memang urg geus jadi nagaraboneka 2011/2/22 Ii Sumirat <[email protected]>
> > > Sikuring neraskeun, sugan engke mah aya pilem2 anu latar sunda deui... ka > bioskop > > Ii Sumirat > > > http://entertainment.kompas.com/read/2011/02/21/00034890/Deddy.Mizwar.Biosko > p.Itu.Didikte.oleh.AS. > > Gonjang Ganjing Bea Film Impor > > Deddy Mizwar: Bioskop Itu Didikte oleh AS > > Senin, 21 Februari 2011 | 00:03 WIB > > JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor, sutradara dan produser Deddy > Mizwar mengatakan situasi heboh seputar pajak film impor adalah berawal > dari > > beredarnya surat Dirjen Pajak tanggal 10 Januari 2011. > > Seolah kita bangsa tempe, tidak berani > dengan bangsa barat. Bioskop itu didikte oleh AS Amerika Serikat - Deddy > Mizwar > > Ia menuturkan isi surat hanya menegaskan agar importir bayar pajak yang > benar > dan wajar sesuai undang-undang pajak yang berlaku. "Saya jadi bingung > dengan > MPA > (Motion Picture Association), kalau enggak mau masukin film kenapa jadi > heboh. Padahal mereka tidak mau bayar pajak secara benar dan wajar," > ujarnya > > dalam jumpa pers terkait kebijakan film nasional dan masalah pajak/bea film > > impor di Gedung Sapta Pesona, Kemenbudpar, Jakarta, Minggu (20/2/2011). > > Karena itu, lanjutnya, surat edaran bukan berisi kenaikan pajak. Deddy > mengatakan pernyataan MPA menyesatkan. "Ada yang mengadu domba antara > masyarakat > dan pemerintah. Negara ini ditekan oleh pedagang-pedagang barat," katanya. > Dalam > kesempatan tersebut hadir pula aktor dan sutradara senior Slamet Raharjo. > > Ia menuturkan pihak-pihak tersebut mencak-mencak dan mengancam tidak akan > memasukkan film impor ke Indonesia. "Seolah kita bangsa tempe, tidak berani > > dengan bangsa barat. Bioskop itu didikte oleh AS (Amerika Serikat)," > tuturnya. > > Ia menyayangkan bahwa malah orang Indonesia sendiri yang meributkan hal > tersebut. Deddy pun berujar akan siap menghadapi orang-orang tersebut. > "Bung Noorca (Massardi, jubir 21 Cineplex) keliru memberi informasi. Jangan > > sampai jadi pengkhianat bangsa," ujar Deddy. > Selain itu, Deddy juga mengatakan ada sistem perpajakan yang tidak adil > yang > > diberlakukan untuk film Indonesia. Karena film nasional dikenakan pajak > yang > > jauh lebih tinggi dibanding pajak film impor. > > "Film impor itu pajaknya cuma Rp 2 juta untuk satu kopi. Sementara film > nasional misalnya dengan biaya produksi Rp 5 miliar justru kena pajak bisa > Rp > 500 juta," tutur Deddy. > Jika satu film impor membuat 25 kopi, maka film impor tersebut hanya > terkena > > pajak sekitar Rp 50 juta saja. Angka ini sangat jauh lebih murah dibanding > kebijakan film impor di Thailand. Di Thailand, film impor dikenakan pajak > 30 > > juta per kopi. > > >
