Apakah yang Kita Harus Perlukan? Kamis, 02 April 2009 23:04:11 Oleh Abdurrahman Wahid* Kita sedang berada dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sedang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa sebentar lagi kita dapat mengatasi krisis yang ada. Di sini tampak, bahwa presiden kita itu telah salah memahami hakikat krisis kita dewasa ini. Ia tidak mengemukakan apa yang menjadi petunjuk dalam hal ini. Tetapi, kita dapat mengatakan, bahwa tindakan yang diambil pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan sudah kadaluarsa. Harga-harga tetap tinggi, orang-orang tetap tidak percaya kepada tindakan-tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi krisis.
Padahal sebenarnya penyelesaian terletak pada kemampuan ekonomi dan perdagangan untuk menyediakan lapangan kerja baru. Juga merubah peraturan perburuhan dalam perekonomian nasional dari yang sekarang ini. Itu adalah bagian dari krisis yang sedang kita hadapi. Pembenahan itu akan terwujud apabila ada kepercayaan yang kuat dari masyarakat kepada pemerintah. Berbicara tentang krisis itu sendiri, kita melihat perlu adanya gradasi pemecahan masalah bagi kaum masyarakat yang berbeda-beda. Jadi tidak benar, jika pemecahan yang sama bagi persoalan berbeda yang dihadapi masyarakat yang beragam. Hal ini yang tampaknya belum juga disadari oleh para pengambil keputusan di negri kita. Bahwa masyarakat kita memiliki pendapatan yang berbeda-beda dengan kebutuhan bermacam-macam. Isi jawabannya itu-itu saja. Sikap ini adalah akibat saja dari keputusan untuk hanya menerima `kebenaran' satu pihak saja. Padahal kebutuhan seorang penanam modal dari keperluan seorang konsumen, tentu berbeda. Kalau disamakan juga, maka akan hilang kepercayaan orang akan kemampuan pemerintah memecahkan masalah yang rumit. Dalam sebuah skala besar yang melibatkan berbagai pihak, tentunya sisi yang berbeda-beda itu akan memerlukan sejumlah pemecahan yang berlain-lain pula. Hal di atas itulah yang sering penulis lihat dalam `pemecahan-pemecahan' yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang berbeda pendapat, antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian diperlukan kesadaran akan pentingnya perbedaan. Halnya sama dengan pemilihan Presiden di Amerika Serikat dewasa ini. Ketika Barack Obama mengemukakan jawaban-jawabannya atas berbagai masalah. Ia tidak melihat adakah jawaban-jawaban itu menyangkut bidang-bidang yang berlainan satu dari yang lain. Prinsip yang dikemukakan hanya satu, yaitu akan ada pusat-pusat komunikasi diantara para pengambil keputusan. Berbeda dari McCain yang sudah memberikan jawaban rinci mengenai masalah-masalah yang perlu dibahas, maka pada dasarnya Obama hanya menjanjikan adanya pusat-pusat komunikasi itu. Bagaimana dan antara siapa saja komunikasi itu dilakukan tentu bergantung kepada siapa saja yang akan turut serta dalam proses tersebut. Hal itu berarti, bahwa Obama belum mengeluarkan rincian komunikasi itu. Melainkan baru mengatakan adanya kebutuhan akan komunikasi tersebut. Ini adalah sikap yang benar, yang harus dipegang teguh oleh mereka yang akan mengangkat para pembantu dekatnya, karena di masa kampanye belum ketahuan siapa yang akan diangkat memegang jabatan apa dalam pemerintahan setelah selesai proses pemilihan presiden itu sendiri. Tetapi, karena kita tidak mengetahui `keharusan' menghubungkan antara keputusan-keputusan yang harus diambil dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dengan sendirinya lalu tampak bahwa Barack Obama sering kali disalahkan orang, karena tidak berterus-terang sejak awal proses. Kematangan pandangan diperlukan dalam hal ini, dan ini juga berlaku bagi diri kita sebagai pengamat dan pemerhati. Hal-hal seperti inilah yang harus dipegangi dalam kita mengamati perkembangan keadaan, baik mengenai negeri kita maupun negeri lain. Pada saat ini Menkeu Sri Mulyani mengira hanya ada satu pemecahan saja bagi bermacam-macam masalah keuangan yang sedang kita hadapi. Antara diri kita sebagai konsumen disamakan saja olehnya dengan kedudukan sebagai pelaku spekulan. Inilah yang sebenarnya tidak boleh terjadi kalau kita memang berpikiran lengkap tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Jawaban-jawaban yang diberikan haruslah berbeda-beda dari satu ke lain masalah. Kalau ini tidak disadari, maka Presdien yang `harus' memakai pertimbangan itu dalam pengambilan kebijakan, tentu akan bertindak salah pula. Sikap menyalahkan ini akan hilang jika kita tahu, bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya pihak dalam pengambilan keputusan itu. Tentu masih harus disediakan tempat bagi keikutsertaan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bukankah ini sangat penting? Tanpa menyadari hal ini, tentu kita akan mengambil sikap salah, bukan? Jakarta, 30 Oktober 2008 [Non-text portions of this message have been removed]
