Berikut adalah wawancara yang dilakukan oleh Detikcom kepada saya, pada hari Senin, 8 Maret 1999 --martin-- http://www.detik.com/wawancara/199903/19990308-1900.html Martin Manurung: "Ada Hidden Command di Ambon " Pewawancara: Sigit Widodo detikcom - Jakarta, Kerusuhan yang terus-menerus terjadi di Ambon memprihatinkan semua pihak. Konflik yang berkembang menjadi pertentangan antar agama itu tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak. Koordinator Solidaritas Mahasiswa Kristen untuk Reformasi Indonesia (SMKRI), Martin Manurung, menilai adanya "Hidden Command" yang telah menyusup ke Ambon. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia angkatan '96 ini mengungkapkan hal tersebut pada detikcom pada wawancara melalui email Senin (8/3/1999). Menurut Martin, terdapat sesuatu di belakang kerusuhan Ambon itu. Menurut dia, polisi melakukan penembakan terhadap kedua kelompok yang bertikai. Selain aktif di SMKRI, Martin juga aktif dalam Forum Bona Pasogit, forum yang berjuang menuntut penutupan Indorayon, yang telah merusak lingkungan dan masyarakat di Tapanuli Utara. Inilah penuturan Martin Manurung pada Sigit Widodo dari detikcom: >Mengapa belakangan banyak terjadi kerusuhan yang dilandasi konflik antar agama? Secara substansial, tidak ada satupun ajaran agama yang menganjurkan pemakaian kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Karena itu, kata-kata "kerusuhan yang dilandasi konflik antar agama", bagi saya tidak relevan. Saya yakin, di bumi Indonesia ini tidak ada "konlik antar agama". Sebab, bila hal itu ada, tentu telah sejak dulu konflik itu telah berlangsung. Pecahnya konflik akhir-akhir ini lebih saya lihat pada faktor-faktor eksternal yang telah terakumulasi sedemikian rupa melalui cara-cara politik kekerasan yang dipraktikkan rejim Soeharto. >Menurut Anda apa yang melatarbelakangi konflik-konflik tersebut? Saya memberikan tiga point utama sebagai latar belakang konflik-konflik agama itu: Pertama, selama Orde Baru, saya mencatat bahwa kerukunan beragama di Indonesia sebenarnya mendapat porsi yang kontradiktif. Di satu pihak selalu didengung-dengungkan kerukunan umat beragama sebagai prioritas, namun di pihak lain, Orde Baru telah memelihara singa tidur dengan membangun koridor atau mind-set dikotomi mayoritas-minoritas. Dikotomi ini dibiaskan pula sampai dengan meniupkan ide "demokrasi proporsional" untuk membagi kue kekuasaan. Pada level itu, peranan simbol politik sebagaimana disebutkan diatas menjadi penting; misalnya seringkali ditanyakan berapa persen pejabat yang beragama tertentu pada birokrasi. Perhitungan nominalis seperti ini kentara sekali sebagai pemikiran simbol, sebab kekuatan agama dilihat dengan simbol angka dan bukan dengan kualitas pembangunan umat. Sebagaimana dituliskan oleh Eep Saefulloh Fatah, dalam bukunya yang tersohor; Bangsa Saya yang Menyebalkan, pengembangan issu ini sebenarnya tak mengherankan karena memang rejim Orde Baru pada waktu itu memerlukan legitimasi dari sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama Islam. Berkaitan dengan itu, maka pengembangan keorganisasian agama dengan memainkan rumus-rumus simbolik yang populis disertai "hadiah-hadiah simbolik" menjadi penting sebagai alat politik penguasa untuk mencengkeramkan kuku kekuasaan. Pada point pertama ini, kata kuncinya adalah: terjadinya pengkerdilan peran agama menjadi simbolisasi ornamental pembagian kue kekuasaan. Agama seharusnya berperan sebagai ajaran luhur, telah dikooptasi oleh kekuasaan menjadi sumber legitimasi kekuasaan Orde Baru. Kedua, untuk semakin memperkuat kuku kekuasaan, maka