menurut pendapat saya, itu bukan tirani minoritas... namun kebesaran jiwa mayoritas untuk kebaikan seluruh anak bangsa NKRI...
salam, ananto 2013/6/23 Dedy Iskandar <[email protected]> > ** > > > Tanggal 22 Juni bagi umat Islam di Indonesia adalah hari yang sangat > bersejarah. Pada hari itu, sebuah gentlement agreement, perjanjian luhur > yang dibuat oleh tokoh-tokoh nasional, berhasil merumuskan sebuah tonggak > sejarah bagi cita-cita penegakan syariat Islam di Indonesia. Pada 22 Juni > 1945, tokoh-tokoh nasional yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha > Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terdiri dari Soekarno, Mohammad > Hatta, Mohammad Yamin, A.A Maramis, Haji Agus Salim, Abikoesno > Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, dan KH Abdul Wahid Hasjim, > menandatangani sebuah kesepakatan yang kemudian disebut dengan “Piagam > Jakarta”. > ** ** > Naskah Piagam Jakarta yang dilahirkan dari hasil konsensus bersama, dengan > mencurahkan segala pikiran dan tenaga, kemudian menjadi Mukaddimah > (Preambule) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mukaddimah ini kemudian > dibacakan oleh Soekarno pada sidang paripurna, 10 Juli 1945. Berikut isi > Mukaddimah UUD 1945 itu:**** > ** ** > Pembukaan**** > ** ** > “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh > sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak > sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan > kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dengan > selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang > negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.**** > ** ** > Setelah membacakan Mukaddimah yang mendasari UUD 1945 hasil rumusan > sidang, Soekarno mengatakan bahwa segenap pikiran para peserta sudah > terpenuhi dengan baik. “Masuk di dalamnya ketuhanan, dan terutama sekali > kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam,” ujarnya sambil > menyebut beberapa pikiran tentang nasionalisme, persatuan, kemanusiaan, > kemerdekaan dan keadilan sosial. Karena itu, kata Seokarno, panitia sidang > berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan dan > mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota BPUPKI.**** > ** ** > Allahyarham Mohammad Natsir menyebut Piagam Jakarta sebagai tonggak > sejarah tercapainya cita-cita Islam di bumi Indonesia. Umat Islam ketika > itu menyambutnya dengan suka cita, karena harapan untuk bisa menjalankan > syariat Islam yang diatur oleh negara akan bisa terlaksana. Tujuh kata > dalam Piagam Jakarta, yaitu: “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam > bagi pemeluk-pemeluknya”, adalah hadiah terbesar bagi umat Islam yang > memang memiliki cita-cita kemerdekaan dalam bingkai Islam.**** > ** ** > Jenderal Abdul Haris Nasution, dalam sebuah pidatonya mengatakan, “Dengan > hikmah Piagam Jakarta itu pulalah, selamat sentosa menghantarkan rakyat > Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, > berdaulat, adil, dan makmur,” ujarnya. A.H Nasution adalah jenderal yang > cukup disegani di kalangan angkatan darat, dan pelaku sejarah yang banyak > berhubungan dengan tokoh-tokoh nasional.**** > ** ** > Pada peringatan 18 tahun Piagam Jakarta, 22 Juni 1963 di Jakarta, Jenderal > Nasution menceritakan latarbelakang perjalanan bagi terciptanya suatu > kesepakatan nasional, gentlement agreement (perjanjian luhur), yang sesuai > dengan cita-cita Islam. Jenderal Nasution mengatakan, Piagam Jakarta muncul > di antaranya karena inisiatif para alim ulama yang mengirimkan surat berisi > usulan tentang bentuk dan ketentuan-ketentuan yang akan digunakan bagi > Indonesia merdeka. Surat yang dikirim oleh para ulama, dan tercatat dalam > arsip, ada sekitar 52 ribu surat dari seluruh Indonesia. Karena itu, > Jenderal Nasution mengatakan, “Bagaimanapun juga, Piagam Jakarta banyak > mendapat ilham daripada hikmah 52 ribu surat-surat dari alim ulama dan > pemimpin-pemimpin Islam,” jelas Nasution yang sudah mendapat gelar Jenderal > Besar dari pemerintah.**** > ** ** > Kalau kita melihat pada fakta sejarah, dimana santri dan kiai terlibat > dalam front-front jihad untuk mengusir penjajah, maka bisa dipastikan bahwa > 52 ribu isi surat yang dikirim oleh para alim ulama tersebut berisi > aspirasi agar negara yang nantinya merdeka, berdiri tegak dengan cita-cita > dasar penegakan syariat Islam. Apalagi, perjalanan hukum Islam di Nusantara > bukan hal yang baru. Banyak hukum-hukum adat pada masa lalu, yang > mengadopsi syariat Islam.