Salam,
> ----------
> From: Samin[SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
>
> Gagasan itu justru muncul dari gagasan modern ala Kenichi Omahe tentang
> "dunia tanpa tapal batas". Coba Anda renungkan kembali tentang negara Uni
> Soviet yang pecah menjadi beberapa bagian yang lebih mampu mengurus
> wilayahnya sendiri ketimbang diurus tentara merah yang mementingkan
> "persatuan dan kesatuan".
>
Saya kurang memahami ide "the borderless world" versi Ohmae yang anda
ajukan, tapi yang jelas di "the real world as we know it" maka ide tentang
ketiadaan tapal batas (politis) saya anggap masih belum feasible.
Berdasarkan ramalan versi S-F (science fiction), "dunia (planet bumi) tanpa
tapal batas" baru akan terwujud ketika Earth Council yang pertama itu muncul
pada abad 23, setelah USA dan "negara-negara pendukung kebebasan"
memenangkan pertempuran melawan "rejim-rejim despot". Segera setelah Dewan
Bumi terbentuk, maka ABB (angk. bersenjata bumi) didirikan untuk menghadapi
ancaman invasi dari Klingon dan Romulan :))
Mengenai USSR, dalam kaitannya dengan tema diskusi ini, bukankah
negara-negara baru itu masih tetap memiliki AB, baik yang reguler maupun
milisi ? Selain itu bubarnya USSR lebih disebabkan karena kekuatan
disintegrasi dan niat untuk merdeka jauh lebih kuat daripada kekuatan
integrasi, yang merupakan suatu hal yang wajar jika kita mengingat proses
pembentukan negara USSR sendiri. Jika kita ingin menyoroti peran Tentara
Merah dalam menghadapi ancaman eksternal : faktanya menunjukkan bahwa AS pun
sebagai adidaya tak berani (mampu ?) menyatakan perang terbuka dengan USSR.
Sebaliknya jika kita soroti peran Tentara Merah dalam menghadapi "ancaman"
dari dalam maka kita tidak boleh melupakan proses terbentuknya USSR yang
dilakukan dengan kekerasan.
Mungkin juga menarik untuk memikirkan peran apa yang seharusnya dimainkan
sebuah AB (termasuk Tentara Merah & ABRI) dalam menghadapi gerakan
seccesionist didalam suatu negara ? Atau seberapa jauh hak untuk
merdeka/memisahkan diri dari suatu negara itu diakui oleh hukum
internasional ? Dalam konteks kita : adakah perbedaan status gerakan pro
kemerdekaan Timtim dibanding gerakan yang sama di Lampung atau Bali atau
Kalimantan ? Tapi ini diluar konteks diskusi kita ya ?
> Tentang Freeport barangkali Anda tak tahu terlalu banyak. Coba tanya pada
> orang yang pernah melakukan ekspedisi ke puncak Cartenz, bagaimana
> sulitnya mengurus "visa" guna melewati wilayah Freeport. Yang Anda
> bayangkan masih bagian "integral" menutut saya adalah angan-angan, ibarat
> sebuah peta bahwa wilayah-wilayah tersebut masih masuk dalam tapal batas
> Indonesia. Sementara riilnya tidak begitu. Nah, di sini letak bahayanya
> membayangkan tentang nasion state dengan menyamakannya dengan membayangkan
> sebuah peta dari Sabang sampai Merauke.
>
perbedaan kita ialah karena saya masih menganggap wilayah konsesi Freeport
itu adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang diserahkan kepada Freeport
(hanya) untuk dikelola seusai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
dan parlemen kita. Mungkin anda bisa tanyakan pada mereka yang pernah urus
"visa" ke Cartenzs apakah prosedur dan substansi aturannya sama dengan
ketika mereka urus visa untuk ke McKinley atau Aconcagua ?
