******************************************************* Masyarakat Transparansi Indonesia The Indonesian Society for Transparency Jl. Ciasem I No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp: (021)724-8848 ; 724-8849 Fax : (021)724-8849 email: [EMAIL PROTECTED] http://www.transparansi.or.id ******************************************************* SERI DIALOG TRANSPARANSI "Gerakan Budaya Transparansi" Financial Club, Jumat, 28 April 2000 Bersama : H. Hardi Mohammad Sobary Mudji Sutrisno Taufik Abdullah Moderator: Bambang Harymurti Bambang Harymurti: Pak H. Hardi sudah saya kenal lewat paper mengenai Jawa. Pak Taufik juga merupakan budayawan yang berasal dari tanah Minang. Memang Indonesia itu unik. Banyak pulau yang besar dan kecil. Banyak partai yang besar dan juga kecil. Persoalannya adalah sekarang Indonesia mempunyai komunitas baru dengan pemikiran yang rasional. Saya ingin memposisikan Pak Taufik sebagai antitesis dari budaya Jawa dari Pak Hardi. H. Hardi: Ketika saya ingin memulai tulisan ini terbenak dihati saya bahwa pemimpin kita dengan watak tradisi dari daerah mereka. Tulisan Abdul Muis yang menulis tentang Indonesia mengatakan bahwa Indonesia dibentuk dari persamaan nasib. Jika terjadi gejala disintegrasi seperti sekarang karena rakyat tidak merasa senasib dengan para pemimpinnya. Adanya kecemburuan sosial. Seperti kenaikan gaji pejabat dibandingkan dengan pegawai rendahan. Krisis yang melanda kita dewasa ini bisa dibilang krisis budaya. Ekonomi, politik, kekacauan sosial yang terjadi bukan suatu hal yang berdiri sendiri. Tapi kita ikut pula terlibat dalam jaringan mesin penghancur, karena kesalahan bukan hanya di pundak satu orang; Soeharto. Pada masa Habibie berkuasa yang sangat singkat, demokrasi bagai bayi yang baru lahir. Ia lucu dan cerewet. Namun hutang masih terus meminta bungan dari hari ke hari. Pabrik tutup, dolar melonak baik, rupiah melorot. Stabilitas negara terguncang. ABRI bagai ular yang kenal pukul kepalanya. Tidak mati, namun ekornya menyabet ke sana kemari. Gud Dur murni feodal tengahan. Bung Karno merupakan personofokasi dari wujud kaum intelektual kita. Ia adalah Herucokro bagi orang Jawa. Sang pembebas, atau Ratu Adil. Bahkan sampai sekarang banyak orang yakin bahwa Bung Karno belum mati. Ia mendapat pendidikan tinggi barat, famboyan dan penuh kharisma. Soeharto mendekonstruksi apa yang dijunjung Soekarno. Ekonomi berdikari disulap jadi ekonomi terbuka dan bertajuk welcome multinational corporation. Tahun 80-an pelukis Srihadi Sudarsono melukis satire tentang ikan raksasa yang melanda Jakarta. Tahun itu pula lahir karya grafis saya yangberjudul "Suhardi Presiden RI tahun 2001". Rendra hamil besar dan melahirkan karya drama Kepala Suku Naga, Sekda dan sajak sosial "Bersatulah Pelacur Jakarta". Habibie ingin pula masuk dalam trah Jawa. Kendati otaknya full Jerman, namun ia perlu sandaran akar budaya. Produknya dengan bangga disebut Tetuko (diplesetkan sebagai Sing teko ora tuku, sing tuku ora teko). Model terakhir dari produk IPTN yang bisa terbang tanpa pilot adalah Krincing Wesi, nama lain dti Gatotkaca. Habibie disebut orang Jawa sebagai Satrio Wirang. Kini jaman Gus Dur. Budayawan sederhana, seorang pemikir Islam yang komplit, dengan latar pendidikan pesantren lokal serta kuliah di Mesir dan Baghdad. Ketika ia muncul jadi presiden secara tak terduga orang Jawa menyebut Satrio Piningit. Sikap eklektif atau menyerap