KISAH PERCIKAN Air di Dulang
SBY mengkritik keras pejabat dan keluarganya yang berbisnis. Padahal,
keluarganya sendiri tidak steril dari bisnis. Menepuk air di dulang, memercik
muka sendiri.
EDHIE Baskoro Yudhoyono baru selesai menempuh pendidikan diplomanya di Curtin
University of Technology, Perth, Western, Australia, 26 Februari 2005, ketika
keluarga Cikeas menggelar rapat keluarga untuk membahas masa depan putra bungsu
SBY itu. Materi pembicaan seputar keinginan Ibas—demikian sapaan lajang
kelahiran Bandung, 24 November 1980 itu—untuk menerapkan dua gelar diploma yang
diraihnya selama tujuh tahun, Bachelor of Commerce Finance dan Electronic
Commerce, ke dunia kerja.
Namun, pembicaraan yang berlangsung serius tapi santai itu menemui jalan buntu.
Posisi SBY sebagai presiden membuat mereka kesulitan mencari kata temu untuk
menentukan bisnis apa yang cocok untuk Ibas. SBY dan anak-istrinya tentu tidak
bisa sembarangan melakukan bisnis. “SBY sangat memahami hal itu,” ujar sumber
di lingkungan keluarga Cikeas kepada Indonesia Monitor, pekan lalu.
Alhasil, obrolan keluarga yang diselingi hidangan singkong goreng, jajanan
pasar, dan teh manis itu pun tidak menghasilkan putusan apapun. Sebagai kepala
keluarga, SBY berusaha membesarkan hati putra kesayangannya itu. “Nggak usah
buru-buru. Insya Allah, nanti pasti akan ada jalan,” ujar SBY, seperti
diungkapkan sumber.
Hingga suatu hari, masih menurut sumber, kegalauan keluarga Cikeas itu sampai
ke telinga seorang konglomerat pemilik usaha food manufacture, salah satu
produknya adalah kopi bubuk kemasan merek terkenal. Selama ini, pengusaha
keturunan itu sudah kenal dekat dengan keluarga Cikeas. “Dia menawarkan diri
untuk mendidik Ibas berbisnis,” ungkapnya.
Mendapat tawaran seperti itu, SBY tak serta-merta menyetujuinya. Bahkan,
menurut sumber, ia terlihat keberatan. Namun, tidak demikian dengan Kristiani
Herrawati. Istri SBY yang biasa disapa Ani Yudhoyono itu, menurut sumber,
terlihat merespon tawaran tersebut. SBY pun akhirnya setuju, tapi dengan
catatan: bisnisnya tidak terkait dengan bisnis pemerintah.
Meski diperbolehkan berbisnis, namun Ibas diminta untuk melanjutkan sekolah
dulu di tingkat master. Secara kebetulan, Agus Harimurti, sang kakak yang dinas
di militer, juga akan melanjutkan studi. Mereka sama-sama memilih Nanyang
Technological University (NTU) Singapura sebagai tujuan studi. Bedanya, Agus
mengambil master di bidang Strategic Studies di Institute of Defence and
Strategic Studies, sementara Ibas gelar M.Sc International Political Economy di
S Rajaratnam School of International Studies NTU.
Sekitar 1,5 tahun mereka berhasil menyelesaikan studinya masing-masing. Agus
kembali berdinas di militer, tepatnya di Yonif Linud 305/Tengkorak, Kostrad,
sementara Ibas mulai menyiapkan bisnisnya. Untuk mendalami bisnis yang bakal
digeluti, suatu hari Ibas diajak jalan-jalan ke beberapa negara di Eropa dan ke
Cina.
Saat itu, menurut sumber, sempat terjadi ketegangan antara SBY dan Ani. Sebab,
SBY tidak tahu Ibas sedang jalan-jalan ke luar negeri. “SBY lantas meminta Ibas
untuk segera kembali ke Indonesia. Dia tidak ingin ada omongan orang, Ibas
jalan-jalan sama konglomerat ke luar negeri. Dia sangat menjaga posisinya
sebagai presiden,” ungkapnya.