Soal dipersulit dalam mengurus izin, ketika saya coba urus KTP di Jakarta
pun mengalami kesulitan yang luar biasa, jauh lebih menyebalkan daripada
urus visa ke kedubes asing. Soal daerah larangan, kalau dilihat kompleks
Cendana pasti timbul pertanyaan apakah ini wilayah RI atau RS (republik
suharto).
Semua ilustrasi diatas saya kira tetap menunjukkan bahwa apa yang disebut
sebagai "kedaulatan peta" masih sangat relevan pada saat ini. Globalisasi
ekonomi tidak menghapuskan fakta bahwa mereka yang secara de jure dan de
facto berdaulat terhadap satu wilayah berhak mengelola sumberdaya ekonomi
yang ada disana, termasuk dengan memberikan konsesi pada kekuatan ekonomi
asing.
> Saya selalu cemas dengan argumentasi yang mengatakan bahwa kita ini
> "berbeda", "jangan menyama-ratakan" dst. Kata-kata ini rasanya lebih lama
> berdengung di pikiran saya ketimbang kekuasaan rejim Orba yang telah
> "runtuh". Saya masih ingat bagimana negara kita ini memproduksi berbagai
> jargon hanya untuk menjeladkan bahwa kita ini unya nilai-nilai yang
> unikum, yang "tidak ini tapi juga tidak itu". Coba saja ada yang namanya
> sepakbola Pancasila (jaman PSSI Bardosono dulu), ekonomi Pancasila, pers
> Pancasila, demokrasi Pancasila dan seterusnya yang justru menunjukkan
> kegagalan kita dalam mengidentifikasi diri.
>
Perbedaan (kesamaan) dalam hal-hal tertentu tidak menghapuskan kenyataan
bahwa ada kesamaan (perbedaan) di hal-hal lain. Disinilah gunanya rasio dan
emosi digunakan secara berimbang dalam suatu forum yang memungkinkan
pertukaran pandangan secara sepadan, yang ketika Orba dulu tidak bisa
berjalan lancar. Mengkritik sepakbola Pancasila (atau P-4, Soeharto,
whatever) dianggap menghujat Pancasila & layak dihukum subversi, dst. Untuk
persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, kebebasan berpendapat, dll
inilah katanya kita berjuang di era Reformasi ini.
> Soal wamil kenapa tidak? Bukankah militerisme di AS hancur dengan
> diberlakukannya wajib militer. Dengan wamil semua warganegara menjadi
> sama, tak ada yang mengklaim dirinya sebagai "dinamisator", "integrator"
> dan sebaginya. Tak ada warga kelas satu dan warga kelas dua. Hukum sipil
> akan sangat dihormati. Sekali lagi saya katakan bahwa polisi lebih
> dibutuhkan
> ketimbang militer.
>
> Dalam hal ini nampaknya kita bisa sepakat. Masalahnya sekarang tinggal
> bagaimana meminta agar parlemen mengubah UU yang terkait dengan masalah
> ini. jangan lupa bahwa fihak ABRI sendiri hampir pasti akan menolak
> rencana ini, yang akan mengurangi privelege mereka sebagai pemegang
> konsesi tunggal penyandang bedil. Tapi gak apa, tokh sekarang trend-nya
> adalah berdiri berhadap-hadapan dengan ABRI :).
>
> Tentang ancaman dari luar. Coba bayangkan, dalam kebangkrutan
> negara-negara Asia dan resesi ekonomi dunia; ancaman apa yang ada? Semua
> negara sibuk melepas negara bagiannya agar lebih efisien dalam mengelola,
> tapi justru kita sedang berilusi tentang ancaman dari luar. Saya kira kita
> mesti mempelajari kembali situasi ekonomi dunia sekarang. Coba saja lihat
> Rusia
> yang menghentikan semua perlombaan senjata yang dulunya didesain sebagai
> bagian dari memenangkan ancaman (Perang Dingin) dan menggantikannya dengan
> program pembangunan ekonomi. Coba saja kita lihat hancurnya berbagai pakta
> pertahanan dan digantikan dengan pakta ekonomi. Saya kita pakta semacam
> NATO saat ini tak relevan untuk dibicarakan dan sudah mubasir.
