Para "kuli-tinta"wan,
Saya senang bahwa diskusi ini bisa berkembang sehat, tanpa caci maki. terus
terang saya jadi bergairah dengan tanggapan Sdr. Rafly. Namun saya perlu
minta maaf, bahwa saya harus kembali menanggapinya.
>perbedaan kita ialah karena saya masih menganggap wilayah konsesi Freeport
>itu adalah wilayah kedaulatan Indonesia yang diserahkan kepada Freeport
>(hanya) untuk dikelola seusai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
>dan parlemen kita.
Mungkin Anda tak mengikuti kasus Freeport dengan cermat. Pada 1996 (8 tahun
sebelum kontrak habis) pemerintah kita telah memperpanjang kontrak Freeport
untuk jangka 25 tahun. Coba lihat siapa yang mewakili proses negosiasi ini,
kecuali pemerintah KKN. Lantas siapa yang bertanggungjawab nanti. Bukankah
ketika kontrak berakhir nanti mereka yang memandatangani kontrak (yang
lamanya mengalahkan Lima Repelita) itu sudah meninggal semua?
Yang sering menjadikan masgul saya, pemerintah seringkali mengatasnamakan
kepentingan rakyat tanpa memperhitungkan beban anak cucu nantinya. Coba saja
beban utang luar negeri kita atau konsesi penghancuran sumberdaya alam yang
terus berlangsung ketika rejim KKN telah runtuh (sudah ya?).
>Mungkin anda bisa tanyakan pada mereka yang pernah urus
>"visa" ke Cartenzs apakah prosedur dan substansi aturannya sama dengan
>ketika mereka urus visa untuk ke McKinley atau Aconcagua ?
>Soal dipersulit dalam mengurus izin, ketika saya coba urus KTP di Jakarta
>pun mengalami kesulitan yang luar biasa, jauh lebih menyebalkan daripada
>urus visa ke kedubes asing. Soal daerah larangan, kalau dilihat kompleks
>Cendana pasti timbul pertanyaan apakah ini wilayah RI atau RS (republik
>suharto).
Analogi Anda salah. Yang saya maksudkan bukan kesulitan mengurusnya. Tapi
ada prosedur birokrasi yang harus Anda jalankan seperti halnya Anda
mendatangi tempat yang masuk dalam wilayah teritorial negara lain.
>Semua ilustrasi diatas saya kira tetap menunjukkan bahwa apa yang disebut
>sebagai "kedaulatan peta" masih sangat relevan pada saat ini. Globalisasi
>ekonomi tidak menghapuskan fakta bahwa mereka yang secara de jure dan de
>facto berdaulat terhadap satu wilayah berhak mengelola sumberdaya ekonomi
>yang ada disana, termasuk dengan memberikan konsesi pada kekuatan ekonomi
>asing.
Kedaulatan peta yang Anda gunakan separtinya dalah "kedaulatan sisa
kolonial" atau "kedaulatan sisa Mahapatih Gajahmada". Bagimana Anda melihat
aneksasi Timor Timir? Bagaimana Anda melihat pendudukan Sipadan oleh tentara
Kerajaan Malaysia? Bagaikmana Anda melihat Kepulauan Seribu yang dimilki
oleh sekitar 40 bos asal jakarta?
>Pertama, soal ancaman dari luar pada saat krisis ekonomi seperti sekarang.
>Masih ingat nasib Kuwait ? Irak menyerang Kuwait antara lain karena mereka
>membutuhan dana untuk membangun kembali negrinya setelah perang Irak-Iran,
>sementara pada saat yang sama Kuwait "memaksa" Irak untuk membayar hutang $
>15 B yang digunakan dalam perang dengan Iran. Dan karena sepertinya anda
>tertarik dengan teori-teori konspirasi, bukankah FD Roosevelt sendiri pernah
>dituduh sengaja membiarkan tragedi Pearl Harbour, agar cukup alasan buat AS
>untuk ikut Perang Dunia II ? Alasannya konon karena dengan terlibatnya AS,
>maka industri domestiknya akan mendapat kesempatan untuk berkembang seiring
>dengan meningkatnya kebutuhan perang AS & Eropa.
>Kedua, mengenai Rusia. Siapa bisa menjamin bahwa segera setelah ekonomi
>membaik, mereka tidak tertarik untuk kembali melakukan agresi ke
>negara-negara CIS untuk mendapatkan bahan mentah & pasar ? Atau sebaliknya,
>jika keadaan ekonomi memburuk apa ada jaminan bahwa Rusia akan
>berkonsentrasi kedalam instead of melakukan agresi keluar sebagai salah satu
>cara pengalihan perhatian masyarakat dari kesulitan ekonomi yang dihadapi ?
