Pak Tugiyo...
hehehehehee......Republika...:)
Kenapa sih harus bersama pandang dan pikiran,
berlainan juga boleh dan sah saja, kan ?.
Hidup ICMI.......loh salah...Hidup Republika ...:)
Bagimana khabar Poros Tengah hari ini ?
Salam,
bRidWaN
At 09:30 AM 10/1/99 +0700, Zaki Tugiyo wrote:
> Lumayan untuk menambah perspektif tentang sidang umum ini,
> tapi sory bagi yang alergi dengan Koran Republika ya sewaktu2
> nanti ditampilkan dari Koran Rakyat Merdeka ..... Mereka
> (pekik dengan suara kencang) ehhh salah harusnya Merdeka ...
> (sory just kidding)
>
> http://www.republika.co.id/9910/01/25849.htm
> Date: Friday, October 01, 1999 8:56AM
>
>
>Jadwal SU MPR Tim Tujuh dan PDI-P Beda
>
> JAKARTA -- Ketidakseriusan PDI Perjuangan dalam bepartisipasi aktif
> di Tim Tujuh Parpol untuk melancarkan SU MPR 1999 terbaca sudah.
> Mereka ternyata memiliki agenda sendiri khususnya dalam jadwal
> pelaksanaan SU MPR yang berbeda dengan hasil rumusan Tim Tujuh
> beberapa hari lalu.
>
> Kubu PDI-P menginginkan SU MPR berlangsung sekaligus dalam satu
> tahap, sedangkan Tim Tujuh merekomendasikan dua tahap. Perbedaan
> ini diperkirakan menjadi perdebatan alot dalam agenda sidang yang
> dijadwalkan dibahas pada hari ketiga (Ahad, 3/10).
>
> Menurut Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, yang menjadi
> koordinator Tim Tujuh, tahap pertama sidang umum akan berlangsung
> pada 1-3 Oktober dan dilanjutkan sidang-sidang badan pekerja pada
> 5-18 Oktober.
>
> Sidang Umum tahap kedua, yang agendanya antara lain pemilihan
> presiden dan wakil presiden serta penetapan GBHN, direncanakan
> berlangsung pada 22 Oktober sampai dengan 1 November 1999.
>
> Yusril memperkirakan proses pemilihan presiden baru bisa dilakukan
> sekitar 29 Oktober 1999. Sebab, lanjutnya, sebelum proses pemilihan
> presiden terlebih dahulu harus dilakukan penyusunan GBHN.
>
> Yusril menilai cukup sulit pemilihan presiden dilakukan sebelum
> penyusunan GBHN. ''Kalau belum ada GBHN, apa yang akan kita
> mandatkan kepada presiden. Nanti presiden bisa otoriter,''
> tegasnya. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, Yusril tetap
> berpendapat bahwa pemilihan presiden sebaiknya dilakukan pasca
> penyusunan GBHN.
>
> Akan halnya PDI-P menginginkan agar seluruh agenda SU MPR dapat
> selesai sekaligus dalam satu tahap. ''Masalahnya keadaan negara
> kita sudah sedemikian terpuruk, kalau dibiarkan terlalu lama
> penderitaan rakyat akan semakin besar, sehingga kita memilih satu
> tahap pelaksanaan saja,'' tutur Ketua DPP PDI-P Dimyati Hartono.
>
> Dalam perspektif PDI-P, sambung Dimyati, memburuknya situasi dan
> kondisi negara saat ini dengan merosotnya sistem hukum dan keamanan
> serta ekonomi hingga berakibat pada makin menurunnya kepercayaan
> dunia internasional, harus segera diakhiri dengan upaya mempercepat
> pembentukan pemerintahan baru.
>
> Dimyati menyontohkan, situasi seperti di Timtim, di mana perlakuan
> bangsa asing kepada Indonesia dirasa sangat menyakitkan, merupakan
> satu pertanda bahwa citra RI di mata internasional demikian buruk.
>
> ''Kalau kita mau membangun dalam keadaan citra negara jelek, itu
> tidak terlalu gampang, untuk itu PDI-P berpendapat perlu secepatnya
> SU MPR diselesaikan sehingga secepatnya pula Indonesia mendapat
> suasana baru, sehingga kepercayaan rakyat dan internasional kembali
> pulih,'' kata Dimyati.
>
> Secara terpisah, Ketua DPP PAN Amien Rais mengakui bahwa jadwal
> yang diajukan oleh Tim Tujuh belum tentu disepakati oleh PDI-P yang
> sudah menyusun agenda sendiri. ''Tapi itu kan ya bisa di-voting,
> bisa dimusyawarahkan. Nggak ada masalah,'' tandasnya.
>
> Seperti diketahui, pada dua pekan silam enam pimpinan parpol
> pengumpul suara besar pada Pemilu 1999 melakukan pertemuan di
> kediaman deklarator PKB KH Abdurrahman Wahid. Saat itu disepakati
> pembentukan Tim Tujuh [plus PDI-P yang tidak mengirim wakilnya
> meski diundang] yang akan membuat tim kecil untuk membahas
> persoalan-persoalan yang akan dibahas pada SU MPR. Enam parpol
> lainnya yakni Golkar, PAN, PKB, PPP, PBB, dan PK. Pada beberapa
> kesempatan PDI-P hanya mengirimkan wakil 'seadanya', bahkan absen
> pada pertemuan terakhir.
