Lumayan untuk menambah perspektif tentang sidang umum ini, tapi sory bagi yang alergi dengan Koran Republika ya sewaktu2 nanti ditampilkan dari Koran Rakyat Merdeka ..... Mereka (pekik dengan suara kencang) ehhh salah harusnya Merdeka ... (sory just kidding) http://www.republika.co.id/9910/01/25849.htm Date: Friday, October 01, 1999 8:56AM Jadwal SU MPR Tim Tujuh dan PDI-P Beda JAKARTA -- Ketidakseriusan PDI Perjuangan dalam bepartisipasi aktif di Tim Tujuh Parpol untuk melancarkan SU MPR 1999 terbaca sudah. Mereka ternyata memiliki agenda sendiri khususnya dalam jadwal pelaksanaan SU MPR yang berbeda dengan hasil rumusan Tim Tujuh beberapa hari lalu. Kubu PDI-P menginginkan SU MPR berlangsung sekaligus dalam satu tahap, sedangkan Tim Tujuh merekomendasikan dua tahap. Perbedaan ini diperkirakan menjadi perdebatan alot dalam agenda sidang yang dijadwalkan dibahas pada hari ketiga (Ahad, 3/10). Menurut Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi koordinator Tim Tujuh, tahap pertama sidang umum akan berlangsung pada 1-3 Oktober dan dilanjutkan sidang-sidang badan pekerja pada 5-18 Oktober. Sidang Umum tahap kedua, yang agendanya antara lain pemilihan presiden dan wakil presiden serta penetapan GBHN, direncanakan berlangsung pada 22 Oktober sampai dengan 1 November 1999. Yusril memperkirakan proses pemilihan presiden baru bisa dilakukan sekitar 29 Oktober 1999. Sebab, lanjutnya, sebelum proses pemilihan presiden terlebih dahulu harus dilakukan penyusunan GBHN. Yusril menilai cukup sulit pemilihan presiden dilakukan sebelum penyusunan GBHN. ''Kalau belum ada GBHN, apa yang akan kita mandatkan kepada presiden. Nanti presiden bisa otoriter,'' tegasnya. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, Yusril tetap berpendapat bahwa pemilihan presiden sebaiknya dilakukan pasca penyusunan GBHN. Akan halnya PDI-P menginginkan agar seluruh agenda SU MPR dapat selesai sekaligus dalam satu tahap. ''Masalahnya keadaan negara kita sudah sedemikian terpuruk, kalau dibiarkan terlalu lama penderitaan rakyat akan semakin besar, sehingga kita memilih satu tahap pelaksanaan saja,'' tutur Ketua DPP PDI-P Dimyati Hartono. Dalam perspektif PDI-P, sambung Dimyati, memburuknya situasi dan kondisi negara saat ini dengan merosotnya sistem hukum dan keamanan serta ekonomi hingga berakibat pada makin menurunnya kepercayaan dunia internasional, harus segera diakhiri dengan upaya mempercepat pembentukan pemerintahan baru. Dimyati menyontohkan, situasi seperti di Timtim, di mana perlakuan bangsa asing kepada Indonesia dirasa sangat menyakitkan, merupakan satu pertanda bahwa citra RI di mata internasional demikian buruk. ''Kalau kita mau membangun dalam keadaan citra negara jelek, itu tidak terlalu gampang, untuk itu PDI-P berpendapat perlu secepatnya SU MPR diselesaikan sehingga secepatnya pula Indonesia mendapat suasana baru, sehingga kepercayaan rakyat dan internasional kembali pulih,'' kata Dimyati. Secara terpisah, Ketua DPP PAN Amien Rais mengakui bahwa jadwal yang diajukan oleh Tim Tujuh belum tentu disepakati oleh PDI-P yang sudah menyusun agenda sendiri. ''Tapi itu kan ya bisa di-voting, bisa dimusyawarahkan. Nggak ada masalah,'' tandasnya. Seperti diketahui, pada dua pekan silam enam pimpinan parpol pengumpul suara besar pada Pemilu 1999 melakukan pertemuan di kediaman deklarator PKB KH Abdurrahman Wahid. Saat itu disepakati pembentukan Tim Tujuh [plus PDI-P yang tidak mengirim wakilnya meski diundang] yang akan membuat tim kecil untuk membahas persoalan-persoalan yang akan dibahas pada SU MPR. Enam parpol lainnya yakni Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, dan PK. Pada beberapa kesempatan PDI-P hanya mengirimkan wakil 'seadanya', bahkan absen pada pertemuan terakhir. Fungsionaris PKB, Khofifah