Penjelasan Sdr Rafly secara panjang lebar justru menyimpulkan akan
pentingnya pembubaran institusi ketentaraan yang selalu jadi sumber konklik
dan sumber malapetaka.
>Saya lupa detailnya, tapi yang pasti ada satu adagium yang menyatakan bahwa
>kebijakan luar negri yang agresif adalah cerminan kebijakan domestik yang
>berantakan. Ini salah satu alasan mengapa banyak orang khawatir dengan
>peluang munculnya kelompok garis keras eks komunis sebagai penguasa Rusia.
>Ketiga, mengenai NATO. Satu hal yang menyebabkan NATO banyak dikritik
>adalah karena ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan pogrom di
>Bosnia/Kosovo, bukan karena NATO terlalu keras, tapi karena dianggap terlalu
>lembek, sehingga Milosevic cs. merasa bisa berbuat semaunya di sana. Dalam
>konteks semacam inilah relevansi pakta pertahanan seperti NATO dipertanyakan
>: bagaimana dia bisa berperan dalam satu sengketa yang tidak bisa
>diselesaikan hanya dengan kata-kata/diplomasi biasa. Kalau tidak dengan
>ancaman senjata (bukan hanya blokade ekonomi), apakah Milosevic/Karadzic mau
>"berkompromi" dengan Bosnia/Kroasia ? Ketika Kroasia relatif kurang parah
>penderitaannya dibanding Bosnia, apakah itu karena kekuatan militer Kroasia
>relatif lebih mampu menghadapi Serbia atau karena Kroasia punya permusuhan
>identitas yang berbeda dengan Serbia vs Bosnia ? saya gak bisa berbahsa
>latin, tapi katanya ada pepatah lama mengatakan : kalau ingin berdamai, maka
>siapkanlah senjata (si vis para bellum ?)
>Pendeknya, selama belum ada "visible or invisible hand" yang bisa dipercaya
>akan secara otomatis mencegah setiap peperangan/agresi, maka selama itu pula
>fungsi angkatan bersenjata masih dibutuhkan.
Nah. di sini letak tragedinya. Kita ingin melawan Amerika dengan cara
membangun kekuatan seperti Amerika. Apa kita mampu? Apakita harus membangun
kapal induk nuklir Nimitz atau JF Kennendy, membangun industri prang
besara-besaran hanya untuk bisa menghentikan ancaman Amerika. Saya kira kita
harus belajar dari Gandhi yang menyatakan: Hanya satu cara menghentikan
kekerasan, yaitu dengan melawannya tanpa kekerasan.
>dalam beberapa hal saya tidak setuju dengan posisi mahasiswa dalam konteks
>SI MPR kemarin, tapi saya mendukung mereka ketika dengan sikapnya mereka
>mengatakan bahwa ABRI harus tunduk pada kemauan rakyat, bukan sebaliknya.
>Sejarah kita memang penuh dengan rekayasa seperti yang anda sebutkan diatas.
>Campur tangan ABRI dalam kehidupan sipil sangat tidak bisa dibenarkan,
>seperti juga halnya ketika kelompok-kelompok sipil ikut
>mendompleng/menunggangi ABRI untuk kepentingan mereka sendiri. Konon dulu
>ada "koalisi " grup CSIS dengan Opsus/Ali-Benny, konon juga kemarin ada
>koalisi kelompok "Islam radikal" dengan Probowo cs, konon sekarang juga ada
>koalisi serupa. Ketika kita menyalahkan ABRI untuk campur tangannya itu,
>kita mestinya juga menyalahkan partner-partner sipilnya itu.
Di sini lah letak persoalannya. Dalam sejarah TNI tak ada satru peristiwa
pun yang bisa diambil sebagai contoh bahwa ABRI tunduk pada kemauan rakyat.
Pada 1964 ABRI (terutama KKO) memang pernah tunduk dan mengikuti kemauan
rakyat Kalimantan Utara yang ingin merdeka dari Inggris. ABRI saat itu
membatu habisd-habisan rakyat Kalut, tapi setelah peristiwa G30S ABRI justru
menhghabisi mereka semua (bekerjasama dengan tentara Malaysia) dengan
memberi label perlawanan rakyat itu sebagai PARAKU/PGRS. Kita juga bisa
melihat bagimana di Aceh, Timtim dan Papua rakyat mengalami represi yang
sangat biadab dari "angkatan".