>
> Fungsionaris PKB, Khofifah Indar Parawansa, yang dihubungi terpisah
> berpendapat bahwa SU MPR memang harus dipercepat, namun
> permasalahannya sejauh mana percepatan itu bisa dilakukan.
>
> Kalau pemilihan presiden harus dilakukan pada tahap pertama,
> sebagaimana yang dikehendaki PDI-P, menurut Khofifah, berarti MPR
> memilih presiden yang tidak mendapat mandat resmi MPR. Selain itu,
> amandemen UUD '45 juga belum sempat dilakukan sehingga ketika
> presiden terpilih akan menggunakan UUD yang lama, maka hal itu bisa
> menjadi bumerang karena presiden masih mempunyai hak prerogatif.
>
> Oleh karena itu, menurut Khofifah, amandemen UUD '45 perlu
> dilakukan lebih dahulu pada tahap pertama sidang umum, sebelum
> dilanjutkan dengan pemilihan presiden pada tahap kedua sidang
> tersebut.
>
> Sementara itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB membaiat anggota
> DPR/MPR dari partai tersebut yang bakal dilantik hari ini.
> Pembaiatan itu berisi tentang agar kader PKB selaku warga Nahdliyin
> konsisten untuk jihad fisabilillah menegakkan kalimat Allah,
> mematuhi nasihat ulama berdasarkan konsep Islam 'ala (pada)
> Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja).
>
> ''Jadi tak benar kalau pembaiatan para anggota legislatif dari PKB
> ini diarahkan untuk mendukung figur capres tertentu. Orang Islam
> yang mengerti tak akan membikin penafsiran seperti itu, karena
> baiat itu berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia,'' jelas
> Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB, KH M Cholil Bisri, kepada
> Republika semalam.
>
> Penegasan senada dikemukakan Ketua DPP PKB, Taufiqurrahman SH MSi
> bahwa sejak Rabu hingga sore kemarin memang berlangsung pembaiatan
> terhadap seluruh anggota DPR/MPR dari PKB. Yang sudah dibaiat
> hingga sore kemarin mencapai 54 orang, terdiri dari 51 anggota DPR
> dan tiga di antaranya anggota MPR dari Utusan Daerah.
>
> Baik Cholil maupun Taufiq membantah spekulasi yang berkembang
> belakangan ini, bahwa pembaiatan itu untuk mendukung pencalonan
> Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Karena pada intinya,
> menurut mereka, baiat itu dilakukan dalam tradisi Islam adalah
> berjanji di hadapan Allah untuk tetap memelihara misi perjuangan
> Islam 'ala Aswaja.
>
> Dikatakan Taufiq, isi pembaiatan itu untuk mengikat secara moril
> atas dasar rasa ketakwaan kepada Allah SWT bahwa mereka yang
> dibaiat akan tetap konsisten untuk memperjuangkan nila-nilai Islam
> 'ala Aswaja. ''Sama sekali isi baiat itu tidak ditujukan untuk
> mendukung figur seseorang. Sedang yang bertindak sebagai pembaiat
> adalah jajaran anggota Dewan Syuro DPP PKB, yang terdiri atas ulama
> kredibel.''
>
> Menurut Kiai Cholil, PKB selama ini sudah merumuskan misi
> perjuangan Aswaja itu ke dalam platform partai. ''Platform partai
> itulah yang akan menjadi pedoman misi perjuangan anggota legislatif
> dari PKB. Tentu saja, platform partai itu dalam koridor Aswaja
> tadi.''
>
> Berkaitan dengan acara Hari Peringatan Kesaktian Pancasila (Hapsak)
> yang semestinya diikuti oleh seluruh calon anggota DPR/MPR RI di
> Lubang Buaya pada 1 Oktober 1999 pukul 07.00 WIB, Kepala Biro Humas
> KPU Djohermansyah Djohan, menyatakan dibatalkan karena alasan
> pertimbangan teknis dan waktu.
>
> Menurut Djohermansyah, berkaitan dengan hal tersebut, maka jadwal
> pemberangkatan calon anggota DPR/MPR pada 1 Oktober 1999 ke Gedung
> DPR/MPR diubah. Calon anggota DPR/MPR yang menginap di Hotel Sahid
> Jaya dan Hotel Indonesia, pemberangkatannya secara bersama-sama
> pada pukul 07.45 WIB. Sedangkan bagi peserta yang tidak menginap di
> hotel, selambat-lambatnya pada pukul 08.00 sudah berada di Gedung
> DPR/MPR.
______________________________________________________________________
Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI
dengan mengirim e-mail kosong ke alamat;
Bergabung: [EMAIL PROTECTED]
Keluar: [EMAIL PROTECTED]
Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
