Teman-teman Indoz-net semua,
Mari kita baca berita utama dibawah ini yang mengungkapkan:
"Anak2 Jin Harto Mengobok2 Maluku!". Selamat membaca
dan semoga bermanfaat (Yusuf L. Henuk).
BERITA UTAMA WASPADA, SELASA, 18 JANUARI 2000
Dandim Dan Bupati Diduga
Provokator Kerusuhan Maluku
JAKARTA (Waspada): Provokator penggerak perang saudara di Maluku ditangkap.
Namun, belum diperoleh data siapa dan berapa orang yang telah diringkus lantaran
memprovokasi umat hingga menyulut konflik berdarah di wilayah itu. Untuk itu ber-
bagai kalangan mendesak pemerintah segera menindak dalang kerusuhan yang
meminta korban ribuan jiwa tak berdosa tersebut.
"Aparat keamanan telah menangkap provokator yang menyulut kerusuhan di Maluku.
Informasi itu saya peroleh dari Panglima TNI Laksamana Widodo saat MUI ber-
audensi dengan Panglima TNI akhir pekan lalu," kata Ketua Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Drs Amidan, di sela rehat Musyawarah Rujuk Sosial-Rekonsiliasi
Masyarakat Maluku di Jakarta, Senin (17/1) siang.
Musyawarah yang dibuka Menteri Agama Tolchah Hasan itu diikuti 109 orang, baik
dari umat Nasrani maupun Islam. Hadir dalam acara itu antara lain Gubernur Maluku
Ir Latuconsina Msc dan Ketua MUI Maluku KH RR Hasanusi.
Amidan tidak bersedia menjelaskan ketika ditanya berapa jumlah provokator yang
sudah ditangkap di daerah Muluku dan Ambon itu. Dia hanya mengatakan, dalam
konflik yang bernuansa SARA di Ambon dan Maluku Utara tersebut disinyalir ada
oknum komandan Kodim (dandim) dan oknum bupati yang terlibat. Namun Amidan
tidak bersedia menyebutkan nama dandim dan bupati itu sebab masih diselidiki dan
diproses oleh aparat keamanan.
Dari Ambon dilaporkan, satu orang aparat dari kesatuan Komando Pasukan Khusus
(Kopassus) dan dua orang polisi diamankan aparat keamanan yang sedang melaku-
kan razia pembatasan jam keluar malam di Ambon, Sabtu malam. Pangdam XVI/Patti-
mura, Brigjen TNI Max Tamaela, kepada wartawan di Ambon, Minggu petang, meng-
atakan, diamankannya tiga aparat itu karena kedapatan masih berkeliaran di jalanan
saat diberlakukannya pembatasan jam keluar malam pukul 22.00 WIT hingga pukul
06.00 WIT.
Pangdam mengatakan, telah melakukan kontak dengan wakil Komandan Kopassus
tentang keberadaan prajurit tersebut di Ambon. Hasilnya diinstruksikan agar ditahan
sementara di Pomdam untuk pemeriksaan.
"Informasi yang saya peroleh dia berada di Ambon karena cuti, di mana yang ber-
sangkutan harus membawa surat izin cuti yang dikeluarkan atasannya. Tapi
kenyataannya yang bersangkutan tidak dilengkapi surat apa-apa," ujarnya. Sedang-
kan, dua oknum polisi yang tertangkap sedang mengendarai sepeda motor, seorang
di antaranya baru selesai menjalankan tugas jaga malam, sedangkan seorang lainnya
ketika ditahan sedang menggunakan celana loreng dan mengaku mahasiswa.
Sementara itu pengamat politik Fisip UI Thamrin Amaltomagola menyoroti persoalan
Ambon yang menurut dia dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan mantan
presiden Suharto.
"Mereka ingin menjaga kepentingan yang sudah terjaga selama ini baik dari segi
ekonomi maupun politik," ujarnya.
Kepentingan ekonomi Suharto dan militer sudah jelas harus diamankan karena kalau
mereka tidak menghambat air bah reformasi maka kepentingan ekonomi mereka akan
terancam, tambahnya.
Thamrin juga mencatat empat orang sebagai provokator yaitu Butje Sarpara, Vicki
Wattimena, Brigjen K yang dulu pernah disebut-sebut Gus Dur kasus Banyuwangi,
dan Sultan Ternate.
Nama-nama itu sudah diserahkan Thamrin kepada aparat dan, "seharusnya ditindak-
lanjuti dengan menangkap dan memeriksa mereka. Tapi sampai sekarang belum
ditindaklanjuti."