**** > ** ** > Setelah Soekarno membacakan Mukaddimah UUD 1945, yang di antaranya berisi, > “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya“, > upaya-upaya untuk menghapus kata-kata tersebut terus berdatangan dari > kelompok non-Muslim. Salah satunya dari tokoh Kristen asal Maluku, > Latuharhary, yang menyatakan bahwa kalimat tersebut mengkhawatirkan bagi > pemeluk agama lain. Kekhawatiran Latuharhary disampaikan hanya selang > sehari setelah Soekarno membacakan Mukaddimah UUD 1945 tersebut. Soekarno > kemudian mengingatkan pada anggota sidang bahwa Preambule (Mukaddimah) itu > adalah suatu jerih payah antara golongan Islam dan kebangsaan. “Kalau > kalimat itu tidak dimasukkan, tidak bisa diterima oleh kaum Islam,” kata > Soekarno.**** > ** ** > Selain Latuharhary, seorang anggota Panitia Hukum Dasar yang menganut > ajaran kebatinan, Wongsonagoro dan Hoesein Djadjadiningrat, juga memprotes > soal kalimat yang memasukkan kewajiban syariat Islam tersebut. Mereka > mengatakan, kalimat tersebut seolah-olah adalah paksaan dari negara bagi > umat Islam untuk menjalankan syariat Islam. Protes mereka kemudian > dipatahkan oleh Soekarno, dengan menegaskan, “Anak kalimat itu merupakan > kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, yang hanya didapat > dengan susah payah.”**** > ** ** > Pada 15 Juli 1945, KH Wahid Hasyim (ayahanda Gus Dur) mengusulkan agar > presiden wajib beragama Islam. Usulan tersebut mendapat sambutan dari KH > Masjkur, yang mengatakan, jika ada kewajiban menjalankan syariat Islam, > maka presiden haruslah seorang Muslim. Usul ini awalnya ditolak oleh > Soekarno, dengan alasan bisa merusak kesepakatan yang sudah ditandatangani > pada 22 Juni tersebut.**** > ** ** > Penolakan oleh Soekarno membuat Abdul Kahar Muzakkir, salah seorang > penandatangan Piagam Jakarta berang. Sambil menggebrak meja, ia mengatakan, > “Supaya dari permulaan pernyataan Indonesia merdeka sampai kepada pasal di > dalam Undang-Undang Dasar itu yang menyebut-nyebut agama Islam atau apa > saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal itu!” sindirnya.**** > ** ** > Selain Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan tokoh Muhammadiyah > juga menyemprot Soekarno karena menolak usulan “presiden wajib beragama > Islam”. Ki Bagus mengatakan, ”Saya berlindung kepada Allah dari setan yang > merusak. Tuan-tuan, dengan pendek sudah kerapkali diterangkan di sini, > bahwa Islam itu mengandung ideologi negara. Maka tidak bisa negara > dipisahkan dari Islam. Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Muzakkir > tadi. Kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi nyata > negara ini tidak berdiri di atas Islam dan negara akan netral,” tegasnya.* > *** > ** ** > Perdebatan hari itu berlangsung buntu. Sampai keesokan harinya, Soekarno > yang mengaku tak bisa tidur lantaran itu, meminta kepada kalangan Kristen > untuk menerima usulan dari tokoh-tokoh Islam. ”Saya minta dengan rasa > menangis, rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara (kalangan Kristen, > pen) menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita,” pinta > Soekarno sambil mengatakan bahwa hal ini mungkin sangat berat bagi orang > Kristen, karena mengorbankan keyakinan mereka. Kesepakatan akhirnya dicapai > bulat. Diterima semua pihak. Usul agar presiden adalah orang Indonesia asli > yang beragama Islam dan kewajiban menjalankan syariat Islam disepakati.*** > * > ** ** > Namun, upaya menghapus keyakinan Islam dalam Mukaddimah UUD 1945 terus > dilakukan. Kelompok Kristen nampaknya masih terus keberatan dengan naskah > Piagam Jakarta. Mereka kasak-kusuk mencari dukungan, agar tujuh kata dalam > Piagam Jakarta yang berisi kewajiban menjalankan syariat Islam, bisa > dihapuskan. Mereka terus melakukan lobi-lobi politik, sampai-sampai tak ada > satu pun dari mereka (kalangan Kristen) hadir di Jalan Pegangsaan 56, > ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945, > dibacakan. Banyak yang tak tahu, bahwa sebelum Soekarno membacakan naskah > proklamasi, terlebih dulu dibacakan Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta > dibacakan oleh Dr Moewardi.**** > ** ** > Tokoh-tokoh yang hadir ketika Proklamasi Republik Indonesia dibacakan, > adalah: Mohammad Hatta, KH A Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, > Soekarjo Wirjopranoto, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Dr Radjiman > Wedyoningrat, Soewirjo, Ny. Fatmawati, Ny. SK Trimurti, Abdul Kadir (PETA), > Daan Jahja (PETA), Latif Hendraningrat (PETA), Dr. Sutjipto (PETA), Kemal > Idris (PETA), Arifin Abdurrahman (PETA), Singgih (PETA), Dr Moewardi, > Asmara Hadi, Soediro Soehoed Sastrokoesoemo, Djohar Noer, Soepeno, Soeroto > (Pers), S.F Mendoer (Pers), Sjahrudin (Pers). Sekali lagi, tak ada dari > kelompok Kristen yang hadir. Seharusnya, dalam suasana kemerdekaan dan > untuk menunjukkan rasa persatuan, kalangan Kristen hadir dalam pembacaan > naskah proklamasi tersebut. Apalagi, proklamasi itu disiarkan ke seluruh > pelosok negeri, bahkan ke luar negeri.