itulah yang menjadi titik dasar pemikiran Gus Dur. Disampin gitu ia humanis sejati. Kelemahannya adalah doyan makan enak. Kini Gus Dur mulai dihujat, dicari kesalahan sekecil-kecilnya. Bambang: Bagi saya Indonesia ini menuju babak ke empat. Pertama Sriwijaya menaklukkan Nusantara. Kedua, Majapahit ketika menaklukkan kerajaan di luar Jawa, Ketiga, Sumpah Pemuda. Dan keempat, menentang penaklukkan bangsa sendiri. Untuk tahu pastinya kita dengarkan saja perbandingan Taufik Abdullah berbicara transparansi dalam kultur kita. Apakah budaya Minag ini bisa dijadikan modal kita. Taufik Abdullah: Kita harus saling menghormati sekarang. Krisis ini luar biasa hebatnya. Waktu Habibie menjadi presiden, pernah diadakan rapat rektor seluruh Indonesia dan Dewan Riset Nasional. Saya jengkel sekali. Kaena Habibe berpidato panjang sekali. Saya tahu ketika itu hari Senin dan ia sedang berpuasa. Jadi sudalah. Apa sebabnya Bung Karno seorang demokrat menjadi seorang otoriter, mengapa Soeharto dari seorang anak petani menjadi otokrat? Pertanyaan yang bagus tidak selalu mendapat jawaban yang bagus. Bung Karno sejak dari muda sudah berjuang. Jika ingin kaya ia dengan mudah mendapatkan. Banyak persamaan antara Soeharto dan Soekarno. Ketika tahun 1959 Bung Karno memperkenalkan demokrasi terpimpin. Ia terjebak oleh dunianya sendiri. Saat itu, Bung Karno sebagai pemikir sudah habis. Ada dua pilar utama yang dipakai: Revolusi masih berjalan. Logika yang diperkenalkan sebagai logika yang serba keras. Setiap dia berpidato dia tidak pernah melihat musuhnya. Karena Bung Hatta pernah mengatakan bahwa revolusi harus dihentikan. Yang kedua, bahwa Saya dari muda berjuang untuk demokrasi. Inilah yang dicernakan sebagai MANIPOL USDEK. Semua hal haruslah bertolak dari ortodoksi itu. Ketika demokrasi terpimpin itu berdiri dia sudah finish. Karena bangsa ini didirikan dibentuk dari hasil sebuah perjuangan. Dalam suatu perdebatan pada tahun 1928, Bung Hatta pernah mengatakan: Bagi kami Indonesia adalah masa depan yang harus diperjuangkan. Negara ini didirikan bukan untuk membangkitkan yang lalu. Berbagai macam dilema tidak teratasi. Kepribadian inilah sebagai kepribadian nasional. Puncak dilema itu adalah ketika krisis itu terjadi. Pada tahun 1965-1966 kita mulai dengan harapan baru. Ada tiga hal yang terjadi: Peristiwa politik, Terjadi bunuh-bunuhan, ketiga�yang terlupa�adalah cita-cita apa yang diciptakan pada waktu itu. Pada tahun 1984 dalam Pak Harto mengatakan kebanggaannya karena MPR menyetujui organisasi-organisasi memegang Panca Tunggal. Wacana politik sudah dikuasai oleh kekuasaan. Soeharto sudah bertolak dari dua pilar: Soeharto makin asik dengan jati diri bangsa. Seakan-akan jati diri itu adalah warisan kita. Akhirnya keluarlah buku yang aneh itu: Bagian dari Jawa itu tidak sukar untuk dipahami, tetapi diluar Pulau Jawa, belajarlah. Regim orde baru dan negara orde lama adalah negara keserakahan. Indoktrinasi dijaman Soekarno, P4 di jaman Soeharto. Ketika lengser terjadi, Soeharto meninggalkan luka yang sangat dalam. Masalah kita adalah jati diri bangsa adalah konsep yang dibikin-bikin. Menuju primordialisme. Satu kalimat dalam pembukaan UUD 1945 : Untuk apa negara ini didirikan? Mereka selalu melupakan satu hal: mencerdaskan kehidupan bangsa. Kini waktunya untuk membuat dasar yang baru. Mudji Sutrisno, SJ: Ketika Sriwijaya mencaplok Jawa, Majapahit mencaplok daerah lain, ketika semuanya