Kalau kita memperhatikan, pemikiran Riswanda masih ambigu. Disatu sisi dia
mendukung proses demokrasi yang sedang berkembang sesuai dengan pesan yang
ingin disampaikan dalam Judul "Kalau Begitu, Apa Guna Pemilu". Namun
disisi yang lain dia membicarakan kemunculan calon alternatif.
Kalau Begitu, Apa Guna Pemilu.... he... he....
-----Original Message-----
From: Martin Manurung <[EMAIL PROTECTED]>
To: Kuli Tinta List <[EMAIL PROTECTED]>; Perspektif Mailing List
<[EMAIL PROTECTED]>
Date: 03 July 1999 06:49
Subject: [Kuli Tinta] Apa Guna Pemilu?
Ini analisisnya Dr. Riswandha Imawan
Jumat, 2 Juli 1999 ANALISIS
Kalau Begitu, Apa Guna Pemilu
Dr Riswandha Imawan (SM/dok)
PEMILIHAN umum telah selesai diselenggarakan. Hampis bisa dipastikan, urutan
pemenang dalam perolehan suara tidak berubah lagi, yakni di tempat teratas
PDI Perjuangan, disusul Partai Golkar, kemudian berturut-turut PKB, PPP, dan
PAN. Wajar kalau kemudian massa dan simpatisan PDI Perjuangan gembira ,
karena Megawati Soekarnoputri bakal jadi presiden.
Namun tampaknya yang bakal terjadi bukan seperti harapan. Beberapa pihak
menolaknya sebagai pemimpin bangsa.
Di kalangan awam (masyarakat luas), tentu saja hal ini menumbuhkan
kebingungan dan muncul tanda tanya. "Kalau Megawati, capres dari PDI
Perjuangan, yang memenangi pemilu tidak jadi presiden, lalu apa gunanya
diadakan pemilu didahului kampanye yang notebene perjuangan untuk mendapat
suara banyak?''
Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Riswandha
Imawan membenarkan dan menilai wajar pertanyaan itu mencuat. Dia bahkan
menambahkan, kalau sekadar ingin tahu aspirasi rakyat tidak perlu melalui
pemilu, dan cukup lewat polling.
Dalam wawancara dengan Suara Merdeka, pengelola Program Studi Ilmu Politik
Pascasarjana Fisipol UGM itu menyampaikan berbagai pengamatannya terhadap
proses pemilihan presiden keempat ini. Berikut petikannya.
Capres pemenang pemilu belum tentu jadi presiden. Bagaimana sebenarnya
proses pemilihan presiden?
Kalau menurut UUD, tiap calon harus diusulkan parpol peserta pemilu menjadi
kandidat langsung di SU MPR. Kemudian parpol yang mengusulkan capres itu
melakukan pendekatan atau lobi dengan partai lain agar memperoleh dukungan.
Selanjutnya, melalui musyawarah dilihat dan dinilai siapa-siapa calon yang
bisa diterima sesuai dengan kriteria dan mengacu pada persoalan bangsa saat
itu. Dengan kata lain, harus sesuai dengan kapabilitas calon, misal
persoalan bangsa yang sangat urgen di bidang ekonomi padahal calonnya ahli
teknik, berarti tidak cocok.
Seandainya terjadi jalan buntu?
Bisa saja dipilih melalui voting. Memang seyogianya voting dihindari. Juga
untuk menentukan wapresnya, UU mengharuskan siapa calonnya dikonsultasikan
lebih dulu dengan presiden terpilih dan kalau ditolak, tidak dapat
diusulkan.
Dengan demikian, berarti capres dari partai pemenang pemilu tak otomatis
bisa menjadi presiden?
Menurut aturan itu, memang tidak bisa otomatis. Namun perlu diingat, UU-nya
disusun waktu itu dan sudah lama sekali. Ini yang sebenarnya justru perlu
direformasi untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.
Yakni didasari pengertian pemilu sama dengan cari pemimpin dan dasar mutlak
bagi seorang pemimpin itu bukan sekadar dipercaya partai tetapi rakyat
percaya kepada calon bersangkutan. Dengan kata lain, "jualannya'' yang
menentukan, bukan "penjualnya''.
Akhir-akhir ini muncul anggapan bila capres pemenang pemilu tak bisa jadi
presiden, lalu apa gunanya pemilu. Komentar anda?
Betul sekali, apa gunanya pemilu. Kalau sekadar ingin tahu aspirasi rakyat,
tidak perlu melalui pemilu yang menghabiskan waktu, tenaga/pikiran dan
terutama dana besar, apalagi kini kita tengah dilanda krisis ekonomi.
Sebaiknya lewat polling saja. Ibarat orang ikut lomba lari, sudah berhasil
paling dulu mencapai finis, tetapi tidak menerima piala.
Lalu, bagaimana idealnya proses pemilihan presiden?
