>Yang menyebabkan simpati rakyat 30 tahun lalu (atau sekarang) berbalik
>menjadi kebencian yang luar biasa di hari ini (atau masa depan) adalah
>karena tentara digunakan untuk melindungi dan melanggengkan segala macam
>ketidakadilan dan kejahatan yang dilakukan kekuasaan, dengan dalih apapun :
>konstitusi, sapta marga, survival (economic, political) necessity). Tentara
>digunakan untuk menindas rakyat, padahal eksistensi mereka ditegakkan atas
>dasar perlindungan terhadap rakyat.
>
>Tapi apakah hal-hal diatas cukup buat jadi alasan agar ABRI dibubarkan, agar
>fungsi AB (bukan ABRI) ditiadakan ? Dikatakan bahwa jaman kapitalisme
>global seperti sekarang menyebabkan penguasaan sarana ekonomi (gedung,
>tambang, dll) oleh pihak asing menjadi suatu hal yang biasa, sehingga fungsi
>AB untuk mempertahankan integritas kedaulatan nasional menjadi absurd. Tapi
>yang harus diingat adalah bahwa daerah segitiga emas di Jkt atau gunung
>Grasberg di Irian sampai detik ini masih merupakan bagian integral dari
>negara Indonesia yang berdaulat. Freeport McMoran, Rio Tinto atau BHP boleh
>mempunyai konsesi ratusan ribu hektar , tapi itu tidak berarti mereka
>berdaulat atas wilayah itu.
Adalah salah kalau kita menggagas pembubaran tentara hanya dari kebencian
semata. Gagasan itu justru muncul dari gagasan modern ala Kenichi Omahe
tentang "dunia tanpa tapal batas". Coba Anda renungkan kembali tentang
negara Uni Soviet yang pecah menjadi beberapa bagian yang lebih mampu
mengurus wilayahnya sendiri ketimbang diurus tentara merah yang mementingkan
"persatuan dan kesatuan".
Tentang Freeport barangkali Anda tak tahu terlalu banyak. Coba tanya pada
orang yang pernah melakukan ekspedisi ke puncak Cartenz, bagaimana sulitnya
mengurus "visa" guna melewati wilayah Freeport. Yang Anda bayangkan masih
bagian "integral" menutut saya adalah angan-angan, ibarat sebuah peta bahwa
wilayah-wilayah tersebut masih masuk dalam tapal batas Indonesia. Sementara
riilnya tidak begitu. Nah, di sini letak bahayanya membayangkan tentang
nasion state dengan menyamakannya dengan membayangkan sebuah peta dari
Sabang sampai Merauke.
>Swiss dan Vatican sebagai contoh negara zonder tentara tidak sepenuhnya
>tepat. Kedua negara ini memang bisa dijadikan alternatif, tapi sebelum
>diambil keputusan mungkin diperlukan elaborasi lebeih jauh mengenai untung
>ruginya. Swiss (mungkin) tidak memiliki tentara reguler, tetapi setahu saya
>mereka menjalankan sistem milisi (wamil) dengan ketat, sehingga setiap WNS
>(warga negara swiss) yang memenuhi syarat harus ikut serta dalm program ini.
>Vatican juga tidak mempunyai tentara reguler, mereka melakukan outsourcing
>fungsi AB ini ke Swiss. Tetapi faktor sejarah dan posisi (politik maupun
>geografis) negara-negara ini juga memainkan peran penting yang tidak bisa
>diabaikan, sehingga bisa dengan mudah dipersamakan dengan keadaan yang
>dihadapi Indonesia.
Saya selalu cemas dengan argumentasi yang mengatakan bahwa kita ini
"berbeda", "jangan menyama-ratakan" dst. Kata-kata ini rasanya lebih lama
berdengung di pikiran saya ketimbang kekuasaan rejim Orba yang telah
"runtuh". Saya masih ingat bagimana negara kita ini memproduksi berbagai
jargon hanya untuk menjeladkan bahwa kita ini unya nilai-nilai yang unikum,
yang "tidak ini tapi juga tidak itu". Coba saja ada yang namanya sepakbola
Pancasila (jaman PSSI Bardosono dulu), ekonomi Pancasila, pers Pancasila,
demokrasi Pancasila dan seterusnya yang justru menunjukkan kegagalan kita
dalam mengidentifikasi diri.
Soal wamil kenapa tidak? Bukankah militerisme di AS hancur dengan
diberlakukannya wajib militer. Dengan wamil semua warganegara menjadi sama,
tak ada yang mengklaim dirinya sebagai "dinamisator", "integrator" dan
sebaginya. Tak ada warga kelas satu dan warga kelas dua. Hukum sipil akan
sangat dihormati. Sekali lagi saya katakan bahwa polisi lebih dibutuhkan
ketimbang militer.
