Ekonomi Neoliberal Mengancam
TOLAK BOEDIONO - Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAMMI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Jakarta, Selasa (12/5). Mereka menolak Boediono tampil sebagai cawapres
pendamping SBY dalam pilpres mendatang. (Suara Karya/Andry Bey)
Rabu, 13 Mei 2009
JAKARTA (Suara Karya): Masa depan ekonomi nasional menjadi pertaruhan dengan
tampilnya Boediono sebagai cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
di arena pilpres mendatang. Sebab, Boediono dikenal sebagai figur penganut
paham ekonomi neoliberal.
Artinya, jika pasangan SBY-Boediono tampil sebagai pemenang pilpres, ekonomi
nasional niscaya makin jauh dan makin dalam berorientasi neoliberal. Kenyataan
itu merisaukan karena ekonomi liberal sangat pro pasar dan menafikan
kebijakan-kebijakan pro rakyat.
Demikian rangkuman pendapat ekonom Ichsanuddin Noorsy dan Direktur Institute
for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika terkait
isu cawapres pendamping SBY yang hampir pasti merujuk pada sosok Boediono.
Mereka dihubungi secara terpisah, kemarin, di Jakarta. Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi juga turut menyoroti isu ini.
Sementara itu, kemarin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.
Mereka tegas menolak Boediono tampil sebagai cawapres. Mereka menilai, sebagai
figur yang dikenal berpaham ekonomi neoliberal, Boediono sulit diharapkan bisa
membawa perbaikan terhadap kehidupan ekonomi nasional.
Menurut Ichsanuddin Noorsy, ekonomi nasional niscaya amburadul jika figur
penganut paham ekonomi neoliberal seperti Boediono menempati posisi amat
strategis dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah. Terlebih lagi SBY
sendiri kemungkinan besar memberi keleluasaan bagi pendampingnya dalam
menggariskan kebijakan di sektor ekonomi.
Walhasil, jika SBY dan Boediono berduet sebagai capres dan cawapres--serta
andai pasangan tersebut memenangi pilpres mendatang--kebijakan ekonomi nasional
ke depan ini niscaya makin berorientasi neoliberal yang dikenal pro pasar.
Pemerintah, kata Noorsy, sulit diharapkan menerapkan kebijakan-kebijakan pro
rakyat.
"Yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan berorientasi neoliberal bukan rakyat
Indonesia, melainkan kepentingan dan kekuatan ekonomi asing," ujar Noorsy.
Noorsy mengingatkan, selama ini saja hampir semua proyek besar di Indonesia
dikuasai asing, sementara usaha yang dilakoni anak bangsa sulit sekali bisa
berkembang. Itu terjadi karena kebijakan di sektor ekonomi nasional
dikendalikan figur penganut ekonomi neoliberal di kabinet.
"Jadi, jika kepemimpinan nasional ini diduduki duet SBY-Boediono, jangan pernah
berharap kehidupan ekonomi yang diamanatkan konstitusi bisa tegak," kata Noorsy.
Menurut dia, dampak positif bagi dunia internasional akan lebih terlihat jika
pasangan itu memimpin Indonesia. Pencabutan subsidi, perdagangan bebas yang
aturannya diserahkan kepada pasar, serta tumbuhnya pasar uang dan pasar modern
di Indonesia akan terjadi. Namun, bukan Indonesia yang akan menikmati hasil
dari kebijakan yang terlihat positif tersebut, melainkan negara lain seperti
Jepang dan Amerika Serikat.
"Pasar Indonesia akan dipenuhi oleh barang-barang dari luar negeri karena
karakter perekonomian neoliberalisme yang dianut Boediono yang secara otomatis
akan menggerus pelaku usaha dalam negeri karena akan kalah bersaing, baik dari
segi kualitas maupun harga," ujar Noorsy.
Hampir senada, Ahmad Erani Yustika menyatakan, duet capres-cawapres
SBY-Boediono membuat roda ekonomi nasional sulit menjadi lebih baik dan
menyejahterakan rakyat banyak. "Saya meyakini pola ekonomi neoliberalisme yang
dijalankan pemerintah selama empat setengah tahun terakhir akan berlanjut kalau
saja duet SBY-Boediono tampil sebagai pemenang pilpres mendatang," ujarnya.
Menurut Yustika, di bawah pemerintahan SBY-Boediono, pertumbuhan ekonomi
nasional hampir pasti tidak berpijak pada sektor-sektor padat karya dan
tradable seperti pertanian. "Konsekuensinya, masyarakat miskin akan makin
miskin dan kelompok kaya bertambah kaya," katanya.
Di lain pihak, Sofjan Wanandi mengatakan, SBY dan Boediono tidak cocok
berpasangan memimpin pemerintahan yang tengah menghadapi krisis global.
Pasalnya, mereka berdua sama-sama lamban dalam mengambil keputusan maupun
bertindak, di samping lembek dalam menghadapi tekanan asing.
"Yang diperlukan sekarang ini adalah pemimpin yang berani mengambil kebijakan
terobosan di bidang ekonomi untuk menghadapi tekanan krisis," kata Sofjan.
Menurut dia, saat dunia dihadapkan pada kesulitan akibat krisis global,
Indonesia memerlukan duet pemimpin yang tangkas dan cepat dalam bertindak. Jika
tidak, Indonesia niscaya ketinggalan dalam mengatasi krisis maupun dalam
menyikapi perkembangan yang makin cepat.
Boediono sendiri, menurut Sofjan, hanya teknokrat yang tidak didukung parpol.
Meski kemampuannya dalam sektor keuangan tak diragukan, katanya, Boediono
niscaya akan kesulitan dalam memimpin kabinet yang diisi oleh menteri-menteri
berlatar belakang parpol.
"Itu berarti, pemerintahan SBY-Boediono--jika mereka menang dalam pilpres--akan
sulit pengambil keputusan strategis bagi bangsa, khususnya di bidang ekonomi,"
kata Sofjan. (Bayu/Indra)
[Non-text portions of this message have been removed]
