Dalam kampanyenya di beberapa daerah Akbar Tanjung mengatakan bahwa
Golkar yang dengan mayoritas 76% anggotanya mempelopori reformasi dan
mendesak pemilu dipercepat.
Wah.... wah.... Akbar masih melanjutkan kebiasaan untuk membodohi
rakyat dengan miss leading information. Didalam sistem politik di
Indonesia, meskipun Golkar mayoritas di parlemen namun Golkar namun
itu tidak menentukan karena ada subsistem-subsitem lain yang menjadi
kelompok penekan dan justru itulah yang menentukan. Kalau Golkar
mayoritas dan memiliki kekuatan dan kekuasaan maka mengapa hanya dua
bulan setelah sidang umum Presiden terpilih harus diminta turun oleh
rakyat. Apa artinya 72% suara itu dan apa artinya mayoritas di
parlemen?
Seandainya saja, seluruh kekuatan penekan yang menghendaki reformasi
itu tidak bergerak kearah yang sama maka belum tentu Soeharto turun.
Lihat saja bagaimana Harmoko dan Gafur lari terbirit-birit pada saat
itu dan kemudian sebagai ketua umum Golkar dan ketua umum MPR dia
meminta Soeharto mundur setelah 2 bulan sebelumnya berdasar penelitian
safarinya Harmoko memilih Soeharto untuk secara aklamasi menjadi
presiden. Seandainya saja subsistem-subsistem kelompok penekan itu
tidak ada maka apakah Golkar akan memulai reformasi?
Didalam sidang umum pada saat itu yang dibarengi oleh peristiwa
Semanggi yang menimbulkan banyak korban, Golkar sebagai mayoritas
tidak mungkin berbuat lain. Tekanan yang hebat dari seluruh kekuatan
pro reformasi dan diujungtombaki oleh rekan-rekan mahasiswa dan
masyarakat di pusat kekuasaan Jakarta sebagai kekuatan yang tampak
bagaimanapun juga tidak bisa diabaikan oleh Golkar. Seandainya saja
pada saat itu, Golkar tidak menyetujui konsep reformasi itu maka
ceritanya pasti akan menjadi lain Bung! Itu adalah hasil akomodasi
yang berat bagi Golkar dan merupakan keputusan best of the worst bagi
Golkar. Satu-satunya fakta yang membuat orang bersimpati adalah
interupsi Marzuki Darusman yang meminta sidang ditunda karena terjadi
peristiwa Semanggi. Itu saja! Yang lain bahkan kita melihat sebuah
ironi melalui layar TV dimana mahasiswa dibantai secara tidak fair
dan pada saat yang sama mereka yang mengatasnamakan wakil-wakil rakyat
dan digaji dan dibiayai oleh uang rakyat ber ha-ha-he-he didalam
gedung yang dinamakan gedung perwakilan rakyat.
Jadi, Akbar Tanjung memang masih melanjutlkan kebiasaan lama Orba
yaitu membodohi masyarakat dengan membuat miss leading information.
Jangan biarkan bangsa ini terperosok kedalam lubang yang sama.
��
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Pilih MASA DEPAN BARU di Pemilu 1999!
