Bung Yap,
Menurut saya ingatan anda benar koq..., malah seingat saya,
para anggota MPRS itu diangkat tanpa melalui proses Pemilu.
Ini seingat saya loh....
Mengenai strategy AR dkk, kelihatannya agak sulit untuk
dilaksanakan ketika itu, karena semua orang telah pandai
menyebut kata : "KONSTITUSIONAL' dan kata : " INKONSTITUSIONAL".
Ada komentar ?
Salam,
bRidWaN
At 08:04 PM 7/18/99 JAVT, Yap C. Young wrote:
>Memang pertanggung jawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara ditolak oleh
>MPRS sehingga Soekarno diberhentikan.
>
>Tetapi seingat saya, MPRS yang menolak itu komposisinya sudah dirombak
>sehingga berisi pasukan Orde Baru, dan diketuai Jenderal Nasution. Karena
>itu penggusuran Soekarno dan peluncuran Soeharto mulus saja.
>
>Inilah yang seringkali saya puji sebagai strategi jitu Soeharto, jauh diatas
>(sorry menyebut nama) AR dkk.
>
>Seandainya lengsernya Soeharto segera diikuti dengan menggusur Harmoko cs
>untuk diganti para tokoh reformis termasuk para tokoh mahasiswa dan
>cendekiawan kampus, rasanya kita nggak terpuruk seperti ini. Bukan cuma
>cebur-ceburan dikolam Senayan.
>
>Dengan kelengahan itu, sungguh mahal bayarannya.
>
>UU pemilu dicetak menurut selera Golkar, Pemerintah transisi persis dagelan,
>hutang LN bertambah beberapa milyard dollar, Golkar dapat 25% suara (yang
>besar kemungkinan 20% berasal dari money politics plus injak kaki), dan para
>tokoh reformis nggak padu lagi sekaligus banyak yang terpuruk di Pemilu
>skenario Golkar.
>
>Tolong koreksi kalau salah. Ini sering menghantui pikiranku.
>
>Yap
>>From: "��" <[EMAIL PROTECTED]>
>>Date: Sun, 18 Jul 1999 20:00:25 +0700
>>
>>-----Original Message-----
>>From: Raja Komkom Siregar <[EMAIL PROTECTED]>
>>
>>
>>Begini bung Ridwan,
>>Yang saya lihat MPR dari jamannya Sukarno sampai dengan jamannya Suharto
>>Selalu dilecehkan dan hanya dijadikan jadi alat legitimasi bagi kekuasaan,
>>bukan dianggap sebagai lembaga paling berkuasa di negara ini.
>>=======================================
>>
>>Maaf, numpang nongol.
>>
>>Di jaman Soekarno yang ada MPRS dan bukan MPR dan juga bukan menjadi alat
>>legitimasi kekuasaan karena pertanggungjawaban Soekarno ditolak oleh MPRS.
>>Ini menjadi pembenaran agar Soekarno berhenti. Komposisi wakil rakyat di
>>MPRS berbeda dengan komposisi wakil rakyat di MPR.
>>
>>Di jaman Sekarno ada Menteri yang diadili karena korupsi. Di jaman
>>Soeharto
>>menteri atau pejabat yang diduga korupsi justru dilindungi.
>>
>>Ada kesamaan antara Soekarno dengan Soeharto namun ada pula perbedaannya.
>>
>>
>>
______________________________________________________________________
If you want to subscribe or unsubscribe, send an empty email;
To subscribe: [EMAIL PROTECTED]
To unsubscribe: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