Beruntung, kepergian Ibas tidak sampai memunculkan kontroversi. Rencana
menjalankan bisnis pun segera direalisasikan. Langkah pertama adalah menentukan
core bisnis yang akan digarap mereka. Sesuai syarat dari ayahnya, Ibas dan
“suhu bisnisnya” sepakat memproduksi biskuit dengan merek dagang Bisco di bawah
bendera PT Gala Pangan.
Setelah itu, mereka mencari lokasi pabrik. Yang dipilih sebagai basis usahanya
adalah kawasan industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sekitar 35 km
arah timur Jakarta, tepatnya di Jalan Industri IV Blok PP-3.
Menurut sumber, lokasi PT Gala Pangan berada di bagian belakang kawasan
industri Jababeka. Jalanan masuk ke lokasi dulunya rusak parah. “Namun, setelah
tahu di situ dibangun pabrik milik Ibas, pihak pengelola Jababeka langsung
meng-hotmix jalan menuju kawasan tersebut,” tuturnya.
Tak hanya aspal hotmix. Sesuai kebutuhan, pabrik dengan omzet 1-2,5 juta dolar
AS itu membutuhkan gas LPG dalam jumlah banyak untuk mengaktifkan pengovenan.
Saat itu, pipa gas LPG belum masuk kawasan itu. “Tak selang lama, pipa gas
dibangun masuk ke kawasan tersebut,” ujarnya.
Kini, PT Gala Pangan sudah berproduksi. Dengan memperkerjakan karyawan sebanyak
150 orang, biskuit produk Gala Pangan dilempar ke pasar ekspor, meliputi
pasar-pasar utama di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa Barat, Eropa Timur,
Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Oceania.
Ketika Indonesia Monitor berkunjung ke pabrik tersebut, Jumat (12/6) pagi,
suasana masih terlihat sepi. Lokasi PT Gala Pangan cukup mewah dan strategis.
Dibanding pabrik-pabrik lain di kawasan tersebut, Gala Pangan tampak istimewa.
Pagarnya bagus, halamannya luas, dan bangunan gedungnya terlihat rapi. Terletak
di sebuah pertigaan Jalan Industri Selatan IV dan Jalan Industri Selatan V,
pabrik Gala Pangan terbagi dalam tiga bagian utama, yakni di bagian depan untuk
kantor, bagian sisi kiri dan kanan untuk produksi dan gudang. Halaman parkir
cukup luas.
Namun, yang paling istimewa adalah saat pabrik tersebut akan dibangun.
“Peletakan batu pertama oleh Pak SBY,” ujar seorang sekuriti PT Gala Pangan
kepada Indonesia Monitor. Dia menuturkan, pabrik kue tersebut memang milik
Ibas. Pada awal-awal produksi, Ibas sering datang ke pabrik tersebut.
Tapi, menurut dia, akhir-akhir ini Ibas jarang berkunjung. “Pak Ibas sudah lama
tidak ke sini. Sejak maju sebagai caleg, dia jarang ke sini, mungkin sibuk,”
ujarnya. Dalam ingatannya, Ibas terakhir datang ke pabriknya sekitar lebaran
haji tahun lalu. “Itu pun hanya sebentar,” imbuhnya.
Menurut sekuriti yang namanya dirahasiakan, ia tidak tahu mengapa Ibas jarang
berkunjung ke pabrik miliknya. “Sepengetahuan saya, Pak Ibas masih menjadi
komisaris di sini. Sebab dulu sebelum maju jadi caleg, dia sering datang ke
sini, sekarang saja yang agak jarang,” lanjutnya.