Tentang ancaman dari luar. Coba bayangkan, dalam kebangkrutan negara-negara
Asia dan resesi ekonomi dunia; ancaman apa yang ada? Semua negara sibuk
melepas negara bagiannya agar lebih efisien dalam mengelola, tapi justru
kita sedang berilusi tentang ancaman dari luar. Saya kira kita mesti
mempelajari kembali situasi ekonomi dunia sekarang. Coba saja lihat Rusia
yang menghentikan semua perlombaan senjata yang dulunya didesain sebagai
bagian dari memenangkan ancaman (Perang Dingin) dan menggantikannya dengan
program pembangunan ekonomi. Coba saja kita lihat hancurnya berbagai pakta
pertahanan dan digantikan dengan pakta ekonomi. Saya kita pakta semacam NATO
saat ini tak relevan untuk dibicarakan dan sudah mubasir.
>Saya tidak sependapat dengan ide bahwa AB tidak lagi diperlukan dan karena
>itu bisa dibubarkan. Bahwa fungsi AB dalam menjaga kedaulatan (teritorial)
>negara selama ini tidak berjalan seperti yang diharapkan dan ABRI justru
>lebih sibuk mengurusi masalah-masalah diluar fungsi awalnya menurut saya
>belum cukup jadi alasan untuk membubarkan ABRI sama sekali. Kalau alasan
>itu yang dipakai, maka MA, Kejaksaan and practically hampir semua aparat
>negara dibidang hukum (misalnya) juga mesti dibubarkan karena mereka tidak
>bisa menjalankan fungsi menjamin terlaksananya hukum dan keadilan dengan
>baik, malah justru asyik terlibat dengan urusan sogok-menyogok.
Saya setuju dengan ide menjaga kedaulatan "negara", tapi jangan berhenti
pada pemahaman "kedaulatan peta". Kita harus lebih memikirkan kedaulatan
ekonomi, mengelola sumber daya dan kedaulatan politik, juga kebudayaan
seterusnya. Soal pembubaran MA karena penyelewengannya saya kita Anda sudah
melenceng dari topik diskusi.
>Fungsi AB tetap diperlukan karena suka tidak suka kita mesti menghadapi
>kenyataan bahwa integritas teritorial negara, kedamaian yang dirasakan
>rakyat, atau pendeknya apa yang dislogankan sebagai persatuan dan kesatuan
>(tapi bukan keseragaman) yang kita miliki bukanlah sesuatu yang sifatnya
>"given", ada dengan sendirinya. Hal-hal itu kita dapatkan dengan perjuangan
>dan hanya dapat kita pertahankan dengan perjuangan. Saya tidak akan
>berlindung pada dalil bahwa letak yang strategis, kondisi bangsa yang
>luarbiasa majemuk dll. adalah justifikasi satu-satunya bagi dibutuhkannya
>fungsi AB; saya juga tidak mau terjebak dalam "siege mentality" bahwa musuh
>kita selalu mengintai di setiap sudut, tapi adalah naif kalau kita
>menganggap bahwa Republik Indonesia tidak akan mempunyai musuh yang hanya
>bisa dihadapi oleh fungsi AB dengan kekuatan senjata.
Saya setuju. Tapi musuh kita yang lebih urgen bukan lah tentara negara
tetangga yang datang dengan panser dan pesawat temput. Tapi yaitu tadi,
kejahatan kerah putih, praktek KKN dan perang saudara (akibat negara tak
mampu mengakomodasi dan mengelola konflik masyarakatnya).
>Sebaliknya berbeda dengan Santi, saya pun tidak setuju jika fungsi AB adalah
>(antara lain) untuk mengayomi rakyat, karena Rakyat harus mengayomi dirinya
>sendiri melalui cara-cara demokratis melalui parlemen, dll.
Bagimana rakyat bisa mengayomi dirinya kalau sampai saat ini tentara masih
dianggap sebagai pengayom rakyat. Coba saja lakukan riset bagaimana
kelompook masyarakat yang damai disetting agar konflik oleh agen-agen
intelijen guna menjaga statusquo. Coba pelajarai kembali pecahnya PDI,
pecahnya sejumlah lembaga profesi dll.
>Rasa aman yang dinikmati rakyat harus datang dari kesadaran bahwa terdapat
seperangkat
>aturan hukum yang telah disepakati bersama yang akan menjamin bahwa hal-hal
>yang merugikan masyarakat akan dicegah atau dikenakan sanksi.