>
Pertama, soal ancaman dari luar pada saat krisis ekonomi seperti sekarang.
Masih ingat nasib Kuwait ? Irak menyerang Kuwait antara lain karena mereka
membutuhan dana untuk membangun kembali negrinya setelah perang Irak-Iran,
sementara pada saat yang sama Kuwait "memaksa" Irak untuk membayar hutang $
15 B yang digunakan dalam perang dengan Iran. Dan karena sepertinya anda
tertarik dengan teori-teori konspirasi, bukankah FD Roosevelt sendiri pernah
dituduh sengaja membiarkan tragedi Pearl Harbour, agar cukup alasan buat AS
untuk ikut Perang Dunia II ? Alasannya konon karena dengan terlibatnya AS,
maka industri domestiknya akan mendapat kesempatan untuk berkembang seiring
dengan meningkatnya kebutuhan perang AS & Eropa.
Kedua, mengenai Rusia. Siapa bisa menjamin bahwa segera setelah ekonomi
membaik, mereka tidak tertarik untuk kembali melakukan agresi ke
negara-negara CIS untuk mendapatkan bahan mentah & pasar ? Atau sebaliknya,
jika keadaan ekonomi memburuk apa ada jaminan bahwa Rusia akan
berkonsentrasi kedalam instead of melakukan agresi keluar sebagai salah satu
cara pengalihan perhatian masyarakat dari kesulitan ekonomi yang dihadapi ?
Saya lupa detailnya, tapi yang pasti ada satu adagium yang menyatakan bahwa
kebijakan luar negri yang agresif adalah cerminan kebijakan domestik yang
berantakan. Ini salah satu alasan mengapa banyak orang khawatir dengan
peluang munculnya kelompok garis keras eks komunis sebagai penguasa Rusia.
Ketiga, mengenai NATO. Satu hal yang menyebabkan NATO banyak dikritik
adalah karena ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan pogrom di
Bosnia/Kosovo, bukan karena NATO terlalu keras, tapi karena dianggap terlalu
lembek, sehingga Milosevic cs. merasa bisa berbuat semaunya di sana. Dalam
konteks semacam inilah relevansi pakta pertahanan seperti NATO dipertanyakan
: bagaimana dia bisa berperan dalam satu sengketa yang tidak bisa
diselesaikan hanya dengan kata-kata/diplomasi biasa. Kalau tidak dengan
ancaman senjata (bukan hanya blokade ekonomi), apakah Milosevic/Karadzic mau
"berkompromi" dengan Bosnia/Kroasia ? Ketika Kroasia relatif kurang parah
penderitaannya dibanding Bosnia, apakah itu karena kekuatan militer Kroasia
relatif lebih mampu menghadapi Serbia atau karena Kroasia punya permusuhan
identitas yang berbeda dengan Serbia vs Bosnia ? saya gak bisa berbahsa
latin, tapi katanya ada pepatah lama mengatakan : kalau ingin berdamai, maka
siapkanlah senjata (si vis para bellum ?)
Pendeknya, selama belum ada "visible or invisible hand" yang bisa dipercaya
akan secara otomatis mencegah setiap peperangan/agresi, maka selama itu pula
fungsi angkatan bersenjata masih dibutuhkan.
> Saya setuju dengan ide menjaga kedaulatan "negara", tapi jangan berhenti
> pada pemahaman "kedaulatan peta". Kita harus lebih memikirkan kedaulatan
> ekonomi, mengelola sumber daya dan kedaulatan politik, juga kebudayaan
> seterusnya. Soal pembubaran MA karena penyelewengannya saya kita Anda
> sudah melenceng dari topik diskusi.