Keterlibatan Ibas dalam bisnis biskuit secara implisit dibenarkah oleh Staf
Khusus Ibu Negara Ani Yudhoyono, Nurhayati Ali Assegaf. Awalnya, Wasekjen
Partai Demokrat itu tidak mau mengaku soal bisnis Ibas. “Saya nggak tahu, jujur
saya nggak tahu,” ujar Nurhayati kepada Indonesia Monitor, Kamis (11/6).
Setelah ddesak, akhirnya ia mengakui, meski tidak yakin. “Jujur saya nggak tahu
kalau Mas Ibas punya pabrik itu. Saya memang pernah dengar Mas Ibas, kalau
nggak salah, berbinis kue kering. Itu kalau nggak salah ya. Tapi, pastinya
saya nggak tahu bisnis apa. Yang saya tahu, Mas Ibas di politik,” paparnya.
Namun, kalau pun benar berbisnis, menurut Nurhayati, tidak ada salahnya, karena
bisnis yang digeluti adalah di sektor swasta dan tidak terlibat kerjasama
dengan perusahaan BUMN maupun BUMD. “Apa salahnya anak presiden berbisnis,”
gugatnya.
Argumen Nurhayati didukung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie.
Menurutnya, yang dimaksud larangan berbisnis, seperti yang pernah dilontarkan
SBY, adalah berbisnis dengan mengambil dana APBN.
“Itu konkretnya. Kalau ada anak pejabat berbisnis, punya pabrik, punya industri
yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan APBN, ya
boleh-boleh saja kan,” ujar Marzuki Alie kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).
Lantas, siapa yang “ditembak” SBY dengan pernyataannya? “SBY tidak meng-address
kepada seseorang. Dia menyatakan bahwa pemerintahan 2009-2014, saya dan Pak
Boediono Insya Allah bebas conflict of interest,” tegasnya.
Benarkah? Tanyakan saja pada hotmix, pipa gas LPG, dan batu pertama yang
diletakkan SBY di pabrik kue kering milik putra bungsunya itu.
■ Sri Widodo, Moh Anshari
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2473&Itemid=33
Telunjuk Sendiri Mengarah ke Hidung
Kritik SBY agar pejabat dan keluarganya tidak berbisnis ditertawakan banyak
pihak karena ia seperti menuding ke muka sendiri.
KETUA Pedoman Indonesia, Fadjroel Rachman, misalnya, melihat justru keluarga
SBY yang sedang membangun kerajaan baru, yakni kerajaan kolusi dan nepotisme.
“Bu Ani memasukkan saudaranya jadi pejabat BNI. Ada yang berbisnis dan
lain-lain,” ujar Fadjroel kepada Indonesia Monitor, Kamis (11/6).
Pengangkatan direksi BUMN, kata dia, juga tidak melalui fit and proper test di
DPR, tapi di tangan Meneg BUMN. “Dan kita tahu siapa saja orang-orang yang
sekarang jadi direktur BUMN itu. Rata-rata adalah orang dekat Istana. Ini
nepotisme jenis baru,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra Permadi menilai, SBY bersikap munafik saat melontarkan
kritik yang mengarah ke JK. “Kenapa waktu itu dijadikan wakil presiden. Padahal
dia sudah tahu bahwa JK itu seorang pedagang atau saudagar. Itu kemunafikan
SBY,” ujar Permadi kepada Indonesia Monitor, Jumat (12/6).
Anggota DPR dari PDIP Hasto Kristiyanto juga menuding SBY tidak sinkron antara
ucapan dan tindakannya. Makanya, ketika SBY melaporkan kekayaannya sekitar Rp 7
miliar, Hasto menilai SBY tidak jujur. “Pak SBY melaporkan kekayaannya hanya Rp
6 miliar, sementara dana kampanye anaknya saja sampai Rp 7 miliar. Untuk bikin
atribut Ibas, dalam hitung-hitungan saya, bisa sampai Rp 7 miliaran,” ungkap
Hasto kepada Indonesia Monitor, Jumat (12/6).