**** > ** ** > Belakangan diketahui, para aktivis Kristen tidak hadir karena sibuk > kasak-kusuk melakukan konsolidasi dan lobi-lobi politik untuk meminta > penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Berkat lobi-lobi politik > kepada Mohammad Hatta dan pendekatan kepada tokoh-tokoh Islam yang dikenal > tegas seperti Ki Bagus Hadikusumo, dan sedikit ancaman bahwa rakyat > Indonesia Timur akan melepaskan diri jika kalimat dalam Piagam Jakarta itu > tetap ada, akhirnya kalimat “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam > bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan. Penghapusan itu terjadi hanya selang > sehari setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, yaitu pada 18 Agustus 1945. > **** > ** ** > Dalam hitungan kurang dari 15 menit seperti diceritakan oleh Hatta, tujuh > kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Setelah itu Hatta masuk ke dalam ruang > sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan membacakan empat > perubahan dari hasil lobi tersebut. Berikut hasil perubahan kemudian > disepakati sebagai preambule dan batang tubuh UUD1945 yang saat ini biasa > disebut dengan UUD 45:**** > ** ** > Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, > diganti dengan kata “Pembukaan”.**** > ** ** > Kedua, anak kalimat Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan UUD, diganti > dengan, ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.**** > ** ** > Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan > beragama Islam seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan > mencoret kata-kata “dan beragama Islam.”**** > ** ** > Keempat, terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 berbunyi, > “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai ganti dari, > “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan syariat > Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”**** > ** ** > Kesepakatan yang dihasilkan dari hasil peras otak dan pengorbanan tenaga > serta waktu dari para tokoh nasional, akhirnya bisa diubah hanya dalam > tempo singkat, 15 menit. Padahal, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta > adalah keinginan mayoritas umat Islam, dan telah disepakati sebelumnya pada > 22 Juni 1945 oleh perwakikan tokoh-tokoh nasional sebagai gentlement > agreement. Inilah yang disebut dengan makar jahat kelompok sekular dalam > menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Padahal, Piagam Jakarta inilah > tonggak awal dari upaya menegakkan syariat Islam di Indonesia.**** > ** ** > Inilah musibah terbesar bagi umat Islam di negeri ini. Ketua Umum Masyumi, > Prawoto Mangkusasmito, saat itu dengan sedih dan perih mengatakan, ”Piagam > Jakarta yang diperdapat dengan susah payah, dengan memeras otak dan tenaga > berhari-hari oleh tokoh-tokoh terkemuka bangsa ini, kemudian di dalam rapat > ”Panitia Persiapan Kemerdekan” pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam beberapa > menit saja dapat diubah? Apa, apa, apa sebabnya? Kekuatan apakah yang > mendorong dari belakang hingga perubahan itu terjadi?”**** > ** ** > Tokoh Masyumi lainnya seperti KH M. Isa Anshari dan Mohammad Natsir juga > merasakan keperihan serupa. Isa Anshari menyebut peristiwa itu sebagai > kejadian yang mencolok mata, yang dirasakan seperti ”permainan sulap” dan > “pat-gulipat politik” yang diliputi kabut rahasia. Sementara Natsir > mengatakan, penghapusan tujuh kata tersebut sebagai ultimatum kelompok > Kristen, yang tidak saja ditujukan kepada umat Islam, tetapi juga kepada > bangsa Indonesia yang baru 24 jam diproklamirkan. Natsir menegaskan, > peristiwa tanggal 18 Agustus 1945 adalah peristiwa sejarah yang tak bisa > dilupakan. ”Menyambut proklamasi tanggal 17 Agustus kita bertahmid. > Menyambut hari besoknya, tanggal 18 Agustus, kita istighfar. Insya Allah > umat Islam tidak akan lupa,” kata Natsir.**** > ** ** > Kisah di balik penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta adalah bukti > dari tirani minoritas, yang menelikung sebuah kesepakatan luhur bangsa ini. > Aksi telikung menelikung dan pat-gulipat politik, terus mereka lakukan > sampai hari ini, ketika umat Islam berusaha memperjuangkan aspirasi > penegakan syariat Islam. (AW/salam-online.com)**** > ** ** > Sumber: http://salam-online.com/**** > > > -- http://harian-oftheday.blogspot.com/ "...menyembah yang maha esa, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengasihi sesama..."
