wah sudah lama aku tak buka koran konspiran jawapos-online.
berhubung hari ini adalah hari JUM'AT ADI (selamat Paskah
bagi rekan-rekan Kristiani, Tuhan berserta anda) maka koran
kebanggaan dan super konspiran suara mahisajenar, libur.
tu-satunya koran online cukup kumplit beritanya ya tinggal
koran si bondan, ini. apa boleh buat.
begini salah satu potongan beritanya:
-------
"Meski demikian, kalau nantinya PBB mengambil sikap opisisi terhadap
pemerintahan, itu wajar dan sah-sah saja. Itu bagian dari demokrasi untuk
mengontrol pemerintahan yang berkuasa. ''Kalau ada parpol yang mengambil
sikap oposisi, itu bagus,'' aku Hartono.
Agenda penting lai yang mendapat porsi besar pembahasan, antara lain, perlu
atau tidaknya PBB mendesak sidang istimewa (SI) pada Agustus untuk meminta
pertangungjawaban presiden. ''Itu termasuk yang dibahas. Soal sikap PBB, ya
tunggu hasil muktamar nanti,'' ujarnya.
Seperti diketahui, salah satu alasan mengapa ada SI karena Presiden Gus Dur
mengusulkan penghapusan Tap MPRS XXV/1966. Padahal, tugas presiden
mengamankan dan melaksanakan Tap MPR, bukan malah mengusulkan dihapus.
Sebab, itu tugas dan wewenang MPR.
-----
ah, rasanya rencana beroposisi (opo isi?) beginian telah sebelum
pemilu lalu dinyatakan oleh banyak pimpinan partai. namun anehnya
setelah benar-benar yakin partainya tidak memenangi pemilu dan
kurang mampu beroposisi mandiri, pilih ber-agregasi menuju ke tengah.
maka hilang-lah sudah greget berdemokrasi yang (mungkin) banyak
diharapkan oleh para pemerhati politik ngendonipun-sia.
yang menang justru sikap-sikap kompromis, membentuk kabinet
persatuan nasional (soal jadinya menjadi perseteruan nasional,
kan hanya masalah waktu perjalanan saja membuat mampir
dan istirahat) demi terbagi "meratanya" kue kekuasaan (dan kuetansi?)
beberapa hari lalu muncul berita hangat bahwa PT menghendaki
SU MPR menjadi SI MPR untuk meminta pertanggung-jawaban
GD (sengaja nggak pake presiden, kan memang lebih banyak
tokoh-tokoh politik menganggap GD sebagai GD yang katanya
suka nyleneh), bahkan motornya ingin menjewer segala.
Kemudian beberapa waktu berselang, dari P-3 muncul ungkapan,
"sekarang tak ada lagi poros-porosan itu.... dst". kemudian,
AR menyatakan tidak akan mengubah SU menjadi SI, meski
pakai embel-embel "memberi kesempatan setahun lagi buat
GD" (untuk melakukan dan menikmati kegemarannya kali ya?
hehehe.. asyik dong setahun penuh bakal aman sentausa.
masalah nantinya terus disetop atau di DO oleh pak guru..
ya sudah, wong dulu nggak minta kok.. repot)
nah sekarang dasi unsur PBB terlihat upaya ingin membawa
SU ke SI, dengan alasan yang jelas. GD dianggap tidak
memenuhi tugas sebagai penjaga eh.. pengaman TAP MPR.
(aku jadi heran.. sama nggak ya TAP MPRS dan TAP
MPR. kalau sama ya repot... nama lembaganya SEMENTARA
kok produknya ABADI?)
jadi, mau kemana poros tengah? mau lebih ketengah lagikah?
Subscribe to wjseto
Powered by www.egroups.com