Dia curiga, saat ini diterapkan sistem setoran ke atasan. Jadi, pejabat-pejabat
di BUMN yang jadi kepanjangan tangan biasa menyetor. “Kemarin saja, ada
perusahaan sekelas al-Barokah bisa menyumbang sampai Rp 5 miliar. Jadi, memang
dalam pemerintahan berbasis neolib, pasti mendasarkan diri pada transaksi
kepentingan,” tegasnya.
Tim Sukses JK-Wiranto, Indra J Pilliang menilai, pernyataan SBY itu sebenarnya
diarahkan ke timnya sendiri. “Saya kira pernyataan itu menunjukkan
ketidakmampuan SBY dalam memerintah selama 4,5 tahun ini. Selama menjadi
presiden, SBY tidak mampu mengeluarkan aturan-aturan yang menghalangi
kongkalikong antara penguasa dan pengusaha, termasuk keluarganya,” ujar Indra
kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).
Pengamat politik Universitas Paramadina, Bima Arya Sugiarto, melihat kritik SBY
sebagai upaya untuk mengingatkan kepada publik bahwa ada perdebatan yang dulu
belum tuntas soal dwifungsi, yakni politisi dan pebisnis. “Kalau kemudian ada
efeknya ke capres lain terutama JK, mungkin saja terjadi karena orang akan
mengaitkaitkan,” ujar Bima Arya kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).
Ketika SBY melontarkan isu tersebut, kata Bima, tentu sudah menghitung
risikonya. “Kalau salah menghitung bisa menjadi bumerang. Mungkin SBY sudah
menghitung bahwa serangannya akan berbalik ke dia. Bisa menjadi bumerang kalau
tidak ada konsistensi di situ,” tuturnya.
Direktur LRI Johan Silalahi menambahkan, selama ini beredar wacana bahwa
seorang jenderal punya privilege khusus untuk putranya masuk ke TNI. “Ini
seperti menepuk air di dulang memercik muka sendiri. Capres yang lain bisa
mempertanyakan apakah putra SBY masuk militer karena prestasi yang fair, karena
lolos kompetisi dan seleksi yang ketat, atau karena bapaknya jenderal. Itu kan
bisa juga diungkap oleh capres yang lain,” tutur Johan kepada Indonesia
Monitor, Selasa (9/6).
Sementara, peneliti LP3ES Fajar Nursahid menduga, kritik SBY merupakan janji
untuk melaksanakan clean governance. “Tapi sebenarnya dia sudah mulai terjebak
pada situasi yang kemudian bermain agak keras. SBY tampak kemudian meninggalkan
catur dia yang dipersepsikan sebagai presiden yang kalem dan santun,” ujar
Fajar kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).
■ Sri Widodo, Moh Anshari
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=2474&Itemid=33
Main Fiber Optik Gandeng Bos Batik
Tak hanya Ibas, keluarga SBY yang terlibat bisnis. Adik bungsu Ani Yudhoyono
juga mulai melebarkan sayap usahanya. Menggandeng PT Kereta Api dan PLN.
SEBUAH kantor dua lantai bergaya minimalis di Jalan Tomang Raya No 43 Jakarta
Barat, Kamis (11/6) sore itu terlihat sepi. Hanya ada dua mobil teronggok layu
di pelataran parkir yang baru saja tersapu hujan. Tanpa plang nama, tak ada
yang menyangka jika kantor bercat abu muda itu adalah kantor pusat PT Power
Telecom (PowerTel).
Padahal, di perusahaan penyelenggara jasa akses internet (internet service
provider) itu terdapat nama besar: konglomerat klan Tjokrosaputro. Selain
keluarga taipan pemilik PT Batik Keris itu, ada juga Hartanto Edhie Wibowo,
adik kandung Ibu Negara Ani Yudhoyono. Klan Tjokrosaputro diwakili oleh
pewaris tahta bisnis, Dicky Tjokrosaputro, yang duduk sebagai direktur utama.
