Saya rasa, saya harus mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat akan
tidak mampu untuk membayar premi asuransi itu. Memang ada beberapa
model social responsibility yang bisa diadopsi. Pemikiran Soeharto
lebih dekat ke model Andrew Carnagie dimana orang yang mempunyai
kesempatan untuk memperoleh kekayaan lebih membantu mereka yang
membutuhkan. Perbedaannya adalah bahwa di Indonesia hal itu digunakan
untuk kepentingan politis.
Konsep social security dan pajak progresif yang diusulkan oleh PDIP
yang lebih dekat dengan usulan Milton Friedman tampaknya merupakan
sebuah alternatif yang perlu dicermati bersama untuk menyelesaikan
masalah jaminan kesehatan kaum yang tidak mampu secara ekonomi
tersebut. Argumentasi KKG adalah: "apakah adil individu dengan
pendapatan 50 juta pertahun dikenakan tarif yang sama dengan mereka
yang memperoleh pendapatan 1 milyar setahun? Artinya, pajak semakin
besar bagi mereka yang memperoleh penghasilan semakin besar. Di
desa-desa masayarakat tidak mampu tetap harus membayar pajak bumi dan
bangunan sehingga mereka terpaksa menjual pohon, atau kambing
piaraannya. Apakah ini produktif? Juga, persoalannya bukan pada 10
pembayar pajak terbesar namun lebih kepada apakah pajak yang
dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan ataukah tidak?
Seabagai tambahan, beberapa teman yang kebetulan belajar di Amrik dan
membawa keluarga memperoleh santunan biaya kesehatan dan makanan bagi
anak-anaknya. Bahkan ketika mereka melahirkan. Semua biaya ditanggung
oleh negara. Syaratnya, mereka tidak boleh memiliki tabungan lebih
dari $ 2,000.00. Dari mana pemerintah Amerika bisa membiayai hal-hal
seperti itu? Pajak! Bukankah pajak secara tidak langsung juga
merupakan kepedulian kita terhadap mereka yang tidak mampu dan
didistribusikan melalui negara sepanjang hal itu tidak dijadikan
bancakan oleh para pejabat pemerintah?
Sebenarnya, UUD 45 juga telah memuat pasal mengenai hal itu. Namun,
seperti kata KKG, dalam pelaksanaan kita memang jelek sekali. Hulunya
memang KKN itu. Sebenarnya, banyak pihak sudah mengingatkan KKN itu s
e j a k Pelita I dimana pada saat itu kebocoran sudah diperkirakan
mencapai 30%. Bisa dibayangkan bukan bagaimana semakin besar
penyimpangan pada Pelita V? Juga, kekayaan alam, bumi dan isinya
yang mestinya ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam
pelaksanaannya ternyata lebih banyak dinikmati oleh sekelompok
masyarakat yang beruntung.
Harapan kita memang kepada pemerintah yang baru nanti. Secara bertahap
pemerintahan baru akan muncul untuk membawa Indonesia kearah yang
lebih baik sepanjang orang-orang yang haus kekuasaan dan kepentingan
diri sendiri dengan mengeksploitasi masyarakat itu mulai bertobat dan
tidak lagi mengkotak-kotakkan bangsa ini atas dasar suku, agama, dan
ras. Ini adalah konflik potensial yang
membuat bangsa ini menjadi tidak produktif.
-----Original Message-----
From: Sari - <[EMAIL PROTECTED]>
To: [EMAIL PROTECTED] <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Thursday, June 17, 1999 8:13 AM
Subject: [Kuli Tinta] USULAN REFORMASI : Kesehatan
"Ita & Felix" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Soal asuransi, saya kira sulit bila diatur bahwa untuk orang kaya
harus lebih
besar jumlahnya daripada untuk orang miskin.. �c�c�c�c�c.Yang bisa
dilakukan
adalah memilih jumlah premi yang akan dibayar setiap bulannya atau
premi
berdasarkan persentase penghasilan (bila yang mengatur perusahaan).
=================================
Ita .....kamu katakan juga bahwa asuransi kesehatan bisa didasarkan
atas
banyaknya penghasilan seperti pada asuransi di perusahaan. Nah mengapa
tidak
bisa kita terapkan untuk umum? Rasanya bisa saja ....
