Dalam berita sore ini, saya dikejutkan oleh pernyataan Sri Bintang mengenai
perubahan Capres di PDIP dan Golkar. Alasannya adalah (klasik) deadlock dan
kedua kubu saling ngotot. Oleh Karena itu, kesimpulannya Capres
masing-masing harus diganti.
Saya sungguh semakin bingung mengikuti perkembangan analisis politik Sri
Bintang. Seakan-akan dia pura-pura naik perahu sehingga isunya menjadi
dikotomi antara Mega atau Habibie.
Menurut saya, yang menjadi persoalan bukan masalah Capres Mega atau Habibie
namun lebih kepada siapa yang bakal menguasai pemerintahan nanti, PDIP atau
Golkar. Bagi yang tidak menghendaki Golkar memegang lagi kemudi pemerintahan
alasannya jelas adalah khawatir kalau reformasi tidak berjalan seperti yang
diharapkan. Sekarang saja, fakta bertaburan mengenai gejala-gejala
kembalinya budaya lama. Adakah alasan yang logis dan bisa dinalar dengan
pengantian Soedjono oleh Galib kalau bukan untuk tujuan politis mengenai
penyelesaian kasus-kasus KKN? Enam tuntutan mhs itu jelas merupakan beban
berat bagi Golkar untuk mewujudkannya. Tangapan Akbar yang berlindung di
balik UU jelas menyiratkan hal itu.
Di sisi yang lain, mereka yang tidak menghendaki PDIP memegang kemudi
pemerintahan ada dua kelompok dengan alasan yang berbeda. Kelompok pertama
mengkhawatirkan program partai yang dinilai tidak jelas atau meragukan.
Kelompok ini meskipun tidak besar namun terdiri dari individu-individu yang
berpikir. Kelompok ke dua jumlahnya cukup besar dan memiliki dana yang besar
untuk melakukan apa saja untk mewujudkan keinginannya. Alasan kelompok ini
cukup masuk akal yaitu kekhawatiran akan pembongkaran besar-besaran kasus
KKN pejabat, pejabat tinggi negara dan anggota DPR/MPR disamping pelanjutan
kasus-kasus PDIP dengan pemerintah dan pejabat masa lalu yang saat ini
beberapa diantaranya masih menduduki jabatan pemerintahan dan DPR.
Pengusutan harta kekayaan Pak Harto jelas akan merembet ke yang lain.
Disamping itu, muncul pula kekhawatiran yang luar biasa bila kasus-kasus
PDIP dibuka kembali. Pertanyaan salah satu peserta kampanye dialogis dengan
PDIP mengenai hal itu jelas merupakan indikasi kekhawatiran tersebut. Bisa
dibayangkan hendak ditaruh dimana muka para pejabat itu bila Pers
membukanya.Bukankah itu semua hanya menunggu waktu? "Ya.. silahkan diungkap
kalau saya sudah meninggal" mungkin demikianlah harapan mereka. Juga, mereka
yang telah menikmati kedudukan dan nikmatnya menjadi penguasa atau dekat
dengan kekuasaan jelas tidak rela untuk meniti kehidupan baru sehingga
pergantian pemerintahan jelas akan dirasakan sebagai kerugian mereka .
Jadi, persoalannya memang bukan masalah Capres Habibie atau Megawati namun
lebih kepada siapa yang akan mengendalikan pemerintahan nanti. Masih bisa di
"approach" atau tidak. Nah tampaknya PDIP sudah dikenal keras kepala dan
tidak mau berkompromi dalam hal ini. Mega seandainya mungkin boleh saja
diganti oleh yang lain demikian pula Habibie.Namun isu dan masalah baru
pasti akan muncul karena hulu masalahnya memang Golkar atau PDIP yang
kebetulan berada diurutan pertama dan kedua, meskipun sebenarnya
PDIP-PKB-PAN-DLL sudah diatas Golar-PPP-DLL untuk melanjutkan refortmasi.
______________________________________________________________________
To subscribe, email: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