Thamrin melihat para provokator itu motivasi utamanya mengulur-ulur waktu agar
pemerintah pusat yang tengah memproses Suharto dan beberapa jenderal perhatian-
nya beralih dan pengadilan itu terhenti. "Penggerak dalam kasus Ambon adalah kroni-
kroni Suharto," ujarnya.
Butje Sarpara, misalnya, memiliki hubungan dengan tokoh pemuda Irian, Yoris Rawe-
yai. Dalam catatan Thamrin, pemberi dana di Maluku Utara adalah kroni Suharto yaitu
konglomerat Eka Cipta Widjaja dan Prajogo Pangestu.
"Keberangkatan KPP HAM Ambon harus mulai dari provokator-provokator itu, tangkap
orang-orang itu termasuk Eka dan Prajogo untuk diminta klarifikasi," ujarnya.
Untuk saat ini, hal yang perlu dilakukan adalah segera menghentikan kekerasan di Ambon,
kemudian mengirimkan pasukan perdamaian dan meletakkan dasar-dasar rekonsiliasi,
tambahnya.
Dia juga mendesak agar Wiranto yang pernah menjadi Panglima TNI dan kini Menko
Polkam, dipanggil oleh Panja DPR untuk mengklarifikasikan hal-hal tertentu. "Masa
17
batalyon tidak bisa mengamankan wilayah seluas 40 kilometer per segi," ujarnya.
Data Kontras
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Munir SH, Selasa
(18/1) hari ini kembali mengirim data-data tambahan mengenai keterlibatan sejumlah
orang
yang menjadi provakator kerusuhan bernuansa SARA di Maluku. "Pekan lalu summary
kasus kerusuhan Ambon sudah kami kirimkan kepada Presiden, Wapres, Ketua MPR, dan
Ketua DPR. Hari ini summary itu kami lengkapi," kata Munir, siang tadi.
Menurutnya, selain mengirim hasil temuan Kontras mengenai provokator kerusuhan Ambon
melalui kurier, pihaknya juga akan menjelaskan langsung hasil temuannya kepada para pe-
tinggi RI itu.
"Dengan Pak Amin (Ketua MPR. Red) kami sudah bertemu. Sedangkan dengan Pak Akbar
(Ketua DPR. Red) dijadwalkan pertemuan hari ini. Sementara dengan Gus Dur dan Mbak
Mega, biar mereka baca dululah hasil temuan kami, baru kami minta waktu untuk
bertemu,"
kata Munir.
Munir enggan mengungkap siapa saja yang terlibat menjadi provokator kerusuhan Ambon
karena menyangkut sejumlah nama. Ia juga enggan mengidentifikasi apakah yang terlibat
berasal dari kalangan sipil atau militer.
"Sejauh mana akurasi temuan Kontras, silakan pemerintah melacaknya. Kami telah mem-
bantu pemerintah dengan memberikan hasil temuan tersebut, dengan maksud pemerintah
bisa lebih arif dan mudah menyelesaikan masalah," ujarnya.
Peran Pemuka Agama
Sementara itu, Musyawarah Rujuk Sosial-Rekonsiliasi Masyarakat Maluku di Jakarta hari
ini selain dihadiri tokoh-tokoh dari Jakarta, hadir pula tokoh masyarakat Maluku.
Acara itu
semula akan dibuka Presiden Abdurrahman Wahid tapi kemudian digantikan Menteri
Agama Tolchah Hasan.
Menurut Amidan, hasil yang ingin dicapai dalam musyawarahtersebut di antaranya me-
wujudkan suatu kondisi dan rekomendasi dari majelis agama dan tokoh-tokoh masyarakat
Maluku untuk mengakhiri konflik antara umat dan menghentikan pertumpahan darah di
Maluku.
Ketika ditanya apakah tidak kunjung redanya kasus Maluku karena runtuhnya wibawa para
pemuka agama, Menag Tolchah Hasan mengatakan tidak demikian karena pemuka agama
sendiri wibawanya dirongrong oleh para provokator. Untuk itu Menag meminta agar
para
pemimpin agama hendaknya mampu membuktikan agama dan para pemukanya dapat me-
redam konflik.
"Para pemimpin agama dituntut mampu menyelesaikan persoalan berdasarkan masing-
masing agama. Kalau mereka tidak mampu menyelesaikan konflik maka generasi men-
datang tidak akanpercaya lagi terhadap agama dan para pemukanya," ujarnya. (S.post).
----------end----------