Menurut saya dan ini sudah berkali-kali saya lontarkan, idealnya seorang
capres harus mulai dan berusaha dari bawah. Katika proses sampai ke SU MPR,
pada pemilihan awal semua anggota menuliskan nama yang dipandang paling
cocok untuk dibicarakan sebagai kandidat presiden sekaligus wapresnya.
Misalkan ada 10 nama yang muncul, semuanya ditanya secara langsung
kesediaannya dalam sidang terbuka hingga betul-betul transparan. Mungkin ada
yang tidak bersedia dan ditambah lagi dipilih dari nama-nama capres yang
parpolnya menang pemilu, bisa jadi tinggal lima nama.
Tahap berikut, dipilih lagi siapa yang betul-betul pantas jadi presiden,
melalui pemungutan suara secara tertutup. Seluruh proses mulai anggota
menuliskan nama yang diajukan hingga pemungutan suara termasuk
penghitungannya, dilakukan pada hari yang sama pada sidang terbuka yang juga
diliput langsung pers dan terutama televisi hingga seluruh rakyat bisa ikut
menyaksikan langsung.
Karena proses pemilihan presiden dan wapres berbarengan, bisa terjadi si
wakil tidak dikehendaki presiden terpilih?
Memang betul, tapi ini yang paling positif dipandang dari sudut pemerintahan
yang demokratis. Sehingga bisa ada check and balance atau saling kontrol di
eksekutif.
Betul pula, negatifnya di eksekutif bisa menurunkan efisiensi pemerintahan
karena presiden dan wakilnya bisa sering gegeran. Karena itu, harus ada
pemisahan tugas misal presiden bertugas mengambil keputusan-keputusan
visioner atau jangka panjang, sedang wapres untuk keputusan yang bersifat
operasional atau jangka pendek.
Mengenai Megawati, yang ditolak beberapa pihak, bahkan ada upaya-upaya nyata
mengganjalnya. Ada komentar?
Masalahnya, para elite sekarang kebanyakan tidak siap untuk kalah. Saya
kira, ada suatu kebingungan luar biasa di tingkat elite dan mereka kena
paranoid atau takut pada bayang-bayang sendiri. Perlu diingat, selama ini
Mega diinjak-injak orang-orangnya Pak Harto, yang sekarang masih banyak di
antaranya duduk di pemerintahan Habibie.
Tegasnya, upaya-upaya penjegalan terhadap Mega sekarang menunjukkan mereka
pulalah yang selama ini selalu menjegal salah satu putri Bung Karno itu.
Soal isu-isu yang dilontarkan untuk menjegal Mega?
Isu-isu itu sangat berbahaya sekali, sekaligus menggelikan. Misalnya isu
tentang gender, mengingatkan kita pada zaman Jahiliyah ribuan tahun lalu di
Arab, bahwa kaum wanita tidak ada harganya.
Begitu pula, Mega boleh menjadi ketua MPR/DPR tetapi tidak boleh jadi
presiden. Ini betul-betul luar biasa, karena sebenarnya ketua DPR sederajat
dengan presiden, bahkan ketua MPR lebih tinggi dari presiden.
Secara umum, politiknya memang sudah ugal-ugalan dan tidak masuk akal. Hanya
menunjukkan kekerdilan jiwa para elite yang tidak siap kalah.
Lalu kalau bukan Mega, siapa kira-kira yang bakal menempati kursi
kepresidenan?
Di sinilah, orang selalu menertawakan saya, yang sejak awal sudah
mengingatkan hati-hati dengan calon alternatif. Masalahnya, setting SU
adalah deadlock, dan tugas utama UU-nya untuk menyelamatkan Golkar dari
kehancuran.
Bila Mega jadi presiden, pasti akan repot karena penentangan dari kelompok
pendukung Habibie besar sekali. Maka untuk itu bakal dicari tokoh alternatif
yang tidak terkait dengan rezim Soeharto, sekaligus dia harus ada pada
posisi kelompok reformis.
Menurut Anda, siapa saja tokoh yang menenuhi persyaratan itu?
Dalam hal ini saya melihat ada tiga nama, yaitu Nurcholish Majid, Jenderal
Wiranto, dan Sultan Hamengku Buwono X. Namun sayangnya, Nurcholish dan
Wiranto tidak dicalonkan parpol peserta pemilu.
Sedang untuk HB X, ada beberapa parpol, khususnya di DIY, yang mencalonkan.
Tetapi repotnya dia baru-baru ini saja terjun ke pemerintahan dan baru masuk
kancah reformasi pada ujungnya.
Jadi, memang sulit sekali memilih alternatif itu. Padahal kalau keadaan
begini dibiarkan terus-menerus, akhirnya militerlah yang bakal masuk.
Alasannya gampang sekali "karena situasi, dengan terpaksa masuk untuk
menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.''
Inilah PR besar bagi kita semua bangsa Indonesia. (Bambang Unjianto-31)
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