dikoreksi dengan Sumpah Pemuda, kita dibagi menurut kategori primordial, suku, agamis yang bersifat hirarki. Setelah 1928 pertama kalinya membuat kategorisasi yang baru yaitu para founders dan mothers dalam kesetaraan hukum dihadapan yang sama. Kita sama-sama tidak kenal suku, agama. Kita mempunyai sejarah mentalitas dan bagaimana dengan hal itu. Sejarah mentalitas sebenarnya merupakan jalan tengah ketika dikotomi pendekatan sejaah sosiologi empirik berdasarkan fakta-fakta yang positvistik (yang bisa dibuktikan dengan panca ndera) mengalami kekeringan dan keterbatasannya dalam mengungkap nilai mental apa dibalik peristiwa yang dihayati manusia dalam jejeran fakta. Apalagi ketika Max Weber menulis mengenai peranan mentalitas etika protestan kristen dibalk suksesnya kapitalsme modern yang mengkombinasi antara sosiologi dan interprestasi atas kultur atau mentalitas. Lalu kita dibantu dengan adanya budaya pedagang dan budaya pesisir. Lapis suku-suku mengalami akuturisasi yang baik. Saya mencatat Jawa belum menjadi sadis pada abad kesembilan. Pertanyaannya: Apakah sebuah mentalitas demokratis ketika diviruskan dalam perangkat hukumnya dan ketika generasi membahasakan secara hukum, ekonomi dan kebudayaan ternyata kekuasaan membekukan hukum itu. Apakah mentalitas kita yang sungguhnya bisa terbuka? Ketika dalam relasi kekuasaan, karena tidak ada transparansi, maka kita akan kembali kepada budaya otoriter. Mengapa sebuah ide baru dari Gus Dur, tidak bisa diwacanakan? Karena dihantam dengan bukan reaksi yang kreatif. Mengapa hanya satu model politik yang muncul: Politik massa. Jadi, budaya politik otot masih dominan. Kalau kita mau berantem kita dengan akal budi bukan dengan naluri purba. Selama bahasa sistem hukum dll. Maka butir-butir kekayaan UUD 1945 akan mengalami pasang surut. Inti yang pokok adalah: Pada manusia ada tiga pamrih: Pamrih untuk selalu maju, pamrih untuk mencari kelompok sendiri yang akan digelembungkan, ketiga, pamrih koreositi. Keingina sendiri yang akan memasuki kearah sana. Hal ini harus diberikan ruang kontrol yaitu transparansi. Mengapa hal ini harus terbuka? Karena dalam relasi hubungan kekuasaan kita tidak pernah lulus. Selamanya jika orang Jawa tidak diberikan rel hukum maka orang Jawa itu tidak egaliter dimana-mana. M. Sobary: Tiap kali kita bicara pers, kita tidak boleh berbicara monotonis. Saya kira saya akan berbicara mengenai majalah dan koran. Pers itu adalah tiang penyangga tegaknya demokrasi. Tiang itu juga bisa rontok. Saya tidak ingin pers menjadi kekuatan yang runtuh. Apa yang dianggap penting adalah pers yang juga bebas. Saya tidak akan kembali pada tahun 1950-an. Karena unsur pers sekarang unsur bisnisnya amat kuat sekali. Sekarang ini jika kita ingin berbicara pers bebas bisa diartikan pers yang tidak ditunggangi. Nanti sejarah yang akan mencatat sejauh mana pers akan bertahan. Siapa yang kuat dia yang akan menang. Pers yang saya harapkan adalah pers yang jalan terus menerus dan dikelola dengan orang-orang yang commited citizen. Rakyat Merdeka lebih terhormat daripada pers yang "membunuh" Gus Dur. Dengan semangat yang menyembelih apa yang dikeluarkan oleh Gus Dur tidak pernah positip. Dari cara lahirnya saja sudah terlihat semangat keberpihakkan. Hal ini merupakan bagian yang sungguh-sungguh dari pers bebas. Seorang wartawan seharusnya berasal dengan plural. Saya kira disana masih ada wartawan yang boleh mengemukakan tulisannya