Nah di sini letak kesalahan Anda. Anda percaya bahwa hukum itu bebas dari
subyektivitas pembuatnya. Coba saja pelajari kenapa ada dan untuk apa ada UU
Subversif, UU Unjuk Rasa, ketentuan SIUPP, 5 paket UU Politik dst. Bukankah
semuanya untuk menjaga kepentingan kekuasaan? Nah, kalau Anda bicara tentang
rasa aman sementara "rakyat" hanya diwakili oleh sejumlah orang, bagimana
Anda bisa bicara soal "kesepakatan bersama". Barangkali kita perlu membaca
kembali buku tenar Ben Anderson "Imagined Communities" yang terbit pada 1980-an.
>
>Mungkin yang harus kita pikirkan ialah format bagaimana yang bisa kita
>terapkan dalam fungsi AB untuk menjamin agar kebrutalan tentara tidak
>terulang lagi. Apakah dengan menerapkan sistem milisi (wamil) sehingga
>kekuatan AB reguler dapat ditekan sekecil mungkin dengan tetap
>mempertahankan adanya fungsi AB ? Apakah dengan melakukan kaji ulang secara
>mendalam & menyeluruh terhadap doktrin tentara sehingga mereka benar-benar
>menyadari & mengamalkan fungsinya sesuai dengan keinginan rakyat ? Apakah
>dengan menerapkan sistem kontrol yang ketat sehingga setiap operasi
>militer/intelejen harus disetujui dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada
>wakil rakyat di parlemen ?
Mana ada operasi militer melibatkan pertanggungjawaban kepada wakil rakyat
di perlemen. Saya kira Anda perlu belajar tentang operasi intelijen yang
merupakan silent action "pelajari-hancurkan-menghilang". Di negara maju
macam Amerika yang namanya operasi intelijen bahkan bisa membunuh
presidennya sendiri. Ingat pembunuhan Presiden JF Kennedy yang hingga kini
masih gelap gulita. Hasil Komisi Warren baru bisa dibuka pada tahun 20013,
tahundimana semua pelaku yang terlibat konspirasi telah mati.
>Situasi saat ini memang begitu panas & sebagian dari kita mungkin
>beranggapan bahwa sekaranglah saat yang paling tepat untuk "melucuti" ABRI
>dari semua privilege-nya yang selama ini telah disalahgunakan. "It's time
>to seize the moment", karena kalau kita menunggu lebih lama lagi (6 tahun ?)
>niscaya ABRI (tepatnya KBA, karena bohong besar kalau yang menikmati &
>menyalahgunakan secara sewenang-wenang itu hanya ABRI aktif) akan kembali
>merekayasa sehingga kita lagi-lagi terninabobok dalam buaian tipuan mereka
>untuk mempertahankan semua posisi mereka seperti sekarang. Tetapi
>masalahnya tetap sama : realita yang kita hadapi sekarang membuat kita can't
>afford untuk melikuidasi fungsi dan eksistensi AB secara keseluruhan. Kita
>tetap membutuhkan fungsi AB untuk menjaga integritas kedaulatan nasional.
Saya tak melihat adanya argumentasi yang mendasar mengenai perlunya AB,
kecualai imbauan Anda untuk jangan cepat bertindak "karena kita masih panas".
>Kita tidak menginginkan terjadi lagi kebrutalan dan pelanggaran yang
>dilakukan tentara. Jalan tengahnya ialah dengan berusaha mencari cara
>bagaimana agar fungsi AB tetap bisa dipertahankan DAN PADA SAAT YANG SAMA
>kebrutalan tentara dapat kita cegah.
Ucapan "Stop semua kekerasan" juga sudah muncul saat gugurnya 4 mahasiswa 12
Mei 1998, tapi kenapa terus bermunculan. Dua mahasiswa ditusuk bayonet di
depan MPR/DPR. Kini jumlah korban Peristiwa Semanggi masih teka-teki. Why?
Why? Jalan tengah yang Anda pilih sebetulnya bukan sebuah jalan, sebab Anda
hanya menganjurkan "kita harus mencari" dengan cara "jangan itu, tapi bisa
mencegah ini". Saya kuatir jawabannya adalah perlunya dimasukkan kurikulum
"budi pekerti", "P-4" dan "Pelajaran HAM" mulai dari SD hingga universitas.
Dan, kita pasti tahu bahwa hasilnya tak akan pernah ada.
Saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan kembali dan melamunkan
makna lagu Imagine-nya John Lennon
Imagine there's no heaven
It's easy if you try, no hell below us
Above us onlu sky.
Imagine all the people
Living for to day, ah..ah..ah..
Imagine there's no country
It's isn't hard to do
nothing to kill or die for you
And no religion, too
Imagine all the people
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
........
Samin.
Himbauan: Hormati pahlawan REFORMASI, Pasang bendera setengah tiang !
---------------------------------------------------------------------
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