Sementara, Hartanto didapuk jadi komisaris utama.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Tak sekadar nama besar, perusahaan yang didirikan pada tahun 2004 itu juga
bermodal besar. Seperti tercantum di lembar prospektus, PowerTel bermodal awal
Rp 1,5 triliun, dengan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 247,5
miliar (66 persen) yang dimiliki PT Powercom Indonesia dan Rp 127,5 miliar (PT
Power Network) atau 34 persen. Di Powercom Indonesia, Hartanto duduk sebagai
direktur utama.
Meski berkantor ‘minimalis’, fasilitas untuk karyawan PowerTel lumayan juga.
Lihat saja, di daftar kendaraan operasional, terdapat 9 unit mobil Aphard
(keluaran tahun 2005-2008), 3 unit Mercedes Benz (2008), 1 unit Toyota Land
Cruiser (2005), dan 1 unit Toyota Kijang (2007). Ke-14 mobil tersebut terdaftar
atas nama PT PowerTel.
Selain berkantor pusat di Tomang, PowerTel juga memiliki dua kantor lain. Yakni
kantor operasional di Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 25th Floor,
Sudirman Central Business District, Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta, dan
kantor cabang di Komplek Ruko Beteng Blok B6-B7, Kedunglumbu, Pasar Kliwon,
Solo, Jawa Tengah.
Dengan nama besar, modal besar, dan fasilitas menjanjikan, PowerTel juga
bercita-cita besar. PowerTel mengklaim sebagai perusahaan Indonesia pertama
yang mengkhususkan diri di bidang kontruksi jaringan backbone (utama) yang
menyediakan jaringan operator telekomunikasi.
Untuk mendukung percepatan infrastruktur, PowerTel menggandeng PT Kereta Api
Indonesia (KAI) dalam pemanfaatan jaringan jalan kereta api pemerintah sebagai
jalur kabel serat optik. Saat kerjasama itu dijalin, Menteri Perhubungan masih
dijabat oleh Hatta Radjasa. Tahun 2006, mereka memenangkan tender PLN Persero
berupa proyek pemanfaatan jaringan PLN sebagai jaringan telematika.
Humas PT KAI Ahmad Suyadi mengaku tidak tahu-menahu ada kerjasama antara PT
PowerTel dan PT KAI. “Itu urusan kantor pusat di Bandung,” ujar Suyadi kepada
Indonesia Monitor, Jumat (12/6).
Yang aneh ketika keterlibatan Hartanto di PowerTel dikonfirmasi ke orang-orang
terdekat SBY, mereka seperti buang badan, cari aman. KRMT Roy Suryo
Notodiprojo, misalnya. Dia mengaku tidak tahu keberadaan Hartanto sebagai
Komisaris Utama Powertel, padahal di perusahaan tersebut Roy duduk sebagai
komisaris.
“Saya baru satu sebulan lalu kalau Hartanto yang bungsu itu ada di situ. Saya
nggak pernah ketemu dia di rapat,” tutur Roy Suryo kepada Indonesia Monitor,
Kamis (11/6). Padahal, mereka sama-sama masuk ke PowerTel sejak 2004.
Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie, juga sami mawon. Ketika diungkapkan
bahwa ada keluarga SBY yang terlibat bisnis di PowerTel, dia langsung memotong.
“Bisnis apa? Enak aja you ngomong. Tidak ada itu. Jangan nuduh-nuduhlah. Itu
data ngawur,” cetusnya kepada Indonesia Monitor, Selasa (9/6).
Lucunya, ketika dikonfirmasi, Direktur Utama PowerTel Dicky Tjokrosaputro
mengakui keterlibatan Hartanto di bisnisnya. “Ya, memang Pak Hartanto jadi
komisaris utama di perusahaan kami,” akunya kepada Indonesia Monitor, Kamis
(11/6).
■ Sri Widodo, Moh Anshari
[Non-text portions of this message have been removed]