secara mandiri dan tidak boleh ada istilah mbalelo. Sesuatu yang memuakkan. Dialam demokrasi seperti sekarang ini, kata ini harus dijauhi. Lahirnya orang yang otonom, ketika sebuah bangsa dilepaskan dari rejim yang otoriter, diperlukan sekali orang-orang yang mempunyai watak yang otonom. Tapi, tidak dengan sendirinnya otonom ini timbul dengan sendirinya. Manusia yang merdeka menciptakan sendiri kemerdekaannya. Habibie memang membuat peluang untuk merdeka, tetapi, Habibie sangat kuat idiomnya lewat Adi Sasono: Diluar Kebebasan ada Kebebasan. Silahkan berdemo, maka akan ada bambu runcing yang menghadang. Pada prinsipnya kita semua pernah merasakan demo yang seperti itu. Ada tanda bahwa kita bukan orang yang merdeka. Menurut saya kita harus berada pada satu momen tertentu ketika orang menjadi emosional. Kewajiban etis harus beraal dari dalam. Berasal dari jiwa. Pers akan menjadi mainan. Bahkan, ketika kenyataan menjadi porakporanda, orang masih wajib berkata tentang perlunya pers. Dalam konteks yang lain pers harus menjadi air panas. Untuk sekedar mengingatkan dan membangunkan masyarakat. Pada intinya pers bukan kekuatan politik. Pers harus lebih menjadi kekuatan moral. Kata-kata sopan membuat orang yang dikritik menjadi tenang. Hanya ada satu jawaban yang kompleks: Pers harus mampu memilih kata-kata, idiom yang menopang tegaknya demokrasi, anti pelecehan dan mengindikasikan penghormatan kepada orang lain. Ketika Amien Rais menggunakan istilah "menjewer" saya merasa risih. Gus Dur dianggap seorang anak. Banyak idiom yang bisa dipakai bukan dengan menggunakan idiom seperti "menjewer". Kalau menghadapi rakyat yang lemah-lembut lalu menggunakan kata seperti "libas" mungkin semua orang akan marah. Jadi, jika pers sebagai penyangga demokrasi kita harus membongkar kata-kata yang bernuansakan penghargaan atas nilai-nilai manusia. Revolusi harus selesai. Dan dilanjutkan lagi oleh hati yang demokrasi. Dengan ketajaman nalar dan akal dan pemahaman teori-teori atau pun filsafat dan kita bangun sebuah dunia yang lahir dari abstraksi yang tadinya sukar. Itulah yang dikatakan sebagai transparansi. Tanya jawab: Hadimulyo: Apakah ada akar budaya dan akar historis dari budaya transparansi yang dibicarakan pada malam ini? Gerakan budaya akan kita kembangkan tanpa membangun akar-akar budaya dan akar historis adalah nonsense. Akar sejarah tentang transparansi inilah yang penting. Taufik Abdullah: Saya skeptis dengan akar-akar itu. Transparansi adalah akar modern. Kebiasaan membawa unsur primordialisme itulah yang membuat kita berantakan. Salah satu teori linguistik adalah dengan membedakan dengan ucapan. Kita bisa menggunakan bahasa dengan aturan yang establish. Begitu juga dalam soal kekuasaan. Jika strukturnya berantakan maka akan berantakan pula. Transparansi, struktur apakah yang akan kita terapkan? Memang ada akar budaya dan bagus. Transparansi bukanlah suatu yang nature. Kita masing-masing dikuasai oleh dengan segala primordialisme kita. Maka timbul KKN. Karena itu diperlukan suatu organisasi antara untuk menjabatani hal itu, yaitu civil society. Kejahatan yang terbesar dalam orba adalah dengan adanya Pancasila, melemahkan masyarakat adat, adanya Jawanisasi contohnya Aceh. Ketika ada konflik maka masyarakat tidak punya apa-apa lagi. Negara jangan pernah lagi memegang kekuasaan ideologi. Transparansi itu tidak akan pernah ada jika presiden memegang kekuasaa tertinggi. Kita sedang