Teman-teman Indoz-net semua, Kalau dalam berita terdahulu kiriman dari Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]> dimana Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang berbintang III [Letjen (Pol) Rusdihardjo)] menolak menjawab apakah Jenderal berbintang IV [(Pur) Feisal Tanjung] juga akan diperiksa dalam kaitan dengan kasus 27 Juli 1996, maka kiriman berita Yusuf-Henuk justru mengisahkan tentang begitu beraninya seorang jenderal berbintang II [Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah] mengkritik seniornya berbintang IV [Jenderal Wiranto] dimana ke- dua jenderal ini masih sama-sama aktif. Singkatnya, KAPAN KITA BISA MENYAKSIKAN SEORANG PRA- JURIT MELAWAN KOMANDANNYA YANG MENYURUH/MEME- RINTAH AGAR SI PRAJURIT MENEMBAK/MEMBUNUH RAKYAT INDONESIA YANG TIDAK BERSALAH? Selasa, 15 Februari 2000, SUARA MERDEKA Berita Utama Wiranto Merasa Gagal Membina Agus JAKARTA-Jenderal TNI Wiranto menanggapi peryantaan Pangdam Wirabuana Mayjen TNI Agus Wirahadikusumah agar ia sebaiknya mundur dan menjadi oposisi Golkar, merupakan hal yang tidak pantas diucapkan, karena hal itu bukan urusannya. Di samping itu, dia menyesal karena merasa gagal membina perwira seperti itu. "Jadi, menurut penilaian saya itu terlalu jauh ya. Saya bisa menyampaikan, kalau seorang panglima kodam menyampaikan hal seperti itu, ada empat hal yang tidak tepat,'' jelas Wiranto usai menyaksikan pengambilan sumpah Menko Polkam Ad Interin Surjadi Soedirdja di Bina Graha, Jakarta, kemarin. Keempat hal yang tidak tepat itu antara lain, Agus Wirahadikusumah sebagai pangdam tentu tidak perlu ikut campur langsung dalam masalah sistem politik nasional. "Dia mengurus saja kodamnya. Masalah ini sebenarnya urusan Panglima TNI atau mungkin KSAD. Urusan kodam kan cukup banyak dan memusingkan,'' jelasnya. "Kedua, saya pikir dia sangat gigih atau dalam visinya mempunyai suatu persepsi lebih baik militer tidak usah terlalu banyak mencampuri urusan-urusan politik. Itu konsep atau prinsip yang dianut. Tetapi saya melihat sepak terjangnya akhir-akhir ini justru lebih banyak masalah politik ketimbang masalah-masalah hankam,'' katanya lagi. "Saya kira yang kedua itu tadi masalah kosistensi. Kalau dia konsisten mengatakan seperti itu, dalam aplikasi seluruh kegiatan kita ya harus konsisten,'' tandasnya.. Gagal Membina Selanjutnya, kata Wiranto lagi, yang menyangkut TNI sendiri. "Saya pikir TNI harus tegas dalam membina, mengatur dan memilah-milah job description dari para perwiranya''. Harus sangat tegas untuk bisa memberikan suatu guidance, sehingga tidak ada kesimpangsiuran dalam merespons apa yang terjadi dalam lingkungannya. Sebab, berbagai respons dalam menanggapi kejadian-kejadian atau menanggapi permasalahan nasional tentu secara proporsional ada pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk. Dia juga menyatakan rasa kesedihannya dan merasa bersalah karena ikut bertanggung jawab dalam membina perwira-perwira seperti itu. "Dan saya merasa gagal karena ternyata para perwira yang saya bina dan saya didik mempunyai perilaku yang demikian,'' ujarnya. "Mengapa? Karena saya ini bintang empat masih aktif. Ada dua bintang dua masih aktif yang selalu memberikan sesuatu, entah itu kritikan, kecaman atau barangkali pandangan mengenai saya di muka umum. Karena itu, saya kira dilihat dari kode etik perwira itu sangat menyimpang. Dan saya kira, saya merasa gagal membina para perwira seperti itu,'' paparnya. Pangdam VII/Wirabuana Mayjen Agus Wirahadikusuma mengatakan, tidak sulit bagi Presiden untuk memberhentikan Menko Polkam Wiranto jika dia keras kepala. Presiden memiliki hak prerogatif yang dapat menerbitkan keppres untuk memberhentikan dan mengangkat pembantu-pembantunya yang dikehendaki. "Kalau saya sebagai pembantu Presiden, tentu dengan sikap lapang dada saya menerima keputusan untuk mengundurkan diri,'' katanya di Makassar, Jumat malam. (bu,A20-60k)