koneksi antara umat dan ulama pun diintervensi penguasa Orde Baru. Koneksi umat yang terlalu kuat dengan ulamanya tanpa kontrol dari rejim akan sangat membahayakan posisi politik penguasa. Apalagi, bila ulama itu dalam track-record-nya dikenal kritis terhadap pemerintah. Karena itu dilakukan serangkaian intervensi terhadap organisasi-organisasi keagamaan yang dipandang sebagai pusat gravitasi agama tersebut. Pada masa inilah, tercatat upaya intervensi seperti terhadap NU (Islam) dan HKBP (Kristen). Pada point kedua ini, kata kuncinya adalah: penumpulan peran organisasi agama dan ulama. Organisasi agama yang seharusnya menjadi wadah bersekutu memuji Tuhan yang Maha Esa, ditumpulkan dan dikerdilkan sebagai pilar penopang kekuasaan Orde Baru. Peran ulama yang seharusnya menjadi panutan dan sumber inspirasi umat beragma, telah ditebas menjadi alat-alat politik rejimentasi kekuasaan terhadap umat beragama. Ketiga, agama dinina-bobokkan dan dipersibuk dengan serangkaian konflik intern sehingga kehilangan daya kritisnya terhadap penguasa. Organisasi keagamaan diperkuat untuk menopang pilar kekuasaan Orde Baru. Peranan ajaran agama menjadi kurang penting, bahkan dalam banyak kasus, ajaran agama pun diperkosa untuk kepentingan penguasa. Dalam konteks ajaran Kristen, masih segar dalam ingatan pada suatu iklan televisi dimana seorang rohaniwan meng-abused (menyalahgunakan) Alkitab pada Surat Roma Pasal 13 semata-mata untuk meredam gejolak reformasi yang mulai menggugat penguasa. Pada point ketiga ini, kata kuncinya adalah pengecilan dan manipulasi peran ajaran agama, yang seharusnya menjadi pagar dan pesan moral terhadap umat beragama, telah dimanipulasi menjadi alat kampanye memperkuat kekuasaan. Ketiga point itu, dipakai oleh Soeharto untuk memperkuat kekuasaannya. Dalam time series kekuasaannya, Soeharto membuat tiga pilar kekuasaan, yaitu militer, birokrasi dan agama. Pada awal kekuasaannya, Soeharto membangun kekuasaaan lewat pertumpahan darah. Politik penumpulan aspirasi rakyat dicapainya lewat cara-cara dan alat militer. Pada paruh kedua, ia membuat Golkar sebagai basis kekuasaannya, menjadi alat legitimasi. Akbar Tandjung sendiri mengakui hal itu (Golkar sebagai alat legitimasi) ketika mendeklarasikan partainya Minggu, 7 Maret lalu. Lalu, pada paruh ketiga, ia meng-abuse agama menjadi sumber legitimasi seperti yang saya uraikan sebelumnya. >Sebagai koordinator SMKRI, apakah Anda melihat adanya konflik mendasar antar agama di Indonesia? Tidak. Ketiga point pada pertanyaan sebelumnya itulah yang menjadi sebab utama dan mendasar terjadi konflik berlatarbelakang agama di Indonesia. Ketiga point itu menyebabkan dua kondisi: Pertama umat beragama mengkristal dalam sentimen keagamaan. Hal ini disebabkan peran simbolisasi ornamental sebagai akibat kooptasi kekuasaan. Kedua umat beragama menjadi kehilangan arah dan panutan. Sebab, koneksi umat dan pimpinan agama menjadi terputus karena intervensi kekuasaan. Dengan dua kondisi itu, upaya provokasi menjadi efektif. Issu apapun bisa "dijual" untuk membangkitkan kebencian. >Bagaimana Anda memandang kasus Ambon? Kasus Ambon pun tak lepas dari tiga point penyebab utama dan mendasar tadi. Ketiga faktor itu berakumulasi, dan baru pecah secara besar-besaran sekarang. >Apakah menurut Anda kasus Ambon adalah pertikaian antar agama? Tidak. Ambon selama ini dikenal sebagai daerah yang rukun dan sangat toleran dalam kehidupan beragama. Contohnya, kendatipun di Ambon atau Maluku umat Kristen lebih banyak jumlahnya, tetapi tidak ada protes ataupun perlawanan ketika harus dipimpin oleh Gubernur yang