>
sekali lagi ada kesepakatan dalam hal diatas. ilustrasi mengenai MA itu
cuma menunjukkan bahwa kalau ketidakterlaksanaan fungsi ideal menjadi alasan
dihilangkannya eksistensi suatu lembaga, maka akan banyak sekali lembaga
yang harus dihilangkan.
> Saya setuju. Tapi musuh kita yang lebih urgen bukanlah tentara negara
> tetangga yang datang dengan panser dan pesawat temput. Tapi yaitu tadi,
> kejahatan kerah putih, praktek KKN dan perang saudara (akibat negara tak
> mampu mengakomodasi dan mengelola konflik masyarakatnya).
>
agreed.
> Bagimana rakyat bisa mengayomi dirinya kalau sampai saat ini tentara masih
> dianggap sebagai pengayom rakyat. Coba saja lakukan riset bagaimana
> kelompook masyarakat yang damai disetting agar konflik oleh agen-agen
> intelijen guna menjaga statusquo. Coba pelajarai kembali pecahnya PDI,
> pecahnya sejumlah lembaga profesi dll.
>
dalam beberapa hal saya tidak setuju dengan posisi mahasiswa dalam konteks
SI MPR kemarin, tapi saya mendukung mereka ketika dengan sikapnya mereka
mengatakan bahwa ABRI harus tunduk pada kemauan rakyat, bukan sebaliknya.
Sejarah kita memang penuh dengan rekayasa seperti yang anda sebutkan diatas.
Campur tangan ABRI dalam kehidupan sipil sangat tidak bisa dibenarkan,
seperti juga halnya ketika kelompok-kelompok sipil ikut
mendompleng/menunggangi ABRI untuk kepentingan mereka sendiri. Konon dulu
ada "koalisi " grup CSIS dengan Opsus/Ali-Benny, konon juga kemarin ada
koalisi kelompok "Islam radikal" dengan Probowo cs, konon sekarang juga ada
koalisi serupa. Ketika kita menyalahkan ABRI untuk campur tangannya itu,
kita mestinya juga menyalahkan partner-partner sipilnya itu.
> Nah di sini letak kesalahan Anda. Anda percaya bahwa hukum itu bebas dari
> subyektivitas pembuatnya. Coba saja pelajari kenapa ada dan untuk apa ada
> UU Subversif, UU Unjuk Rasa, ketentuan SIUPP, 5 paket UU Politik dst.
> Bukankah semuanya untuk menjaga kepentingan kekuasaan? Nah, kalau Anda
> bicara tentang rasa aman sementara "rakyat" hanya diwakili oleh sejumlah
> orang, bagimana Anda bisa bicara soal "kesepakatan bersama". Barangkali
> kita perlu membaca kembali buku tenar Ben Anderson "Imagined Communities"
> yang terbit pada 1980-an.
>
Justru karena tidak ada hukum yang bebas dari subyektivitas pembuatnya maka
masyarakat harus benar-benar dilibatkan dalam perumusan hukum sehingga
diharapkan produk hukum yang dihasilkan akan benar-benar mencerminkan
keinginan masyarakat. jadi sekali lagi intinya adalah partisipasi
masyarakat dalam merumuskan hukum yang akan diberlakukan. dalam konteks
inilah ide Ben Anderson mesti disikapi : saat kita menganggap (menyadari)
bahwa kita adalah bagian dari suatu komunitas yang mesti mempunyai aturan
untuk mengatur hubungan diantara sesama, yang disusun dengan melibatkan
seluruh anggota komunitas itu.
> Mana ada operasi militer melibatkan pertanggungjawaban kepada wakil rakyat
> di perlemen. Saya kira Anda perlu belajar tentang operasi intelijen yang
> merupakan silent action "pelajari-hancurkan-menghilang". Di negara maju
> macam Amerika yang namanya operasi intelijen bahkan bisa membunuh
> presidennya sendiri. Ingat pembunuhan Presiden JF Kennedy yang hingga kini
> masih gelap gulita. Hasil Komisi Warren baru bisa dibuka pada tahun 20013,
> tahundimana semua pelaku yang terlibat konspirasi telah mati.