Indar Parawansa, yang dihubungi terpisah berpendapat bahwa SU MPR memang harus dipercepat, namun permasalahannya sejauh mana percepatan itu bisa dilakukan. Kalau pemilihan presiden harus dilakukan pada tahap pertama, sebagaimana yang dikehendaki PDI-P, menurut Khofifah, berarti MPR memilih presiden yang tidak mendapat mandat resmi MPR. Selain itu, amandemen UUD '45 juga belum sempat dilakukan sehingga ketika presiden terpilih akan menggunakan UUD yang lama, maka hal itu bisa menjadi bumerang karena presiden masih mempunyai hak prerogatif. Oleh karena itu, menurut Khofifah, amandemen UUD '45 perlu dilakukan lebih dahulu pada tahap pertama sidang umum, sebelum dilanjutkan dengan pemilihan presiden pada tahap kedua sidang tersebut. Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB membaiat anggota DPR/MPR dari partai tersebut yang bakal dilantik hari ini. Pembaiatan itu berisi tentang agar kader PKB selaku warga Nahdliyin konsisten untuk jihad fisabilillah menegakkan kalimat Allah, mematuhi nasihat ulama berdasarkan konsep Islam 'ala (pada) Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja). ''Jadi tak benar kalau pembaiatan para anggota legislatif dari PKB ini diarahkan untuk mendukung figur capres tertentu. Orang Islam yang mengerti tak akan membikin penafsiran seperti itu, karena baiat itu berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia,'' jelas Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB, KH M Cholil Bisri, kepada Republika semalam. Penegasan senada dikemukakan Ketua DPP PKB, Taufiqurrahman SH MSi bahwa sejak Rabu hingga sore kemarin memang berlangsung pembaiatan terhadap seluruh anggota DPR/MPR dari PKB. Yang sudah dibaiat hingga sore kemarin mencapai 54 orang, terdiri dari 51 anggota DPR dan tiga di antaranya anggota MPR dari Utusan Daerah. Baik Cholil maupun Taufiq membantah spekulasi yang berkembang belakangan ini, bahwa pembaiatan itu untuk mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Karena pada intinya, menurut mereka, baiat itu dilakukan dalam tradisi Islam adalah berjanji di hadapan Allah untuk tetap memelihara misi perjuangan Islam 'ala Aswaja. Dikatakan Taufiq, isi pembaiatan itu untuk mengikat secara moril atas dasar rasa ketakwaan kepada Allah SWT bahwa mereka yang dibaiat akan tetap konsisten untuk memperjuangkan nila-nilai Islam 'ala Aswaja. ''Sama sekali isi baiat itu tidak ditujukan untuk mendukung figur seseorang. Sedang yang bertindak sebagai pembaiat adalah jajaran anggota Dewan Syuro DPP PKB, yang terdiri atas ulama kredibel.'' Menurut Kiai Cholil, PKB selama ini sudah merumuskan misi perjuangan Aswaja itu ke dalam platform partai. ''Platform partai itulah yang akan menjadi pedoman misi perjuangan anggota legislatif dari PKB. Tentu saja, platform partai itu dalam koridor Aswaja tadi.'' Berkaitan dengan acara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila (Hapsak) yang semestinya diikuti oleh seluruh calon anggota DPR/MPR RI di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1999 pukul 07.00 WIB, Kepala Biro Humas KPU Djohermansyah Djohan, menyatakan dibatalkan karena alasan pertimbangan teknis dan waktu. Menurut Djohermansyah, berkaitan dengan hal tersebut, maka jadwal pemberangkatan calon anggota DPR/MPR pada 1 Oktober 1999 ke Gedung DPR/MPR diubah. Calon anggota DPR/MPR yang menginap di Hotel Sahid Jaya dan Hotel Indonesia, pemberangkatannya secara bersama-sama pada pukul 07.45 WIB. Sedangkan bagi peserta yang tidak menginap di hotel, selambat-lambatnya pada pukul 08.00 sudah berada di Gedung DPR/MPR. ______________________________________________________________________ Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI dengan mengirim e-mail kosong ke alamat; Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
