Dokumen asli BLBI hilang Kejaksaan Anggap KPK Tak Sanggup Bongkar Kasus BLBI ..
JAKARTA - Kejaksaan Agung menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan sanggup membongkar kembali kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (KLBI/BLBI). Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, dirinya bahkan pernah mendengar jika KPK tidak akan membongkar lagi kasus pengucuran kredit sebesar Rp 144 triliun pada 1998 itu. Marwan menuturkan, Ketua KPK Antasari Azhar dalam rapat koordinasi penanganan korupsi antara Kejaksaan, KPK, dan, Kepolisian RI di Markas Besar Polri beberapa waktu lalu pernah mengatakan kasus BLBI tak akan dibuka lagi demi memberi kepastian hukum. "Pak Antasari hanya akan menjelaskan berapa uang negara yang diselamatkan," kata Marwan dalam rapat konsultasi kasus KLBI/BLBI antara Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat di gedung MPR/DPR kemarin. KPK mengambil alih kasus BLBI sejak Kejaksaan tak lagi menangani kasus itu. Pada Oktober 2008, kedua lembaga bertemu dan melakukan gelar perkara. KPK pun membentuk empat tim untuk meneliti kasus BLBI yang ditangani Kejaksaan. Keempat tim masing-masing bertugas antara lain meneliti kasus yang telah diputus di pengadilan, kasus yang dihentikan karena diterbitkannya surat keterangan lunas, serta kasus yang dihentikan saat penyidikan. Dan tim terakhir meneliti kasus yang diserahkan ke Menteri Keuangan. Jaksa Agung Hendarman Supandji menambahkan, kendati KPK telah membentuk tim, hingga kini belum satu pun kasus yang dibongkar lagi oleh KPK. Menurut dia, siapa pun yang hendak membongkar kembali kasus BLBI pasti akan terbentur sejumlah aturan yang menjadi payung hukum penyelesaian utang BLBI di luar pengadilan. Misalnya, kata dia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Ketetapan MPR Nomor X Tahun 2001, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang dikenal sebagai Release and Discharge. "Kalau mengejar dari sisi pidana kasus yang ditangani Kejaksaan, saya kira itu wasting time," ujarnya. Dalam kesempatan itu, DPR juga mempertanyakan dokumen asli kasus KLBI dan BLBI. Sebab, menurut Dradjad H. Wibowo, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, beberapa pihak terkait saat ditanyai soal ini menjawab bahwa dokumen kasus BLBI telah hilang. Hendarman mengatakan lembaganya hanya menerima salinan dokumen KLBI/BLBI berupa fotokopi yang dilegalisasi untuk perkara yang maju ke persidangan. Saat dihubungi terpisah, KPK memastikan masih terus mencari unsur korupsi dalam kasus BLBI. "Bahkan, jika Kejaksaan menghentikan penyelidikan BLBI, akan tetap kami lanjutkan," ujar Wakil Ketua KPK Bibit Samad. "BLBI merupakan kasus yang kompleks dan terdiri atas banyak kasus." Karena itu, menurut Bibit, pencarian dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dihentikan begitu saja. "Butuh proses panjang untuk kasus ini," ujar dia. ANTON SEPTIAN | FAMEGA SYAVIRA http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/05/14/Nasional/krn.20090514..165236.id.html DPR Pertanyakan Dokumen Asli Kasus BLBI, Presiden SBY Terimah Suap 100 Milyar May 13, 2009 SEKIAS INDONESIA- DPR mempertanyakan status dan keberadaan dokumen asli terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Padahal, dokumen itu diduga merupakan kunci penyelesaian kasus yang sudah merugikan negara hingga Rp700 triliun itu. “Ini memang saya melihat bahwa BLBI ini bukan hanya sejarah kelam kebijakan ekonomi melainkan juga sejarah kelam dokumentasi negara kita. Masak iya, semuanya angkat tangan ketika ditanya soal dokumen. Bagaimana sebuah kasus senilai ratusan triliun bisa menguap hanya karena dokumen fotocopy. Kejaksaan juga tidak bisa menuntut bila dokumennya fotocopy-an,” tukas anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus KLBI dan BLBI dari Fraksi PAN, Dradjad Wibowo dalam rapat konsultasi antara tim dengan Jaksa Agung RI Hendarman Supandji di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (13/5). Ia menegaskan agar ke depan pemberian sanksi terhadap keteledoran pengelolaan dokumen negara harus diperberat. Sehingga, kasus serupa tidak akan terjadi dan tidak menjadi modus operandi pihak-pihak tertentu. Sementara itu Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan pihaknya tidak bisa mempidanakan suatu kebijakan, dalam hal ini penerbitan MSAA dan SKL. Kejaksaan hanya bisa mempidanakan bila diketahui ada delik penyuapan. “Kejaksaan sendiri kesulitan menelusuri delik suap itu karena ini adalah kebijakan. Terlebih kasus ini sudah lama terjadi dan tidak ada barang buktinya,” ungkap Hendarman. Ia menambahkan sesuai dengan jawaban Presiden tertanggal 1 April 2008 pada rapat interpelasi DPR mengenai kasus KLBI dan BLBI, Kejaksaan Agung telah menyerahkan penanganan delapan obligor yang belum membayar kepada Menteri Keuangan. Delapan obligor tersebut adalah, Bank Deka, Bank Central Dagang, Bank Centris, Bank Orien, Bank Dewan Rutji, Bank Arya Panduarta, Bank Pelita, dan Bank Aken. “Selanjutnya, yang berwenang untuk melakukan pencekalan terhadap delapan obligor ini adalah Menteri Keuangan,” imbuhnya. Penyerahan tersebut, lanjutnya, didasarkan pada surat Jaksa Agung Nomor: R-043/A/FD.1/08/2008 tanggal 5 agustus 2008 dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen pada 11 Agustus 2008, untuk dilakukan penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement). Kemudian dilakukan ekspose dengan Menteri Keuangan pada 17 September 2008. Sementara itu Beberapa bulan yang lalu Ade Nasution Anggota DPR RI Mengatakan Presiden SBY terimah Suap dari Obligor BLI sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus milyar),Namun pemerintah tidak tertarik untuk selesaikan Kasus tersebut. DPR Sebagai kontrol kerja Pemerintah bisa dikatakan mandul,SBY harusnya ditarik kehukum,jika benar Presiden SBY Menerima Suap dari obligor BLBI (MI/Tammo) http://sekilasindonesia.com/2009/05/dpr-pertanyakan-dokumen-asli-kasus-blbi-presiden-sby-terimah-suap-100-milyar/ [Non-text portions of this message have been removed]