>
Seingat saya di Senat & Kongres AS ada subkomite intelijen & militer yang
bertugas mereview kegiatan intelijen negaranya. Hal yang sama juga ada di
Inggris, dimana MI5 & MI6 tidak bisa semaunya melakukan operasi intel tanpa
review dari birokrasi dan parlemen. Atau di Israel, dimana daftar eksekusi
yang akan dilakukan oleh Mossad harus ditandatangani oleh Perdana Mentrinya
(and that's why Arafat masih selamat sampai sekarang sementara Abu Jihad,
dll duluan menjadi martir). Mohon dikoreksi kalau yang saya sampaikan
diatas salah, karena sebagian besar saya dapatkan dari Le Carre atau Tom
Crichton, tapi kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam suatu negara demokrasi
tidak boleh ada kegiatan negara yang boleh sama sekali terlepas dari kontrol
rakyat (parlemen). jelas bahwa parlemen tidak usah terlibat sampai hal yang
detail ("need to know basis") tapi esensi kontrol tetap tidak bisa
dihilangkan. Saya yakin bahwa ini bisa diterapkan juga di Indonesia.
> Ucapan "Stop semua kekerasan" juga sudah muncul saat gugurnya 4 mahasiswa
> 12 Mei 1998, tapi kenapa terus bermunculan. Dua mahasiswa ditusuk bayonet
> di depan MPR/DPR. Kini jumlah korban Peristiwa Semanggi masih teka-teki.
> Why? Why? Jalan tengah yang Anda pilih sebetulnya bukan sebuah jalan,
> sebab Anda hanya menganjurkan "kita harus mencari" dengan cara "jangan
> itu, tapi bisa mencegah ini".
>
saya memilih jalan tengah dengan kesadaran bahwa itulah yang bisa kita
lakukan SEKARANG. dalam kaitannya dengan tema diskusi kita, tanpa ada ABRI
pada 12-14 Nov kemarin apakah anda yakin korban tidak akan jatuh ? Faktanya
ada pihak-pihak yang mendukung SI MPR.
And speaking of restraint, tragedi Semanggi memang bisa dihindari kalau
semua pihak (khususnya, tapi tidak hanya, ABRI) menahan diri.
> Saya kuatir jawabannya adalah perlunya dimasukkan kurikulum "budi
> pekerti", "P-4" dan "Pelajaran HAM" mulai dari SD hingga universitas. Dan,
> kita pasti tahu bahwa hasilnya tak akan pernah ada.
>
Kalau ini sih enggak deh.......
tapi ada pengalaman seperti ini : dulu waktu SMP-SMA, kami justru senang
kalau dapat giliran pelajaran PMP, soalnya otak bisa sejenak istirahat
setelah dipusingkan oleh Fisika/Kimia/Matematika. Dan sewaktu bagi rapor,
angka delapan dipelajaran PMP itu bisa dipakai untuk menghibur bokap yang
kebakaran jenggot karena Fisika cuma dihargai 6,5. moral of the story :
mengikuti tradisi kita, selalu ada hikmah untuk segala sesuatu. Apakah
hikmahnya bisa langsung terlihat atau mesti dicocok-cocokkan dulu dengan
Gothak-gathuk method-nya orang Jawa, itu soal lain. :)))
> Saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan kembali dan melamunkan
> makna lagu Imagine-nya John Lennon
>
thanks, but I'd rather listened to "Both Sides Now"-nya Joni Mitchell.
regards, rahmadd
Himbauan: Hormati pahlawan REFORMASI, Pasang bendera setengah tiang !
---------------------------------------------------------------------
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
