukan pengacauan di
wilayah Propinsi NTT sehingga satu di antara mereka
dibunuh rakyat sipil di NTT. Kalangan LSM Eropa di
Jakarta mengatakan bahwa sejumlah organisasi di Eropa
akan mendukung usulan Ramos Horta yang telah meminta
agar sejumlah perwira TNI yang telah melakukan
pembunuhan dan pembersihan etnis diadili sebagai
penjahat-penjahat perang. Dewasa ini sedang disusun
suatu daftar perwira-perwira TNI baik yang masih aktif
mau pun yang sudah pensiun, yang pada waktu lampau telah
melakukan pembunuhan-pembunuhan massal di luar
perikemanusiaan di sejumlah wilayah Indonesia.
Termasuk di antaranya wilayah Timor Timur, Irian Jaya,
Aceh, Kalimantan Barat, Madura dan Pulau Jawa. Hingga
kini sudah 231 nama jenderal yang masuk ke dalam daftar
Komisi HAM PBB di Jenewa. Fokus utama untuk saat ini
diarahkan pada beberapa jenderal. Di antaranya Soeharto,
Benny Murdani, Prabowo, Zacky Makarim dan Syafri
Sjamsuddin. Untuk sementara hari Kamis ini Komisi HAM
PBB akan mengadakan sidang khusus di Jenewa untuk
mendiskusikan penyiksaan terhadap rakyat Timtim. Hussein
Umar anggota DPR Ri dari Komisi I Fraksi Persatuan
Pembangunan mengatakan masalah penjahat perang Timtim
ini bisa berkepanjangan.
Harian-harian di Jakarta menyebut tiga nama sebagai
penjahat perang, yakni Prabowo, Zacky dan Muchdi CR.
Tetapi sumber-sumber lain di Eropa menyebutkan bahwa
daftar yang disusun bukan hanya yang melakukan kekejaman
di timor Timur tetapi mencakup seluruh wilayah
Indonesia. Artinya mereka yang membunuhi rakyat di
Tanjung Priok, Lampung dan bahkan G30S PKI akan disisir
peranannya. Masalah ini dinilai akan menjerumuskan TNI
dalam posisi yang sulit. Negara-negara Barat akan
menolak permohonan visa dari para opsir-opsir TNI ini,
bahkan juga bagi istri dan anak-anak mereka yang sekolah
di luar negeri. Tetapi Menhankam/ Panglima TNI Jenderal
Wiranto menegaskan, nama-nama yang ada di PBB berbeda
dengan daftar yang disebutkan di media nasional. Sekjen
PBB Kofi Annan sudah mengatakan, PBB tidak bisa duduk
diam dan berpangku tangan bilamana terjadi pelanggaran
berat di bidang HAM.(Radio Hilversum, Rabu 22 September
1999)
----- End forwarded message -----