Pada 1948 Bung Karno dan Bung Hatta yang dapat laporan bahwa Yogya akan
diserbu pasukan NICA meminta perlindungan pada Pak Dirman. Tapi Pak Dirman
mengatakan bahwa TNI tak bisa memberikan perlindungan. Pak Dirman mengajak
untuk ikut masuh hutan saja dan melakukan perang gerilya. Bung Karno dan
Bung Hatta menolak ide tersebut. Apa hasilnya? Pak Dirman meninggalkan
pimpinan negara kesatuan RI dalam bahaya ketika Yogya diserbu oleh Belanda.
Nah, kemauan rakyat yang mana lagi?!
>Seingat saya di Senat & Kongres AS ada subkomite intelijen & militer yang
>bertugas mereview kegiatan intelijen negaranya. Hal yang sama juga ada di
>Inggris, dimana MI5 & MI6 tidak bisa semaunya melakukan operasi intel tanpa
>review dari birokrasi dan parlemen. Atau di Israel, dimana daftar eksekusi
>yang akan dilakukan oleh Mossad harus ditandatangani oleh Perdana Mentrinya
>(and that's why Arafat masih selamat sampai sekarang sementara Abu Jihad,
>dll duluan menjadi martir). Mohon dikoreksi kalau yang saya sampaikan
>diatas salah, karena sebagian besar saya dapatkan dari Le Carre atau Tom
>Crichton, tapi kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam suatu negara demokrasi
>tidak boleh ada kegiatan negara yang boleh sama sekali terlepas dari kontrol
>rakyat (parlemen). jelas bahwa parlemen tidak usah terlibat sampai hal yang
>detail ("need to know basis") tapi esensi kontrol tetap tidak bisa
>dihilangkan. Saya yakin bahwa ini bisa diterapkan juga di Indonesia.
Ini terjadi belakangan, setelah skandal pembunuhan JFK oleh Lee Harvey Oswald.
Dalam dunia intelijen (dalam negara demokrasi sekali pun), intelijen adalah
intelejen yang justru dijamin kerahasiaannya oleh UU. Ingat kembali tragedi
Korsel saat PMnya ditembak mati oleh kepala intelijennya.
>saya memilih jalan tengah dengan kesadaran bahwa itulah yang bisa kita
>lakukan SEKARANG. dalam kaitannya dengan tema diskusi kita, tanpa ada ABRI
>pada 12-14 Nov kemarin apakah anda yakin korban tidak akan jatuh ? Faktanya
>ada pihak-pihak yang mendukung SI MPR.
>And speaking of restraint, tragedi Semanggi memang bisa dihindari kalau
>semua pihak (khususnya, tapi tidak hanya, ABRI) menahan diri.
Setidaknya yang akan terjadi adalah perang manusia purba dengan menggunakan
batu sebagai senjata. Tak ada bedil, tak ada peluru, tak ada gas air mata.
Dan tak ada mahasiswa yang hanya menggunakan jaket almamater melawat petugas
yang menggunakan "zirah" anti huru-hara. Dalam situasi kepurbaan, tak akan
jatuh korban mati begitu banyak. Yang ada adalah babak belu akibat baku
pukul saja.
>Kalau ini sih enggak deh.......
>tapi ada pengalaman seperti ini : dulu waktu SMP-SMA, kami justru senang
>kalau dapat giliran pelajaran PMP, soalnya otak bisa sejenak istirahat
>setelah dipusingkan oleh Fisika/Kimia/Matematika. Dan sewaktu bagi rapor,
>angka delapan dipelajaran PMP itu bisa dipakai untuk menghibur bokap yang
>kebakaran jenggot karena Fisika cuma dihargai 6,5. moral of the story :
>mengikuti tradisi kita, selalu ada hikmah untuk segala sesuatu. Apakah
>hikmahnya bisa langsung terlihat atau mesti dicocok-cocokkan dulu dengan
>Gothak-gathuk method-nya orang Jawa, itu soal lain. :)))
Dalam hal ini mungkin kita berbeda. Dulu di SMP dan SMA saya paling rileks
ketika pelajaran ilmu ukur, aljabat, matematika, fisika dan ilmu pesawat.
Kenapa? Karena dengan hanya memnghafal 4-5 rumus kita ditantang untuk
memecahkan berbagai persoalan pelik? Tapi coba PMP, semuanya harus dihafal
diluar kepala, kata demi kata. Coba Anda baca 5 sila Pancasila dengan
mengilangkan salah satu kata saja: kan bisa dituduh subversib. Saya tak
habis mengerti bagaimana pelajaran indoktrinasi semacam ini bisa membuat
Anda rileks.
Himbauan: Hormati pahlawan REFORMASI, Pasang bendera setengah tiang !
---------------------------------------------------------------------
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
HI-Reliability low cost web hosting service - http://www.IndoGlobal.com
