"Ita & Felix" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Soal asuransi, saya kira sulit bila diatur bahwa untuk orang kaya harus lebih besar jumlahnya daripada untuk orang miskin.. �c�c�c�c�c.Yang bisa dilakukan adalah memilih jumlah premi yang akan dibayar setiap bulannya atau premi berdasarkan persentase penghasilan (bila yang mengatur perusahaan). ================================= Ita .....kamu katakan juga bahwa asuransi kesehatan bisa didasarkan atas banyaknya penghasilan seperti pada asuransi di perusahaan. Nah mengapa tidak bisa kita terapkan untuk umum? Rasanya bisa saja .... Masalahnya mungkin, tidak seperti karyawan perusahaan atau instansi yang besar gajinya dapat dilihat dari daftar gaji, masyarakat kita belum terbiasa untuk menyatakan secara terbuka berapa banyak sebenarnya penghasilan bersih mereka. Mungkin karena masih suburnya budaya penghasilan "diluar gaji" yang sering lebih besar dari gaji itu sendiri. Di lain pihak masyarakat miskin masih sulit menghitung penghasilan karena pendapatan mereka yang tidak menentu setiap harinya. Beberapa kelompok masyarakat (RT/RW) di daerah miskin perkotaan dan juga beberapa pedesaan saya tahu sudah mencoba menerapkan sistem ini dengan membayar iuran bulanan kepada pengurus. Karena mereka tinggal di daerah yang sama dan kehidupan ekonomi mereka relatif sama maka iurannya pun sama pula besarnya. "Asuransi" sederhana ini bekerja sama dengan Puskesmas setempat, sehingga daftar anggotanya dimiliki pula oleh pihak puskesmas. Tiap keluarga punya jatah katakanlah 4 kali sebulannya untuk berobat ke puskesmas tersebut tanpa harus membayar lagi. Tiap akhir bulan pengurus "asuransi" membayar biaya pengobatan anggotanya kepada pihak puskemas. Bila ada anggota yang terpaksa berobat ke rumahsakit atau harus membeli obat yang agak mahal maka diberikan pula sokongan dari uang asuransi tersebut ala kadarnya. Dengan demikian anggota yang sakit dapat cepat pergi berobat tanpa harus memikirkan ada uang tidak di dompetnya hari itu........Kan sakit tidak bisa direncanakan ..... Keluarga yang anggotanya sehat-sehat saja tentu sudah merasa bersyukur dengan karunia kesehatan mereka dan merelakan uangnya untuk membantu tetangga yang sakit. Kepeloporan dan kegotongroyongan masyarakat miskin tersebut patutlah kita dukung dengan memperluas pelaksanaan asuransi kesehatan per DATI II yang punya jaringan secara nasional pula. Kerelaan orang yang lebih mampu untuk membayar premi lebih banyak adalah wujud dari kesetiakawanan dan rasa tanggungjawab mereka untuk menyantuni fakir miskin. Kita kan tidak mungkin mengenal semua orang miskin dan bisa tahu siapa yang paling memerlukan bantuan. Saya kira cara ini lebih praktis dan adil karena sumbangan kita akan diterima oleh orang yang paling memerlukan di daerah kita tanpa kita harus mencari-carinya lagi. Di lain pihak setiap kali ada orang yang tidak mampu berobat mereka atau wartawan tidak perlu harus membuat pengumuman di koran supaya orang kaya tergerak hatinya menyumbangkan uangnya. Tentu masalahnya terpulang lagi pada keterbukaan manajemen dan kejujuran manusia-manusia pengurusnya supaya tidak terjadi penyimpangan sehingga orang kaya pun rela membayar lebih dan orang miskin tidak dipersulit mendapatkan haknya. Namun bila sistem pengelolaan yang transparan telah ada, dan kontrol wakil rakyat, pers serta masyarakat berjalan lancar maka sistem ini cukup baik untuk dicoba. ================================ Ita : Yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyisihkan anggaran tahunan dan menarik donatur sukarela untuk dijadikan santunan bagi orang2 yang tidak mampu membayar biaya kesehatan, dengan cara memberikan keterangan RT/RW bahwa dia tidak mampu secara finansial. ============================== Kenyataannya di lapangan untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu ini cukup ruwet. Birokrasi yang harus dihadapi orang miskin ini cukup menyita tenaga dan juga dana