Masalahnya mungkin, tidak seperti karyawan perusahaan atau instansi
yang besar
gajinya dapat dilihat dari daftar gaji, masyarakat kita belum terbiasa
untuk
menyatakan secara terbuka berapa banyak sebenarnya penghasilan bersih
mereka.
Mungkin karena masih suburnya budaya penghasilan "diluar gaji" yang
sering
lebih besar dari gaji itu sendiri. Di lain pihak masyarakat miskin
masih sulit
menghitung penghasilan karena pendapatan mereka yang tidak menentu
setiap
harinya.
Beberapa kelompok masyarakat (RT/RW) di daerah miskin perkotaan dan
juga
beberapa pedesaan saya tahu sudah mencoba menerapkan sistem ini dengan
membayar iuran bulanan kepada pengurus.
Karena mereka tinggal di daerah yang sama dan kehidupan ekonomi mereka
relatif
sama maka iurannya pun sama pula besarnya. "Asuransi" sederhana ini
bekerja
sama dengan Puskesmas setempat, sehingga daftar anggotanya dimiliki
pula oleh
pihak puskesmas.
Tiap keluarga punya jatah katakanlah 4 kali sebulannya untuk berobat
ke
puskesmas tersebut tanpa harus membayar lagi.
Tiap akhir bulan pengurus "asuransi" membayar biaya pengobatan
anggotanya
kepada pihak puskemas. Bila ada anggota yang terpaksa berobat ke
rumahsakit
atau harus membeli obat yang agak mahal maka diberikan pula sokongan
dari uang
asuransi tersebut ala kadarnya. Dengan demikian anggota yang sakit
dapat cepat
pergi berobat tanpa harus memikirkan ada uang tidak di dompetnya hari
itu........Kan sakit tidak bisa direncanakan .....
Keluarga yang anggotanya sehat-sehat saja tentu sudah merasa bersyukur
dengan
karunia kesehatan mereka dan merelakan uangnya untuk membantu tetangga
yang
sakit.
Kepeloporan dan kegotongroyongan masyarakat miskin tersebut patutlah
kita
dukung dengan memperluas pelaksanaan asuransi kesehatan per DATI II
yang punya
jaringan secara nasional pula. Kerelaan orang yang lebih mampu untuk
membayar
premi lebih banyak adalah wujud dari kesetiakawanan dan rasa
tanggungjawab
mereka untuk menyantuni fakir miskin.
Kita kan tidak mungkin mengenal semua orang miskin dan bisa tahu siapa
yang
paling memerlukan bantuan. Saya kira cara ini lebih praktis dan adil
karena
sumbangan kita akan diterima oleh orang yang paling memerlukan di
daerah kita
tanpa kita harus mencari-carinya lagi. Di lain pihak setiap kali ada
orang
yang tidak mampu berobat mereka atau wartawan tidak perlu harus
membuat
pengumuman di koran supaya orang kaya tergerak hatinya menyumbangkan
uangnya.
Tentu masalahnya terpulang lagi pada keterbukaan manajemen dan
kejujuran
manusia-manusia pengurusnya supaya tidak terjadi penyimpangan sehingga
orang
kaya pun rela membayar lebih dan orang miskin tidak dipersulit
mendapatkan
haknya. Namun bila sistem pengelolaan yang transparan telah ada, dan
kontrol
wakil rakyat, pers serta masyarakat berjalan lancar maka sistem ini
cukup baik
untuk dicoba.
================================
Ita :
Yang bisa dilakukan pemerintah adalah menyisihkan anggaran tahunan dan
menarik
donatur sukarela untuk dijadikan santunan bagi orang2 yang tidak mampu
membayar biaya kesehatan, dengan cara memberikan keterangan RT/RW
bahwa dia
tidak mampu secara finansial.
==============================
Kenyataannya di lapangan untuk mendapatkan surat keterangan tidak
mampu ini
cukup ruwet. Birokrasi yang harus dihadapi orang miskin ini cukup
menyita
tenaga dan juga dana mereka untuk bolak-balik mengurus dari kantor ke
kantor.
Padahal keluarganya yang sakit pun perlu diurus pula.