beragama Islam. Ini adalah salah satu contoh, betapa masyarakat Ambon tidak memandang latar belakang agama menjadi faktor pemisah, apalagi faktor perseteruan. >Sebagai koordinator SMKRI, apakah Anda mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman di Ambon? Ya, saya mendapat informasi-informasi. Sejujurnya informasi itu sangat sedikit, karena di sana terjadi kesulitan perangkat komunikasi. Hari ini saya mendapat informasi dan konfirmasi, bahwa 2 orang alumni kristen Unpatti (PAK) kedapatan dibunuh , yaitu: Luki Paliama dan Marlin Sitamalu (dosen Unpatti). Keduanya diculik, disiksa, kemudian digorok. Setelah insiden 1 Maret di Mesjid, Sabtu lalu (6 Maret 1998) terjadi penembakan di Gereja Silo. Dan kini dua orang kembali menjadi korban. Saya minta, kita menanggapi berita-berita secara arif dan berpikir jauh ke depan. Yang terbakar bukan hanya Gereja tetapi juga Masjid. Yang tewas bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang Islam. Dan yang terpenting, dalam dua kasus terakhir, yang melakukan kekerasan dilaporkan adalah dari oknum polisi. Karena itu, saya menangkap somethings are going on behind the stage. What you see, is not what you get. Kita perlu hati-hati juga mengeluarkan seruan. Seruan yang membangkitkan kebencian pada kelompok agama lain saya rasa tidak perlu kita ucapkan. Saya yakin, masyarakat Ambon saat ini perlu ketenangan bukan pengkomporan. Hari ini, Pangab Wiranto telah mengirim Tim Khusus ke Ambon. Logika sederhana, mengapa Wiranto harus mengirim tim khusus itu? Apakah laporan yang diterimanya dari Ambon belum cukup ataupun reliable? Mengapa Wiranto perlu informasi lain? Gus Dur pun sudah menyatakan bahwa ada "orang lain" yang merancang kerusuhan di Ambon itu. Berarti, ada sesuatu yang harus diungkapkan dibalik masalah Ambon. Saya pun melihat ada semacam "hidden command" yang telah menyusup di Ambon. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar "provokasi". "Hidden command" yang memiliki missi khusus. Saya tak tahu lebih detail, karena saya kan cuma orang biasa. Yang jelas, fakta di lapangan ada (penembakan dilakukan oleh oknum yang seharusnya setia pada Sapta Marga), gejalanya tampak dan akibatnya terasa. >Tanggapan Anda tentang peryataan Habibie bahwa kasus Ambon merupakan konflik antara kelompok ekstrim Islam dan ekstrim Kristen? Saya tak bisa menilai pernyataan Pak Habibie yang sering sekali mengeluarkan pernyataan. Istilah "ekstrim Islam" dan "ekstrim Kristen" sendiri, saya takut akan membelokkan dari akar masalah di Ambon. Menurut saya kerusuhan di Ambon dan juga fenomena makro politik dan sosial yang sekarang bergejolak ini, tidak lepas dari ketiga hal yang saya sebutkan diatas. Kalau memang "ekstrim-ekstrim" itu benar, saya mau balik bertanya, "Yang diekstrimkan itu apa?" Khusus untuk kasus Ambon, saya pikir harus diselesaikan oleh masyarakat Ambon sendiri. Sebagai mediator, bisa saja diundang tokoh dari luar Ambon yang mungkin dapat diterima oleh masyarakat setempat. Pada kesempatan yang lalu, Megawati Soekarnoputri sempat diusulkan oleh seorang anggota Komnas HAM. Tetapi, lalu ditentang oleh orang-orang Golkar. Alasannya pun klasik, "Karena Golkar yang menang Pemilu lalu, maka orang Golkarlah yang seharusya mendamaikan Ambon". Ini benar-benar perkataan yang tidak lucu dan menandakan tidak adanya jiwa kenegaraan dan kebangsaan orang yang mengucapkannya itu. Yang dia pedulikan Gokarnya itu saja. Lagipula, 7 kali pemilu Orde Baru itu, sama sekali tidak bisa dijadikan acuan, karena praktiknya yang tidak jujur dan adil. Bagi saya, siapapun tokoh yang memang diterima baik, silakan