mereka untuk bolak-balik mengurus dari kantor ke kantor. Padahal keluarganya yang sakit pun perlu diurus pula. Belum lagi bagi orang yang hidup sendirian, misalnya sudah janda atau duda dan keluarganya tidak ada yang bertempat tinggal serumah, siapa yang harus mengurus surat-surat tersebut buat mereka? Masih untung bila ada tetangga yang mau repot-repot membantu. Bila tetangganya pun tak punya waktu karena harus bekerja mencari makan buat keluarganya sendiri, bagaimana? Kemudian tidak ada kriteria yang jelas berapa penghasilan seseorang sehingga dia layak disebut orang tidak mampu. Lagipula cara ini merendahkan martabat orang miskin karena mereka harus meminta surat keterangan tersebut setiap kali memerlukan dan mereka juga merasa risih karena harus MEMOHON untuk bisa DISEBUT ORANG MISKIN. Coba deh bayangkan kalau kita jadi mereka ......... ================================ Ita : banyak negara memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi para warganya �c�c�c�c�c�c�c ================================= PUSKESMAS GRATIS? Ini mungkin kelihatannya ideal namun tidaklah seindah yang dibayangkan bila masyarakat kita pun belum ideal. Masalahnya tidak hanya pada UANG alias ANGGARAN KESEHATAN belaka. Yang paling penting adalah persepsi,pengetahuan dan pengertian masyarakat seluruhnya dalam kesehatan harus sudah cukup tinggi. �@ Kondisi pengetahuan masyarakat kita tentang kesehatan seperti juga kondisi sosial ekonominya masih terdapat jarak yang lebar antara golongan atas dan golongan bawah. Di satu sisi ada yang sudah hobi general check up bahkan ke luar negeri namun ada pula yang tidak mau diperiksa tenaga medis walaupun sudah sakit parah. Antara keduanya terdapat gradasi perilaku yang bermacam ragam yang juga dipengaruhi adat istiadat setempat. Pernah ikut atau paling tidak melihat bakti sosial pengobatan gratis di desa-desa? Anda akan melihat bahwa masyarakat berbondong-bondong mendatanginya untuk berobat. Apakah semuanya sakit? Sebaliknya�champir semuanya sehat-sehat saja. Hanya sedikit saja yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Yang sakit pun biasanya sudah pula berobat ke tempat lain namun karena ada yang gratis maka merekapun ingin mencobanya �ctoh tidak bayar�c Ini juga yang menjadi salah satu kendala bagi sistem �gasuransi�h di atas. Ada anggota yang merasa sudah bayar kemudian ngotot ingin mendapatkan haknya untuk periksa ke puskesmas meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak sakit. Ahli psikologi mungkin bisa menjelaskan hal ini �c�c�capakah karena selama ini masyarakat kurang dihargai hak-haknya, sering diserobot begitu saja�cmaka ketika ada kesempatan menggunakan hak tersebut�cmereka beramai-ramai mengambilnya tanpa berpikir lagi apakah mereka memerlukannya atau tidak. Maka di satu sisi fasilitas kesehatan gratis ini akan kebanjiran orang-orang sehat yang merasa berhak diperiksa dan dapat obat/vitamin gratis �cDi lain pihak tentu masih ada orang sakit yang tetap tidak mau berobat meskipun dengan gratis karena mereka tidak merasa membutuhkannya. Maka sebelum pengetahuan masyarakat kita bisa meningkat pada taraf yang cukup, fasilitas kesehatan gratis ini tidaklah efektif. Inilah tugas juru penerang dan media massa juga kita semua untuk menyebar luaskan info kesehatan supaya masyarakat kita tahu kapan dia perlu mendatangi fasilitas kesehatan. Ruwet ya masalahnya �c�c.Tapi masalah kan ada untuk kita atasi kan�c Jadi ya�ctetap optimis sambil terus berpikir dan berusaha �c�c. Salam SARI PR : Siapa yang pernah periksa ke puskesmas? Ada usul bagaimana caranya meningkatkan mutu dan fasilitas puskesmas? ____________________________________________________________________ Get free e-mail and a permanent address at http://www.netaddress.com/?N=1 ______________________________________________________________________ To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED] To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