Belum lagi bagi orang yang hidup sendirian, misalnya sudah janda atau
duda dan
keluarganya tidak ada yang bertempat tinggal serumah, siapa yang harus
mengurus surat-surat tersebut buat mereka? Masih untung bila ada
tetangga yang
mau repot-repot membantu. Bila tetangganya pun tak punya waktu karena
harus
bekerja mencari makan buat keluarganya sendiri, bagaimana?
Kemudian tidak ada kriteria yang jelas berapa penghasilan seseorang
sehingga
dia layak disebut orang tidak mampu. Lagipula cara ini merendahkan
martabat
orang miskin karena mereka harus meminta surat keterangan tersebut
setiap kali
memerlukan dan mereka juga merasa risih karena harus MEMOHON untuk
bisa
DISEBUT ORANG MISKIN. Coba deh bayangkan kalau kita jadi mereka
.........
================================
Ita :
banyak negara memberikan fasilitas kesehatan gratis bagi para warganya
�c�c�c�c�c�c�c
=================================
PUSKESMAS GRATIS?
Ini mungkin kelihatannya ideal namun tidaklah seindah yang dibayangkan
bila
masyarakat kita pun belum ideal.
Masalahnya tidak hanya pada UANG alias ANGGARAN KESEHATAN belaka.
Yang paling penting adalah persepsi,pengetahuan dan pengertian
masyarakat
seluruhnya dalam kesehatan harus sudah cukup tinggi.
�@
Kondisi pengetahuan masyarakat kita tentang kesehatan seperti juga
kondisi
sosial ekonominya masih terdapat jarak yang lebar antara golongan atas
dan
golongan bawah.
Di satu sisi ada yang sudah hobi general check up bahkan ke luar
negeri namun
ada pula yang tidak mau diperiksa tenaga medis walaupun sudah sakit
parah.
Antara keduanya terdapat gradasi perilaku yang bermacam ragam yang
juga
dipengaruhi adat istiadat setempat.
Pernah ikut atau paling tidak melihat bakti sosial pengobatan gratis
di
desa-desa?
Anda akan melihat bahwa masyarakat berbondong-bondong mendatanginya
untuk
berobat. Apakah semuanya sakit? Sebaliknya�champir semuanya
sehat-sehat saja.
Hanya sedikit saja yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera.
Yang sakit
pun biasanya sudah pula berobat ke tempat lain namun karena ada yang
gratis
maka merekapun ingin mencobanya �ctoh tidak bayar�c
Ini juga yang menjadi salah satu kendala bagi sistem �gasuransi�h di
atas. Ada
anggota yang merasa sudah bayar kemudian ngotot ingin mendapatkan
haknya untuk
periksa ke puskesmas meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak sakit.
Ahli psikologi mungkin bisa menjelaskan hal ini �c�c�capakah karena
selama ini
masyarakat kurang dihargai hak-haknya, sering diserobot begitu
saja�cmaka
ketika ada kesempatan menggunakan hak tersebut�cmereka beramai-ramai
mengambilnya tanpa berpikir lagi apakah mereka memerlukannya atau
tidak.
Maka di satu sisi fasilitas kesehatan gratis ini akan kebanjiran
orang-orang
sehat yang merasa berhak diperiksa dan dapat obat/vitamin gratis �cDi
lain
pihak tentu masih ada orang sakit yang tetap tidak mau berobat
meskipun dengan
gratis karena mereka tidak merasa membutuhkannya.
Maka sebelum pengetahuan masyarakat kita bisa meningkat pada taraf
yang cukup,
fasilitas kesehatan gratis ini tidaklah efektif. Inilah tugas juru
penerang
dan media massa juga kita semua untuk menyebar luaskan info kesehatan
supaya
masyarakat kita tahu kapan dia perlu mendatangi fasilitas kesehatan.
Ruwet ya masalahnya �c�c.Tapi masalah kan ada untuk kita atasi kan�c
Jadi ya�ctetap optimis sambil terus berpikir dan berusaha �c�c.
Salam
SARI
PR : Siapa yang pernah periksa ke puskesmas?
Ada usul bagaimana caranya meningkatkan mutu dan fasilitas puskesmas?
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