membentuk dunia baru. Jadi, tidak perlu ada akar-akar seperti itu. Mudji: Saya melihat dengan lebih sederhana. Jelas akar itu harus ada. Akar sejarah dan budaya hanya sebagai titik-titik. Saya menganut paham titik-titik ini harus kita yang membuat garisnya. Itulah penafsiran yang baik. Dalam sejarah kita tahu ketika perubahan transformasi dengan cara membunuh. Kita akan selalu bertanya apakah revolusi mentalitas harus ditopang dengan revolusi �. Ketika membuat UU Otonomi darerah kita tidak peka dengan adanya masyarakat adat. Sobary: Saya ingin mengatakan bahwa jangan melebih-lebihkan arti wong cilik. Konsep idiil mereka tak selalu sejalan dengan kenyataan sosial. Ada wong cilik yang setelah berkuasa, seperti Ken Arok, akhirnya menjadi otoriter dan represif. Jadi kita tak perlu mengideologikan sesuatu. Mar�ie Muhammad: Kita perlu sepakati itu apakah transparansi itu sama dengan keterbukaan? karena semua itu menyangkut nilai, sikap. Tapi jika dia mau langgeng dan itu pasti butuh proses. Dia harus dilembagakan menjadi sistem. Apakah kita punya lembaga yang menjunjung transparansi. Kalau kita membicarakan bahwa di kita ini ada. Kita sama dengan berbicara apakah kita demokratis? Apakah kita mengenal kritik? Saya pikir kalau kita berbicara tentang akar dan lain-lain, apa yang disebut republik, demokrasi dll, biasanya referensinya sama: dari Magnacarta. Umumnya semua orang mengatakan bahwa kekuasaan itu bisa dikontrol, memang idealnya seperti itu. Apa yang dikerjakan juga kita harus tahu. Itu merupakan budaya transparansi. Dimulai dari kelompok masing-masing. Jadi, maksud kita jangan di�.transparansi itu kan values. Kesimpulan: Mudji: Kalau kita sepakat dari awal bahwa transparansi adalah nilai, tugas kita adalah membuat ruang-ruang sistem, hukum dan budayanya. Taufik: Transparansi, moral hazard, track record adalah bahasa yang baru saya temukan. Sebelumnya dalam bahasa kita tidak pernah dikenal. Kedua, bagaimanakah nilai ini disalin dalam structure arrangement. Inilah tugas DPR dan MPR. Baru kita bisa mengharapkan perilaku yang bermoral. Sobary: Hal ini terkait dengan apa yang saya sebut sebagai kehendak untuk transparan. Dan masih mempunyai potensi untuk menimbulkan keos. Kita harus melupakan keagungan Majapahit, Sriwijaya dll. Karena kita harus kembali ke dahulu. Karena sesuatu yang baik bukan pada masa lalu tetapi pada masa mendatang. Artinya kebudayaan bukan elemen masa lalu. Berakhirnya keagungan masa lalu sudah tidak relevan denan kebutuhan kita sekarang. Hardi: Dalam seni lukis, transparan itu merupakan salah satu teknik dengan menggunakan cat air. Teknik lain dikenal sebagai masif. Untuk kehidupan budaya dan politik itu, teknik itu bisa diterjemahkan proses pengungkapan kenyataan apa adanya. Kedua teknik itu bisa digunakan untuk mengelola sumber daya masyarakat menuju alam demokrasi. ******************************************************* Masyarakat Transparansi Indonesia The Indonesian Society for Transparency Jl. Ciasem I No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp: (021)724-8848 ; 724-8849 Fax : (021)724-8849 email: [EMAIL PROTECTED] http://www.transparansi.or.id ******************************************************* - Kirim bunga untuk handaitaulan & relasi di jakarta www.indokado.com Untuk bergabung atau keluar dari Milis, silakan LAKUKAN SENDIRI Bergabung: [EMAIL PROTECTED] Keluar: [EMAIL PROTECTED] Sambut MASA DEPAN BARU Indonesia!