saja. Pada jangka sangat pendek, penyadaran peran agama sebagai pesan moral yang damai dan mengasihi harus terus ditiupkan untuk menurunkan temperatur konflik. Seorang sahabat saya yang beragama Islam dan berjilbab menangis ketika membaca berita akan dibentuk "komando..." untuk berangkat ke Ambon. Menurutnya Islam itu agama yang damai dan tidak menganjurkan peperangan dan kekerasan. Masih menurutnya, bahkan kata "Islam" itu sendiri berarti "damai". Sebagai seorang Kristen, saya dapat mengatakan bahwa kata "Kristen" itu berasal dari "Kristus", nama dari Yesus Kristus, yang memerintahkan umatNya untuk hidup saling mengasihi, bahkan musuhpun harus dikasihi. Berdasarkan hal itu, saya yakin, bila kita dapat menyadari substansi ajaran agama kita masing-masing, tentu kita dapat hidup damai dan saling mengasihi. Nah, pernyataan penyadaran substansi agama inilah yang harus diberikan untuk menyadarkan umat masing-masing agama. Kemudian, disamping solusi jangka pendek dan sangat pendek diatas, harus dilakukan solusi tuntas agar akar permasalahan dapat dicabut. Yaitu (1) Mereformasi organisasi keagamaan sehingga peranan ajaran agama menjadi lebih dipentingkan. (2) Membangun kembali koneksi antara ulama dan pemeluk agamanya masing-masing, agar masyarakat kembali mendapat panutan rohaniwan yang kredibel. (3) Perlunya pemerintahan yang kredibel, sehingga dapat kembali menjalankan manajemen sosialnya secara demokratis, bukan dengan kekerasan. (4) Pembersihan seluruh ornamen Orde Baru yang membekas dalam sistem politik, sosial dan hukum. Dengan demikian, upaya provokasi tidak lagi efektif. (5) Perlunya diteruskan upaya pengembalian fungsi ABRI sebagai alat pertahanan dan bukan alat sosial. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran manajemen sosial dengan pemerintah dan agama (ajaran, organisasi dan tokohnya). (6) Penguatan masyarakat sipil (civil society) sebagai prasyarat demokrasi. Hal ini sangat menuntut peranan organisasi agama untuk berhenti berpikir nominalis-simbolik-ornamental dan berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas umat. Dalam penguatan masyarakat sipil ini pun, peranan kepastian hukum menjadi mutlak penting. Dan (7) pembangunan kembali kerangka kebangsaan untuk mempersatukan Indonesia. Dengan demikian, mind-set mayoritas-minoritas harus dikembalikan kepada mind-set kebangsaan seperti ketika Republik Indonesia ini diproklamasikan. Solusi-solusi itu harus ditempuh secara bersama-sama sebagai necessary conditon dan sufficient condition. >Tanggapan Anda tentang demo-demo tentang kasus Ambon yang cenderung berbau SARA dan menyebarkan kebencian pada golongan lain? Itulah yang telah saya utarakan sebelumnya. Menyebarkan kebencian pada golongan lain, hanyalah akan mempersukses tujuan dari orang yang merancang kerusuhan itu. Menurut saya, kita sudah saatnya untuk tampil sebagai manusia. Siapapun yang menjadi korban, apapun agamanya, kita harus peduli dan solider. Siapapun yang menjadi pelaku kekerasan, apapun agamanya, kita harus tidak membenarkan dan meminta agar segera ditangkap dan diproses menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini ijinkan saya mengutip Aime Cesaire, penyair Martinique (Karibia), penganjur gerakan solidaritas kulit hitam (Negritude), yang berkata "Di mana seorang manusia digantung, di situ kemanusiaan kita semua digantung". Kita harus mampu berkata, "Duka Ambon, Duka Anda, Duka Kita". >Demo mahasiswa kembali marak, bagaimana komentar Anda? Mahasiswa adalah manusia idealis. Dengan kaca mata idealisme itu, tentu hati nurani tidak bisa dibohongi bahwa reformasi yang dijalankan oleh rejim sekarang ini adalah reformasi kulit, hanya bermodalkan retorika tanpa implementasi yang konkret. Inilah yang mendasari mahasiswa terus berunjuk rasa dan berunjuk suara untuk tetap memberikan kesadaran kolektif bahwa kita belum mencapai cita-cita yang kita inginkan melalui gerakan reformasi. KKN masih terjadi dan subur, represi masih dilakukan, pemutarbalikan fakta masih dilakukan dan supremasi hukum belum terwujud. Contoh populernya adalah kasus percakapan telepon Habibie-Ghalib yang sempat heboh lalu itu. Seharusnya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan kekuasaan belaka, DPR harus responsif dengan memanggil MPR untuk suatu persidangan istimewa meminta pertanggungjawaban Habibie atas kasus tersebut. Hal itu penting, demi pemulihan kewibawaan dan supremasi hukum. Apalagi menjelang Pemilu Mei nanti, kewibawaan dan supremasi hukum itu mutlak penting. Tanpa itu, Pemilu akan acak-acakan dan penuh dengan kecurangan. Akibatnya, hasil Pemilu tidak legitimate dan kita akan kembali diguncang krisis legitimasi. Dan itu semua, berarti perekonomian Indonesia akan semakin sulit dipulihkan dan rakyat akan semakin menderita. Saya harap, demontrasi mahasiswa yang menyuarakan kesadaran kolektif seperti saya sebut itu dapat terus dijalankan. Perjuangan tak kenal henti. Bahkan, bila pemerintah hasil Pemilu nanti pun masih juga belum dapat melaksanakan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, mahasiswa sebagai kekuatan moral harus menyuarakan kesadaran kolektif agar bangsa Indonesia tetap kritis dan pemimpinnya tetap sadar bahwa tugasnya adalah untuk memakmurkan rakyat dan memberi keadilan bagi rakyat. >Tanggapan Anda atas represi aparat atas aksi-aksi mahasiswa.? Itu tindakan biadab. Mahasiswa itu cuma bermodal jaket almamater dan suara yang keras desibelnya, kok harus dipukuli dan dikejar-kejar? Sementara di tempat lain, provokator dapat terus melancarkan aksinya tanpa dikejar-kejar aparat. Ini kan suatu anomali yang tidak masuk akal. Aparat keamanan harus sadar bahwa mereka telah gagal memberikan keamanan bagi rakyat. Mahasiswa menyuarakan hal itu. Mereka menuntut antara lain, penghapusan dwifungsi ABRI. Tujuannya bukan karena membenci ABRI, tetapi agar ABRI dapat berkonsentrasi untuk memberikan keamanan bagi rakyat dan tidak diperalat oleh kekuasaan menjadi alat politik. >Apa solusi terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia? Wah, saya sudah sering mendapat pertanyaan seperti ini. Dan semakin sering ditanyakan, saya semakin bingung untuk menjawabnya. Pemilu mungkin adalah cara yang terbaik. Tetapi saya juga tidak dapat memarginalkan suara rekan-rekan di KMB bahwa Pemilu yang dilaksanakan oleh rejim sekarang ini akan tidak Jurdil. Tetapi, realitas politik yang ada, kita memang mau-tidak mau harus melaksanakan Pemilu. Karena itu, harus diawasi secara ketat agar Jurdil. Mahasiswa bisa memainkan peranannya pada level ini, sambil terus menyuarakan kesadaran kolektif yang saya sebut tadi. Saya ingin mengutip Bung Hatta, "Syarat yang pertama untuk menjadi satu bangsa yang merdeka ialah keinsafan, bahwa kita adalah satu bangsa yang bersatu-padu, yaitu bangsa Indonesia, yang bertanah air Indonesia. Lenyaplah dalam hati perasaan termasuk ke dalam satu golongan kecil yang mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan semuanya harus didahulukan daripada kepentingan sebagian-sebagian....Hanya dalam persatuan itu Indonesia bisa merdeka". Hak Cipta � detikcom Digital Life 1999 ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Indonesia Baru: berkeadilan tanpa kekerasan!
